“Tolak kasasi Terdakwa (Plate] dan JPU,” begitu putusan kasasi yang diketok Selasa (9/6/2024).

Meski permohonan kasasi ditolak, majelis kasasi melakukan perbaikan pada barang bukti yang disita. MA menetapkan 1 mobil dirampas untuk negara.

“Dengan perbaikan sekadar Barang bukti berupa 1 (satu) mobil Land Rover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa,” lanjut amar putusan.

Kasasi Plate ini diketok Ketua Majelis Soesilo dengan anggota majelis Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yanto.

Dalam kasusnya, Plate didakwa terlibat kasus korupsi BTS yang merugikan negara Rp 8 triliun. Politikus NasDem itu didakwa menerima keuntungan Rp 17 miliar dari kasus tersebut.

Pada pengadilan tingkat pertama, di Pengadilan Tipikor Jakarta, hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 15,5 miliar kepada Plate.

Banding kemudian diajukan. Namun, hukumannya kemudian diperberat menjadi 15 tahun penjara ditambah pembayaran uang pengganti sebesar Rp 16,1 miliar.

Putusan banding tersebut diketok pada 12 Februari 2024 oleh Ketua Majelis H. Mulyanto dengan anggota Anthon R. Saragih dan Brhotma Maya Marbun.

Putusan banding ini kemudian diperkuat lagi lewat kasasi MA. Plate tetap dihukum 15 tahun penjara.

Hakim mengatakan Plate terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang senilai Rp 15,5 miliar terkait proyek tersebut.

“Johnny Plate menerima uang Rp 15,5 miliar,”kata Hakim anggota Sukartonodalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Rabu 8 November 2023 kemarin.

Hakim menyebut dari uang Rp 15,5 miliar itu Rp 1,5 miliar disalurkan ke keuskupan.

Namun hakim tidak menjelaskan uang Rp 15 miliar itu disalurkan ke keuskupan mana.

“Dari Rp 10 miliar dan Rp 4 miliar dari Walbelrtus. Serta Rp 1,5 miliarnya telah disalurkan kepada keuskupan dan pendidikan Katolik,” jelasnya.

Sementara untuk terdakwa lainnya, hakim menjelaskan terdakwa komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan menerima Rp 243 miliar yang telah dibagikan untuk pengamanan perkara.

“Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Anang Achmad Latif bersama-sama dengan Johnny G Plate dan Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali dengan pengadaan proyek penyediaan infrastruktur merugikan keuangan negara Rp8.032.084.133.795,51,” kata Hakim Anggota Sukartono dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Lalu, karena para terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp1,7 triliun, maka kerugian yang dialami negara menjadi Rp6,2 triliun.

“Uang yang telah dikembalikan sebesar Rp 1.775.656.380.000 dan dimasukkan ke dalam kas negara menjadi pengurang kerugian keuangan negara, yaitu menjadi Rp6,2 triliun,” jelas Hakim Sukartono.

Hakim menegaskan tuduhan bahwa Johnny G Plate cs telah merugikan keuangan negara telah terbukti.

Selain Johnny G Plate, terdakwa dalam kasus proyek pengadaan Menara BTS 4G BAKTI Kemenkominfo adalah mantan Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto.

Anang Achmad Latif divonis 18 tahun penjara, sedangkan Yohan Suryanto divonis 5 tahun penjara. (*)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor)  Jakarta menyatakan Johnny Plate terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Menara BTS 4G BAKTI Kemenkominfo dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johnny G Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Majelis hakim menilai, Johnny Plate terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tak hanya itu, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Selain itu, Jhonny G Plate juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp15,5 miliar. Jika tidak dapat mengganti dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang.

“Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun,” tegas majelis hakim. (*)

Anang mengatakan itu saat membacakan nota pembelaan (pledoi) dirinya di persidangan kasus korupsi proyek pengadaan BTS di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Di hadapan majelis hakim PN Tipikor, Anang mengaku telah salah menilai pribadi menteri asal Partai NasDem tersebut.

