Kebijakan tersebut menjadi bagian dari reformasi administrasi keimigrasian yang dilakukan pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang lebih modern, praktis, aman, dan terintegrasi secara digital. Melalui sistem baru ini, setiap WNI nantinya hanya akan memiliki satu nomor paspor yang tetap digunakan sepanjang hidup, meskipun paspor telah diperpanjang berkali-kali karena masa berlaku habis.

Selama ini, masyarakat Indonesia harus menerima nomor paspor baru setiap kali melakukan penggantian atau perpanjangan dokumen perjalanan. Sistem tersebut dinilai cukup merepotkan, terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat perjalanan internasional, pengajuan visa luar negeri, hingga kebutuhan administrasi lintas negara yang mengharuskan pencocokan data paspor lama dan baru.

Dengan adanya kebijakan baru tersebut, pemerintah berharap proses administrasi perjalanan internasional menjadi lebih sederhana dan efisien. Identitas pemegang paspor juga dinilai akan lebih mudah dilacak karena nomor dokumen tidak berubah sepanjang masa.

Rencana penerapan nomor paspor permanen itu juga dibarengi dengan upaya penyatuan seluruh jenis paspor nasional yang saat ini masih terbagi dalam beberapa kategori. Nantinya pemerintah akan menghapus perbedaan antara paspor biasa, e-paspor laminasi, maupun paspor berbahan polikarbonat.

Seluruh dokumen perjalanan WNI akan diseragamkan dalam satu sistem paspor nasional yang memiliki standar keamanan yang sama. Langkah ini disebut sebagai bagian dari modernisasi layanan keimigrasian Indonesia agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi global.

]]> https://eranasional.com/101569/mulai-2027-wni-tak-perlu-ganti-nomor-paspor-saat-perpanjangan/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/99918/ditjen-pas-berikan-remisi-khusus-hari-raya-nyepi-2026-kepada-1-506-wbp-se-indonesia https://eranasional.com/99918/ditjen-pas-berikan-remisi-khusus-hari-raya-nyepi-2026-kepada-1-506-wbp-se-indonesia#respond Wed, 18 Mar 2026 06:13:43 +0000 https://eranasional.com/99918/ditjen-pas-berikan-remisi-khusus-hari-raya-nyepi-2026-kepada-1-506-wbp-se-indonesia Jakarta, ERANASIONAL.COM — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan (Kemenimipas) memberikan remisi khusus (RK) Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948/2026 kepada 1.506 warga binaan pemasyarakatan (WBP) seluruh Indonesia.

Acara penyerahan remisi khusus Hari Raya Nyepi dihadiri oleh Anggota Komisi XIII DPR RII Rieke Diah Pitaloka, Kakanwil Imipas DKI Jakarta Heri Azhari dan Karutan dan Kalapas se DKI Jakarta.

Pemberian SK Remisi khusus Hari Raya Nyepi Tahun 2026 itu secara simbolis dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2026).

“Sebanyak 1.506 warga binaan yang memperoleh remisi, terdiri dari 1.502 orang memperoleh remisi khusus I dan II ada 4 orang. Kemudian ada 9 orang WBP memperoleh pengurangan pidana khusus I dan II nihil,” ujarnya Plt Dirjen PAS Mashudi kepada wartawan usai menyerahkan RK di Rutan Cipinang.

Mashudi mengatakan penyerahan remisi khusus Hari Raya Nyepi ini dilaksanakan di seluruh jajaran pemasyarakatan di Indonesia.

Menurut dia, tahun ini penerima remisi Hari Raya Nyepi terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari total 271 ribu warga binaan seluruh Indonesia, terdapat 4.011 WBP beragama Hindu.

“Jumlah remisi Nyepi tahun ini terbesar di seluruh Indonesia. Ada 4 yang langsung bebas dan itu semua ada di Bali. Begitupun yang menerima remisi 1.506 itu, terbanyak di Bali, di Jakarta hanya ada 7, tidak ada yang langsung bebas,” kata Mashudi.

Dia menjelaskan, para WBP menerima pemotongan masa pidana ada yang selama 2 bulan, 1,5 bulan dan 1 bulan. Jenis tindak pidana yang dilakukan salah satunya adalah narkotika.

“Jadi pemotongan masa tahanan ada yang terima 1 bulan, ada yang 15 hari, ada yang 1,5 bulan, maksimal 2 bulan dan maksimal lagi bebas ada 4 WBP di Bali semua,” ujarnya.

