Kabar pengunduran diri Nanik dibenarkan oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan.

Menurutnya, Nanik telah menyampaikan langsung permohonan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (22/7/2026).

“Hari ini, 22 Juli 2026, Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” ujar Dirgayuza dalam keterangannya di Jakarta.

Dirgayuza juga membagikan unggahan Nanik di akun Facebook pribadinya yang menjelaskan alasan keberangkatannya ke luar negeri.

Dalam unggahan tersebut, Nanik menyebut dirinya akan mencari pendapat medis kedua (second opinion) terkait kondisi kesehatannya.

Ia menegaskan, keputusan berobat ke luar negeri bukan karena meragukan kemampuan tenaga medis di Indonesia, melainkan atas rekomendasi seorang rekan yang menyarankan rumah sakit tujuan untuk mendapatkan penanganan lanjutan.

Selain berpamitan, Nanik mengaku telah menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo karena harus melepaskan jabatannya demi memprioritaskan proses pemulihan kesehatan.

Menurut Nanik, Presiden Prabowo memahami kondisi yang dihadapinya dan menyetujui pengunduran diri tersebut. Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa Presiden tetap memintanya untuk ikut mengawasi jalannya program BGN.

Hingga kini, Presiden Prabowo belum menetapkan sosok yang akan mengisi posisi Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik.

Sebagai informasi, Nanik S Deyang baru menjabat sebagai Kepala BGN sejak 8 Juni 2026. Ia ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya tersandung kasus korupsi. []

Hal ini menjawab terkait penggunaan anggaran kisaran Rp113 miliar untuk jasa EO yang menjadi sorotan publik.

“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” katanya, Jakarta, Sabtu (11/4).

Apalagi dalam penyelenggaraan event, kampanye publik, dan sosialisasi nasional yang berskala besar dan kompleks, diperlukan dukungan pihak profesional. EO, lanjut Dadan, memiliki keahlian yang belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini.

“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya,” jelasnya.

Selain aspek teknis, penggunaan EO juga dinilai mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih tertib. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara terpusat dan sistematis.

“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis,” ujar Dadan.

Menurut Dadan, kegiatan BGN yang dihandle oleh EO bukan sekadar acara seremonial saja, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional dan juga kegiatan strategis lainnya seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) para penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola oleh SDM yang terlatih.

“Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” jelasnya.

Dari sisi efisiensi, penggunaan EO disebut lebih rasional dibandingkan membangun tim internal dalam waktu singkat. Proses pembentukan kapasitas internal membutuhkan waktu, biaya pelatihan, serta rekrutmen yang tidak instan, sementara program harus segera berjalan.

“Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” ujar Dadan.

Dalam praktiknya, kata Dadan, EO juga berperan sebagai mitra strategis yang memberikan masukan terkait perencanaan kegiatan, strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran agar memberikan dampak maksimal.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tetap berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.

Seluruh pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas.

“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” tutupnya.

“Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” kata Waka BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik S Deyang di Jakarta, Rabu (8/4).

Nanik juga melaporkan ke presiden bahwa ia terus melakukan suspend atau penutupan sementara untuk SPPG-SPPG yang tidak sesuai Juknis, menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), termasuk juga bila ada mitra yang melakukan mark up harga bahan baku serta memonopoli suplier, dan lain lain.

“Bagus lanjutkan terus,” kata Presiden sambil mengacungkan jempol seperti ditirukan Nanik.

Tak hanya memerintahkan penertiban SPPG, presiden juga meminta agar pemberian MBG diarahkan ke para penerima manfaat yang memang harus diperbaiki gizinya.

“Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya,” jelas Nanik sambil menambahkan bahwa ia akan membentuk tim untuk menyisir penerima MBG agar tepat sasaran dan tidak mubazir.

Presiden juga menekankan agar pelaksanaan MBG tidak dilakukan secara memaksa, khususnya bagi kelompok masyarakat mampu maupun sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan program tersebut tidak boleh dipaksa untuk menerima.

“Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” jelas Nanik.

Menurut Nanik, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi kunci agar program ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

“Kami ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus kami perkuat agar program ini berjalan optimal,” tutup Nanik.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru yang muncul secara tiba-tiba.

“Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (7/4).

Dadan menjelaskan, meskipun masuk dalam anggaran 2025, realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan berlangsung pada tahun 2026. Hal ini disebabkan proses akhir anggaran yang telah melalui mekanisme resmi pemerintah.

“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan SPM sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60% unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100% unit,” jelas Dadan.

Dadan menambahkan, hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01% atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan. “Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2,” ujarnya.

Secara total, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit. Dadan juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut jumlah mencapai 70.000 unit adalah tidak benar.

Lebih jauh, BGN menekankan bahwa seluruh unit motor yang diproduksi merupakan hasil karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Produksi dilakukan di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat.

“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan,” tambah Dadan.

Saat ini, seluruh kendaraan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum nantinya didistribusikan kepada para penerima manfaat di lapangan. Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan operasional di masing-masing wilayah.

“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

*Biro Hukum dan Humas*
*Badan Gizi Nasional*

Berdasarkan data World Food Programme (WFP), saat ini sekitar 174.900.000 anak di seluruh dunia menerima manfaat program makan di sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hidayarti mengatakan jumlah tersebut tersebar di berbagai negara yang menjalankan program makan sekolah sebagai bagian dari kebijakan peningkatan kesehatan dan kualitas pendidikan anak.

Dari total 174 negara di dunia, lanjut ia menambahkan, baru 107 negara yang telah menjalankan program makan sekolah sebagai program nasional.

“Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penerima manfaat terbesar melalui implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Hida dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Berdasarkan data per 3 Maret 2026, jumlah penerima manfaat program MBG di Indonesia mencapai 61.239.037 orang, dengan 49.057.682 di antaranya merupakan siswa di sekolah.

Hida mengatakan angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia dalam jumlah penerima manfaat makan sekolah.

“Posisi pertama ditempati India dengan 118.000.000 siswa, disusul Indonesia 49.057.682 siswa, kemudian Brasil 38.531.387 siswa, China 34.570.000 siswa, serta Amerika Serikat 30.100.000 siswa,” ujarnya

Hida mengatakan jumlah 174,9 juta anak penerima program makan sekolah di dunia menunjukkan bahwa pemenuhan gizi melalui lingkungan pendidikan telah menjadi agenda penting secara global.

“Secara global terdapat 174,9 juta anak yang menerima manfaat program makan sekolah. Indonesia menjadi bagian penting dari upaya tersebut dengan lebih dari 49 juta siswa penerima manfaat di sekolah, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemenuhan gizi anak,” ujar Hida

Menurut Hida, program MBG di Indonesia tidak hanya bertujuan memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi siswa, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Dengan jumlah penerima manfaat yang telah mencapai 61,2 juta orang, program ini diharapkan mampu memperkuat kesehatan, konsentrasi belajar, serta mendukung lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” tambahnya.

BGN berkomitmen untuk menjaga integritas program dan memastikan bantuan gizi tersalurkan tepat sasaran.

Untuk diketahui BGN memastikan bahwa pihaknya secara resmi telah menutup proses pendaftaran sebagai mitra dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (6/3/1/2026).

“Laporkan orang yang meminta uang tersebut. Ketika saya sudah mendapatkan bukti dan dokumen pendukung bahwa ternyata titik SPPG ini hasil jual beli, ya saya turunkan, jadi kepada orang-orang yang meminta uang itu, silakan pertanggungjawabkan,” ujar Wakil Kepala (Waka BGN) Sony Sanjaya dalam siniar yang diikuti di Jakarta, Jumat (7/3/2026).

Ia mengatakan praktik ini sangat merugikan dan BGN tidak akan mentolerir tindakan tersebut. Lanjut Sony menegaskan bahwa kuota untuk program tersebut telah terpenuhi.

