Kegiatan ini menjadi wadah diseminasi riset serta pertukaran gagasan antara regulator, akademisi, hingga praktisi. BI tetap memposisikan Jawa Timur sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang memerlukan kebijakan berbasis data kuat.

“Ketidakpastian global tidak bisa kita hindari, namun kita tetap dapat mengelolanya secara tepat,” ujar Deputi Direktur BI Jawa Timur, Agung Budi Laksono. Ia menegaskan bahwa sinergi sektor pertanian dan investasi menjadi kunci utama kemajuan wilayah Jember.

EJAVEC membangun jembatan antara riset akademik dan kebijakan publik agar solusi di lapangan tepat sasaran. Melalui forum ini, para ahli menyusun jembatan riset agar solusi kebijakan publik benar-benar akurat bagi masyarakat.

Dekan FEB UNEJ, Prof. Isti Fadah, menekankan pentingnya transformasi menuju pertanian berbasis teknologi modern. Agroindustri masa kini harus mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif guna menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan.

“Kita harus bergerak menuju agribisnis berbasis data untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah,” jelas Prof. Isti. Namun, sektor ini memerlukan dukungan investasi baru agar potensi ekonomi lokal dapat berkembang secara maksimal.

Keterlibatan akademisi dalam Call for Paper EJAVEC 2026 akan melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah. Forum ilmiah yang memasuki tahun ke-13 ini terus konsisten memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan ekonomi nasional.

“EJAVEC menjadi ruang untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemerintah daerah,” ungkap Ketua ISEI Surabaya, Prof. Soni Harsono. Hal ini membuktikan komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui potensi unggulan Jawa Timur.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa komitmen investasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang yang terus berkembang. Ia menilai besarnya nilai investasi ini menjadi indikator kuat bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai mitra ekonomi yang menjanjikan oleh pelaku usaha global.

Menurut Teddy, capaian tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari konsistensi kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Reformasi struktural, penyederhanaan regulasi, serta penguatan infrastruktur menjadi faktor penting yang mendorong minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Ia juga menekankan bahwa investasi yang masuk tidak hanya berasal dari sektor pemerintah Jepang, tetapi juga melibatkan swasta dalam jumlah besar. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak berlipat bagi perekonomian nasional, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga transfer teknologi.

Dalam agenda kunjungan tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Sanae Takaichi untuk membahas penguatan kerja sama di berbagai sektor strategis. Pertemuan ini menjadi salah satu momen penting dalam mempererat hubungan diplomatik sekaligus membuka peluang kerja sama baru yang lebih luas.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kadin Kota Depok, Edmond Johan usai menghadiri Konsolidasi Pra Pengukuhan Kadin Kota Depok masa bhakti 2021 – 2026 dengan mengangkat tajuk “ Ciptakan Dunia Usaha, UMKM yang Inklusif Menuju Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi yang digelar di Kantor Pemerintahan Kota Depok, Kamis (12/2/2026).

“Sebetulnya kalau pengukuhan itu kan hanya seremonial saja ya. Tetapi secara hukum Kepres Nomor 18 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kadin. Artinya Kadin Depok secara hukum sudah sah karena telah ditentukan melalui rapat pleno berdasarkan aturan Peraturan Organisasi (PO) Pasal 678,” ujar Edmond Johan kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

Lebih lanjut menurutnya, bahwa Kadin Kota Depok saat ini juga sudah menjalankan perannya sebagaimana mestinya yang telah diatur pada ketentuan termasuk dalam menentukan pergantian antar waktu kepengurusan.

“Karena untuk menentukan Ketua Kadin, para pengusaha Kota Depok yang menentukan. Bahwa pada 3 Desember 2025 dengan Peraturan Organisasi (PO) Pasal 678 untuk menentukan itu harus melalui rapat pleno. Lalu, 3 Desember 2025 kemarin kami telah menggelar rapat pleno dan menentukan saya menjadi Plt Ketua Kadin Depok,” kata Edmond.