“Pengalaman saya bekerja dengan Pak Johnny G Plate hingga dalam berkasus sekarang ini, saya akui bahwa saya salah menilai beliau selama ini,” kata Anang saat membacakan pleidoinya.

Seharusnya, lanjut Anang, Johnny Plate menjadi pemimpin yang mengayomi anak buahnya. Namun kenyataannya Plate malah menjadi seorang pengecut saat kasus korupsi BTS terungkap.

“Beliau yang saya harapkan bisa sebagai pemimpin yang mengayomi dan bertanggung jawab kepada anak buah, tapi dalam kasus ini ternyata terbukti hanyalah seorang pengecut,” ujarnya.

Sikap pengecut Plate yang dimaksud yaitu tetap tidak merasa bersalah dalam kasus korupsi proyek BTS ini. Dia menuding Plate berusaha menyelamatkan diri sendiri.

“Melindungi diri sendiri seolah-olah tak bersalah. Apa yang terjadi, ketika eksekusi di lapangan terkesan sepenuhnya dilimpahkan menjadi tanggung jawab. Itu menurut pengakuan beliau. Saya hanya bisa terdiam mendengarkan argumen-argumen yang beliau sampaikan untuk membela diri,” ujarnya.

Anang pun menyindir Plate sebagai seorang politikus ulung. Meski begitu dia menyesali dan mengakui perbuatannya dalam kasus ini.

“Beliau seorang politisi ulung, mungkin ini kesalahan besar saya yang tidak mengungkapkan kebenaran secara menyeluruh karena semata-mata hati nurani saya terbentur dengan pikiran saya,” ujarnya.

Merasa Menjadi Tumbal

Emosi Anang semakin menjadi-jadi ketika terdakwa lainnya, Irwan Hermawan mengajukan diri jadi justice collaborator (JC). Dia menilai, Irwan juga ingin menyelamatkan diri sendiri.

“Bahkan pernyataan di sidang lain terkait proyek pembangunan BTS 4G ini di mana salah satu terdakwa mengajukan sebagai JC seolah-olah publik dihadirkan sebuah cerita yang mengandung kebenaran. JC adalah hak dari setiap terdakwa. Namun untuk kasus ini JC yang dilakukan terdakwa Irwan Hermawan hanyalah sebuah tindakan untuk menyelamatkan diri sendiri, tidak berbasis kebenaran seluruhnya,” tegas Anang.

Anang mengungkapkan Irwan telah membuat skenario seolah tak menikmati uang hasil korupsi proyek BTS 4G. Padahal, kata Anang, Irwan menerima Rp243 miliar terkait kasus BTS.

“Terdakwa Irwan Hermawan telah membuat skenario seolah-olah dirinya hanyalah seorang pengepul dan penyalur semata atas perintah seseorang. Sama sekali tidak mengambil keuntungan sedikit pun, padahal jumlah uang yang diterima mencapai Rp243 miliar,” jelas Anang.

“Ceritanya terasa manis sekali diikuti. Terdakwa Irwan Hermawan sangat pintar menyusun skenario hingga publik menikmati ceritanya. Faktanya cerita ini tidaklah berbasis kebenaran seluruhnya, dan merugikan saya dan terdakwa lainnya, Galumbang Menak Simanjuntak,” sambungnya.

Anang mengaku dirinya khilaf dan menyesal menerima uang sebesar Rp5 miliar sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya. Uang itu dia gunakan untuk membeli rumah.

Dalam kasus ini, Anang dituntut hukuman 18 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini Anang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek BTS 4G Kominfo secara bersama-sama.

Selain itu, jaksa juga menuntut Anang denda Rp1 miliar subsider 12 kurungan, serta membayar uang pengganti Rp5 miliar.

Anang disebut menggunakan uang hasil korupsi proyek BTS untuk membeli rumah, motor gede (moge), dan mobil. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dituntut hukuman 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti RP17,8 miliar.

Johnny Plate diyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama-sama dengan terdakwa lainnya.

“Menuntut agar supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara, memutuskan, menyatakan, Terdakwa Johnny G Plate terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johnny G Plate berupa pidana penjara 15 tahun,” sambung JPU.