“Saya pernah menerima video orang yang menyebarkan informasi titik jual beli itu Rp200 juta. Jadi saya lihat langsung ID-nya berapa, drop (turunkan) biar orang yang sudah membayar rugi,” ucapnya.

BGN juga mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat agar mewaspadai praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Sony meminta masyarakat yang mendapatkan iming-iming penipuan tersebut untuk segera melapor ke BGN agar dapat ditindaklanjuti. Ia menekankan pentingnya bukti dan dokumen pendukung untuk memproses laporan tersebut.

Oleh karena itu, dikatakan Sony, masyarakat harus mewaspadai iming-iming jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh oknum yang meminta biaya tertentu.

BGN juga akan mengambil langkah tegas terhadap setiap titik SPPG yang terbukti hasil jual beli.

Sony mengatakan titik-titik tersebut otomatis tidak akan diverifikasi dan akan dibatalkan oleh BGN. Sony menegaskan konsekuensinya calon mitra yang terlibat akan diblokir dari sistem mitra.bgn.go.id, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam program ini.

“Sistem pendaftaran mitra MBG telah ditutup, sehingga segala tawaran pendaftaran yang masih beredar adalah penipuan. Modus penipuan ini melibatkan penjualan titik SPPG dengan harga fantastis, bahkan mencapai ratusan juta rupiah,” tandasnya.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi tidak benar yang menyebut BGN akan memidanakan masyarakat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika memposting menu MBG.

“Saya malah senang setiap orang memposting menu MBG di media sosial, karena itu bagian dari pengawasan bersama,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (2/3).

Dadan, memastikan narasi tersebut tidak pernah keluar dari pernyataannya maupun kebijakan resmi lembaga.

Dadan menilai informasi tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan perlu segera diluruskan.

Partisipasi Publik

Menurut Dadan, partisipasi publik dalam mendokumentasikan dan membagikan menu yang diterima siswa justru membantu BGN pusat dalam melakukan monitoring kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Transparansi, kata Dadan, merupakan elemen penting dalam memastikan standar mutu program tetap terjaga.

“Unggahan masyarakat memudahkan kami di BGN pusat untuk melihat kualitas layanan SPPG. Itu menjadi masukan langsung bagi kami untuk evaluasi,” tegasnya.

Dadan juga menegaskan bahwa dirinya secara pribadi tidak pernah menyampaikan ancaman pemidanaan terhadap orang tua maupun pihak mana pun yang membagikan informasi terkait menu MBG.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai potongan informasi yang tidak jelas sumbernya.

“Jadi saya pribadi tidak pernah bicara seperti itu. Tidak ada kebijakan BGN yang melarang masyarakat memposting menu MBG,” kata Dadan.

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditemukan memiliki ketidaksesuaian dalam aspek operasional atau keamanan pangan akan langsung dievaluasi dan dihentikan sementara hingga dilakukan perbaikan.

“Prinsipnya bukan semata-mata menghentikan, tetapi memastikan kualitas dan keamanan layanan. Kalau sudah memenuhi standar kembali, tentu kami izinkan beroperasi lagi,” katanya, Jakarta, Senin (2/3).

BGN memastikan proses pengawasan akan terus diperketat untuk menekan potensi insiden serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah dalam pemenuhan gizi nasional.

49 SPPG Terkena Suspend

Lebih lanjut, Dadan menyebut hingga kini, terdapat 49 SPPG ditangguhkan operasionalnya sementara waktu (suspend). Kebijakan ini diambil sebagai langkah evaluasi menyeluruh terhadap standar higienitas, keamanan pangan, serta kepatuhan prosedur operasional yang menjadi syarat utama pelaksanaan Program MBG.

“Total SPPG yang saat ini kami suspend sebanyak 49 unit. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan dan pengawasan yang terus kami lakukan,” ujarnya.

Meski demikian, dari jumlah tersebut, empat SPPG telah diizinkan kembali beroperasi setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan memenuhi standar yang ditetapkan BGN.

Keempat SPPG tersebut berada di Provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Papua.