Adapun mereka yang mendapatkan remisi ini, kata dia, adalah WBP yang sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dipastikan, WBP yang tidak menjalani pembinaan dengan baik, tidak berkelakuan baik dan masuk dalam register F tidak akan mendapatkan hak remisi,” tandas Mashudi.

Asep mengatakan pembentukan Kantor Imigrasi Garut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sekjen Imipas menilai bahwa perluasan layanan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut ini merupakan wujud nyata Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung peningkatan pelayanan keimigrasian dan pemerataan pelayanan publik, serta diharapkan mampu menjadi fasilitator pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Garut,” ujar Sekjen Asep Kurnia dalam konferensi pers di Garut, Jawa Barat, Kamis (29/01/2026).

Peresmian dilaksanakan melalui kegiatan Tasyakuran dan Penandatanganan Serah Terima Hibah Tanah dan Bangunan. Kegiatan tersebut menandai langkah strategis Kemenimipas dalam mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, sekaligus menindaklanjuti arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait penambahan kantor imigrasi di setiap kabupaten atau kota.

Pembentukan Kanim baru ini didorong oleh peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Tercatat, sejak Januari 2025 hingga 27 Januari 2026, terdapat 10.077 pemohon paspor asal Kabupaten Garut di Kantor Imigrasi Tasikmalaya, serta 2.204 pemohon melalui Mall Pelayanan Publik Garut.

Kehadiran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut diharapkan dapat memangkas jarak tempuh, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.

Kegiatan turut dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan Garut dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Garut.

Fokus utama kerja sama adalah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Sinergi lintas sektor yang dibangun Kemenimipas pada berbagai lini merupakan upaya untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas keimigrasian dan pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Garut dan sekitarnya.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Garut kepada Kemenimipas sebagai gedung operasional Kanim Garut. Hibah ini menjadi simbol kuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan layanan publik yang optimal.

Kanim di Garut Sangat Penting

Sementara itu, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menekankan bahwa keberadaan Kantor Imigrasi di Garut sangat penting untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah.

“Kita semua tahu bahwa sekarang itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan semakin kuat, masyarakat tidak mau tahu, pokoknya apa yang harus kita laksanakan, harus disediakan dengan cepat dan segera dan kemarin kita melihat bahwa banyak kebutuhan masyarakat terkait dengan permohonan izin, paspor dan lain-lain. Dan alhamdulillah ini bisa direalisasikan,” ucap Bupati Garut.

Dia mengatakan Keberadaan Kantor Imigrasi Garut berpotensi menyumbang manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap layanan paspor, visa, serta dokumen keimigrasian lainnya.

“Selain mempermudah pelayanan, kantor imigrasi ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mendukung iklim investasi, serta memperkuat pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas,” tandas dia.

Melalui peresmian ini, Kemenimipas menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Imipas Agus pada acara Hari Bakti Imigrasi ke-76 di Kampus Poltekpin Tangerang, Banten, Senin (26/01/2026).

“Secara bertahap kita lakukan pembentukan kantor imigrasi di setiap kabupaten/kota. Awal tahun ini kita resmikan 18 kantor yang baru,” kata Menteri Imipas Agus seperti dikutip di Tangerang.

Menteri Agus mengatakan selama ini beberapa kantor imigrasi melayani beberapa kabupaten/kota. Maka dari itu, dengan adanya penambahan kantor imigrasi yang baru, pelayanan kepada masyarakat akan semakin dekat.

Saat ini, beberapa kantor imigrasi masih melayani lebih dari satu wilayah administrasi, sehingga menyulitkan akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian.

“Selain pelayanan berbasis teknologi yang terus kita tingkatkan, penambahan kantor imigrasi di beberapa wilayah pun kita lakukan agar warga di daerah tersebut semakin mudah dalam mengurus dokumen keimigrasian,” ujarnya.

Pembentukan Kantor Imigrasi 

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman menambahkan pembentukan kantor imigrasi baru bertujuan mendekatkan akses layanan paspor, izin tinggal dan layanan keimigrasian lainnya kepada masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

“Selain itu, pembentukan kantor imigrasi baru diharapkan memperluas dan memperkuat pengawasan dan penindakan keimigrasian,” kata Yuldi.

18 Kantor Imigrasi Baru Diresmikan 

Sementara itu, 18 kantor imigrasi baru yang diresmikan Kementerian Imipas pada awal 2026 meliputi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah. Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Blora (Jawa Tengah). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo (D.I. Yogyakarta), Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Purworejo (Jateng), Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat).

Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Garut (Jawa Barat), Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Tegal (Jateng), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Bengkulu Utara (Bengkulu), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Bantaeng (Sulawesi Selatan), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Lubuklinggau (Sumatera Selatan).

Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Bone di (Sulsel), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Pasuruan (Jawa Timur), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Pohuwato (Gorontalo) Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Padang Sidimpuan (Sumatera Utara), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Klungkung dan Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Tabanan (Bali), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Tapanuli Utara (Sumut), serta Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Mempawah (Kalimantan Barat).

“Pembentukan kantor-kantor baru ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami memastikan bahwa wilayah-wilayah yang selama ini dinilai memiliki kebutuhan layanan keimigrasian yang signifikan dapat terakomodasi dengan baik,” ujarnya.

Saat ini, jumlah kantor imigrasi di seluruh Indonesia telah mencapai 133 unit. Dengan bertambahnya 18 kantor imigrasi baru, Ditjen Imigrasi akan memiliki 151 kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

Penambahan kantor imigrasi ini tidak hanya berdampak positif bagi WNI dalam memperoleh layanan paspor dan keimigrasian, tetapi juga meningkatkan layanan bagi WNA yang berada di Indonesia, terutama dalam hal izin tinggal, koordinasi keimigrasian dan tanggapan terhadap pelanggaran.

Semakin luasnya jangkauan kantor imigrasi juga memungkinkan pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan secara lebih tajam dan merata ke seluruh pelosok wilayah.

“Dengan hadirnya kantor-kantor baru, kami yakin layanan imigrasi akan semakin prima dan pemerataan pelayanan keimigrasian di seluruh Indonesia dapat terwujud. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan, pengawasan, dan sinergi antarlembaga agar tugas keimigrasian dapat berjalan secara optimal,” kata Yuldi Yusman.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, penyesuaian tarif PNBP keimigrasian tersebut masih dalam tahap pembahasan awal dan akan dibicarakan secara lintas kementerian serta lembaga terkait sebelum ditetapkan secara resmi.

“Kami akan mengajukan beberapa perubahan tarif PNBP yang nanti akan dibahas dalam rapat kementerian dan lembaga,” ujar Agus seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa.

Agus menjelaskan, kajian penyesuaian tarif PNBP keimigrasian difokuskan pada layanan keimigrasian bagi warga negara asing, bukan pada pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pengawasan terhadap mobilitas orang asing serta penegakan hukum keimigrasian.

Menurutnya, dinamika global dan meningkatnya arus keluar-masuk orang asing ke Indonesia menuntut penguatan sistem pengawasan yang memerlukan dukungan anggaran memadai.

“Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, khususnya terkait keberadaan dan aktivitas orang asing,” kata Agus.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil kebijakan secara gegabah. Penyesuaian tarif PNBP keimigrasian tetap mempertimbangkan hubungan internasional, termasuk potensi kebijakan resiprokal atau timbal balik dari negara mitra.

]]> https://eranasional.com/96867/pemerintah-evaluasi-tarif-keimigrasian-wna-bidik-pnbp-2026-rp-85-triliun/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96649/menteri-imipas-sebut-panen-raya-serentak-hasil-warga-binaan https://eranasional.com/96649/menteri-imipas-sebut-panen-raya-serentak-hasil-warga-binaan#respond Thu, 15 Jan 2026 06:25:22 +0000 https://eranasional.com/96649/menteri-imipas-sebut-panen-raya-serentak-hasil-warga-binaan Cirebon, ERANASIONAL.COM — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melaksanakan panen raya hasil pertanian dan perikanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Kamis (15/1).

Panen raya tersebut diikuti secara serentak oleh jajaran Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi wujud kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional melalui pembinaan Warga Binaan berbasis usaha produktif.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Imipas melaksanakan panen terhadap sejumlah komoditas unggulan hasil pembinaan. Beberapa di antaranya mencakup padi varietas inpari, singkong, dan ikan nila. Hasil pertanian dan perikanan tersebut dikelola langsung oleh Warga Binaan melalui program pembinaan berkelanjutan di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Kelas I Cirebon.

Kegiatan ini selaras dengan program prioritas nasional terutama dalam upaya menyediakan pangan dalam memenuhi makan bergizi gratis bagi masyarakat.

Menurut Menteri Agus, ketahanan pangan hakikatnya bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Saat ini banyak sekali program yang bisa dikembangkan dengan merujuk arah kebijakan Presiden, satu di antaranya makan bergisi gratis (MBG).

“Saat ini sudah hampir 60 juta orang penerima manfaat hampir seluruh Indonesia, ekosistem pemenuhan kebutuhan untuk memenuhi MBG tersebut bisa disuplai dari rekan-rekan yang memiliki minat untuk mengembangkan ketahanan pangan, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan komunitas, sampai dengan lingkungan yang lebih besar,” ujar Menteri Imipas.