Adapun terkait isu rencana agenda pengukuhan yang berubah menjadi konsolidasi. Edmond menjelaskan hal tersebut tak dapat dilaksanakan karena jika itu terpaksa dilakukan akan berdampak buruk kepada Kadin Depok. Karena kata dia, ditubuh internal Kadin Jawa Barat sendiri pun masih terdapat permasalahan hukum sehingga tidak memiliki legal standing,

“Kadin Jawa Barat pun, sampai sekarang masih bersengketa di Pengadilan, di PN Jaksel dan di Bandung. Kadin Jawa Barat yang sekarang itu tidak mempunyai legal standing, tidak mempunyai hak untuk mengukuhkan dan melantik Kadin daerah-daerah se-Jawa Barat. Karena dia pun belum sah, belum memiliki SK yang dikeluarkan oleh DPP,” jelasnya.

Mengenai status jabatan yang melekat pada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kadin Depok, Edmond menilai bahwa langkah tersebut sudah tepat dilakukan, karena dengan adanya pergantian antar waktu maka masa bakti kepengurusannya harus dijalankan hingga pada waktunya selesai sesuai dari Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Ketua Kadin Jawa Barat.

“Jadi saya pun sekarang masih pakai SK yang lama. Karena SK itu masih berlaku yang kemarin ditandatangani oleh Ketua Kadin Jabar. Karena saya Plt Ketua Kadin Depok meneruskan dari pada SK yang lama,”pungkasnya. (**)

Ia dikabarkan menerima somasi dari seorang investor terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi.

Kuasa hukum investor berinisial RF, Santo Nababan, menyatakan kliennya merasa dirugikan setelah menanamkan modal pada usaha milik Rully yang bernama Sateman Indonesia.

Menurut Santo, Rully pertama kali menghubungi kliennya melalui WhatsApp pada 5 Agustus 2023. Dalam komunikasi tersebut, Rully menawarkan peluang investasi untuk pengembangan usaha yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta.

Sebelum kesepakatan dibuat, Rully mengirimkan proposal investasi yang memuat skema pembagian keuntungan sebesar 70 persen untuk pengelola dan 30 persen bagi investor. Proposal itu juga mencantumkan klaim pendapatan usaha dalam enam bulan terakhir yang disebut mencapai Rp 87,2 juta hingga Rp 119 juta.

“Dengan dasar proposal dan komunikasi yang meyakinkan, klien kami akhirnya bersedia menanamkan modal,” ujar Santo Nababan, dikutip eranasional dari kanal YouTube Cumicumi, Rabu (24/12/2025).

Masalah mulai muncul ketika laporan keuangan yang diterima investor dinilai tidak sesuai dengan isi proposal. Santo menjelaskan, pembagian keuntungan memang sempat berjalan, namun hanya berlangsung beberapa bulan.

“Bagi hasil terakhir diterima Desember 2023 dan baru ditransfer Januari 2024. Setelah itu tidak ada pembayaran lagi,” ungkapnya.

Padahal, berdasarkan penelusuran pihak investor, usaha Sateman Indonesia disebut masih beroperasi hingga saat ini.

Berbagai upaya komunikasi yang dilakukan kepada Rully pun tidak membuahkan hasil, sehingga investor akhirnya mengirimkan somasi resmi.

“Yang bersangkutan terkesan menghindar. Karena itu kami melayangkan somasi agar ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban,” kata Santo.

Total dana investasi yang diserahkan kliennya disebut mencapai Rp 200 juta. Dalam perjanjian, Rully menjanjikan pembayaran sebesar Rp 6 juta setiap bulan pada tanggal 9.

Namun hingga kini, pembayaran baru diterima empat kali, sehingga kerugian ditaksir mencapai lebih dari Rp 300 juta.

Dalam somasi tersebut, investor menuntut agar seluruh kewajiban segera dilunasi. Apabila tidak ada penyelesaian, pihaknya memastikan akan membawa perkara ini ke ranah hukum.

“Kami siap menempuh jalur pidana dan perdata dengan dugaan pelanggaran Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP,” tegas Santo.

Ia juga menyoroti fakta bahwa dana investasi ditransfer ke rekening pribadi Rully Anggi Akbar, bukan ke rekening CV sebagaimana tercantum dalam proposal kerja sama.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari Rully Anggi Akbar maupun Boiyen terkait somasi dan permasalahan tersebut. (*)

Diketahui Wamentrans Viva Yoga menjadi narasumber diskusi di Rapat Kerja Nasional IV Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND). Rapat kerja dengan tema ‘Sinergi, Inovasi, Digitalisasi, dan Kewirausahaan Dalam Perdagangan Global Untuk Indonesia Tangguh’, itu digelar di Kota Yogyakarta, 25/10/2025.

