Pernyataan itu disampaikan Miftah Sunandar dihadapan para pengurus serta perwakilan bidang Asosiasi Industri usai menggelar buka puasa bersama di Kantor Sekretariat Kadin Kota Depok, kawasan Jalan Rahman Hakim, Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa (3/3/2026).

“Saya akan mengantarkan kali ini lebih baik lagi. Makanya siapapun nanti yang terpilih supaya lebih fair, ya sudah kita percepat saja Musyawarah Kota, siapapun yang ingin mencalonkan dan mau berpasangan silahkan siapapun, yang terpenting sesuai dengan aturan persyaratan berlaku,” ujar Miftah dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (3/3/2026).

Langkah tersebut kata dia, diambil guna menjaga kondusifitas ditengah dinamika internal organisasi yang kini juga menjadi sorotan pengurus Kadin Provinsi Jawa Barat. Dia menegaskan bahwa dirinya juga tak memiliki kepentingan pribadi atau apapun terhadap pengambilan sikap tersebut.

“Kalau saya sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Dan saya sebagai ketua itu kemarin, saya juga hanya merekomendasikan hasil pleno apa yang disampaikan clear ya. Coba lihat, November, Desember, Januari kan tidak ada konflik apapun, betul tidak? Saya juga sudah jawab tidak ada urusan apapun, yang penting tadinya agar lebih baik,” katanya.

Namun, karena sempat ada hal bertentangan dengan Peraturan Organisasi (PO). Sehingga katanya, dia bersama pengurus harian lainnya terpaksa menggelar rapat pleno untuk mencabut rekomendasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua yang sebelumnya diberikan kepada Edmond Johan.

“Rekomendasi Plt Ketua itu dicabut bukan karena Miftah, harus clear kan dulu nih ya bukan karena Miftah. Kalau saya mencabut itu tidak boleh, ini kan para pengurus harian yang gelar rapat pleno, yang hasilnya mencabut rekomendasi kemarin,” jelasnya.

Dia mengaku bahwa sebelumnya memang dirinya memberikan surat rekomendasi terkait Plt Ketua, dengan harapan Musyawarah Kota (Muskot) Kadin Depok yang akan digelar dalam waktu dekat ini dapat dipersiapkan lebih matang lagi dan berjalan baik sebagaimana mestinya.

“Dari November, Desember, Januari kan tadinya tak ada kendala ya. Tapi Februari kemarin saya mendapat kabar dari seluruh pengurus, bahwa ada terjadinya perubahan struktur kepengurusan, yang digantilah, bahkan yang dikeluarkan lah,” ungkap Miftah.

Maka dari itu, dia menilai apa yang dilakukan seorang Plt Ketua dianggap telah menyalahi aturan organisasi. Padahal, statusnya itu baru sebatas rekomendasi, terlebih belum adanya Surat Keputusan (SK) resmi yang diberikan Kadin Jawa Barat.

“Beliau saja belum ada SK nya, belum boleh gitu, kan itu persoalannya. Tapi kalau beliau sudah ada SK nya, ya silahkan saja mau diganti semua ya, sah-sah saja gitu. Lho ini saja SK nya belum ada, akhirnya kita rapat pengurus harian lah untuk mencabut rekomendasi itu atas koordinasi ke Jabar juga. Karena kita ini sebenarnya yang masih memiliki SK lama sampai Oktober 2026,” terangnya.

Maka, berdasarkan hasil rapat bersama pengurus harian. Dia berkesimpulan bahwa rekomendasi Plt Ketua yang sempat diberikan kepada Edmond Johan pada 25 Februari 2026 telah dinyatakan dicabut dan kembali kepada kepengurusan lama yang ada pada Surat Keputusan (SK) berlaku.

Sementara itu terkait persiapan Muskot, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Lingkungan Hidup, Pengembangan TJSP dan CSR Kadin Kota Depok, Sri Heryanti menerangkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan persiapan bakal penjaringan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).