Selain panen raya, Menteri Imipas turut meninjau berbagai kegiatan produktif lainnya, seperti proses produksi tali dan jaring (coir net) serta olahan sabut kelapa (coco shade) untuk kebutuhan ekspor. Ia juga meninjau kegiatan konveksi yang mampu menghasilkan kaos hasil karya Warga Binaan.

Panen Nasional Capai 99,9 Ton

Dalam laporannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, menyatakan bahwa pada sektor pertanian dan perkebunan, hasil panen nasional mencapai hingga 99,9 ton. Pada sektor pertenakan, jajaran Pemasyatakan mampu menghasilkan hingga 4 ton. Adapun, pada sektor perikanan mampu menghasilkan hingga 19,6 ton.

“Jumlah keseluruhan panen serentak secara nasional mencapai sekitar 123,5 ton dari berbagai sektor. Seluruhnya capaian panen tersebut merupakan hasil pembinaan Kemandirian Warga Binaan pada seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan,” ujar Dirjenpas Mashudi.

Pada kesempatan ini, Menteri Agus mendorong seluruh jajarannya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

“Jangan cuma menjadi penonton. Jangan cuma menjadi saksi sejarah. Jadilah pelaku sejarah. Setiap dari kita sesungguhnya punya kewajiban untuk menjadi pelaku-pelaku sejarah dari kemajuan bangsa ini,” ungkapnya.

Melalui kegiatan panen raya serentak ini, Kemenimipas berupaya memperkuat kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Kemenimipas terus berkomitmen menghadirkan program pembinaan yang bermanfaat tidak hanya bagi Warga Binaan, melainkan juga masyarakat luas.

Hal ini menjadi salah satu wujud implementasi 15 Program Aksi Kemenimipas terutama pada program kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti menyebutkan ada 23.197 tahanan yang menjalani tes urine untuk serentak pada awal Januari 2025 dalam rangka deteksi dini narkotika.

“Jumlah tahanan dan narapidana ada sekitar 23.197. Dan itu menjadi target kita untuk tes urine,” kata Kasubdit Rika kepada wartawan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Cipinang, Kamis (08/01/2026).

“Saat ini Ditjen Pemasyarakatan tengah fokus memberantas peredaran narkotika di dalam lapas,” tambah dia.

Tes urine ini merupakan salah satu langkah preventif deteksi dini sekaligus juga memberantas narkoba di lingkungan lapas dan rutan,” ujar dia.

Pada Kamis, ribuan narapidana di Lapas Narkotika tengah melakukan tes urine. Mereka mengantre melakukan pengecekan. Adapun para petugas di lapas juga menjalani tes urine untuk deteksi narkotika.

Menurut Kasubdit Rika, apabila ada yang terbukti positif narkotika maka akan disanksi tegas. Namun sebelum itu, kata dia, perlu dilakukan assessment.

“Kalau penyebabnya di luar kesehatan, kami akan tindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tandas Kasubdit Rika.

Menteri Agus menambahkan dapur sehat itu nantinya akan memperkerjakan narapidana yang telah terlatih dan bersertifikat.

“Rencana tersebut merupakan salah satu dari 15 program kerja yang dicanangkan KemenImipas pada tahun 2026. Sembilan, pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan Warga Binaan yang tersertifikasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis,” kata Menteri Agus dikutip dari siaran langsung di akun YouTube KemenImipas, Senin (5/1/2026).

Pihaknya, kata dia, telah mengkaji sejumlah lapas dan rutan yang akan digunakan untuk pembangunan dapur sehat. Meski begitu, dia belum membeberkan lokasi pembangunan tersebut.

“Tadi Pak Dirjen melaporkan kepada saya ada 200 lebih titik yang bisa kita kerjakan, dan 50 yang tahap pertama,” ujarnya.

Menteri Agus berharap program dapur sehat tak hanya diikuti oleh warga binaan, tetapi juga oleh para pegawai di KemenImipas.

Dia menilai program ini dapat dijadikan peluang dan dapat menghasilkan profit jika dikelola dengan baik.

“Syukur-syukur rekan-rekan mampu untuk menggerakkan masyarakat sekitar untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada SPPG yang nanti akan dibangun di lapas dan rutan yang ada di 200 titik yang sudah disampaikan oleh pihak BGN,” tandas dia.

