Kapolri – Eranasional.com

Isu Pergantian Kapolri Dinilai Dihembuskan Pihak yang Terganggu Kasus Febrie Adriansyah

Rio Anthony — Thu, 06 Aug 2026 03:06:03 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Isu pergantian Kapolri kembali mencuat setelah penyidik Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka.

Bersamaan dengan itu, beredar kabar bahwa sosok yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah dipanggil menghadap salah satu pejabat penting di Indonesia.

Meski isu tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya, kabar itu terus menjadi perbincangan di tengah publik.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof. Juanda, menegaskan bahwa apabila Presiden memutuskan mengganti Kapolri, langkah tersebut secara hukum merupakan hak prerogatif Presiden sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun demikian, menurut Prof. Juanda, publik patut mempertanyakan apabila pergantian dilakukan di saat Kapolri dinilai tengah konsisten menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

“Yang sulit diterima oleh akal sehat dalam negara hukum adalah apabila Kapolri yang sedang berjuang secara konsisten memberantas korupsi justru dianggap bersalah atau dinilai tidak loyal kepada Presiden. Itu merupakan sebuah anomali,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa sejak masa kampanye hingga menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto secara terbuka berulang kali menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi.

Bahkan, Presiden pernah menegaskan akan mengejar para koruptor hingga ke mana pun dan siap mempertaruhkan segalanya demi kepentingan rakyat.

Karena itu, Prof. Juanda mengaku sulit mempercayai apabila Presiden benar-benar mengganti Kapolri ketika Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajarannya dinilai sedang menjalankan arahan Presiden dalam upaya pemberantasan korupsi.

Terlebih, lanjutnya, perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani memiliki nilai yang sangat besar serta melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum yang memiliki posisi strategis.

“Seharusnya Presiden memberikan dukungan penuh dan apresiasi atas keberhasilan tersebut. Membongkar perkara sebesar ini tentu bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan keberanian, profesionalisme, integritas, serta alat bukti yang kuat agar proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Prof. Juanda juga menilai, apabila isu pergantian Kapolri sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang merasa terusik dengan penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka, maka hal itu tidak boleh memengaruhi komitmen Polri dalam memberantas korupsi.

Menurutnya, Kapolri beserta seluruh jajaran tidak perlu gentar ataupun mundur dalam menegakkan hukum.

“Rakyat akan tetap mendukung Kapolri dan seluruh aparat penegak hukum dalam perang melawan korupsi. Kini masyarakat menunggu pembuktian konsistensi Presiden antara ucapan dan tindakan. Publik akan terus mengawal proses hukum perkara ini hingga tuntas,” ujar Prof. Juanda yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PERADI MAJU. []

Prabowo Minta Panglima dan Jenderal Turun Langsung Jaga Kelestarian Lingkungan

Rio Anthony — Fri, 31 Jul 2026 00:56:07 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran aparat, terutama para panglima dan jenderal, mengambil peran aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup dilakukan dari balik meja, melainkan harus diwujudkan melalui kehadiran langsung di lapangan.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan penyaluran KUR Perumahan Rakyat senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menginstruksikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memperkuat program pembibitan tanaman sebagai langkah mendukung penghijauan di berbagai daerah.

Ia menegaskan para pimpinan TNI tidak boleh hanya bekerja dari kantor.

Menurutnya, seorang pemimpin harus turun langsung melihat kondisi di lapangan agar memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Panglima-panglima, jenderal-jenderal jangan jadi jenderal salon, maunya bersih saja. Sekali-sekali jenderal sepatunya harus kotor, kalau perlu celananya harus kotor sampai ke dengkul,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian melontarkan candaan yang disambut tawa hadirin.

“Tapi jangan kalau menghadap presiden dikotorin sepatunya, itu ilmu dulu, jangan-jangan,” sambungnya.

Kepala Negara menegaskan pemerintah ingin mewujudkan Indonesia yang bersih, indah, dan memiliki lingkungan yang tetap lestari.