“Bila di Kementerian Kehutanan ada izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) maka di Kementerian Transmigrasi namanya IPT,” ujar Viva Yoga dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Banyak potensi yang bisa dikembangkan di kawasan transmigrasi. Disebut seperti peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Kementerian Transmigrasi (Kementrans) sudah memberikan IPT kepada beberapa perusahan untuk memanfaatkan kawasan transmigrasi sesuai perjanjian yang dilakukan.

“Di Kawasan Transmigrasi Melolo, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ada perusahaan bernama Sumba Manis yang memproduksi gula. Pastinya di sana ada perkebunan tebu”, ujar Viva Yoga.

Kawasan transmigrasi itu dulunya, lanjut kata Viva Yoga, merupakan lahan tandus yang akhirnya bisa diubah menjadi lahan subur bagi tanaman tebu.

“Tidak jauh dari Melolo, ada Kawasan Transmigrasi Lewah. Beda degan Melolo yang panas, Lewah yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut memiliki iklim yang dingin, seperti Bogor. Potensi ini akan dikembangkan menjadi peternakan sapi daging dan perah,” ujar Wamentrans Viva.

Viva Yoga mengklaim sudah ada investor dari Brasil yang berkeinginan membuka peternakan di sana.

“Tidak hanya di NTT, di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah ada kawasan transmigrasi yang menarik investor untuk menanamkan investasi industrialisasi kakao. Potensi petani kakao di dua provinsi itu sangat luar biasa,” tuturnya.

Dalam mengundang pengusaha atau investor, ditegaskan oleh Viva Yoga bahwa Kementrans menggunakan prinsip keterbukaan.

“Siapa yang serius dan cepat, mereka yang akan segera mendapat izin”, tegasnya.

Adanya industrialisasi di kawasan transmigrasi dikatakan akan menguntungkan semua pihak. Diungkap banyak kepala daerah yang ingin kawasan transmigrasi berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Di antara jalan untuk menuju ke sana salah satunya adalah industrialisasi.

“Ketika ada industrialisasi maka akan menciptakan lapangan kerja bagi transmigran dan masyarakat lainnya. Ada multiplier effect,” ujarnya.

Mengundang pengusaha untuk menanamkan investasi menurut Viva Yoga merupakan cara inovatif dan kreatif untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Bila hanya mengandalkan APBN dan APBD kemampuannya terbatas”, tuturnya.

Penandatanganan berlangsung di Hotel Howard Johnson, Kamis siang (16/10/2025). Kerja sama ini merupakan langkah strategis Pemkot Pekalongan untuk mengatasi persoalan pengelolaan sampah sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Proyek WtE ini juga direncanakan akan melibatkan empat daerah, yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang yang akan bersinergi dalam penyediaan lahan serta pengelolaan fasilitas.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, menyambut baik minat investasi tersebut.

“Alhamdulillah, investor dari Malaysia dan China sudah datang langsung ke sini. Mereka serius berinvestasi. Sekarang tinggal komitmen kita bersama empat daerah untuk menentukan lahan yang tepat dan menindaklanjuti kerja sama ini,” ungkap Wali Kota Aaf, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan bahwa, isu sampah kini menjadi persoalan mendesak, terutama di wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan.

“Kalau di kabupaten mungkin masih luas, tapi di Kota sudah terasa sekali dampaknya. Dengan adanya teknologi Waste to Energy ini, mudah-mudahan masalah sampah bisa teratasi sekaligus menghasilkan energi yang bermanfaat,” jelasnya.

Rencananya, lokasi pembangunan fasilitas WtE akan ditempatkan di wilayah Kabupaten Batang atau Kabupaten Pekalongan karena kebutuhan lahan mencapai kurang lebih 10 hektar.

“Proyek ini diharapkan menjadi model kerja sama regional lintas daerah dalam mengelola sampah,” tukasnya. (em-aha)

Grand opening ini disambut antusias masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu yang langsung memburu koleksi emas dan berlian elegan sekaligus bernilai investasi.