JPU juga menuntut Plate membayar denda Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan dan uang pengganti Rp17,8 miliar.

Diyakini, politisi Partai NasDem tersebut telah melanggar Pasal 2 ayat 1 juncro Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain Johnny G Plate, juga digelar sidang tuntutan dengan terdakwa mantan Direktur Utama Bakti Kemenkominfo Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto.

JAKARTA, Eranasional.com – Diduga mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menggunakan sebagian uang hasil korupsi proyek BTS 4 G Kemenkominfo untuk membayar pembuatan kaos Partai NasDem.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Kamis (19/10), jaksa menanyakan kebenaran informasi itu kepada Johnny G Plate.

Dalam persidangan ini, Johnny Plate diperiksa sebagai terdakwa.

“Apakah ada pembayaran untuk kaos Partai NasDem sebesar Rp100 juta?” tanya jaksa kepada Johnny Plate.

Johnny mengaku dirinya tidak ingat dengan hal itu. Kata Johnny, biasanya untuk keperluan NasDem ia mengeluarkan dari dana pribadinya.

“Saya tidak ingat. Kalau ada urusan untuk NasDem biasanya dari dana saya pribadi,” ujarnya.

Johnny G Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan BTS 4G Bakti Kemenkominfo sehingga menyebabkan kerugian negara Rp8 triliun.

JAKARTA, Eranasional.com – Eks Jubir Kemenkominfo, Dedy Permadi mengaku dirinya menerima uang Rp1,5 miliar dari mantan Menteri Kominfo Johnny G Plate.

Diduga, uang tersebut berasal dari hasil korupsi proyek menara Base Transceiver Station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dedy mengungkapkan hal itu ketika dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek BTS tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Dia dihadirkan sebagai saksi untuk tersangka eks Menkominfo Johnny G Plate, eks Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo Anang Achmad Latif,  dan eks tenaga ahli Humas Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohak Suryanto. Dedy sendiri sekarang menjadi Staf Khusus Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri menanyakan hal itu untuk mengkonfirmasi pernyataan sekretaris pribadi Johnny G Plate, Heppy Endah Palupy yang pernah dihadirkan di persidangan terkait pemberian uang ke Dedy.

“Apakah pernah Heppy menitipkan sesuatu ke saudara?” tanya hakim Fahzal kepada Deddy.

Dedy pun membenarkan bahwa Heppy yang juga Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol Kemenkominfo pernah mentransfer sejumlah uang kepada dirinya sejak Maret 2021. Totalnya sebanyak 22 kali.

Katanya lagi, setiap kali menerima transferan dari Heppy jumlahnya beragam, antara Rp60 juta hingga Rp100 juta. “Kalau diakumulasi sekitar Rp1,5 miliar,” jelasnya.

Dedy kemudian menceritakan kronologi pemberian uang itu kepada dirinya berawal ketika diminta datang ke ruangan Johnny G Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Kepadanya, Johnny Plate menyampaikan akan memberikan insentif atau tambahan honor karena dirinya telah bekerja keras.

“Waktu itu Pak Menteri Johnny memanggil saya ke ruangnya. Beliau menyampaikan akan memberikan honor tambahan karena menganggap saya sudah bekerja banting tulang untuk membantunya,” ujar Dedy.

Dedy mengatakan, selama membantu Johnny G Plate waktu itu dirinya hampir setiap malam tidur pada dini hari dan weekend tetap bekerja.

Mendengar penjelasan Dedy, hakim Fahzal menyebut apa yang dikerjakan Dedy merupakan pekerjaannya staf khusus menteri pada umumnya, bukan juru bicara.

“Kalau staf menteri harus siap 24 jam, sama seperti pengawal. Kalau tidak siap, jangan coba-coba jadi staf khusus,” ucapnya kepada eks Jubir Kemenkominfo itu.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo membantah telah menerima uang sebesar Rp 27 miliar.

Uang tersebut diduga untuk mengamankan kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung lainnya.

Hal itu disampaikan Dito saat dihadirkan jaksa dalam sidang lanjutan dengan mantan Menkomino, Johnny G. Plate.

