Ia merupakan anggota Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sumbar yang ikut dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sumbar pada Jumat lalu.

Fadil mengaku dibawa ke Kantor Kejati Sumbar dalam kondisi tertekan. Menurutnya, orang tua, ketua RT, hingga lurah tempat tinggalnya juga turut dibawa.

“Saya dibawa ke kantor Kejati dalam kondisi tertekan. Orang tua saya, Pak RT, dan Pak Lurah juga ikut dibawa,” ujar Fadil.

Setibanya di kantor kejaksaan, Fadil mengaku dipertemukan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat, Dedie Tri Haryadi.

Dalam pertemuan tersebut, Fadil mengaku merasa mendapat tekanan. Ia menyebut diminta mengakui sebagai pelaku perusakan pagar kantor kejaksaan saat aksi demonstrasi, mengakui menerima bayaran untuk mengikuti aksi, menandatangani surat pernyataan, serta membuat video berisi permintaan maaf.

“Saya merasa terintimidasi sejak Kajati datang. Saya dipaksa mengakui sebagai pelaku perusakan pagar kantor kejaksaan saat aksi demo, mengaku dibayar untuk demo, membuat surat pernyataan, dan membuat video permintaan maaf,” tuturnya.

Fadil mengatakan dirinya baru diperbolehkan meninggalkan kantor kejaksaan sekitar pukul 21.30 hingga 21.45 WIB. Ia bersama keluarganya tiba kembali di rumah sekitar pukul 22.00 WIB.

Hingga kini, Fadil mengaku masih mengalami syok dan diliputi rasa khawatir setelah peristiwa tersebut.

“Takut kalau keluar rumah diawasi karena mereka sudah tahu rumah saya di mana. Saya masih merasa cemas. Orang tua saya juga masih syok dan kondisi kesehatannya menurun,” katanya. []

Dugaan ancaman tersebut terungkap dalam rekaman percakapan antara Luki dan SA yang beredar di kalangan wartawan dan dilaporkan ke PWI Kota Depok pada Rabu (26/11/2025).

Dalam rekaman itu terdengar suara yang diduga milik SA menyampaikan ancaman serta melakukan penghinaan terhadap profesi wartawan. Oknum tersebut bahkan mengaku dirinya juga wartawan dan memiliki kartu tanda anggota (KTA).

“Jangan belagu-belagu jadi wartawan, saya juga wartawan, saya juga punya KTA,” demikian suara yang diduga SA dalam rekaman tersebut.

Mendapat laporan dan mendengar langsung rekaman percakapan itu, seluruh wartawan PWI Kota Depok merasa geram dan langsung melaporkannya kepada Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah.

Rusdy menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk intimidasi dan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Ia juga menyoroti klaim oknum tersebut yang mengaku sebagai wartawan sekaligus pengacara.

“Arogan sekali. Ini sudah bentuk intimidasi dan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Saya tegaskan, wartawan tidak diperbolehkan merangkap sebagai kuasa hukum atau profesi lain. Begitu juga sebaliknya. Wartawan bekerja menghasilkan produk pers secara berkala, tercatat secara resmi di organisasi profesi, dan tersertifikasi Dewan Pers,” ujar Rusdy.

Menurut Rusdy, tindakan bernada premanisme dan penghinaan terhadap profesi wartawan merupakan pelanggaran serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Untuk itu, saya minta bagian hukum PWI Kota Depok segera mengkaji persoalan ini dan memberikan pendampingan hukum kepada saudara Luki sebagai anggota PWI resmi,” lanjutnya.

Rusdy juga mengingatkan bahwa Pasal 18 Ayat (2) UU Pers mengatur ancaman pidana penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp500 juta bagi setiap tindakan yang dengan sengaja melawan hukum melakukan ancaman, intimidasi, menghambat atau menghalangi kerja-kerja pers.

Dia merasa terintimidasi oleh keluarga pelaku yang beberapa kali mendatanginya.

Saat dikonfirmasi, ayah A, JP (48) membenarkan bahwa putrinya meminta perlindungan dari LPSK.