Krishna Aji, Marketing Communications Pantes Group, menjelaskan bahwa ekspansi ini merupakan bagian dari komitmen menghadirkan produk perhiasan terbaik di berbagai kota besar di Indonesia.

“Ini adalah cabang ke-27 dari Pantes Group dengan tiga brand store perhiasan emas dan berlian. Kami mohon doa restu masyarakat Pekalongan agar Gold N’ Roses bisa diterima dan menjadi pilihan utama dalam mencari perhiasan emas berkualitas,” ujar Krishna.

Gold N’ Roses dikenal menawarkan koleksi lengkap mulai dari emas tua, emas muda, logam mulia, hingga perhiasan berlian berkelas, dengan jaminan kadar emas yang amanah.

Sementara itu, Ali Mashar selaku HRD Gold N’ Roses menegaskan bahwa Kota Pekalongan dipilih karena memiliki potensi investasi logam mulia yang tinggi.

“Hari ini kami resmi menginjakkan kaki di Kota Pekalongan dengan harapan masyarakat bisa menerima kehadiran Gold N’ Roses. Minat masyarakat terhadap logam mulia di sini sangat besar. Produk kami selalu up to date, berkualitas, dan mengikuti tren, bahkan dipakai selebriti,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam rangka grand opening, Gold N’ Roses memberikan diskon khusus untuk 25 pembeli pertama serta undian hadiah menarik setiap beberapa jam sekali.

“Emas adalah investasi yang menjanjikan karena nilainya selalu naik. Dengan promo-promo yang kami hadirkan, kami ingin masyarakat Pekalongan semakin mudah berinvestasi sekaligus tampil berkilau,” tambah Ali.

Dengan hadirnya Gold N’ Roses di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kota Pekalongan, para pecinta perhiasan di Kota Batik kini punya lebih banyak pilihan untuk tampil elegan sekaligus berinvestasi cerdas. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp 1,8juta. (em-aha)

Kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Kerajaan Norwegia, telah menghasilkan pendanaan RBC sebesar USD 216 juta selama periode 2023-2025. Pembayaran berbasis hasil atau disebut sebagai Result-Based Contribution tersebut dilaksanakan atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi sebesar 43,2 juta ton CO₂ pada periode tahun 2016 s.d. 2020.

Menhut Raja Juli Antoni, menekankan bahwa sektor Forests and Other Land Uses (FOLU) adalah sektor vital untuk memperkuat implementasi Paris Agreement dan mencapai target penurunan emisi sesuai Nationally Determined Contribution (NDC), yakni 31,89% (915 juta ton CO₂eq) secara mandiri, serta 43,20% (1.240 juta ton CO₂eq) dengan dukungan internasional.

Rencana Investasi RBC Tahap Keempat yang diluncurkan hari ini bersama Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan Periode Ketiga menegaskan kembali integrasi Program Forests and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 ke dalam prioritas pembangunan nasional.

Upaya yang dilakukan berupa pencegahan deforestasi dan degradasi hutan melalui pengelolaan hutan lestari, peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis lanskap untuk memperkuat penyerapan karbon, peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem gambut melalui revegetasi dan peningkatan tata air dengan partisipasi masyarakat, serta penguatan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

“Keseimbangan tiga pilar ekologi, ekonomi, dan sosial perlu menjadi perhatian kita bersama untuk masa depan. Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam RPJP Nasional maupun RPJMN, telah meletakkan pondasi untuk menurunkan intensitas emisi menuju Indonesia Net Zero Emission 2060,” ujar Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Jakarta, Jumat (29/08/2025).

Peluncuran RBC Tahap Keempat ini bertujuan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif mendukung pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan komitmen internasional dalam kerangka Paris Agreement. Guna mendukung pelaksanaan good forest governance tersebut, diperlukan inovasi dan kolaborasi multi-pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga swasta, kalangan akademisi, CSO, dan juga masyarakat.

Pada kesempatan ini juga, Kementerian Kehutanan bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan Periode Ketiga.