Kapolri Lantik Enam Kapolda Baru dan Kakorlantas, Ini Daftar Lengkapnya

Rio Anthony — Sun, 05 Jul 2026 02:40:11 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik enam Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) beserta Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri dalam upacara serah terima jabatan yang digelar di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, pada Sabtu (4/7).

Dalam rotasi tersebut, jabatan Kapolda Aceh kini diemban Irjen Ruddi Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri. Ia menggantikan Irjen Marzuki Ali Basyah.

Perubahan juga terjadi di Polda Sumatera Barat. Komjen Gatot Tri Suryanta yang sebelumnya memimpin Polda Sumbar digantikan Irjen Djati Wiyoto Abadhy, yang sebelumnya menjabat Kapolda Kalimantan Utara.

Sementara itu, tongkat komando Polda Jawa Barat beralih dari Komjen Rudi Setiawan kepada Irjen Pipit Rismanto.

Sebelum dipercaya memimpin Polda Jabar, Pipit menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Barat. Posisi yang ditinggalkannya kemudian diisi oleh Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar.

Adapun jabatan Kapolda Kalimantan Utara yang ditinggalkan Irjen Djati Wiyoto Abadhy kini dipercayakan kepada Irjen Agus Wijayanto.

Di wilayah Indonesia timur, Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru ditunjuk sebagai Kapolda Papua Barat Daya menggantikan Brigjen Gatot Haribowo.

Selain pergantian sejumlah Kapolda, Kapolri juga melantik Irjen Wibowo sebagai Kakorlantas Polri yang baru. Ia menggantikan Irjen Agus Suryonugroho.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa pelantikan dan serah terima jabatan tersebut merupakan bagian dari proses pembinaan organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Isir, rotasi jabatan menjadi bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, serta penyegaran organisasi agar Polri semakin profesional, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan tugas yang terus berkembang.

Ia menambahkan, mutasi merupakan mekanisme yang lazim diterapkan dalam organisasi sebagai upaya mengembangkan sumber daya manusia sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas, baik di tingkat pusat maupun kewilayahan.

“Kami berharap para pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera beradaptasi, melanjutkan program-program yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” ujar Isir. []

Kapolri Ungkap Alasan Pangkat Kapolda Metro Jaya Naik Jadi Komjen

Aditya — Sat, 16 May 2026 00:52:57 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjelaskan alasan di balik perubahan status jabatan Kapolda Metro Jaya yang kini resmi dijabat oleh perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal atau jenderal bintang tiga. Menurut Kapolri, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penguatan struktur keamanan dan pemerintahan di wilayah Ibu Kota Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan di Jakarta pada Kamis, 14 Mei 2026. Ia menyebut posisi strategis Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas nasional memerlukan penguatan koordinasi keamanan di tingkat tertinggi, termasuk melalui penyesuaian struktur jabatan di lingkungan kepolisian.

“Tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk di Jakarta, Pangdam dan Kapolda bintang tiga,” kata Sigit.

Dengan keputusan tersebut, jabatan Kapolda Metro Jaya kini resmi setara dengan Pangdam Jaya yang sama-sama dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang tiga. Kebijakan itu dinilai menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat sinergi pengamanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang memiliki tingkat kompleksitas keamanan tinggi.

Polda Metro Jaya sendiri saat ini dipimpin oleh Asep Edi Suheri. Sebelumnya, Asep berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau jenderal bintang dua. Namun, berdasarkan keputusan terbaru, pangkatnya resmi naik menjadi Komisaris Jenderal Polisi atau bintang tiga.

Kenaikan pangkat tersebut dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto. Ia menyebut perubahan status jabatan dan pangkat Kapolda Metro Jaya telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia.

“Benar untuk Kapolda Metro Jaya saat ini berpangkat Komisaris Jenderal Polisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/POLRI/TAHUN 2026 tanggal 13 Mei 2026,” ujar Budi Hermanto.

Kapolri Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi soal Larangan Pelajar Naik Motor

Aditya — Thu, 05 Mar 2026 23:53:33 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan yang diterapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penguatan kedisiplinan pelajar di sekolah. Salah satu aturan yang mendapat perhatian adalah larangan bagi siswa membawa sepeda motor ke sekolah, khususnya bagi pelajar yang belum memenuhi syarat usia berkendara atau yang jarak sekolahnya masih dapat dijangkau dengan moda transportasi lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan Safari Ramadan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan peresmian program rumah tidak layak huni bagi jajaran kepolisian daerah di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Listyo Sigit menilai langkah yang diambil pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas serta membangun karakter generasi muda.

