Red notice merupakan permintaan resmi kepada aparat penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan, memantau, dan menahan sementara seseorang yang dicari oleh otoritas hukum suatu negara. Permintaan ini didasarkan pada surat perintah penangkapan atau putusan pengadilan yang sah dari negara pemohon.

Penerbitan red notice terhadap Riza Chalid menjadi langkah penting dalam upaya membawa buronan kasus korupsi bernilai triliunan rupiah tersebut ke hadapan hukum.

Kepala Bagian Jaringan Internasional (Kabag Jatiner) Sekretariat NCB Hubinter Polri, Kombes Ricky Purnama, menjelaskan bahwa pengajuan red notice terhadap Riza Chalid sejatinya telah dilakukan sejak tahun lalu. Namun, proses penerbitannya membutuhkan waktu cukup lama karena adanya perbedaan sudut pandang antara Indonesia dan Interpol.

Menurut Ricky, salah satu kendala utama adalah perbedaan persepsi mengenai tindak pidana korupsi.

“Di Indonesia, korupsi sangat erat kaitannya dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif beberapa negara lain, korupsi tidak selalu dipahami dalam kerangka kerugian negara, sehingga kerap dikaitkan dengan dinamika politik,” ujar Ricky di Mabes Polri, Minggu (1/2/2026).

Ia menambahkan bahwa Interpol merupakan lembaga internasional yang tidak melayani kerja sama penegakan hukum yang beririsan dengan kepentingan atau dinamika politik, sehingga proses asesmen terhadap kasus Riza Chalid memerlukan pembahasan dan klarifikasi yang lebih mendalam.

“Karena itu, asesmen kasus MRC membutuhkan waktu lebih lama. Kami terus berkomunikasi dan menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dibuktikan secara hukum dengan adanya kerugian negara,” jelasnya.

Sekretaris NCB Hubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko memastikan bahwa setelah proses koordinasi dan diskusi intensif selama sekitar empat bulan, Interpol akhirnya menerbitkan red notice atas nama Riza Chalid.

“NCB Interpol Indonesia menyampaikan bahwa Interpol Red Notice atas nama Mohammad Riza Chalid atau MRC telah terbit pada hari Jumat, 23 Januari 2026,” kata Untung.

Dengan terbitnya red notice tersebut, status Riza Chalid kini resmi sebagai buronan internasional dan dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum di 196 negara anggota Interpol.

Untung mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap seluruh negara anggota Interpol untuk melacak keberadaan Riza Chalid. Dari hasil pemetaan tersebut, Polri mengaku telah mengetahui negara yang diduga menjadi lokasi persembunyian tersangka.

Meski demikian, Untung menegaskan pihaknya tidak dapat mengungkapkan secara terbuka lokasi Riza Chalid demi kepentingan penyelidikan.

“Kami tidak dapat menyebutkan secara spesifik berada di mana, tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut,” ujarnya.

Setelah red notice terbit, Hubinter Polri juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung serta kementerian dan lembaga terkait lainnya guna menindaklanjuti proses penangkapan dan pemulangan Riza Chalid ke Indonesia.

Sebagai informasi, Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Kamis, 10 Juli 2025. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Dalam perkara tersebut, Riza diduga melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak di Pertamina, termasuk memberikan pengaruh dalam rencana kerja sama penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM) di Merak.

Berdasarkan dakwaan dalam perkara yang juga menjerat anaknya, Kerry Adrianto, Riza Chalid diduga memperoleh keuntungan bersama anak dan sejumlah koleganya hingga Rp2,9 triliun dari penyewaan terminal BBM dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023.

Dengan terbitnya red notice Interpol, publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan membawa Riza Chalid kembali ke Indonesia guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Melalui Operasi Demeter XI dan Operasi Thunder 2025, Bea Cukai bersama World Customs Organization (WCO) dan Interpol memperkuat pengawasan lintas negara terhadap kejahatan lingkungan tersebut.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan Operasi Demeter XI berfokus pada pengawasan dan penindakan kejahatan lingkungan terkait penyelundupan limbah berbahaya dan bahan perusak lapisan ozon, termasuk limbah elektronik, limbah medis, serta barang berbasis sistem pendingin yang mengandung zat terlarang.

“Operasi Thunder 2025 menitikberatkan pada pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar dan hasil hutan, yang selama ini merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam,” ujar dial dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (19/01/2026).

Budi menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam kedua operasi tersebut merupakan wujud komitmen negara dalam melindungi masyarakat dan lingkungan.