Layanan ini merupakan hibah kecil (small grant) yang diberikan kepada masyarakat, kelompok, atau organisasi penggerak lingkungan melalui penyelenggaraan kegiatan inklusif berbasis pelestarian lingkungan. Kementerian Kehutanan melalui BPDLH akan kembali menyalurkan pendanaan senilai 5-6 milyar untuk para pegiat lingkungan. Pengusulan kegiatan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan Periode Ketiga dibuka mulai 28 Agustus hingga 1 September 2025.

Hubah

Hibah ini bertujuan untuk mendukung inisiatif-inisiatif lingkungan di tingkat tapak (grass root) dan menciptakan inovasi yang relevan dengan target pencapaian FOLU Net Sink 2030. Layanan ini merupakan implementasi dari Rencana Investasi FOLU Net Sink 2030 melalui dukungan dana kerja sama Indonesia-Norwegia

Tahap Kedua dan Ketiga, yang menyatakan penyaluran dana dilakukan melalui dua skema, yaitu skema hibah regular dan skema Small Grant dalam Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan.

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, mengharapkan bahwa Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan dapat mendukung gerakan-gerakan pelestarian lingkungan yang dilakukan secara kolektif pada tingkat tapak.

“Melalui Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan periode ketiga ini, kami terus berkomitmen untuk mendukung aksi nyata para pegiat lingkungan di seluruh pelosok Indonesia. Pendanaan ini merupakan wujud nyata penyaluran dana hasil pencapaian iklim Indonesia yang inklusif, langsung menyentuh akar rumput, baik individu maupun kelompok. Dengan demikian, upaya kita untuk menurunkan emisi dan mencapai FOLU Net Sink 2030 menjadi lebih merata, adil, dan berdampak luas.” ujar Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto.

Sejak diluncurkan pada Agustus 2024, Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan telah menyalurkan dana kepada masyarakat pegiat lingkungan sebanyak dua periode.

Total penerima layanan sebanyak 383 penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari individu, kelompok tani hutan, penerima kalpataru, lembaga swadaya masyarakat, penyuluh kehutanan mandiri, dan para pegiat lingkungan lainnya. Total pendanaan yang disalurkan lebih dari Rp12 miliar.

Masyarakat dapat mengajukan usulan kegiatan melalui portal layanan di website BPDLH. Kelompok maupun individu pegiat lingkungan dapat mengajukan usulan kegiatan melalui Portal Layanan di layanan-dana-masyarakat.bpdlh.id. Untuk pertanyaan atau korespondensi lebih lanjut dapat disampaikan melalui email layanandanamasyarakat@bpdlh.id.

Pengajuan usulan kegiatan melalui portal layanan diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat di tingkat tapak yang selama ini kesulitan mengakses pendanaan lingkungan. Selain itu, penggunaan portal layanan memudahkan pendokumentasian kegiatan dan pelaporan penggunaan dana karena semua aktivitas terekam dalam sistem. []

“Pada intinya mereka berbicara dan berkomitmen penuh untuk pembangunan tahap pertama AirTag US$ 1 billion,” kata Rosan kepada wartawan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BPKM, Rabu (8/1/2025).

Dalam pertemuan itu, pihak Apple yang salah satunya adalah Vice President of Global Policy Apple Nick Amman telah menunjukkan lokasi tanah pembangunan pabrik. Rosan telah ditunjukkan lokasinya dalam pertemuan tersebut.

Rosan menjelaskan pabrik ditargetkan selesai awal 2026 mendatang. Namun tak disebutkan pasti waktu pembangunan dilakukan.

“Sehingga komitmen dari 1 billion dari Apple ini bisa terus meningkat. Kita harapkan kalau vendornya, tadi kita bicarakan, kalau kita lihat dengan Thailand itu kan lebih dari 23 vendor, dengan Vietnam 30 vendor lebih,” jelasnya.

Skema investasinya disebut sama dengan negara yang ada di Asia Tenggara lainnya. Komitmen ini, Rosan menambahkan juga masih dalam tahap awal.

Salah satunya melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Promosi Penanaman Modal Kota Pekalongan di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Selasa, 19 November 2024.

Melalui kegiatan ini diungkapkan Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin bahwa pemkot melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggali dari para pelaku usaha, baik  yang sudah menanam modalnya maupun belum.

“Apakah yang perlu diperbaiki oleh pemkot terutama dalam perizinan yang tentunya harus memberikan kemudahan dan menarik bagi investor,” ujarnya.