Menurut Kapolri, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah provinsi tersebut sejalan dengan upaya kepolisian dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar. Ia mengatakan bahwa masih banyak siswa yang mengendarai sepeda motor meskipun belum memiliki izin mengemudi yang sah atau belum cukup umur sesuai ketentuan peraturan lalu lintas.

Ia menilai langkah Gubernur Jawa Barat yang melarang siswa membawa sepeda motor ke sekolah merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat membantu aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. Kapolri menyebut kebijakan tersebut bukan sekadar aturan administratif, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter bagi generasi muda.

Menurutnya, jika pelajar sejak dini dibiasakan mematuhi aturan lalu lintas, maka mereka akan tumbuh menjadi masyarakat yang lebih tertib dan bertanggung jawab di masa depan. Ia menegaskan bahwa pembentukan karakter disiplin memang harus dimulai sejak usia sekolah.

Tragedi Tual, Polri Janji Penanganan Tegas Anggota Brimob yang Aniaya Siswa

Aditya — Mon, 23 Feb 2026 01:01:08 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepolisian Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus penganiayaan yang melibatkan seorang anggota Brimob terhadap dua pelajar di Tual, Maluku Tenggara, yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Minggu (22/2/2026).

“Saya kira hal-hal yang seperti itu kami tangani secara transparan, ya,” ujar Jenderal Sigit. Ia menegaskan bahwa Korps Bhayangkara saat ini tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap peristiwa yang memicu keprihatinan publik tersebut.

Kasus ini bermula ketika Bripda Masias Siahaya diduga melakukan pemukulan terhadap siswa MTsN Maluku Tenggara berinisial AT (14). Akibat penganiayaan tersebut, AT mengalami cedera serius di bagian kepala dan meninggal dunia. Selain itu, Bripda MS juga diduga menyerang NK (15), kakak dari korban AT, hingga mengalami patah tulang.

Peristiwa tragis ini memicu gelombang kecaman dari masyarakat setempat, orang tua siswa, dan aktivis pendidikan. Banyak pihak menilai kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak dan menuntut agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Kadiv Humas Polri, Irjen Jhonny Edison Isir, menekankan bahwa institusi kepolisian akan menindaklanjuti kasus ini secara tegas dan akuntabel.

“Polri berkomitmen tegas dalam proses penegakan hukum dan kode etik terhadap individu yang terlibat, secara transparan dan akuntabel,” jelas Jhonny dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Ia juga menekankan perlunya peran aktif masyarakat dan keluarga korban dalam mengawal proses hukum. Hal ini dimaksudkan agar penyelidikan dan penegakan hukum berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku dan bebas dari intervensi pihak manapun.

“Polri mengajak keluarga korban dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Kasus AKBP Didik Picu Tes Urine Nasional di Lingkungan Polri

Aditya — Fri, 20 Feb 2026 18:02:38 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk melakukan tes urine serentak terhadap seluruh anggota kepolisian di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan menyusul sejumlah kasus anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, yang secara langsung merusak reputasi institusi.

Perintah Kapolri tersebut muncul setelah Polri kembali mengalami skandal yang memalukan, kali ini melibatkan mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. AKBP Didik tidak hanya diduga mengonsumsi narkoba, tetapi juga menyimpan satu koper berisi berbagai jenis barang terlarang. Selain itu, ia diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, menerima uang dari bandar-bandar narkotika yang beroperasi di wilayahnya.

Kasus ini terungkap setelah Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menangkap sejumlah anak buah AKBP Didik yang juga merupakan pengguna sekaligus bandar narkoba. Pada Kamis, 19 Februari 2026, AKBP Didik resmi dipecat dari kepolisian dan dijadikan tersangka.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Mabes Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa perintah tes urine serentak ditujukan untuk menyisir anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika, sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi.