“Kita juga butuh kemantapan dan kemampuan, untuk menjaring para peserta yang akan mengikuti kompetisi nanti. Jadi kita masih dalam persiapan, ya kita tunggu saja,” ujar Sri Heryanti

Terkait mekanisme pembentukan tim Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). Dirinya pun sejauh ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Kadin Kota Depok, karena hal tersebut masih merupakan wewenang Ketua hingga masa waktu kepengurusan habis.

“Sebetulnya masa berakhirnya kan dua bulan sebelum masa bakti habis itu sudah boleh. Tapi sekarang ini kan masih ada waktu sampai Oktober 2026, jadi kita persiapan mungkin di bulan April, Juli atau Agustus. Kalau sekarang persiapannya mungkin akan kita bentuk konsepnya dahulu lah nanti, agar kita juga tidak menyalahi aturan AD/ART dari Kadin Jawa Barat seperti itu,” pungkasnya. (**)

Pada perkembangannya, permasalahan tersebut juga mencuat setelah beredar luasnya surat resmi Kadin Jawa Barat dengan nomor 0043/WKU/II/2026 per tanggal 9 Februari 2026 yang menyatakan bahwa proses pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Kota Depok sisa masa bakti 2021 – 2026 ditangguhkan atau ditunda karena adanya beberapa faktor hal.

Alih-alih memperbaiki situasi internal, Plt. Ketua Kadin Kota Depok, Edmond Johan, justru tak bergeming tetap melaksanakan rencana pengukuhannya tersebut yang diganti dengan acara Konsolidasi Pra Pengukuhan Kadin Kota Depok masa bakti 2021-2026 yang digelar di Komplek Pemerintahan Kota Depok pada Kamis, (12/2/2026).

Bahkan tak sampai disitu, dikabarkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua yang seharusnya menjalani amanah dari hasil kesepakatan bersama rapat pleno pengurus. Dinilai malah, semakin bertindak menjadi-jadi dengan melampaui batas kewenangannya, salah satu yang mencolok yakni merombak struktural kepengurusan lama dengan yang baru tanpa melalui proses sebagaimana mestinya.

Menanggapi hal itu, Ketua Kadin Kota Depok masa bakti 2021-2026, Miftah Sunandar angkat bicara. Dia menegaskan bahwa berdasarkan dari hasil keputusan rapat pleno bersama pengurus harian Kadin Kota Depok pada 25 Februari 2026. Maka pihaknya memutuskan, untuk mencabut surat rekomendasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua kepada Edmond Johan.

Pertimbangan itu kata Miftah, dilakukan guna mencegah terjadinya konflik internal berkepanjangan yang dapat merusak hubungan kerja sama organisasi dengan Pemerintah atau pihak manapun.

“Melalui rapat pleno, pertama kita putuskan untuk mencabut rekomendasi PLT Ketua Kadin Kota Depok, jadi tidak ada lagi yang mengaku PLT atau PJ atau apapun,” ujar Miftah Sunandar saat memberikan keterangan resminya kepada awak media, Jumat (27/2/2026).

Kaitan beredar luasnya berita mengenai adanya Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar legitimasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kadin Kota Depok kepada Edmond Johan. Miftah Sunandar membantah dirinya pernah memberikan Surat Keputusan (SK). Yang ada hanya memberikan mandat berupa surat rekomendasi kepada Edmond Johan.

“Hanya memberikan surat rekomendasi, sifatnya hanya merekomendasi bapak Edmond sebagai Plt atau Pjs Ketua Kadin Kota Depok masa bakti 2021-2026. Dan isi rekomendasinya itu ada dua, pertama beliau menjadi Plt Ketua dan rekom mempersiapkan Musyawarah Kota (Muskot) untuk dibawa ke Jawa Barat. Jadi saya tetap sebagai Ketuanya seperti SK yang ada, ingat itu perlu dipahami, ,” kata Miftah.

Kendati tugas rekomendasi tersebut belum berjalan, lanjut Miftah menilai justru jabatan Plt Ketua yang baru saja diembannya sudah melampaui batas kewenangannya.