Dikatakan Salahudin, sebagai komitmen pemkot, pihaknya siap melakukan perbaikan kaitannya pungli dan biaya yang tidak perlu saat perizinan.

“Ini sudah kami lakukan untuk meminimalkan hal tersebut. Komitmen lainnya yakni menyediakan SDM di Kota Pekalongan yang mumpuni,” katanya.

Mumpuni tersebut dalam artian SDM yang baik bagi perusahaan dari sisi keterampilan karakter jujur, disiplin, dan ulet bekerja. Sifat itulah yang dibutuhkan di dunia usaha. Percuma jika keterampilan sangat bagus jika karakter buruk.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriono menyebutkan Kota Pekalongan sudah punya peluang investasi, tahun 2022 sudah ikut investment challenge dan masuk 5 besar.

“Kita juga miliki Technopark perikanan yang sudah dilengkapi Dan masuk dalam website dan ARIS Jateng,” ujarnya.

Beno berharap berbagai potensi terus digali untuk meningkatkan inflasi dan investasi di Kota Pekalongan. (em-aha)

Pendiri sekaligus komisaris PT MEI Stanislav Sadovnikov dan Igor Maksimov (kedua warga Rusia), serta Parade Sitorus, perwakilan manajemen PT MEI memaparkan masalah bisnis yang dialami dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Turut hadir memberi penjelasan Prof. Yusril Ihza Mahendra selaku founder Ihza & Ihza Law Firm dan Deputy Legal Director Ihza & Ihza Law Firm SCBD-Bali Office Adnial Roemza.

Sadovnikov dan Maksimov dalam penjelasannya menegaskan pihaknya sejauh ini berkomitmen untuk terus berinvestasi di Indonesia.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, menuturkan nilai tersebut terdiri atas aliran modal asing masuk bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Pasar saham, dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp 11,45 triliun, Rp 4,13 triliun, dan Rp 0,33 triliun.

“Jadi, sejak 1 Januari 2024 hingga 22 Agustus 2024, total modal asing masuk bersih di SRBI mencapai Rp 185,29 triliun, pasar saham Rp 6,40 triliun, dan pasar SBN Rp 6,39 triliun,” ujarnya dikutip Antara, Jumat 23 Agustus 2014.

Sementara, berdasarkan data settlement sampai dengan 22 Agustus 2024 pada semester II 2024, modal asing masuk bersih di SRBI tercatat sebesar Rp 54,94 triliun, pasar SBN sebesar Rp 40,35 triliun, dan pasar saham Rp 6,06 triliun.

ntuk premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia lima tahun per 22 Agustus 2024 sebesar 69,56 basis poin (bps), naik tipis dibandingkan per 16 Agustus 2024 yang 69,45 bps.

Rupiah pada awal perdagangan Jumat dibuka pada level Rp 15.600 per dolar AS, melemah daripada penutupan perdagangan Kamis 22 Agustus 2024 sebesar Rp 15.595 per dolar AS.

Indeks dolar AS melemah ke level 101,51 di akhir perdagangan Kamis 22 Agustus 2024.

Imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun naik ke 6,66 persen.

Sedangkan, imbal hasil surat utang AS alias US Treasury Note tenor 10 tahun turun ke level 3,852 persen.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. []

“Meski demikian, kami tetap optimis dan yakin untuk capaian nilai realisasi investasi Kota Pekalongan tahun ini bisa tercapai sesuai target. Bahkan, bisa melampaui target seperti pada tahun-tahun sebelumnya,” kata Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriono,

Adapun mayoritas capaian yang mendominasi adalah dari sektor perdagangan, khususnya UMKM yang bertumbuh pesat di Kota Pekalongan.

Untuk mencapai target realisasi investasi tersebut, jajaran DPMPTSP juga senantiasa melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap keberlangsungan izin usaha di Kota Pekalongan.

“Hal itu kami lakukan, supaya para pelaku usaha ini selalu patuh dan taat dalam mengurus izin maupun laporan penanaman modal usahanya,” kata Beno di Hotel Hojo Pekalongan, Kamis, 22 Agustus 2024.

Pihaknya berkomitmen, target itu di tahun anggaran pada akhir Bulan Desember 2024 atau awal Januari 2025 bisa terpenuhi, bahkan melampaui target seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada tahun 2023 lalu, dari target Rp110 Milliar tercapai realisasi sebesar Rp500 Milliar.

