Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Purwakarta, Ratno Timur Habeahan Pasaribu, menyebutkan bahwa hingga saat ini ARM masih berstatus sebagai saksi dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

“Benar, masih sebagai saksi. Selanjutnya nanti pihak penyidiknya akan membuat press release untuk disampaikan ke media,” ujar Ratno kepada awak media melalui saluran WhatsApp sekitar pukul 17.42 WIB.

Sebelumnya, sekitar pukul 17.16 WIB, Anne Ratna Mustika yang akrab disapa Ambu terlihat keluar dari kantor Kejari Purwakarta usai menjalani pemeriksaan selama berjam-jam.

Namun, Ambu tidak memberikan kesempatan wawancara kepada awak media yang telah menunggu sejak pagi. Ia langsung memasuki kendaraan yang telah siaga di halaman kantor Kejari.

Pintu dan kaca mobil yang membawanya segera ditutup rapat sebelum kendaraan tersebut melaju meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan apa pun kepada wartawan.

Kasus yang tengah ditangani Kejari Purwakarta itu berkaitan dengan dugaan gratifikasi kendaraan mewah berupa mobil Toyota Innova Hybrid Zenix bernomor polisi T 1507 CA yang sebelumnya telah disita penyidik.

Selain ARM, sejumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga dikabarkan telah dimintai keterangan oleh penyidik. Bahkan, seorang mantan anggota DPRD Purwakarta turut disebut telah dipanggil dalam perkara tersebut.

Meski demikian, pihak Kejari Purwakarta belum membeberkan detail hasil pemeriksaan maupun arah pengembangan kasus. Kejaksaan meminta publik menunggu keterangan resmi yang akan disampaikan melalui press release penyidik dalam waktu dekat. [NR]

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya khawatir BBP akan menghilangkan barang bukti terkait kasus dugaan gratifikasi importasi barang di lingkungan DJBC.

“Kita khawatir dia (Budiman Bayu) akan juga menghilangkan bukti yang lainnya gitu. Di samping dia juga akan pergi ke mana gitu. Makanya dengan alasan-alasan subjektif itu, ya kita segera melakukan upaya penangkapan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

“Jadi ini adalah sebuah strategi yang kami harus ambil terkait dengan tentunya bagaimana supaya penanganan perkara ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Budi Bayu Prasojo sebagai tersangka pada Kamis, 26 Februari 2026. KPK telah menahan Budi untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Asep mengatakan Budiman Bayu Prasojo memerintahkan pegawai Bea Cukai bernama Salisa Asmoaji untuk mengelola dan menerima uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir sejak November 2024.

Apartemen Safe House

Uang yang dikelola Salisa itu kemudian disimpan di apartemen yang berlokasi di Jakarta Pusat sebagai “safe house”. Apartemen safe house itu telah disewa sejak pertengahan tahun 2024 atas arahan langsung dari Budiman Bayu dan Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intel P2 DJBC yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Uang itu diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan jalur masuk importasi barang (kepabeanan) dan pengurusan cukai,” ujar dia.

Asep mengungkapkan uang itu diduga digunakan sebagai dana operasional, sejak Sisprian Subiaksono menjabat sebagai Kasubdit Intelijen.

Selanjutnya, pada awal Februari 2026, Budiman Bayu memerintah Salisa untuk membersihkan “safe house”. Salisa pun memindahkan uang-uang tersebut ke safe house lainnya yang berlokasi di salah satu apartemen di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.

“Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di dua lokasi safe house dimaksud. Di mana penyidik menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan rupiah dengan total lebih dari Rp 5,19 miliar, yang disimpan dalam 5 buah koper,” tutur Asep.

Berdasarkan fakta tersebut, penyidik KPK menyimpulkan bahwa Budiman dan Sisprian secara bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara.

“Termasuk menerima pemberian yang berkaitan langsung dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya pada periode tahun 2024-2026,” tandas dia.

Atas perbuatannya, Budiman Bayu disangkakan telah melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c UU No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagai informasi tambahan perkara dimaksud menyeret mantan Direktur Penyidikan & Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026 Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono.

Kemudian Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando; Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR Andri; Pemilik PT Blueray bernama John Field; dan Manajer Operasional PT BR Dedy Kurniawan.

Penyidik KPK meminta keterangan Eddy Hiariej, Senin, 4 Desember 2023. Dia tiba pukul 09.38 WIB dan langsung masuk ke gedung KPK. Sekitar pukul 16.15 WIB, Eddy keluar dari gedung lembaga antirasuah tersebut.

Usai diperiksa, Eddy Hiariej tidak menjelaskan perihal pemeriksaan terhadap dirinya.