Sebelumnya, Kemenimipas menjadikan dapat Lapas Sukamiskin, Bandung sebagai tempat untuk memasak Program MBG. Para narapidana pun memasak 3.444 porsi makanan untuk dibagikan ke sekolah sekitar lapas

Berpusat di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kegiatan ini menjadi momentum evaluatif bagi seluruh jajaran untuk menilai perjalanan kinerja Kemenimipas sepanjang tahun pertama masa transisi kelembagaan. Refleksi ini sekaligus meneguhkan komitmen perbaikan layanan publik di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

Dalam refleksi tersebut, capaian strategis Direktorat Jenderal Imigrasi mendapatkan sorotan positif, mulai dari penguatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, peningkatan kualitas pengawasan orang asing, hingga modernisasi sistem layanan berbasis digital.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mencatat kemajuan signifikan dalam pengelolaan pembinaan Warga Binaan, optimalisasi program reintegrasi sosial, serta penguatan peran Pemasyarakatan dalam menyiapkan Warga Binaan kembali ke masyarakat.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa refleksi akhir tahun bukan sekadar paparan keberhasilan, melainkan ruang jujur untuk mengakui keterbatasan dan memperbaiki kekurangan.

“Saya tidak berdiri di sini untuk kembali mengekspos capaian kinerja, karena hal itu sudah disampaikan. Bagi saya, refleksi ini adalah bentuk tanggung jawab moral untuk melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu dibenahi. Kinerja yang baik adalah kewajiban, sementara kekurangan adalah pelajaran,” ujar Menteri Agus.

Kemenimipas juga melakukan evaluasi atas sejumlah kendala yang masih dihadapi sepanjang tahun 2025, baik dalam aspek pelayanan, koordinasi, maupun adaptasi kelembagaan.

Menteri Agus secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila dalam perjalanan satu tahun terakhir masih terdapat hambatan yang dirasakan publik. Evaluasi tersebut telah disampaikan kepada seluruh jajaran sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

“Atas nama pribadi dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila masih ditemui kendala dalam pelayanan. Kami menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi agar ke depan pelayanan semakin cepat, profesional, dan humanis,” ucap Menteri Agus.

Dari sisi tata kelola, Kemenimipas mencatat realisasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung program prioritas kementerian secara lebih efektif dan akuntabel.

Capaian Sepanjang 2025

Selain itu, capaian manajemen di berbagai wilayah, termasuk kinerja satuan kerja daerah, turut menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih sepanjang tahun 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menteri Agus mengatakan sebagai tindak lanjut refleksi, Kemenimipas secara resmi meluncurkan 15 Program Aksi Kemenimipas yang akan menjadi arah gerak kementerian pada tahun 2026.

“Program ini disusun dengan mengacu pada program akselerasi yang telah berjalan, diselaraskan dengan visi pembangunan nasional dan program prioritas Presiden. Lima program difokuskan pada bidang Keimigrasian, enam program pada bidang Pemasyarakatan, dan selebihnya menyasar penguatan manajemen kementerian, Sekretariat Jenderal, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia,” ujar dia.

Melalui refleksi ini, dikatakan dia, Kemenimipas menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan Keimigrasian yang berkeadilan serta sistem Pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Menimipas mengatakan. langkah-langkah pembenahan regulasi, penguatan kapasitas aparatur, serta peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus didorong demi menjawab dinamika dan tantangan ke depan.

” Kemenimipas juga menegaskan kesiapan untuk melangkah menuju tahun 2026 dengan semangat perbaikan berkelanjutan. Refleksi ini menjadi pijakan penting agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bangsa, dan negara,” tandas dia.

“Pemindahan warga binaan high risk ke Lapas Super Maximum dan Maximum Security di Nusakambangan salah satunya bertujuan untuk men Zero kan gangguang keamanan dan ketertiban,juga merupakan wujud penerapan pembinaan dan pengamanan sesuai dengan tingkat risiko .

Sampai dengan menjelang tutup tahun ini total sudah 1882 warga binaan high risk seluruh Indonesia kami pindahkan ke Nusakambangan,” papar Mashudi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sabtu (27/12)

“Kami berharap upaya ini dapat berdampak besar dalam peningkatan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan, khususnya Zero Narkotika dan HP seperti yang selalu diingatkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto,” kata Mashudi,

Dia mengatakan yang  sangat penting adalah perubahan perilaku warga binaan kami dapat lebih baik dan menyadari kesalahannya sampai nanti kembali lagi ke masyarakat sebagai warga negara yang baik.

130 warga binaan high risk berasal dari wilayah Jambi, Riau dan Banten. Di Nusakambangan mereka ditempatkan di 2 (lima) lapas, yaitu 5 orang di Lapas Batu, 31 orang di Lapas Karanganyar, 17 orang di Lapas Besi, 30 orang di Lapas Gladakan, 17 orang di Lapas Narkotika dan 30 orang di Lapas Ngaseman.