“Langkah ini bertujuan memastikan seluruh personel Polri bersih dari penyalahgunaan narkotika. Divisi Propam Polri bersama jajaran di seluruh wilayah akan melaksanakan pemeriksaan urine secara menyeluruh,” kata Trunoyudo, Jumat (20/2/2026).

Trunoyudo menambahkan, perintah ini menunjukkan keseriusan Polri dalam memberantas praktik narkoba dari internal institusi sendiri. Jenderal Sigit tidak ingin anggota Polri, yang seharusnya menjadi komandan utama dalam pemberantasan narkoba di masyarakat, justru terlibat sebagai pengguna atau bahkan menjadi bagian dari rantai pasok zat terlarang.

“Polri harus bersih dari narkoba. Tidak ada toleransi. Anggota yang terbukti positif akan mendapat sanksi tegas, tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Bintang Mahaputera Menanti Kapolri, Prabowo: Bentuk Terima Kasih dan Kebanggaan

Aditya — Fri, 13 Feb 2026 17:32:21 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan rencananya untuk menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri secara serentak di seluruh Indonesia yang dipusatkan di SPPG Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden lebih dahulu menyerahkan sejumlah tanda kehormatan negara kepada tokoh-tokoh yang dinilai berjasa dalam mendukung program strategis nasional. Di antara penerima penghargaan tersebut adalah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Kapolri Komjen Dedi Prasetyo, serta pengusaha petambak Haji Zaini Sidi yang dinilai berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat.

Saat menyampaikan sambutan, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa nama Kapolri belum termasuk dalam daftar penerima penghargaan pada hari itu karena telah dipersiapkan untuk menerima penghargaan yang lebih tinggi.

Menurut Presiden, dedikasi dan kontribusi Kapolri dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk penguatan pelayanan publik dan partisipasi aktif Polri dalam program pemenuhan gizi masyarakat, layak mendapatkan apresiasi khusus dari negara.

“Saya kira beliau pantas mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi. Mungkin Mahaputera itu yang tepat,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para undangan yang terdiri dari jajaran pejabat negara, perwira tinggi Polri, serta perwakilan masyarakat.

Ucapan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin. Presiden bahkan mengungkapkan bahwa dirinya telah menanyakan langsung kepada Kapolri apakah yang bersangkutan sudah pernah menerima Bintang Mahaputera. Setelah mendapat jawaban belum, Presiden menyatakan komitmennya untuk memberikan langsung tanda kehormatan tersebut.

Bintang Mahaputera merupakan tanda kehormatan tertinggi kedua di Indonesia setelah Bintang Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden kepada warga negara Indonesia yang dinilai berjasa luar biasa dalam menjaga keutuhan, kelangsungan, serta kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara historis, Bintang Mahaputera telah dianugerahkan kepada berbagai tokoh nasional dari beragam latar belakang, mulai dari pejabat negara, tokoh masyarakat, akademisi, hingga figur yang memiliki kontribusi besar dalam bidang pertahanan, keamanan, sosial, dan pembangunan nasional.

Penganugerahan ini bukan sekadar simbol seremonial, melainkan bentuk pengakuan negara atas dedikasi panjang, kepemimpinan, dan pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Peresmian 1.072 SPPG Polri menjadi momentum penting yang menegaskan peran institusi kepolisian dalam mendukung agenda pembangunan manusia. Program SPPG dirancang untuk memperkuat pelayanan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil, guna menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dalam beberapa kesempatan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung program-program strategis pemerintah.

Melalui jaringan kepolisian hingga tingkat daerah, Polri dinilai mampu mempercepat distribusi bantuan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan implementasi program berjalan efektif dan tepat sasaran. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi tersebut.

Ia menilai, keberhasilan program nasional tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi lintas institusi, termasuk aparat keamanan. Menurutnya, Polri telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung agenda pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat.

Dalam suasana yang hangat, Presiden Prabowo juga menyampaikan ungkapan emosional saat berbicara mengenai rencana pemberian penghargaan kepada Kapolri. Ia menggambarkan momen tersebut sebagai kebanggaan seorang pemimpin kepada bawahannya yang dinilai telah bekerja dengan penuh dedikasi.