“Belum apa-apa kok yang merekomendasikan sudah diganti lagi kan, ya cabut lagi. Anda saja belum jadi apa-apa baru dikasih begini, sudah mau ganti, ini kan salah jadi terbalik, maksud saya ini yang harus dipahami,” cetusnya.

Dia kembali menegaskan bahwa pihaknya sampai saat ini belum pernah memberikan Surat Keputusan terkait legitimasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, melainkan yang ada hanyalah surat rekomendasi. Oleh karena itu menurutnya, pengukuhan di internal kepengurusan dianggap tidak perlu ada.

“Sebab SK nya juga belum ada. Apalagi kemarin mau ada pengukuhan pengurusan, ini saya harus sampaikan. Jadi sebetulnya tidak perlu ada pengukuhan, tapi kalau bapak Edmond Johan sebagai Plt nya sudah ada SK nya, boleh dikukuhkan untuk simbol, boleh, tidak ada yang larang,” tandasnya.

Maka itu, dia bersama pengurus Kadin Kota Depok mengajak Plt.Ketua serta pengurus lainnya untuk kembali membangun organisasi. Terutama menuntaskan pekerjaan rumah (PR) yang ada di depan mata yakni mempersiapkan Musyawarah Kota (Muskot) Kadin Kota Depok yang rencananya akan dimulai tahapannya pada pertengahan 2026.

“Jadi kami berharap persiapan Muskot Kadin itu nantinya tidak ada konflik apapun. Itu saja kemarin kami sudah meminta arahan ke Kadin Jawa Barat, SK kita ini kan habisnya pada Oktober 2026, Muskot boleh dilakukan itu dua bulan sebelumnya berarti kan Agusus atau September 2026 kita akan melaksanakan Muskot. Brarti di bulan April besok kita akan membentuk panitia SC dan OC untuk mempersiapkan Muskot,” jelasnya.

Sementara tudingan adanya isu permasalahan sengketa hukum Kadin Jawa Barat yang menjadi faktor tertundanya pengukuhan. Perwakilan Pengurus Kadin Jawa Barat, Rudi Malau mengungkapkan bahwa tudingan itu benar karena sudah tidak adanya lagi permasalahan sengketa hukum di tubuh internal. Apa lagi kata dia, seluruh pengurus yang ada saat ini secara resmi telah dilantik Ketua Umum Kadin Pusat, Anindya Bakri, di Cirebon beberapa waktu lalu.

“Sudah tidak ada masalah lagi, karena saya juga dengan Pak Miftah Sunandar sama-sama sudah dilantik di Cirebon disaksikan juga oleh Gubernur Jabar, KDM, Ketua Umum Kadin Pusat, Kapolda dan Forkopimda setempat, semuanya ikut hadir di pelantikan itu, artinya secara definitif tidak ada masalah hukum,” ujar Rudi.

Dia menilai bahwa tudingan adanya permasalahan sengketa hukum di internal Kadin Jawa Barat sengaja dilontarkan, sehingga seolah-olah alasan itu merupakan kesalahan dari pihak lain. Padahal kata dia, Kadin Jawa Barat sudah jelas sebelumnya telah mengeluarkan surat resmi penundaan pengukuhan karena dengan dasar beberapa faktor hal.

“Kalau mau dilantik itu, jadi jangan seolah-olah Kadin Jabar yang disalahkan. Sebenarnya kesalahan itu yang saya ingat, karena saudara Edmond sudah diberikan surat resmi dari Kadin Jawa Barat pada hari Senin. Artinya hingga waktu empat hari kenapa tidak dipertimbangkan dahulu atau berkomunikasi dengan Kadin Jabar gitu, malah tetap menggelar acara Pra Pengukuhan,” bebernya.

Lebih lanjut Rudi juga mengklaim bahwa seluruh pengurus Kadin Jawa Barat juga telah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi dari Ketua Umum. Dan beberapa waktu lalu juga disampaikan melalui rapat pengurus harian, bahwa untuk Kadin Kota Depok di bawah Kadin Jabar agar segera mengawal persiapan program penting yaitu Musyawarah Kota (Muskot) yang rencananya akan dilaksanakan pada Agustus – September 2026 mendatang.