“Terima kasih, terima kasih,” kata Eddy Hiariej sambil tersenyum dan masuk ke dalam mobilnya.

Diberitakan sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Eddy Hiariej dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka lain.

Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Eddy Hiariej dilaporkan oleh Indonesia Police Watch (IPW).

Setelah melakukan penyelidikan, KPK menaikkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka, satu di antaranya Eddy Hiariej.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah mengajukan surat permintaan pencegahan terhadap Eddy Hiariej dan tiga tersangka lainnya kepada Ditjen Imigrasi agar yang bersangkutan tidak dapat berpergian ke luar negeri.

“KPK (29/11) telah mengajukan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap empat orang, di antaranya Wamenkumham, pengacara dan pihak swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis, 30 November 2023.

KPK juga sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus Eddy Hiariej ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). (*)

KPK telah menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi.

Namun, kata Kabag Pemberitaan,  Ali Fikri, Eddy Hiariej akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang lain.

“Informasi yang kami terima, besok yang bersangkutan akan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus yang lain,” kata Ali Fikri, Minggu, 3 Desember 2023.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus dugaan gratifikasi dengan Terlapor Wamenkumham Eddy Hiariej telah naik ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini telah ditetapkan empat orang sebagai.

Kata Alex, para tersangka itu terdiri dari tiga orang sebagai penerima dan satu lagi sebagai pemberi. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah saksi, salah satunya adalah Irwan D Mussry, suami artis Maia Estianty. Kasus apa?

Irwan D Mussry dipanggil terkait kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

“Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, di antaranya saudara Irwan D Mussry,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (20/9/2023).

Selain Irwan, empat saksi lainnya yang dimintai keterangan yaitu Beni Novri Basran dan Abdurokhim SIP, keduanya adalah apartur sipil negara (ASN), serta Prawidya Nugroho dan Adi Putra Prajitna, pihak swasta.

Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan TPPU. Selain itu, Eko juga dicekal selama enam bulan agar tidak dapat berpergian ke luar negeri.

Selain Eko Darmanto, KPK juga mencekal Ari Muniriyanti Darmanto (Komisaris PT Ardhani Karya Mandiri), Rika Yunartika (Komisaris PT Emerald Perdana Sakti), dan Ayu Andhini (Direktur PT Emerald Perdana Sakti).

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo (RAT). Tersangka kasus dugaan gratifikasi ini masa penahanannya diperpanjang selama 40 hari ke depan.

“Terkait dengan masih diperlukannya waktu untuk terus melakukan pengumpulan alat bukti, tim penyidik melanjutkan penahanan tersangka RAT untuk 40 hari ke depan, terhitung 23 April 2023-1 Juli 2023 di Rutan KPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (13/4/2023).

Ali mengatakan perpanjangan masa penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. KPK meminta pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk datang memenuhi panggilan pemeriksaan.

“Untuk pengumpulan alat bukti, di antaranya pemanggilan saksi-saksi, KPK mengimbau berbagai pihak untuk hadir dan kooperatif memenuhi panggilan Tim Penyidik,” kata Ali.

Rafael Tersangka Gratifikasi

Rafael Alun Trisambodo resmi menjadi tersangka kasus gratifikasi. KPK menyebut Rafael Alun menerima gratifikasi US$90.000.

KPK mengklaim telah menemukan bukti yang cukup terkait kasus korupsi. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Rafael menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak atas pengkondisian atas temuan pemeriksaan perpajakannya.

Selain itu, Firli menyebut  Rafael memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi pembukuan dan perpajakan bernama PT AME. Rafael disebut aktif berperan memberikan rekomendasi kepada wajib pajak terhadap permasalahan pajak yang dialaminya.

Jadi RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait pembukuan dan perpajakan. Adapun yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan melalui DJP,” kata Firli, dalam konferensi pers, Senin (3/4/2023).

Atas perbuatannya, Rafael diduga menerima uang US$90.000 yang merupakan gratifikasi atas tindakannya. Adapun US$90.000 tersebut jika dikonversikan ke rupiah dengan kurs Rp15.000 menjadi sekitar Rp1,3 miliar. Saat ini KPK terus menelusuri aliran dana terkait kasus tersebut.

“Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya. RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan rekomendasi dengan PT AME,” katanya.

“Sebagai bukti permulaan awal tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima Saudara tersangka RAT sejumlah sekitar US$90 ribu yang penerimaannya melalui PT AME dan saat ini pendalaman dan penelusuran terus dilakukan,” sambungnya.

Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dia langsung ditahan.