“Betul, berkasnya sudah kami serahkan semua,” kata JP saat dihubungi, Rabu, 24 Januari 2024.

JP menjelaskan, langkah ini diambil untuk melindungi putrinya, karena ada keluarga pelaku tiba-tiba datang ke rumahnya.

Adapun maksud kedatang keluarga pelaku adalah meminta agar proses hukum dihentikan dengan cara berdamai. Namun, permintaan itu dia tolak.

“Kemarin sempat dua kali keluarga pelaku datang ke rumah meminta damai. Jelas, saya merasa terganggu,” ucapnya.

Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Lia Latifah mengatakan, A didaftarkan ke LPSK untuk mendapat perlindungan.

“Diarahkan oleh Polres Kota Bekasi agar ke LPSK meminta perlindungan,” kata Lia.

Selain keluarga pelaku mendatangi rumah korban, Komnas PA juga mendapat laporan ada orang asing yang menanyakan lokasi rumah korban.

“Kami mendapatkan laporan ada orang asing menanyakan rumah korban di mana,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, A berkenalan dengan pelaku berinisial D (18) melalui aplikasi kencan online. Begitu bertemu, A dibawa ke sebuah rumah kontrakan di daerah Pondok Gede, Bekasi.

Adapun motif yang dilakukan pelaku menjebak korban yaitu dengan berpura-pura menawarkan pekerjaan, dan direspon antusias oleh korban.

D kemudian meminta A berfoto dengan pakaian yang telah disiapkan.

Bekerja sama dengan seorang muncikari berinisial A alias Oma (52), pelaku menawarkan korban ke pria hidung belang melalui aplikasi MiChat.

Tak hanya dieksploitasi, korban juga disekap di rumah kontrakan itu. Beruntung, dia berhasil melarikan diri dengan cara berpura-pura ingin mengambil baju ganti di rumahnya dan berpura-pura akan kembali lagi ke kontrakan tersebut.

Dalam kasus ini polisi telah menetapkan dua tersangka yakni D dan Oma. Keduanya dijerat dengan Pasal 88 Jo 76i UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 KUHP yang hukumannya 15 tahun penjara. (*)

Butet mengungkapkan hal itu saat menghadiri acara mimbar bebas dengan tajuk ‘Gerakan Mahasiswa Selamatkan Demokrasi’ di kampus Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 6 Desember 2023.

“Aku kehilangan kemerdekaan mengartikulasikan pikiranku. Kebebasan berekspresiku dihambat,” kata Butet.

Padahal, tegas Butet, kebebasan berekspresi tersebut dilindungi oleh UUD 1945. Menurut dia, berkesenian di ruang publik merupakan hak masyarakat secara luas.

Kata Butet, permintaan aparat kepolisian agar tak membahas topik politik selama di atas panggung, secara tidak langsung telah mengintimidasinya dalam berkesian.

“Saya cuma menceritakan fakta. Saya tidak berani menuduh polisi yang merupakan alat negara di masa kampanye ini mulai mengintervensi kehidupan publik, saya tidak menuduh,” ujarnya.

“Tapi, di dalam lampiran surat itu disebutkan, saya harus menandatangani dan berkomitmen untuk tidak berbicara politik. Apa itu namanya bukan dinamakan intimidasi,” tambah Butet.

Oleh karena itu, dia menganggap masyarakat sudah mengetahui arah terkait larangan untuk berbicara politik tersebut. Namun, dia tidak menyebut secara jelas konteks yang dimaksudnya.

“Saya yakin masyarakat Indonesia ini, masyarakat yang cerdas, bisa menilai dengan sendirinya. Kalau saya kolasi, kontennya kurang lebih seperti itu,” ucapnya.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro membantah telah melakukan intimidasi terhadap pentas teater seniman Butet Kartaredjasa di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Jumat, 1 Desember 2023 kemarin. Dia juga membantah mengintervensi soal materi pentas tersebut.