“Apalagi Ketua Umum Anindya Bakri, sudah menyatakan Kadin Depok akan diadakan Musyawarah Kota pada Agustus atau September 2026. Biar kondusif, kami dari Jabar diminta untuk antarkan ini ke Musyawarah Kota yang akan datang,” pungkasnya. (**)

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kadin Kota Depok, Edmond Johan usai menghadiri Konsolidasi Pra Pengukuhan Kadin Kota Depok masa bhakti 2021 – 2026 dengan mengangkat tajuk “ Ciptakan Dunia Usaha, UMKM yang Inklusif Menuju Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi yang digelar di Kantor Pemerintahan Kota Depok, Kamis (12/2/2026).

“Sebetulnya kalau pengukuhan itu kan hanya seremonial saja ya. Tetapi secara hukum Kepres Nomor 18 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kadin. Artinya Kadin Depok secara hukum sudah sah karena telah ditentukan melalui rapat pleno berdasarkan aturan Peraturan Organisasi (PO) Pasal 678,” ujar Edmond Johan kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

Lebih lanjut menurutnya, bahwa Kadin Kota Depok saat ini juga sudah menjalankan perannya sebagaimana mestinya yang telah diatur pada ketentuan termasuk dalam menentukan pergantian antar waktu kepengurusan.

“Karena untuk menentukan Ketua Kadin, para pengusaha Kota Depok yang menentukan. Bahwa pada 3 Desember 2025 dengan Peraturan Organisasi (PO) Pasal 678 untuk menentukan itu harus melalui rapat pleno. Lalu, 3 Desember 2025 kemarin kami telah menggelar rapat pleno dan menentukan saya menjadi Plt Ketua Kadin Depok,” kata Edmond.

Adapun terkait isu rencana agenda pengukuhan yang berubah menjadi konsolidasi. Edmond menjelaskan hal tersebut tak dapat dilaksanakan karena jika itu terpaksa dilakukan akan berdampak buruk kepada Kadin Depok. Karena kata dia, ditubuh internal Kadin Jawa Barat sendiri pun masih terdapat permasalahan hukum sehingga tidak memiliki legal standing,

“Kadin Jawa Barat pun, sampai sekarang masih bersengketa di Pengadilan, di PN Jaksel dan di Bandung. Kadin Jawa Barat yang sekarang itu tidak mempunyai legal standing, tidak mempunyai hak untuk mengukuhkan dan melantik Kadin daerah-daerah se-Jawa Barat. Karena dia pun belum sah, belum memiliki SK yang dikeluarkan oleh DPP,” jelasnya.

Mengenai status jabatan yang melekat pada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kadin Depok, Edmond menilai bahwa langkah tersebut sudah tepat dilakukan, karena dengan adanya pergantian antar waktu maka masa bakti kepengurusannya harus dijalankan hingga pada waktunya selesai sesuai dari Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Ketua Kadin Jawa Barat.

“Jadi saya pun sekarang masih pakai SK yang lama. Karena SK itu masih berlaku yang kemarin ditandatangani oleh Ketua Kadin Jabar. Karena saya Plt Ketua Kadin Depok meneruskan dari pada SK yang lama,”pungkasnya. (**)

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang besar bagi dunia usaha di berbagai sektor, khususnya pangan, pertanian, dan logistik.

“Kalau kita bicara kepentingan bangsa, terutama anak-anak sebagai generasi masa depan, dampaknya sangat jelas. Dari target 82 juta penerima, saat ini sudah menjangkau sekitar 55 juta anak. Ini sangat berarti karena kita menginginkan lebih banyak insinyur, doktor, guru, hingga atlet di masa depan. Inilah fondasi awalnya,” ujar Anindya dalam diskusi Kadin bersama Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) di Menara Kadin Indonesia, Jakarta.

Anindya mengungkapkan, pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, lebih dari 20 ribu dapur telah terbangun dan beroperasi.

Dalam pelaksanaannya, Kadin turut berkontribusi dengan membangun sekitar 1.000 dapur MBG yang didukung oleh partisipasi para anggota Kadin. Total nilai investasi yang digelontorkan diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun.