“Ini kehormatan bagi seorang pemimpin. Ini kebahagiaan seorang bapak bisa mengucapkan terima kasih kepada anaknya. Kebanggaan,” ujar Presiden.

Pernyataan tersebut memperlihatkan hubungan kerja yang solid antara pimpinan negara dan pimpinan institusi kepolisian. Dalam konteks kepemimpinan nasional, sinergi yang kuat antara Presiden dan Kapolri menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong percepatan program prioritas.

Alarm Demokrasi Berbunyi, Gatot Nurmantyo Kritik Sikap Kapolri

Aditya — Sat, 31 Jan 2026 04:52:42 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mantan Panglima TNI periode 2015–2017, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang kemudian menuai perhatian luas publik.

Dalam rapat itu, Kapolri menegaskan penolakannya terhadap gagasan Polri berada di bawah kementerian tertentu. Ia bahkan menyatakan siap mengundurkan diri dan memilih menjadi petani apabila Polri tidak lagi berada langsung di bawah Presiden. Ucapan tersebut dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk ekspresi sikap personal, namun bagi Gatot Nurmantyo, pernyataan itu memiliki implikasi serius terhadap tata kelola demokrasi dan disiplin konstitusional.

Menurut Gatot, pernyataan Kapolri yang disertai diksi “mempertahankan institusi sampai titik darah penghabisan” dan seruan kepada jajaran Polri untuk berjuang menjaga marwah institusi, tidak bisa dipandang sebagai pernyataan biasa. Ia menilai bahasa yang digunakan sarat dengan nuansa konflik, tekanan kekuasaan, dan intimidasi simbolik.

“Itu bukan bahasa administratif atau bahasa kenegarawanan. Itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, dan bahasa intimidasi. Ini alarm darurat bagi demokrasi,” ujar Gatot dalam pernyataannya yang beredar luas di media sosial dikutip di Jakarta, Jumat (30/1/2025).

Gatot bahkan menyebut sikap Kapolri tersebut sebagai puncak dari rangkaian tindakan yang ia nilai sebagai pembangkangan kebijakan negara. Ia mengaitkan hal ini dengan respons Polri terhadap tuntutan publik akan reformasi internal, khususnya pasca sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyangkut posisi dan netralitas aparat kepolisian.

Kapolri Pertahankan Independensi Polri, Tolak Skema Kementerian Kepolisian

Aditya — Mon, 26 Jan 2026 22:44:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sikap tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah naungan kementerian. Penolakan tersebut disampaikan langsung dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Di hadapan anggota dewan, Kapolri menegaskan bahwa perubahan posisi struktural Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi kepolisian, sistem ketatanegaraan, hingga kewibawaan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Menurutnya, model kepolisian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden merupakan bentuk ideal dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Saya tegaskan di hadapan pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR RI bahwa saya menolak Polri berada di bawah kementerian,” ujar Listyo Sigit dalam forum resmi tersebut.

Kapolri menilai bahwa jika Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan serta berkurangnya efektivitas pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam kondisi darurat keamanan dan penegakan hukum nasional. Ia menekankan bahwa Polri memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dalam negeri yang bersifat lintas sektor.

Menurutnya, posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan saat ini sudah tepat dan relevan dengan kebutuhan negara. Perubahan struktur tersebut, kata dia, justru dapat memperpanjang jalur komando dan memperlambat respons institusi terhadap dinamika keamanan nasional.

Lebih lanjut, Listyo Sigit menyebut bahwa pelemahan institusi kepolisian secara struktural tidak hanya berdampak pada organisasi Polri semata, tetapi juga pada negara dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk tetap konsisten memperjuangkan posisi Polri agar tetap berada langsung di bawah Presiden. Ia meminta jajarannya memahami isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab institusional, bukan kepentingan personal atau kelompok.

“Saya minta seluruh jajaran melaksanakan ini dan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap kepemimpinan Kapolri dalam menjaga soliditas internal Polri di tengah menguatnya wacana perubahan kelembagaan yang belakangan kembali mencuat di ruang publik dan parlemen.