“Dari yang kami suspend, ada empat SPPG yang sudah kami izinkan beroperasi kembali karena telah memenuhi seluruh perbaikan yang kami minta,” sambung Dadan.

Menurut Dadan, mekanisme penghentian sementara dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek operasional, kualitas bahan baku, maupun prosedur keamanan pangan.

“Selama masa suspend, SPPG diwajibkan melakukan perbaikan menyeluruh sebelum dapat kembali melayani penerima manfaat,” tandas Dadan.

Dadan menegaskan program justru berlanjut dan diperluas pasca-Idul Fitri 2026.

Dadan, menyatakan tidak pernah ada kebijakan ataupun arahan penghentian MBG setelah Hari Raya Idul Fitri. Dadan menegaskan informasi yang beredar di sejumlah platform digital tersebut tidak bersumber dari pernyataan resmi pemerintah.

“Program MBG akan tetap jalan setelah Idul Fitri. Tidak ada rencana penghentian seperti yang beredar,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (2/3).

Menurut Dadan, pasca-Idul Fitri program justru memasuki fase perluasan layanan secara signifikan. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditargetkan meningkat hingga 25.000 unit yang tersebar di berbagai daerah.

“Jumlah SPPG akan mencapai 25.000 setelah Idul Fitri dan akan melayani lebih dari 61,2 juta penerima manfaat,” jelasnya.

Selain peningkatan cakupan, BGN juga memastikan penyajian MBG kembali menggunakan menu segar sesuai standar mutu dan ketentuan gizi yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan asupan gizi optimal bagi para penerima manfaat.

“Kami kembali ke menu segar agar kualitas layanan semakin baik dan manfaat gizinya optimal bagi para penerima,” tegas Dadan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, alokasi anggaran masuk dalam rincian output fungsi kesehatan.

Untuk tahun 2026, terdapat anggaran sebesar Rp24 triliun yang dicatat dalam fungsi kesehatan oleh BGN.

Namun demikian, ia memastikan anggaran tersebut tidak mengganggu pagu anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Ada anggaran Badan Gizi sebesar Rp24 triliun masuk dalam fungsi kesehatan, tetapi tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan. Terbukti dari anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun ke tahun naik, meskipun ada Rp24 triliun untuk tahun 2026 ini fungsi kesehatan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional,” tegasnya dalam konferensi pers yang berlangsung di Bogor, Sabtu (28/2).

Sama halnya dengan alokasi untuk pendidikan, BGN memastikan tidak mengurangi jatah anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)

“Kemudian pada kelompok anak sekolah termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya masuk rincian output fungsi pendidikan. Makanya ada anggaran Rp223 triliun di pendidikan tapi tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena dari tahun ke tahun terus naik. Tidak mengganggu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi karena dari tahun kemarin ke tahun ini juga naik,” lanjut Dadan.

Selain itu, Dadan juga memastikan bahwa transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru tetap mengalami peningkatan, bahkan naik hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kemudian juga, tidak mengganggu transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru karena dari tahun kemarin ke tahun ini naik 10 persen,” ucapnya.

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana angkat bicara soal kebijakan insentif Rp6 juta per hari untuk fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dadan juga menegaskan skema tersebut merupakan strategi yang efisien dan minim risiko negara bukan sebuah pemborosan.

Lebih lanjut Dadan menjelaskan bahwa terdapat sejumlah prinsip mendasar dalam skema kemitraan tersebut.

“Pertama, Rp6 juta per hari bukanlah dana pembangunan dari APBN, melainkan bagian dari mekanisme pembayaran layanan atas SPPG yang telah berjalan. Seluruh proses pembangunan fisik dilakukan dengan investasi mandiri oleh mitra,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis seperti dikutip di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Dia juga mengatakan kedua, seluruh risiko ditanggung sepenuhnya oleh mitra, mulai dari risiko pembangunan, pelaksanaan operasional, evaluasi, hingga risiko bencana alam.