Dalam proses pemindaha, pengawalan dilakukan secara bersama oleh Direktur Pengamanan dan Intelejen Direktorat Jendral Pemasyarakatan bersama tim, petugas di Wilayah Ditjenpas Jambi, Riau dan Banten, PJR, Kepolisian dan Brimob

“Proses pemindahan berjalan lancar, 130 warga binaan high risk berasal dari wilayah Jambi, Riau dan Banten. Di Nusakambangan mereka ditempatkan di 2 (lima) lapas, yaitu 5 orang di Lapas Batu, 31 orang di Lapas Karanganyar, 17 orang di Lapas besi, 30 orang di Lapas Gladakan, 17 orang di Lapas Narkotika dan 30 orang di Lapas Ngaseman. Penerimaan dilakukan sesuai SOP, antara llian pemeriksaan kesehatan dan kegiatan administrasi lainnya,” kata Irfan, Kepala Lapas Kelas1 Batu, sekaligus Koordinator Wilayah Nusakambangan.

Di hari yang sama juga telah dipindahkan 4 (empat) warga binaan Lapas Perempuan Tangerang ke Lapas Perempuan Yogyakarta

Pemerintah juga telah memberikan Remisi Khusus (RK) Natal kepada 15.927 Narapidana serta Pengurangan Masa Pidana Khusus (PMPK) Natal kepada 151 Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari jumlah tersebut, 174 Narapidana langsung bebas setelah memperoleh RK.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, menegaskan bahwa kebijakan Remisi dan PMP merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak Warga Binaan termasuk Warga Binaan Kristen dan Katolik.

Kebijakan ini sekaligus bagian dari sistem pembinaan yang berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan.

“Ini bukan sekadar pengurangan masa pidana, tetapi merupakan bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi, dan kedisiplinan dalam mengikuti pembinaan. Ini instrumen pembinaan untuk mendorong perilaku yang lebih baik, memperkuat motivasi, serta menyiapkan Warga Binaan agar siap kembali dan berperan positif di tengah masyarakat,” ujar Agus melalui keterangan tertulisnya kepada eranasional, Kamis (25/12/2025).

Ia menambahkan, pemberian RK dan PMPK Natal juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan nondiskriminasi, sekaligus penguatan kepentingan terbaik bagi Anak Binaan.

Dari sisi kelembagaan, kata dia, kebijakan ini turut membantu menciptakan iklim pembinaan yang lebih kondusif serta mengurangi kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Sesuai dengan tema Natal 2025 “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga”, Agus juga berpesan agar Warga Binaan menjadikan keluarga sebagai motivasi agar tetap berada di jalan Tuhan dan terus memperbaiki diri.

“Bertanggungjawablah atas semua perbuatan yang dilakukan. Bertanggung jawab terhadap istri, anak, suami, dan orang tua. Jangan sampai berbuat yang merugikan mereka, apalagi mengulangi kesalahan yang sama,” pesannya.

Menimipas menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Warga Binaan penerima RK dan PMPK Natal. “Teruslah tunjukkan perubahan dan bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menjelaskan bahwa para penerima RK dan PMPK telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, prosesnya dilakukan sesuai mekanisme yang akuntabel dan transparan.

“Seluruh penerima Remisi dan Pengurangan Masa Pidana Khusus Natal merupakan Warga Binaan yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan penurunan risiko,” jelas Mashudi.

Ia menambahkan, selain berdampak pada aspek pembinaan, pemberian RK dan PMPK Natal juga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran negara.

“Total penghematan biaya makan Narapidana dan Anak Binaan tercatat sebesar Rp9.478.462.500 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah),” tandas dia. (FH)

Melalui program Beyond Beauty, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Indonesia Fashion Chamber (IFC) menghadirkan karya fashion hasil kolaborasi desainer ternama dengan warga binaan dari 24 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa program Beyond Beauty mencerminkan perubahan paradigma pemasyarakatan di Indonesia.

Pemasyarakatan, menurutnya, tidak lagi dipandang semata sebagai tempat menjalani hukuman, melainkan sebagai ruang pembinaan yang memberi kesempatan kedua dan mempersiapkan warga binaan kembali berperan produktif di masyarakat.

“Kolaborasi ini bukan hanya tentang fashion atau produk. Ini tentang manusia, tentang harapan, dan tentang masa depan yang lebih baik bagi warga binaan pemasyarakatan,” ujar Agus saat membuka rangkaian kegiatan Bali Fashion Trend 2026.