Menariknya, Kapolri juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapat tawaran untuk mengisi jabatan menteri kepolisian apabila wacana tersebut direalisasikan. Namun, ia secara tegas menyatakan penolakan terhadap tawaran tersebut.

Ia menilai bahwa pembentukan kementerian kepolisian bukanlah solusi bagi penguatan institusi penegak hukum. Bahkan, ia menyampaikan pernyataan bernada reflektif bahwa dirinya lebih memilih meninggalkan jabatan ketimbang menerima posisi tersebut.

“Kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani,” ucapnya, yang sontak menarik perhatian peserta rapat.

Pernyataan ini dipahami sebagai bentuk penegasan sikap personal sekaligus simbol komitmen Kapolri terhadap prinsip independensi dan profesionalisme Polri.

Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian sejatinya bukan isu baru. Dalam beberapa tahun terakhir, gagasan ini kerap muncul dengan alasan penguatan pengawasan sipil dan reformasi kelembagaan. Namun, di sisi lain, banyak pihak menilai bahwa langkah tersebut justru berpotensi mengganggu independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Sejumlah pakar hukum tata negara sebelumnya juga menyampaikan bahwa posisi Polri langsung di bawah Presiden merupakan bentuk pengawasan politik tertinggi yang sah dalam sistem presidensial, selama tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan DPR dan lembaga pengawas internal maupun eksternal.

Sikap tegas Kapolri dalam forum resmi DPR ini sekaligus menjadi sinyal kuat arah kepemimpinan Polri ke depan. Listyo Sigit menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya fokus pada agenda penegakan hukum dan keamanan, tetapi juga pada konsistensi terhadap sistem ketatanegaraan yang berlaku.

Di tengah tantangan keamanan, dinamika politik, serta tuntutan reformasi, pernyataan Kapolri ini dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas kelembagaan Polri agar tetap profesional, modern, dan terpercaya.

Dengan penegasan tersebut, polemik mengenai posisi Polri di bawah kementerian diperkirakan akan terus menjadi bahan diskusi publik dan parlemen. Namun setidaknya, sikap resmi Kapolri telah disampaikan secara terbuka dan jelas di hadapan wakil rakyat.

Kapolri Minta Jajaran Siaga Hadapi Bencana

Abdul Hakim — Tue, 23 Dec 2025 10:25:55 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengingatkan seluruh jajaran dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi situasi darurat dan bencana di simpul transportasi, khususnya di Stasiun Pasar Senen, pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Peringatan tersebut disampaikan Kapolri saat melakukan peninjauan langsung di Stasiun Pasar Senen, Selasa (23/12/2025) siang, bersama Menteri Perhubungan RI dan manajemen PT Kereta Api Indonesia.

Kapolri menegaskan bahwa tingginya mobilitas masyarakat pada periode Nataru harus diimbangi dengan kesiapan maksimal dalam menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk gangguan operasional maupun bencana alam.

“Kami ingin memastikan bahwa manakala terjadi situasi darurat atau bencana, baik peralatan, sarana dan prasarana, personel, maupun titik-titik terdekat benar-benar siap untuk merespons dengan cepat,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, kecepatan respons menjadi faktor kunci dalam meminimalkan dampak apabila terjadi gangguan pada jalur perjalanan kereta api.

Oleh karena itu, lanjut dikatakannya, koordinasi lintas sektor serta kesiapan sumber daya harus terus diperkuat agar permasalahan yang muncul dapat segera diatasi tanpa mengganggu keselamatan penumpang.

“Apabila terjadi gangguan di jalur, permasalahan yang ada harus bisa segera ditangani sehingga layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan aman dan lancar,” tambahnya.

Kapolri juga menekankan pentingnya pemetaan titik-titik rawan dan penyiapan personel di lokasi strategis, mengingat prediksi lonjakan penumpang yang signifikan menjelang puncak arus mudik dan balik Nataru. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan stabilitas operasional serta keselamatan masyarakat pengguna jasa transportasi.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri dalam memastikan seluruh simpul transportasi nasional berada dalam kondisi siap siaga, tidak hanya dari aspek pengamanan, tetapi juga dalam menghadapi potensi situasi darurat dan bencana selama Operasi Lilin 2025.