Sebagai contoh, Dadan mengatakan ketika salah satu SPPG di Aceh terdampak banjir hingga mengalami kerusakan, kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra dan bukan BGN. Mitra wajib membangun kembali tanpa tambahan beban anggaran negara.

“Seperti di aceh ketika SPPG tersapu banjir maka yang rugi adalah mitra bukan BGN, mereka harus bangun lagi. Jadi kita memindahkan resiko total kepada mitra, makanya saya sampaikan 6 juta itu sangat efisien karena BGN tidak mengeluarkan satu rupiahpun untuk pemeliharaan, perbaikan dan lain-lain,” jelas Dadan.

Ketiga, lanjut dikatakannya, pembangunan oleh mitra dipastikan berlangsung lebih efisien karena tidak mungkin melaukan mark up untuk dirinya sendiri.

Mitra akan membangun fasilitas seoptimal mungkin sesuai kebutuhan layanan. Salah satu contoh adalah pembangunan SPPG oleh Persatuan Islam (Persis) yang dinilai sangat baik dengan nilai investasi sekitar Rp3 miliar.

“Saya liat kemaren SPPG yang dibangun oleh Pondok Pesantren Persatuan Islam (Persis) itu sangat bagus sekali, itu dibangun dengan dana tiga miliar. Saya yakin kalau itu dibangun oleh dana APBN itu nilainya 6 miliar, jadi kita sudah 50 persen lebih efisien,” ungkap Dadan.

Keempat, lanjut dikatakannya, aspek yang dinilai paling strategis adalah keunggulan dalam kecepatan waktu (the winning of time). Melalui skema kemitraan, bangunan representatif dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan.

“Bangunan semewah Persis, Polri, atau tempat lain yang mewah-mewah itu bisa dibangun dalam waktu dua bulan, selesai. Kalau APBN bagaimana? Satu, harus tunjuk konsultan dulu. Konsultan perencanaan berapa bulan? Dua bulan. Kemudian berkirim surat ke Pemda untuk pinjam pakai, berapa bulan? Satu bulan. Kemudian sudah dapat tanahnya, begitu disurvei ternyata tidak cocok, apa yang dilakukan? Harus geser. Ketika geser, apa yang dilakukan? Minta izin ke Kementerian Keuangan untuk menggeser posisi, satu bulan lagi. Selesai. Semua selesai, apa yang dilakukan? Tender. Tender berapa? 45 hari. Sementara mitra yang bangun, 45 hari sudah selesai,” tegas Dadan.

Saat ini, BGN telah memiliki 24.122 SPPG yang seluruhnya dibangun melalui skema kemitraan dan telah beroperasi. Rata-rata pembangunan mencapai 50 SPPG per hari.

Capaian ini menjadi bukti bahwa pendekatan kemitraan mampu menghadirkan percepatan signifikan sekaligus menjaga efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

Untuk itu, BGN menegaskan bahwa kebijakan insentif fasilitas SPPG Rp6 juta per hari bukanlah pemborosan, melainkan strategi untuk memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan cepat, efisien, serta meminimalkan risiko fiskal negara, dengan tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik.

Kaban Dadan menyatakan bahwa jika dihitung pemberian insentif kepada SPPG sekitar Rp6 juta per hari dalam rangka Program MBG.

Kebijakan ini menjadi salah satu strategi utama BGN untuk memastikan program MBG dapat berjalan cepat, efektif, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hingga 24 Februari 2026, BGN mencatat sebanyak 24.000 SPPG telah berdiri dan beroperasi dari Sabang sampai Merauke.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pembangunan dapur MBG dilakukan melalui pola kemitraan dengan berbagai pihak. Skema ini dinilai mampu mempercepat penyediaan infrastruktur layanan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan anggaran negara untuk pembangunan fisik.

“Melalui kemitraan yang kita lakukan, pelaksanaan Program Makan Bergizi menjadi lebih mudah. Saat ini sudah ada 24.000 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar KabanDadan dalam keterangan tertulis seperti dikutip, Rabu (26/2/2026).