Melalui Beyond Beauty, warga binaan dilibatkan sebagai co-creator dalam industri fashion profesional. Beragam produk hasil pembinaan, seperti batik, anyaman, bordir, hingga kerajinan kulit, dikembangkan bersama para desainer Sofie, Lisa Fitria, dan Irmasari menjadi karya fashion kontemporer dengan nilai estetika dan daya saing komersial.

Agus menilai, proses kolaboratif tersebut tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri serta identitas positif warga binaan.

“Ketika karya mereka diapresiasi publik dan pasar, di situlah proses pemulihan harga diri dan kepercayaan diri benar-benar terjadi,” kata Agus.

Selain mendapatkan apresiasi publik, karya hasil kolaborasi tersebut juga mulai menarik minat pasar internasional.

Salah satu desainer, Sofie, mengungkapkan bahwa dalam rangkaian Bali Fashion Trend 2026 telah diterima permintaan awal (order inquiry) dari buyer yang berasal dari Prancis dan Malaysia. Minat tersebut dinilai sebagai sinyal positif atas kualitas dan daya saing produk hasil pembinaan warga binaan pemasyarakatan di pasar global.

Salah satu koleksi yang ditampilkan memadukan batik tradisional dengan desain urban modern kontenpoter, bergaya street wear, dipadukan dengan motif, yang seluruh proses produksinya melibatkan warga binaan dari sejumlah unit pemasyarakatan. Diantaranya dari lapas Jambi, Bengkulu, Manado, Malang, Semarang, Pontianak, Sumenep, Madiun. Secara keseluruhan terdapat 24 unit lapas yang berkolaborasi dalam acara ini.

Karya-karya tersebut dipersiapkan melalui pendampingan intensif, mulai dari pengembangan desain hingga standar kualitas produk siap pasar.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia Fashion Chamber, atas komitmen membuka ruang kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan peran aktif industri fashion dalam mendorong tanggung jawab sosial sekaligus penguatan ekosistem kreatif nasional.

Program Beyond Beauty, lanjut Agus, sejalan dengan arah reformasi pemasyarakatan serta implementasi nilai-nilai KUHP Baru 2025 yang menekankan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dari sisi sosial dan psikologis, program ini membantu memulihkan kepercayaan diri warga binaan.

“Dari sisi sistemik, kolaborasi tersebut menjadi model integrasi pemasyarakatan dengan industri kreatif yang berpotensi direplikasi di berbagai daerah.,” tambah Agus

Ke depan, dikatakan Agus, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen mengembangkan Beyond Beauty secara berkelanjutan melalui perluasan kerja sama dengan lebih banyak desainer dan brand fashion nasional, penguatan akses pemasaran produk warga binaan ke pasar domestik dan internasional, serta peningkatan kapasitas pembinaan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan.

“Setiap warga binaan memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi. Tugas negara adalah membuka jalan, memberi kesempatan, dan menumbuhkan kepercayaan,” tegas Agus.

Sebagai informasi melalui Bali Fashion Trend 2026, kolaborasi antara pemasyarakatan dan industri fashion ini diharapkan tidak hanya menghasilkan karya kreatif bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi inspirasi lahirnya kerja sama transformatif lainnya.

Ajang ini sekaligus menegaskan bahwa fashion tidak hanya berbicara tentang tren dan estetika, tetapi juga tentang nilai kemanusiaan, inklusivitas, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agus Andrianto dalam penutupan kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Tahun 2025 yang digelar pada Selasa (16/12).

“Langkah ini merupakan wujud dari upaya penyederhanaan layanan publik dan peningkatan keamanan dokumen perjalanan. Ke depan, tidak lagi terdapat perbedaan antara paspor biasa, paspor elektronik laminasi, maupun paspor elektronik berbahan polikarbonat. Seluruh masyarakat akan menggunakan satu jenis paspor yang berlaku secara nasional,” ujar Menteri Agus.

Menteri Agus juga merencanakan penerapan nomor paspor yang berlaku seumur hidup bagi setiap pemegang paspor. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi mengganti nomor paspor saat melakukan pembaruan masa berlaku.

“Saya juga minta dibuatkan roadmap untuk satu jenis paspor. Tidak ada lagi jenis paspor biasa, paspor elektronik laminasi dan polikarbonat. Ke depan, saya harapkan dengan ditetapkan satu jenis paspor saja, kita hadirkan kepada masyarakat. Harapan saya, nanti dengan satu paspor, mudah-mudahan (nomor paspornya) ini akan berlaku seumur hidup,” ujar Menteri Agus.

Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki dua jenis paspor yang diterbitkan bagi masyarakat, yakni paspor biasa non-elektronik dan paspor biasa elektronik dengan bahan laminasi dan polikarbonat.

Namun, paspor berbahan polikarbonat untuk saat ini masih terbatas di beberapa kantor imigrasi yang telah ditentukan saja. Selain itu, nomor paspor yang diterbitkan saat ini belum berlaku seumur hidup dan akan berubah setiap kali dilakukan penerbitan paspor baru.

Sebagai langkah transisi, Menteri Agus meminta Plt. Direktur Jenderal Imigrasi beserta jajarannya agar seluruh sisa stok paspor yang masih ada dapat segera diselesaikan penggunaannya di tahun 2026, sekaligus menyiapkan roadmap teknis dan regulasi untuk penerapan satu jenis paspor nasional di tahun 2027.

“Saya harapkan tahun 2027, satu paspor sudah bisa kita laksanakan. Tolong segera habiskan sisa-sisa yang ada. Siapkan satu jenis paspor yang akan berlaku seluruh Indonesia,” ujar Menteri Agus.

Kemenimipas memastikan bahwa seluruh kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip keamanan, kepastian hukum, dan kemudahan akses.

Langkah ini merupakan respons cepat guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi di tengah situasi darurat.

Menteri Imipas mengatakan aksi kemanusian yang bertajuk Imipas Peduli tersebut berhasil menggalang berbagai kebutuhan pokok, antara lain 20 ton beras, 1.500 pasang pakaian dalam wanita, 3.120 pembalut, 3.000 pampers anak, 9.200 kaleng susu, 2.660 kaleng sarden, 1.000 dus mi instan, dan 2.000 kaleng biskuit.

“Seluruh bantuan tersebut akan disalurkan secara terkoordinasi sehingga tepat sasaran dan menjangkau keluarga pegawai serta masyarakat yang mengalami dampak langsung dari bencana,” ujar Menteri Imipas Agus..

Menteri Agus menegaskan bahwa kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam kondisi darurat. “Pihaknya menekankan bahwa dukungan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama, terlebih ketika menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup warga di wilayah rawan bencana,” tambah dia.

“Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden, kita semua turut prihatin dan punya kewajiban sosial untuk berkontribusi membantu meringankan penderitaan dari pada teman-teman kita yang sampai saat ini mungkin masih ada yang belum mendapatkan bantuan,” ujar Menteri Agus.

Dalam proses pengiriman bantuan, lanjut Jenderal Bintang Empat itu mengatakan Kemenimipas bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Seluruh bantuan logistik kemanusiaan akan diserahkan ke Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok.

Bantuan tersebut akan diberangkatkan menggunakan Kapal Republik Indonesia Banda Aceh 593. Langkah ini menjadi bagian penting guna memastikan bantuan dapat disalurkan dengan aman, terstruktur, dan tepat waktu menuju wilayah terdampak.

Melalui aksi sosial ini, Kemenimipas berkomitmen untuk hadir membantu masyarakat dan pegawai yang terdampak bencana.

“Dukungan logistik diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan dan mengembalikan stabilitas kehidupan masyarakat. Kemenimipas berkomitmen untuk memastikan bahwa semangat kebersamaan dan kepedulian terus mengalir, terutama bagi mereka yang tengah menghadapi masa sulit,” tandas Menteri Imipas Agus.

Hal itu disampaikan Menteri Imipas Jenderal (Purn) Agus Andrianto kepada wartawan usai pelepasan bantuan logistik untuk para korban bencana banjir dan longsor di Sumatera.

“Sudah kita copot. Nanti kalau sudah kita catatkan, supaya tidak dikasih jabatan lagi ke depan,” ujar Agus di kantor Kemenimipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).

Adapun Chandra dinonaktifkan dari jabatannya usai diduga memaksa narapidana (napi) muslim memakan daging anjing di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Chandra akhirnya menjalani sidang kode etik di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jakarta.

“Terduga berinisial CS telah hadir dan menjalani pemeriksaan di hadapan Majelis Sidang. Semua tahapan kami laksanakan sesuai prosedur agar penanganannya benar-benar objektif,” ujar Ketua Majelis, Y Waskito seperti dilihat dari laman Ditjenpas, Rabu (3/12).

Waskito menegaskan Ditjenpas siap mengambil langkah tegas jika terbukti terjadi pelanggaran. Dia memastikan kasus dugaan pelanggaran kode etik ini ditangani secara objektif.

“Sidang kode etik ini kami gelar untuk menguji secara menyeluruh setiap informasi yang masuk dan memastikan penilaiannya dilakukan secara fair dan sesuai aturan,” tandas dia