“Program MBG ini adalah pintu masuk strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Ujung dari ketahanan pangan adalah hilirisasi. Hilirisasi pertanian hanya masuk akal jika ada kepastian permintaan, dan MBG memberikan kepastian itu,” jelas Anindya.

]]> https://eranasional.com/96703/ketua-umum-kadin-indonesia-nilai-program-mbg-jadi-motor-baru-pertumbuhan-ekonomi-nasional/feed 0 Aditya https://eranasional.com/95838/purbaya-sebar-rp2-t-anggaran-untuk-industri-tekstil-dan-furniture https://eranasional.com/95838/purbaya-sebar-rp2-t-anggaran-untuk-industri-tekstil-dan-furniture#respond Tue, 23 Dec 2025 15:54:51 +0000 https://eranasional.com/95838/purbaya-sebar-rp2-t-anggaran-untuk-industri-tekstil-dan-furniture Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tambahan alokasi kredit untuk industri furniture hingga tekstil, dari semula Rp200 miliar menjadi Rp2 triliun.

Hal itu menyusul adanya aduan dari para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Menurut Purbaya, para pelaku usaha sekarang bisa mengajukan kredit ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Ternyata kalau kita lihat dari LPEI Rp200 miliar. Sekarang kita siapkan (kredit) Rp2 triliun untuk perusahaan tekstil maupun furnitur,” ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).

“Jadi, dikatakan Bendahara Negara itu, mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen.

“Itu yang saya janjikan ke mereka (pengusaha), sudah bisa mereka datangi LPEI. Kredit tersebut disalurkan untuk mendukung aktivitas ekspor bagi pengusaha lokal,” tandas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dan jajaran menyambangi kantor Menkeu Purbaya untuk membahas industri furnitur hingga elektronik. Ia menilai perlunya ada deregulasi atau insentif yang diberikan pemerintah agar surplus perdagangan di sektor tersebut tidak semakin tipis.

Pria yang akrab disapa Anin itu juga menyoroti tekanan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen. Terlebih lagi, pasar Negeri Paman Sam menyerap sekitar 54 persen dari total ekspor mebel dan kerajinan Indonesia.

“Industri ini (furnitur) tumbuh cukup sehat, akan tetapi surplus perdagangannya mengecil. Kenapa? Karena juga ada impor yang masuk ke dalam domestik. Nah, jadi di sini kita tadi membahas kira-kira deregulasi atau insentif apa yang bisa dilakukan,” tutur Anin usai bertemu Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (19/12).

Anin, sapaan akrab Anindya menegaskan, dirinya akan membawa Kadin Indonesia pada esensinya, yakni sebagai mitra strategis pemerintah dan menjadi wadah bagi dunia usaha.

“Kadin adalah wadah dunia usaha, termasuk di dalamnya bukan saja perusahaan swasta tapi juga BUMN, koperasi, dan UMKM,” kata Anin dalam sambutannya, seperti dikutip, Jumat 17 Januari 2025.

“Jadi memang pengukuhan ini menjadi suatu amanah, semoga kita bisa jalankan dengan baik,” sambungnya.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, bahwa kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi yang sama, yakni memajukan perekonomian nasional.

Anin lantas menyebut, bahwa ada banyak program yang bisa dikolaborasikan antara Kadin Indonesia bersama pemerintah, dari ketahanan pangan, program makan bergizi gratis, hingga program pembangunan 3 juta rumah rakyat.

“Saya ingin menyampaikan bahwa program-program Pak Presiden Prabowo itu banyak sekali peluang buat teman-teman (pengusaha) berpartisipasi,” katanya.

Anindya pun mengingatkan agar Kadin Indonesia terus menjaga persatuan, agar bisa bekerja secara optimal dalam memajukan perekonomian nasional.

Menurutnya, pesan ini sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Karena dengan kadin yang kompak, kita bisa berlari lebih jauh lagi. Ini juga sama persis dengan Pak Presiden Prabowo punya pesan yang disampaikan kepada para investor asing, bahwa seribu teman terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak,” pungkas Anin.

Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam Munas Konsolidasi tersebut, menekankan pentingnya kolaborasi dan persatuan di antara pengusaha Indonesia dalam upaya mendorong kemakmuran bangsa.

Menurutnya, persatuan menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk menghadapi persaingan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi dunia.

“Berkali-kali dimana-mana saya mengatakan di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi dunia persaingan makin keras antara blok-blok ekonomi, antara kekuatan-kekuatan besar dalam persaingan yang keras itu, makin diperlukan kehati-hatian oleh semua unsur bangsa-bangsa, terutama bangsa-bangsa seperti Indonesia,” ujar Prabowo dalam sambutannya. []

Anindya dalam jumpa pers usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu, meminta agar perusahaan mengambil berbagai langkah agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

“Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau, (perusahaan) melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK,” kata Anindya.

Raffi yang dikenal sebagai aktor sekaligus pengusaha, akan mengisi posisi strategis sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Penetapan itu diumumkan di Jakarta, Senin, oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya.

Pengumuman kepengurusan Kadin 2024-2029 tersebut dilakukan di Menara Kadin Indonesia dan disaksikan langsung oleh Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie serta sejumlah anggota Kadin lainnya.

Raffi Ahmad ditemui di sela pengumuman tersebut mengatakan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku Ketua Umum yang sudah mempercayakan kami, di sini saya Rafi Ahmad dan Pak Boby, kami dipercayakan, kalau saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” kata Raffi.

Raffi mengaku bahwa pengusaha siap bersinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian bangsa.

“Jadi memang sama-sama bersinergi, untuk seluruh para pengusaha, Kadin ini akan selalu bersinergi dengan pemerintah,” ujar Raffi.

Namun koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah hal tersebut.

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Ari Dwipayana pun merespons dinamika yang terjadi di Kadin Indonesia, sebagaimana dikutip dari Kompas TV, Selasa 17 September 2024.

“Tidak ada cawe-cawe dari Presiden Jokowi. Itu urusan internal Kadin,” tegas Ari.

Ia lebih lanjut dikonfirmasi soal legalitas Kadin hasil Munaslub yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

Menurut Arie, proses legalitas Kadin berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan hingga saat ini Kemensetneg belum menerima surat resmi dari Kemenkumham terkait hal tersebut.

“Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana atau Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham,” ujar Ari.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan akan mengikuti hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Munaslub Kadin) yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

“Pada prinsipnya, kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin,” ucap Supratman.

“Nanti kan semua keputusan presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” pungkas Supratman. []

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan jumlah tersebut dihitung dari jumlah pemudik sebanyak 193,6 juta orang atau setara dengan 48,4 juta keluarga. Jika setiap keluarga membawa uang rata-rata Rp 3.250.000 maka perputaran uangnya sebesar Rp 157,3 triliun.

“Jumlah tersebut masih berpotensi naik karena kita mengalikan angka minimal atau moderat. Perputaran uang tersebut akan menyebar di berbagai sektor usaha, seperti ritel, fashion, makanan dan minuman, BBM, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara,” kata Sarman dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (18/3/2024).

“Juga sektor pariwisata, seperti hotel, motel, vila, restoran, cafe, mini market, aneka warung/toko, destinasi wisata/taman hiburan, UKM makanan khas daerah, suvenir, batik, kain khas daerah, dan aneka produk unggulan lainnya,” tambahnya.

Sarman menambahkan, perputaran uang ini akan menyebar di seluruh pelosok Indonesia, terutama daerah yang menjadi tujuan utama mudik, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, dan Jabodetabek yang diperkirakan mencapai 62% dari jumlah penduduk. Sementara, sisanya akan menyebar di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pekalongan – Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Pekalongan masa bakti 2018-2023  (Pergantian Antar Waktu 2021-2023) yang baru dilantik siap melanjutkan program unggulan pengurus Kadin sebelumnya, yakni meracuni para generasi muda mahasiswa untuk menjadi wirausaha.