Menurut BGN, pemberian insentif Rp 6 juta per hari per SPPG justru lebih efisien dibandingkan jika pemerintah membangun, mengelola, dan mengoperasikan seluruh fasilitas secara mandiri.

Dengan melibatkan mitra, lanjut dikatakan Kaban Dadan, pemerintah dapat menghemat biaya investasi awal sekaligus mempercepat operasional layanan gizi di berbagai daerah.

“Pendekatan ini juga membuka peluang partisipasi berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha hingga komunitas lokal, untuk turut berkontribusi dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Dengan begitu, program MBG tidak hanya menjadi proyek pemerintah, tetapi juga gerakan bersama lintas sektor,” ujarnya.

Kaban. Dadan menekankan bahwa faktor waktu menjadi aspek paling krusial dalam implementasi program nasional berskala besar seperti MBG. Menurutnya, percepatan menjadi kunci agar manfaat program segera dirasakan masyarakat luas.

“Konsep “the winning of time” sebagai nilai penting dalam kemitraan. Waktu, kata dia, adalah sumber daya yang tidak dapat diputar kembali. Jika kesempatan terlewat, maka potensi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat juga akan tertunda,” ucap Kaban Dadan.

Pembangunan SPPG sebagai Langkah Strategis 

BGN menilai percepatan pembangunan SPPG sebagai langkah strategis untuk memastikan target nasional pemenuhan gizi dapat tercapai tepat waktu dan berkelanjutan. Dengan jaringan 24.000 SPPG yang telah tersebar, pemerintah optimistis cakupan layanan makan bergizi akan semakin luas dalam waktu dekat.

Kaban Dadan juga mengingatkan bahwa pentingnya waktu dalam pelaksanaan program telah lama menjadi perhatian, bahkan tercermin dalam berbagai nilai kehidupan. Ia menyinggung makna “Wal ‘Ashr” atau demi waktu, sebagai pengingat bahwa momentum harus dimanfaatkan secara optimal.

Apabila implementasi program tidak dilakukan dengan cepat dan terukur, menurutnya, semua pihak berpotensi mengalami kerugian, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

Oleh karena itu, dikatakannya insentif Rp6 juta per hari untuk SPPG dipandang sebagai investasi strategis demi mempercepat pemerataan layanan gizi di Indonesia.

“Dengan skema kemitraan dan dukungan anggaran yang efisien, Program MBG diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia ke depan,” tandas Kaban Dadan.

Kaban Dadan mengungkapkan pendistribusian MBG akan dimulai kembali pada hari Senin, 23 Febuari 2026.

Terdapat beberapa penyesuaian jadwal pendistribusian MBG. Pada periode cuti bersama dan libur tahun baru Imlek, yakni pada 16-17 Febuari 2026, tidak dilakukan pendistribusian MBG,” ucap Kaban Dadan seperti dikutip melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Penghentian sementara distribusi juga dilakukan pada awal Ramadan, yakni 18-22 Februari. Pendistribusian MBG akan dimulai kembali pada 23 Februari.

Hal itu diatur melalui Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelayanan Program MBG pada Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah serta Libur Tahun Baru Imlek 2026 yang diteken oleh Kepala BGN.

“Penyesuaian pelayanan MBG pada periode hari libur dan cuti bersama dimaksud bersifat sementara dan tidak mengubah petunjuk teknis secara permanen. Setelah periode libur dimaksud berakhir, pelayanan MBG kembali mengikuti ketentuan operasional normal sesuai juknis yang berlaku,” ujar Kaban Dadan.

Namun, katanya, MBG tetap berjalan saat Ramadan, cuti bersama Lebaran dan tahun baru Imlek untuk kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

“Pelayanan MBG pada Ramadan dan libur serta cuti bersama Lebaran dan tahun baru Imlek tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemenuhan gizi seimbang, keamanan pangan, ketertiban, serta akuntabilitas,” kata Kaban Dadan.