“Tidak ada intervensi. Kami tidak menyentuh aspek materi, apalagi perizinan,” kata Susatyo. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Baru-baru ini Ibunda Ferry Irawan, Hariati, menyebut Venna Melinda telah melakukan intimidasi putranya untuk membuat pengakuan soal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“(Ferry) Disuruh ngaku KDRT, tapi Ferry tidak mau mengakui. Sudah jelas dia tidak melakukan. Saya bilang kamu sabar, doa terus. Dia bilang, ‘Tiap malam saya tahajud minta sama Allah diberikan jalan terbaik, minta bebas aja’,” kata Hariati, kepada wartawan baru-baru ini.

Menanggapi tudingan tersebut, Venna Melinda dengan tegas membantah. Ibunda Verrell Bramasta itu menyebut cerita soal intimidasi adalah sebuah kebohongan.

“Jadi kalau saya dibilang mengintimidasi itu sudah bohong besar,” kata Venna Melinda, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (9/3).

Diakui, Venna Melinda, dirinya sempat bertemu dengan Ferry Irawan di Polda Jawa Timur pada 24 Februari 2023. Namun kedatangannya kala itu bukan sengaja menemui Ferry, melainkan untuk melengkapi berkas sesuai permintaan penyidik Polda Jatim.

“Jadi Ferry dipanggil, saya juga dipanggil, baru selesai melengkapi berkas. Karena sebagai WNI yang baik kalau dipanggil ya harus datang, disuruh melengkapi berkas ya harus datang,” tutur Venna Melinda.

Setelah melengkapi pemberkasan terkait laporan kasus KDRT, Ferry Irawan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.Berkas perkara kasus ini juga akhirnya dikirim kembali ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Kan jelas di sini tanggal 3 Maret 2023 berkas perkara atas nama saudara Raden Ferry Irawan Kusuma telah dikirim kembali ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, artinya apa? Prosesnya lanjut nggak? Lanjut kan?” ujar Venna Melinda.

Tudingan soal mengintimidasi Ferry Irawan dianggap Venna Melinda sebagai sebuah penggiringan opini.

“Jadi bukan, ‘oh, Venna melakukan pembohongan publik.’ Itu kan penggiringan opini yang tidak bertanggungjawab,” pungkas Venna Melinda.

LAMPUNG BARAT – Seorang Jurnalis Metro Tv Lampung yang bertugas di kabupaten Lampung barat mendapat intimidasi dari sekelompok orang saat melakukan peliputan kericuhan. Aksi menghalang-halangi dan ancaman kepada Yehezkiel Ngantung (Kontributor Metro TV lampung) itu dilakukan oleh sejumlah orang yang diduga preman.

Jurnalis muda yang akrab di sapa Eki ini mengaku mendapat perilaku premanisme dan ancaman saat melakukan peliputan kericuhan di halaman kantor ULP (unit layanan pengadaan barang dan jasa) kompleks Pemerintah daerah Lampung Barat, Selasa (04 Mei 2021).

“Waktu liat ada kerusuhan di depan kantor ULP, saya mendekat untuk cari tau informasi sekaligus meliput. Tapi saat saya mengambil gambar, tiba-tiba ada beberapa orang dalam rombongan kerusuhan itu melarang saya liputan dan mengancam akan melukai saya”, ujar Yehezkiel Ngantung, Kontributor Metro TV lampung

Bukan hanya itu, Jurnalis Media group news ini juga mendapat perlakuan kasar dan pengejaran menggunakan senjata tajam dari komplotan yang diduga preman.

“Waktu liputan kamera saya juga sempet mau rampas sama orang-orang dari rombongan itu. Terus saya dikejar dan diancam pake pisau yang disimpan di pinggangnya. Karna udah membahayakan keselamatan, saya langsung lari menjauh dari lokasi kerusuhan itu”, ungkap Eki

Atas peristiwa itu, Korban intimidasi menyampaikan akan melaporkan kejadian ini ke mapolres Lampung barat. Ia berharap pihak yang berwenang dapat melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

“Saya akan laporkan ini ke polres Lampung Barat karna perbuatan ini sudah mempermalukan saya, mengancam keselamatan saya dan melanggar undang-undang Nomor 40 tahun 1999 yang menjadi acuan saya bekerja,” tagasnya