Kepala BNN Bali Brigjen Rudy Ahmad Sudraja mengatakan BRF berstatus sebagai pengguna dan tidak menemukan barang bukti narkoba dari BRF.

Menurutnya, hubungan BRF dan AYU sekadar berteman. Rudy tak mau membeberkan lebih lanjut tentang BRF karena kasusnya sudah dilimpahkan ke Divpropam Polda Bali.

“Karena hanya diajak pada saat itu, buka room di sana kebetulan hasil tes urinenya positif,” katanya saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

Dalam kasus ini, BRF direhabilitasi bersama tiga teman-temannya.

“Lima ditetapkan sebagai tersangka, sisanya merupakan penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang selanjutnya dirujuk untuk menjalani rehabilitasi,” pungkas dia.

“Tidak melibatkan DPRD DKI. Seharusnya Perda itu ada tanda tangan saya. Faktanya, saya belum tanda tangan,” ungkap Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2024.

Politisi PDIP ini mengingatkan agar Pemprov DKI tidak asal-asalan menaikkan pajak tempat hiburan.

Menurut Prasetyo, kenaikan pajak tempat hiburan menjadi 40 persen akan dapat memicu terjadinya PHK pada karyawan tempat hiburan.

“Kalau pajaknya naik 40 persen, mati bos, tempat usahanya bakalan tutup dan pekerja di-PHK. Jangan melakukan semena-mena seperti itu kalau menaikkan,” tegas Prasetyo.

“Kami bukannya ingin membela tempat hiburan, tapi sebagai pimpinan dewan, saya minta Pemprov DKI bijak memutuskan itu. Dilihat dulu demografinya seperti apa,” sambungnya.

Pajak tempat hiburan naik 40 persen

Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan akan menaikkan pajak tempat hiburan menjadi 40 persen.

Ketentuan kenaikan tarif ini tertuang dalam Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Pasal 53 ayat 2 tertulis bahwa besaran pajak itu berlaku untuk tempat karaoke, diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa.

“Khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klab malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 40 persen,” demikian bunyi pasal tersebut.

Kenaikan tarif pajak tempat hiburan malam di Jakarta ini berlaku sejak 5 Januari 2024.

Sebelum naik, pajak tempat karaoke dan diskotek di Jakarta yakni 25 persen, sedangkan pajak panti pijat serta mandi uap atau spa sebesar 35 persen.

Hal ini berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015. (*)

Ketentuan besaran kenaikan pajak itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Pasal 53 ayat 2 disebutkan besaran pajak ini berlaku untuk tempat hiburan karaoke, diskotek, klab malam, bar, dan mandi uap atau spa.

“Khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas hiburan pada diskotek, karaoke, klab malam, bar, mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 40 persen,” bunyi beleid tersebut yang dikutip, Selasa, 16 Januari 2024.

Kenaikan pajak tempat hiburan malam di Jakarta ini sudah diberlakukan sejak 5 Januari 2024.

Sebagai informasi, sebelumnya pajak hiburan seperti karaoke dan diskotek di Jakarta sebesar 25 persen yang harus dibayarkan berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015.

Sedangkan, untuk tarif pajak panti pijat, mandi uap atau spa sebesar 35 persen. (*)

JAKARTA, eranasional.com – DJ Joice Challista yang terjerat kasus narkoba pada Juni lalu, sudah bebas. Perempuan bernama asli Anisa Chairunnisa ini sudah kembali beraktivitas di dunia hiburan.

Hal itu terungkap ketika ia menjadi bintang tamu pada acara yang di­ pandu Rigen dan Indra Jegel. Joice pun curhat kalau dirinya pernah karaoke bareng dengan pejabat terkenal.

“Aku punya teman, perempuan. Dia itu freelance karaoke. Terus diajak, karaokean yuk. Cucok, cucok katanya di sana, banyak pejabat terkenal,” curhat Joice

Berawal dari iseng, namun sang model akhirnya beberapa kali karaoke bareng pejabat.

‘Karaokean aja, sama minum. Keluar pintunya bareng,” beber Joice.

Dia berkilah hanya menemani karaoke, tidak sampai esek-esek

“Gelap pokoknya, (tapi cuma) karaoke aja,” tandas Joice.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberi sanksi hingga pencabutan izin operasional bagi tempat karaoke yang melanggar ketentuan protokol kesehatan, selama uji coba pembukaan tempat karaoke di masa PPKM Level 1.

Diketahui, Pemprov DKI telah mengizinkan sebanyak 62 tempat karaoke di Jakarta beroperasi kembali selama masa uji coba mulai 2-15 November 2021.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau agar tempat karaoke yang telah diizinkan untuk beroperasi menjalankan prokes secara ketat untuk menghindari penyebaran COVID-19.

“Kami memastikan ada pengawasan di semua tempat dan dipastikan apabila melanggar akan kami beri sanksi termasuk kami cabut izinnya,” tegas Riza, Sabtu (6/11/2021).

Terkait operasional kembali tempat karaoke dengan kapasitas 25 persen, Riza menegaskan agar pengelola menjalankan ketentuan operasional yang berlaku.