Selain itu, menu MBG siap santap tetap dibagikan dengan jadwal normal di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat yang tidak menjalankan ibadah puasa. Sementara itu, menu MBG akan dibagikan dalam bentuk makanan kemasan sehat di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat menjalankan puasa Ramadan.

“Di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa, MBG dapat diberikan dalam bentuk kemasan sehat,” tandas Kaban Dadan.
.

Kaban Dadan mengatakan pemberian THR bagi pegawai dapur yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) akan merujuk penuh pada regulasi yang ada

Menurutnya, pemberian THR untuk seluruh ASN sudah diatur dalam perundangan. Semua abdi negara berhak atas THR tanpa terkecuali, termasuk pegawai dapur MBG.

“Kalau ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sesuai dengan undang-undang ASN,” ujar Kaban Dadan saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (29/1/2026).

Aturan THR PNS biasanya akan ditetapkan saat bulan Ramadhan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pencairannya dilakukan sejak H-14 Idulfitri.

Namun, Kaban Dadan belum bisa memberikan kepastian ketika ditanya peluang THR bagi pegawai SPPG yang tidak berstatus ASN.

Adapun bila mengacu pada kebijakan sebelumnya, skema THR 2025 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara, pensiunan, serta penerima tunjangan.

SPPG Akan Diangkat PPPK

Kaban Dadan sebelumnya mengungkap pegawai BGN termasuk yang ditempatkan di SPPG akan diangkat menjadi PPPK. Misalnya, pada 1 Februari 2026, ada 32 ribu pegawai yang diangkat PPPK.

“Dari 32 ribu pegawai yang akan diangkat, sebanyak 31.250 orang melalui tahap seleksi formasi khusus dan 759 orang melalui formasi umum yang terdiri dari 375 orang,” tandas dia.

BGN memastikan sumber gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) yang direkrut untuk mendukung MBG berasal dari APBN yang dikelola lembaga tersebut.

Rencananya, sebanyak 32.000 PPPK akan direkrut pada Februari 2026 untuk ditempatkan di SPPG di berbagai daerah.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, anggaran sumber daya manusia (SDM) BGN pada 2026 mencapai Rp7,1 triliun.

Anggaran ini sudah mendapat persetujuan Komisi IX DPR RI dan masuk dalam pos belanja pegawai berkode 5.1 yang diperuntukkan bagi PPPK.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/01/2026)

Namun tidak semua pegawai dapur MBG akan berstatus PPPK. Hanya pegawai SPPG dengan jabatan tertentu dan harus lulus seleksi yang bisa diangkat sebagai PPPK.

“Proses tersebut merupakan bagian dari rekrutmen PPPK tahap kedua. Kemudian pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000,” ucap Dadan.

Dari total formasi tersebut, dikatakan dia, sebagian besar dialokasikan untuk jabatan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG.

“Sebanyak 31.250 formasi Kepala SPPG akan diisi oleh lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Selain itu, BGN juga menyiapkan 750 formasi akuntan serta 375 formasi tenaga gizi,” pungkas Kaban Dadan.

Lewati Tahapan Seleksi

Dadan menjelaskan, seluruh peserta yang akan diangkat telah melewati tahapan seleksi. “Saat ini, proses rekrutmen sudah memasuki fase administratif berupa pengisian daftar riwayat hidup serta pengusulan nomor induk PPPK. Diperkirakan mereka akan menjadi PPPK mulai tanggal 1 Februari 2026,” lanjut Kaban Dadan.

Sebelumnya, BGN telah lebih dulu melakukan pengangkatan PPPK tahap pertama sebanyak 2.080 formasi. Untuk tahap awal ini, pengangkatan pegawai telah ditetapkan terhitung mulai 1 Juli 2025.

“Kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk PPPK tahap 1 sebanyak 2.080 yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025,” ujar Kaban Dadan.

Tak berhenti di situ, BGN juga berencana melanjutkan rekrutmen PPPK pada tahap ketiga dan keempat. Masing-masing tahap akan membuka 32.460 formasi baru guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan BGN.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPPK tahap 3 dan 4,” tandas Kaban Dadan.