“Alhamdulillah, ini sebuah amanat besar bagi saya khususnya dan jajaran pengurus Kadin yang terbaru. Mudah-mudahan dengan amanat ini kita bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk kota Pekalongan yang lebih baik,” kata Hidayat Zulkarnaen, Ketua Kadin terpilih.

“Fokus kita melanjutkan program unggulan Kadin sebelumnya, yakni meracuni generasi muda mahasiswa untuk menjadi wirausaha,” lanjutnya kepada erasnasional, Senin (14/2/2022).

“Kadin goes to campus menginginkan generasi berikutnya supaya tidak berfikir untuk bekerja ke orang lain. Kita berharap, anak-anak muda milenial yang usia 24 sampai 35 tahun itu nantinya menjadi penggerak dunia usaha dan menjadi jutawan-jutawan baru,” ujarnya.

“Karena satu-satunya pemulihan ekonomi ini, penggerak utamanya adalah dari sektor umkm,” katanya.

Menurut Hidayat, ada beberapa upaya yang akan dilakukan pihaknya agar bisa meracuni generasi muda untuk berwirausaha.

“Kita lakukan pelatihan maupun pembinaan, seperti pelatihan go digital, kewirausahaan dan yang tidak kalah pentingnya pelatihan yang berkaitan posisi saat ini, yakni banyak potensi usaha yang tidak bisa melakukan pembiayaan fasilitas perbankan,” terangnya.

Selain itu, menurutnya salah satu kunci utama ketika berwirausaha yakni menjadi wajib pajak yang patuh.

“Biasanya, kadang pelaku usaha itu tidak memperhitungkan kewajiban yang harus di penuhi. Tapi saat ini mudah-mudahan kadin bisa memberikannya. Kita juga sudah melakukan pelatihan tentang perpajakan terkait objek pajak apa aja yang kena. Dan alhamdulillah dari beberapa asosiasi dibawah kadin mereka meresponnya dengan baik,” kata Hidayat.

Tidak hanya itu, pihaknya melihat peluang sektor UMKM digital produktif terutama kuliner dan fashion menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi Kota Pekalongan. Mengingat, Kota Pekalongan sebagai industri Kota Batik.

Dengan mengajak generasi muda ini, nantinya mereka bisa membuka ruang sebesar-besarnya di media sosial untuk mendongkrak transaksi digital produknya dibandingkan transaksi yang masih bersifat konservatif.

Sementara itu, Walikota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid yang turut menyaksikan pelantikan pengurus Kadin berharap terjalin sinergitas Kadin dengan Pemerintah Kota Pekalongan, terutama upaya dalam mendorong pemulihan ekonomi daerah di tengah masa pandemi Covid-19.

“Harapan kita, mudah-mudahan sinergitas Kadin dengan Pemkot Pekalongan terutama untuk pemulihan faktor ekonomi. Karena Kadin ini harus berperan untuk pemulihan ekonomi, baik di skala nasional, provinsi maupun daerah,” kata Aaf, panggilan akrab Walikota di Hotel Khas Pekalongan.

Ia berpesan kepada para pengurus Kadin Kota Pekalongan yang baru saja dilantik untuk terus berkomitmen, semangat bekerja dalam memaksimalkan potensi-potensi daerah yang ada untuk mendukung pemulihan ekonomi di Kota Pekalongan.

“Kita sudah melihat beberapa posisi organisasi sudah pas dengan person-personnya, mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan. Karena fokus kita bagaimana supaya ekonomi ini bisa bangkit dan terus berjalan dimasa Pandemi,” pungkasnya. (em-aha).

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan itu ditempuh seiring meningkatnya kasus positif Covid-19 di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

“Dan, hari ini ada finalisasi, kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai Pak Airlangga,Menko Perekonomian untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada pembukaan Munas VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).

Ia mengatakan, akan menyerahkan sepenuhnya kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartato untuk memutuskan waktu dimulainya PPKM darurat.

“Tidak tahu keputusannya apakah seminggu atau dua minggu. Karena petanya kita sudah ketahui semuanya,” katanya.