“Sekali lagi tentu semuanya harus memastikan dilaksanakannya protokol kesehatan. Jadi jangan sampai di tempat tempat hiburan terutama di tempat karaoke terjadi penyebaran dan semuanya harus sesuai ketentuan yang ada,” ujar politisi Gerindra itu.

Pemprov DKI Jakarta mengizinkan uji coba pembukaan sebanyak 62 tempat karaoke keluarga dengan kapasitas pengunjung maksimal 25 persen pada masa PPKM Level Satu dan berlaku mulai Jumat.

“Kami sudah uji kelayakannya,” kata Kepala Seksi Pengawasan Hiburan dan Rekreasi Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Iffan Radja di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan pengujian kelayakan itu dilakukan melalui verifikasi kesiapan pelaku usaha dalam menerapkan aspek yang menjamin protokol kesehatan bersama dengan sejumlah instansi lainnya.

“Kami melakukan verifikasi bersama BPBD, Satpol PP bersama Dinas Kesehatan mengenai kesiapan pembukaan kembali usaha karaoke,” ujar Iffan Radja.

Adapun penggunaan ruangan bernyanyi yang diperkenankan dibatasi maksimal 50 persen yang bisa beroperasi dari jumlah ruangan yang tersedia.

Pembukaan usaha karaoke keluarga itu sebagai tindak lanjut dari penurunan PPKM Jakarta menjadi Level Satu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur DKI Nomor 1312 Tahun 2021. [Antara]

SURABAYA, – Unit III Renakta Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim. Telah mengungkap tindak pidana memudahkan perbuatan asusila atau cabul sesuai dengan Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP.

Penggerebekan Tempat Hiburan Umum (RHU) di Next KTV Karaoke ini. Beralamatkan di Jalan Veteran no 74 Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar.

Disinyalir, bahwa karaoke ini mempermudah tamu untuk melakukan esek-esek dengan Ladies Club (LC) yang dilakukan secara langsung didalam room karaoke.

Atas penggerebekan ini, polisi mengamankan satu orang wanita inisial IS, alias Bunda, (39) warga Bendosari Kota, Kecamatan Sanakulon, Kabupaten Blitar.

Menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko menyebutkan, polda jatim mendapatkan informasi dari masyarakat. Jika karaoke Next KTV di Blitar. Menyediakan layanan prostitusi, atas dasar laporan itu, anggota menuju ke lokasi dan mengamankan satu orang wanita yang diduga sebagai mucikari.

“Memang benar, anggota mendapatkan informasi dari masyarakat jika karaoke Next KTV. Menyedikan layanan prostitusi, atas informasi itu, anggota menuju ke lokasi dan mengamankan satu orang wanita yang diduga sebagai mucikari,” jelas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Jumat (19/3/2021) siang.

Kronologinya, IS alias Bunda ini, menawari LC untuk bisa memberi layanan BO kepada tamu karaoke. Atau berhubungan intim dengan tamu yang bisa dilakukan didalam room karaoke.

Sementara itu, Wadirreskrimum Polda Jatim AKBP Nasrun Pasaribu menjelaskan. Sebelum melakukan penangkapan kepada tersangka, anggota melakukan penyelidikan dengan cepat. Karena saat ini masih di Massa Pandemi Covid-19.

Setelah dilakukan penyelidikan, anggota meminta keterangan kepada 5 (lima) LC dan tamu. Dari keterangan itu, akhirnya mengamankan satu orang wanita sebagai mucikari.

“Setelah kami dapatkan informasi dari masyarakat sekitar, anggota dengan cepat melakukan penyelidikan dan meminta keterangan LC dan tamu karaoke. Dari keterangan itu akhirnya menangkap bunda,” ungkapnya.

Sementara itu untuk tarif yang ditawarkan kepada tamu atau penyewa tidak dipatok oleh IS (Mucikari). Melainkan fleksibel, namun untuk rata-rata yang ditawarkan antara 800 sampai 1 juta untuk sekali kencan.

“Tarif yang dipatok fleksibel, ada yang 800 ribu sampai 1 juta rupiah untuk sekali kencan,” tambahnya.

Sementara itu untuk bunda sendiri, mendapatkan 30 persen dari hasil prostitusi tersebut. Dan menurut pengakuan bunda, dia baru kali ini melakukan pekerjaan itu karena faktor ekonomi. Namun sampai saat ini masih dalam pengembangan.

“Mucikari ini mendapatkan 30 persen untuk sekali mendapatkan tamu, pengakuannya karena faktor ekonomi. Namun kami masih melakukan pendalaman.

Tersangka sendiri (bunda) mengaku, bahwa dia melakukan hal ini karena faktor ekonomi. Dan dia bekerja di Netx KTV di Blitar, belum sampai satu tahun.

“Saya melakukan ini karena faktor ekonomi pak,” kata bunda dengan nada lirih.

Kini tersangka sendiri akan dijerat dengan Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Dengan ancaman hukuman 1 Tahun 4 bulan.

Dari pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti diantaranya, kondom bekas pakai, celana dalam wanita dan laki-laki, bill room karaoke, uang BO Rp 600.000 dan uang tunai Rp 2.397.000.