Selain itu duduk juga sebagai terdakwa mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif dan mantan Tenaga Ahli HudevUI Yohan Suryanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

“Soalnya yang berkembang itu pak Dito, itu Galumbang Menak Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak pernah bertemu saudara membicarakan masalah ada yang berusaha menutup kasus BTS. Saudara sudah tahu juga kabarnya di media?” tanya ketua majelis hakim Fahzal Hendri, mengutib CNNIndonesia.

“Sekarang saya tahu,” jawab Dito.

JAKARTA, Eranasional.com – Disebut di persidangan, Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Walbertus Natalius Wisang menerima aliran dana hasil korupsi proyek BTS 4 G BAKTI setiap bulannya sebesar Rp350 juta sebanyak 20 kali.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol Kemenkominfo sekaligus Sekretaris Pribadi Johnny G Plate, Heppy Endah Palupy saat beraksi dalam persidangan kasus korupsi proyek BTS 4G di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (19/9), dengan terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, eks Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo Anang Achmad Latif, dan Tenaga Ahli Humas Development Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto.

Kepada majelis hakim, Heppy mengaku membagi-bagikan uang Rp500 juta setiap bulannya sebanyak 20 kali. Uang itu, kata dia, dibagikan kepada Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi dan Tenaga Ahli Kemenkominfo Walbertus Natalius Wisang.

“Pembagiannya seperti itu? Ibu (Heppy Endah Palupy) ambil Rp50 juta, untuk Deddy Permadi Rp100 juta, sisanya Rp350 juta diserahkan ke Walbertus?” tanya Ketua Majelis Fahzak Hendri.

Dan, dijawab dengan tegas oleh Heppy. “Betul Yang Mulia,” ucap Heppy.

Ingin memastikan, majelis hakim mempertegas kembali. “Saudara serahkan sama dia (Walbertus Natalius Wisang)? Rp350 juta”. Dan, Heppy menjawab kembali. “Range-nya sekitar itu,” ucapnya lagi.

Heppy mengatakan uang itu diterima Walbertus di ruangannya.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate disebut menggunakan uang proyek Base Transceiver Station (BTS) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kemenkominfo untuk pergi ke luar negeri.

Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Pembendaharaan dan Investasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Puji Lestari.

Awalnya jaksa menanyakan anggaran BAKTI yang digunakan Johnny G Plate untuk perjalanan ke luar negeri. Kata Puji, Johnny Plate menggunakan anggaran BAKTI sebanyak tiga kali di tahun 2022.

“Kepada saksi Puji, berapa kali Pak Menteri (Johnny G Plate) menggunakan anggaran BAKTI untuk ke luar negeri?” tanya jaksa kepada Puji yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Johnny G Plate, mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kemenkominfo Anang Achmad Latif, dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudey UI) Yohan Suryanto di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Puji menjelaskan, berdasarkan data yang dia miliki pada tahun 2022 sebanyak tiga kali.

“Dari data yang kami miliki, di tahun 2022 ada tiga kali, di bulan Mei, Juni dan Oktober,” kata Puji.

Di tahun itu, Puji menyebutkan, Johnny Plate melakukan perjalanan ke Swiss, Paris, dan Amerika Serikat (AS) dengan menggunakan anggaran dari BAKTI sebesar Rp911 juta.

JAKARTA, Eranasional.com – Dana sebesar Rp11 triliun untuk pendidikan masyarakat diduga dikorupsi dalam proyek BTS BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Hal itu terungkap dari ketika majelis hakim bertanya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAKTI, Elvano Hatorangan di persidangan yang digear di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Elvano mengatakan pagu anggaran proyek BTS untuk tahun 2021 dan 2022 mencapai Rp17 triliun.

Awalnya, hakim Fahzal Hendri menanyakan total anggaran untuk proyek 7.904 BTS tahun 2021-2022. Dan, Elvo menjawab menyebut sekitar Rp17 triliun.

“Untuk tahun 2021 sekitar Rp11 triliun kalau nggak salah, 2022 ada Rp6,4 triliun Yang Mulia,” jawab Elvano.