Kapolri Mutasi Sejumlah Kpaolres di Jakarta dan Tangsel

Angie — Sat, 20 Dec 2025 23:03:53 +0000

JAKARTA – Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kapolres Metro Jakarta Selatan, dan Kapolres Metro Tangerang Selatan menjadi salah satu jabatan yang dirotasi Kapolri LIstyo SIgit Prabowo.. Mutasi dan rotasi jabatan itu tertuang dalam surat Telegram Nomor ST/2781/XII/KEP./2025.

Kombes Susatyo Purnomo Condro yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat akan beralih menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tk II Bareskrim Polri. Jabatan yang ditinggalkan Susatyo akan diisi oleh Kombes Reynold EP Hutagalung.

Sementara itu, Kombes Nicolas Ary Lilipaly yang menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan akan beralih menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK II Sespim Lemdiklat Polri. Posisi yang ditinggalkan akan dijabat Kombes I Putu Yuni Setiawan.

Kemudian, AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang yang menjabat Kapolres Metro Tangerang Selatan dimutasi menjadi Kabagbinkar Biro SDM Polda Metro Jaya. Posisi yang ditinggalkan Victor akan dijabat oleh AKBP Boy Jumalolo.

Sebelumnya diberitakan, total terdapat 1.086 personel yang terdiri dari perwira tinggi dan menengah dirotasi melalui lima surat Telegram.

“Melalui mutasi ini, Polri berharap kinerja organisasi semakin solid, adaptif, dan mampu memberikan perlindungan serta pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, melalui keterangan yang diterima pada Sabtu (20/12/2025).

Menko Djamari Tindak Lanjuti Arahan Presiden Tangani Bencana di Sumatera

Agung Nugroho — Tue, 09 Dec 2025 00:31:52 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menggelar rapat koordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, guna membahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Rapat tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka mempercepat penanganan dampak bencana, mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Menko Polkam menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah agar langkah penanganan di lapangan berjalan terpadu dan efektif sesuai arahan Presiden.

“Seluruh unsur yang terlibat harus bergerak secara terpadu sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, agar arahan Presiden dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur di lapangan,” ujar Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Menko Djamari menegaskan bahwa Polri, TNI, dan BIN memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan bencana, baik dari aspek kemanusiaan, keamanan, maupun stabilitas nasional.

Ia meminta agar seluruh jajaran memperkuat kerja sama dan kesiapsiagaan agar dinamika di lapangan dapat dikelola dengan baik serta sejalan dengan kebijakan pemerintah.

“Polri dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung penanganan di lapangan, termasuk pengamanan dan bantuan kemanusiaan, sementara BIN berperan dalam memperkuat pemantauan dan analisis situasi. Seluruhnya harus bekerja secara sinergis,” tegasnya.

Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam memastikan proses sinkronisasi kebijakan dan koordinasi pelaksanaan antarinstansi terus berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar respons pemerintah terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Polkam menegaskan bahwa upaya penanganan bencana dan pemulihan di wilayah terdampak memerlukan dukungan situasi yang kondusif agar seluruh kebijakan pemerintah dapat berjalan optimal.

“Karena itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat penting dalam mendukung kelancaran kerja pemerintah di lapangan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Menko Djamari.

Ia meminta agar seluruh pihak mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak mudah terprovokasi, baik di ruang publik maupun di ruang digital, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Lebih lanjut kata Menko Polkam, selain membahas tindak lanjut arahan Presiden terkait penanganan bencana, rapat tersebut turut menyinggung kesiapan pengamanan perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Pembahasan dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir tahun,” tandas Menko Polkam.

Kapolri Kerahkan Personel dan Logistik ke Lokasi Terisolir Bencana di Sumatera

Rio Anthony — Mon, 01 Dec 2025 03:44:13 +0000

Medan, ERANASIONAL.COM — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan komitmennya dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Sigit menegaskan, Korps Bhayangkara langsung merespons cepat mengerahkan kekuatan yakni, personel, sarana-prasarana, helikopter, pesawat hingga kapal untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah.