“Oleh karena itu, kami optimis dan senantiasa mendorong agar para pelaku usaha khususnya UMKM untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memasukkan produk usahanya ke e-katalog lokal,” pungkasnya. (em-aha)

Rapat tersebut dihadiri oleh tim pelaksana kegiatan DPMPTSP, perwakilan dari beberapa OPD lingkungan Pemkot Pekalongan, dan konsultan yakni CV Tapani Megah Cipta.

Dalam kesempatan rapat ini, tim konsultan memaparkan laporan pendahuluan penyusunan peta potensi investasi Kota Pekalongan, yang mana berpedoman pada SK Menteri Investasi No 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah.

Metodologi yang digunakan meliputi pengumpulan data, identifikasi dan penentuan sektor unggulan dengan analisis LQ, Shift Share, dan Tipologi Sektor.

Penentuan peluang investasi dengan analisis klaster, pohon industri, dan SWOT. Penyusunan profil sektor unggulan Kota Pekalongan, dan penyusunan peta investasi Kota Pekalongan.

Hal ini diungkapkan Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriono saat ditemui di Hotel Khas Pekalongan, Rabu, 31 Juli 2024.

“Setelah pemaparan, dilanjutkan dengan sesi diskusi dimana masing-masing OPD memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pendahuluan tersebut juga update terhadap data potensi investasi Kota Pekalongan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam SK Wali Kota,” ungkapnya.

Diharapkan dengan rapat FGD ini pihak konsultan bisa mendapatkan masukan yang membangun untuk perbaikan laporan tersebut dan sebagai tambahan informasi dan data awal dalam penyusunan peta potensi investasi Kota Pekalongan.

“Tentunya hal ini muara akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para investor yang ingin berinvestasi di Kota Pekalongan,” beber Beno.

Beno berharap ekonomi di Kota Pekalongan makin bergeliat dan banyak investor yang tertarik untuk investasi di Kota Pekalongan. (em-aha)

“Kami memiliki banyak perusahaan yang memiliki keahlian di bidang seperti pembangkit listrik dan distribusi air. Mereka siap berinvestasi di IKN setelah situasinya stabil,” kata Duta Besar Swiss Olivier Zehnder, di Swiss Residence The Langham Jakarta pada Kamis (18/7/2024).

Namun, kata dia, belum ada perjanjian apa pun terkait IKN yang dijalin dengan pemerintah Indonesia.

Zehnder kemudian menekankan pentingnya memperdalam hubungan bilateral dengan Indonesia. Itu dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Hari Nasional Swiss negaranya yang jatuh pada 1 Agustus setiap tahunnya.

“Hari Nasional Swiss memperingati pakta federal tahun 1291, ketika Kanton Uri, Schwyz, dan Unterwalden menandatangani perjanjian bantuan bersama. Hari ini, kita merenungkan nilai-nilai yang mendefinisikan Swiss: Demokrasi, kebebasan berekspresi, perdamaian, netralitas, pencarian kompromi, dan solidaritas,” kata Zehnder di hadapan wartawan.

“Setelah pemilihan umum yang sukses dan damai di Indonesia, kami siap memperluas kemitraan di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi, pengembangan keterampilan, dan manajemen risiko bencana,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), Violette Ruppanner, turut menceritakan dukungan Swiss untuk Indonesia yang telah berlangsung lama.

“Sejak tahun 1970-an, Swiss telah memberikan bantuan teknis dan investasi untuk mendukung pengembangan keterampilan, perencanaan kota, perawatan kesehatan, dan pengembangan pedesaan,” ujarnya.

Ruppanner juga membahas program-program terkini yang berfokus pada pengembangan ekonomi, terutama untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Dalam program empat tahunan, kami mengalokasikan sekitar 66 juta Swiss franc untuk proyek yang mendukung institusi publik yang efektif dan mempromosikan sektor swasta, terutama UMKM,” ungkap Ruppanner.

Pihaknya sedang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, khususnya Bappenas, serta mitra pelaksana dan mitra pembangunan lainnya, untuk mengembangkan kerangka program Swiss-Indonesia tahun 2025-2028.