Untuk memastikan, hakim mengkonfirmasi kepada Direktur Infrastruktur Bakti, Bambang Noegroho, yang juga hadir sebagai saksi. Pernyataan Elvano dibenarkan Bambang.

“Benar, Yang Mulia, Rp10,8 triliun ditambah Rp 6,4 triliun,” kata Bambang.

Setelah itu, hakim Fahzal menyatakan miris dana triliunan proyek BTS yang seharusnya digunakan untuk pendidikan justru dikorupsi. Terlebih, saat masa pandemi COVID 2021-2022, siswa belajar secara online.

“Ini kan untuk mendukung pendidikan anak-anak, sekolah harus online. Kalau beli pulsa mana sangguplah orang tuanya, apalagi di daerah-daerah terpencil. Itu keinginan kepala negara, presiden,  tapi di bawahnya seperti ini, dikorupsi,” ujar hakim Fahzal.

Selain itu, Hakim Fahzal menyatakan heran kenapa perusahaan-perusahaan itu menyanggupi proyek BTS padahal terdapat beberapa kendala. Hakim pun menyebut seharusnya sejak awal ada penilaian soal proyek.

“Sebelum tanda tangan kontrak, harus ada penilaian. Apakah kita sanggup atau tidak melaksanakan ini. Ini waktunya delapan bulan loh, pendek, apakah sanggup itu tiga konsorsium. Yang kedua dalam kondisi COVID lagi,” tanyanya.

“Kalau enggak sanggup,  jangan tanda tangan kontrak,” pungkas hakim Fazhal.

Johnny G Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo hingga menyebabkan kerugian negara Rp8 triliun. Plate diadili bersama eks Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Yohan Suryanto.

JAKARTA, Eranasional.com – Muhammad Feriandi Mirza yang juga Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul BAKTI Kominfo mengaku menerima Rp 300 juta terkait dugaan kasus korupsi penyediaan menara BTS dan Infrastruktur 1,2,34 dan 5 BAKTI Kominfo.

Katanya, uang tersebut dia gunakan untuk membeli mobil BMW X5 seharga Rp 710 juta.

Namun kata Mirza, uang tersebut dia sudah kembalikan ke penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Itu diungkapkan Mirza saat menjadi saksi dalam sidang dengan terdakwa mantan Menkomino Johnny G. Plate, mantan Dirut BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif dan mantan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Yohan Suryanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (25/7/2023).

“Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saudara menjelaskan pernah menerima sejumlah uang. Apakah benar?,” tanya jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang dibenarkan Mirza.

“Dari mana?,” lanjut jaksa.

“Yang menyerahkan saudara Windi Purnama Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera yang juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang BTS 4G,” jawab Mirza.

JAKARTA, Eranasional.com – Setelah dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi langsung tancap gas. Dia menyambangi Kejaksaan Agung untuk bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin (24/7).

Budi Arie mengatakan kedatangannya ke Kejagung untuk membahas proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar dapat dipercepat meski sedang bermasalah secara hukum.

Seperti diketahui, proyek BTS 4G Kemenkominfo telah menetapkan Johnny G Plate, Menkominfo sebelumnya, sebagai tersangka.

“Membahas bagaimana mempercepat pembangunan proyek BTS,” kata Budi Arie di Kejagung, Senin (24/7/2023).

Dia menegaskan, proyek BTS harus tetapkan dijalankan dan diwujudkan. Sebab, proyek tersebut menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.

“Harus jalan terus proyek BTS ini, karena menyangkut nasib rakyat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kelanjutan pelaksanaan proyek BTS harus dikoordinasikan dengan Kejagung. Terutama, terkait masalah hukumnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menolak nota keberatan atau eksepsi eks Menteri Komunikasi dan Inormatika (Menkominfo) Johhny G Plate.

Menurut hakim, surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah sangat cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Hakim juga meilai surat dakwaan memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP.

“Mengadili, menyatakan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Johnny G Plate tidak dapat diterima,”kata majelis hakim saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/7).

Oleh karena itu Hakim perintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan perkara ini.

Kemudian Hakim menanyakan jadwal sidang lanjutan kepada Jaksa Penuntut Umum.