Hal itu ditekankan Sigit saat menggelar rapat koordinasi penanganan bencana bersama sejumlah stakeholder terkait di Medan, Sumatera Utara, Minggu (30/11/2025), malam.

“Jajaran Polri sesuai arahan Presiden menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan,” kata Sigit dalam jumpa pers.

Sigit memastikan, personel telah diterjunkan ke titik terdampak musibah tersebut. Selain itu, kata Sigit, personel hingga bantuan juga difokuskan untuk masuk ke wilayah yang paling parah atau hingga terisolasi usai bencana alam.

“Mulai dari turunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir kemudian kita menurunkan sarpras, baik pesawat, helikopter, kapal untuk bisa bantu kirimkan logistik yang diperlukan oleh masyarakat utamanya di wilayah terputus, jalurnya yang tidak bisa dimasukin, maka kita kerahkan bantuan melalu jalur udara,” ujar Sigit.

Sigit menuturkan, kekuatan yang dikerahkan baik dari tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran. Dalam hal ini, seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk memaksimalkan bantuan dan penanganan bencana alam.

“Kita turunkan untuk memaksimalkan, dukungan kita terhadap operasi ini, mungkin kita juga akan gelar operasi kemanusiaan, sehingga kemudian terkait kebutuhan personel, kebutuhan dukungan bantuan peralatan, sarpras, logistik bisa kita maksimalkan untuk membantu di 3 wilayah Aceh, Sumut dan Sumbar,” tutup Sigit.

Kapolri Klaim Kondisi Terduga Pelaku Ledakan SMA 72 Mulai Membaik

Agung Nugroho — Sat, 08 Nov 2025 08:31:42 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengunjungi para korban dan terduga pelaku ledakan SMA 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang kini dirawat di Rumah Sakit Islam (RSI) Cempaka Putih Jakarta, Sabtu (8/11/205).

Jenderal Listyo mengklaim bahwa kondisi dari terduga pelaku ledakan di SMA 72, Kelapa Gading, saat ini sudah membaik.

Terduga pelaku berusia 17 tahun dan merupakan salah satu siswa di sekolah tersebut. Listyo berharap kondisi pelaku segera membaik agar bisa mempermudah aparat untuk melakukan penyelidikan.

Jenderal Listyo datang didampingi oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro.

“Untuk kecelakaan pelaku kondisinya semakin membaik. Dan mudahan itu juga akan mempermudah kita nanti pada waktunya, jika kita membutuhkannya,” kata Jenderal Listyo dalam jumpa pers di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Konferensi pers itu berlangsung usai Listyo menjenguk para korban yang masih dirawat. Dari total 96 korban, masih ada 14 orang yang dirawat di RS Islam Cikini, 14 orang di RS Yarsi, dan 1 orang di RS Pertamina.

Listyo menuturkan meskipun pelaku tak terduga ini telah ditetapkan, aparat masih mendalami dugaan dan keterlibatan pihak lain dalam aksi ini.

“Saat ini masih satu (terduga pelaku) yang kita dapati. Namun kita tidak berhenti di situ, kita terus melakukan penyisiran apakah ada pihak lain dan saat ini tim sedang bekerja,” katanya.

Selain itu, Listyo mengaku juga masih mendalami motif pelaku melakukan aksinya. Termasuk soal dugaan pengaruh paham tertentu.

“Apakah paparan suatu konten atau mungkin hal-hal yang membuat dia tertarik dan juga koneksi dengan apa yang menjadi alasan untuk melakukan itu,” katanya.

Pertemuan terjadi di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (7/11) siang. Total, sebanyak 54 orang menjadi korban luka-luka akibat kejadian tersebut. Sebagian korban telah ditarik.

Hingga sehari pasca kejadian, sebanyak 29 korban masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Selain di RSI Cempaka Putih, ada pula di Rumah Sakit Yarsi dan RS Pertamina.

“Sehingga total yang masih dirawat kurang lebih 29 dari 96. Sisanya kemarin sudah pulang dan mungkin dilaksanakan rawat jalan,” tandas Jenderal Listyo..