“Peran Bea Cukai dalam operasi internasional sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga alam dan mencegah dampak jangka panjang kejahatan lingkungan terhadap generasi mendatang,” ujarnya.

Operasi Demeter XI

Sementara itu, Budi mengatakan dalam Operasi Demeter XI, Bea Cukai mencatat sejumlah penindakan signifikan.

“Di antaranya, dua kali penggagalan impor barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan refrigeran terlarang dari Tiongkok di Pelabuhan Belawan oleh Bea Cukai Belawan, penindakan pakaian bekas ilegal dari Malaysia di Sungai Bagan Asahan oleh Bea Cukai Teluk Nibung, serta delapan penindakan atas impor limbah elektronik (e-waste) dari Amerika Serikat di Pelabuhan Batu Ampar, Batam oleh Bea Cukai Batam. Barang-barang tersebut sebagian besar ditindaklanjuti dengan reekspor atau proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Budi.

Adapun dalam Operasi Thunder 2025, Bea Cukai melaksanakan 17 penindakan atas perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Penindakan tersebut meliputi upaya ekspor ilegal 5 ekor primata; 7 ekor kuskus albino; 786 ekor kupu-kupu yang dikeringkan; 21 buah paruh burung rangkong; dan 45.612 kilogram kayu sonokeling, serta impor ilegal 8 buah tulang ikan marlin, 104 buah gading gajah Afrika, 41 kilogram sirip hiu, dan 1.022 kilogram kayu cendana, dan. Total estimasi nilai barang hasil penindakan mencapai lebih dari USD 190 ribu.

Menurut Budi, hasil tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas negara dan antarinstansi.

“Kejahatan lingkungan bersifat terorganisir dan lintas batas. Karena itu, kerja sama Bea Cukai dengan WCO, Interpol, serta aparat penegak hukum nasional menjadi kunci untuk memutus rantai perdagangan ilegal,” katanya.

Menurut dia Operasi Demeter XI dan Thunder 2025 memberikan dampak nyata bagi publik. “Upaya ini melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat limbah berbahaya, menjaga keanekaragaman hayati, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara legal dan berkelanjutan,” sambung dia.

Bagi negara, lanjut dikatakannya, pengawasan ini turut menjaga reputasi Indonesia di mata internasional sebagai mitra yang konsisten dalam memerangi kejahatan lingkungan.

Melalui partisipasi aktif dalam operasi internasional tersebut, Bea Cukai berharap publik semakin memahami peran strategis institusi ini sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat dan lingkungan, sekaligus mendukung kebijakan negara dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dua tersangka itu atas nama ER alias EW (39) dan A alias AE (37).

“Kemudian informasi update hari ini dari penyidik menyampaikan telah menerbitkan adanya red notice ya terhadap 2 tersangka tersebut,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (26/4/24).

Dijelaskan Karopenmas, Interpol menerbitkan red notice usai dua orang tersebut tidak mengindahkan panggilan penyidik Polri.

Padahal, pemanggilan telah dilayangkan dua kali dan hanya diwakilkan kuasa hukum.

Trunoyudo menambahkan untuk proses selanjutnya, Polri masih menunggu respons dari Interpol Lyon, Prancis, agar kedua tersangka menjadi buronan internasional.

“Untuk secara teknis lainnya tentu akan kita tunggu updatenya proses terus berkesinambungan. Ini juga tentu menjadi bagian dari sorotan publik atau perhatian publik menjadi kewajiban polri untuk menuntaskan perkara ini,” ungkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pelaku penipuan modus sewa mobil dengan korbannya artis Jessica Iskandar menjadi buronan Interpol. Red notice terhadap tersangka Christopher Stefanus Budianto (CSB) telah diterbitkan.

Penerbitan red notice ini seiring diketahuinya CSB tengah berada di luar negeri.

“Interpol telah menerbitkan red notice terhadap tersangka CSB. Kami telah menerimanya pada 4 Agustus 2023,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (25/8/2023).

Dia memastikan penyidikan kasus penipuan tersebut masih berjalan. Saat ini polisi tengah berkoordinasi dengan Interpol melalui Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri terkait keberadaan CSB.

“Penyidik masih menunggu koordinasi dari Interpol dalam pencarian dan penyerahan tersangka CSB berdasarkan kewenangan otoritas kepolisian negara di mana tersangka berada,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Trunoyudo, penyidik juga secara intens berkomunikasi dengan kuasa hukum Jessica Iskandar terkait setiap langkah dan perkembangan proses penyidikan.

Awal Mula Kasus Penipuan

Kasus ini berawal dari rencana bisnis penipuan mobil antara Jessica Iskandar dengan CSB. Awalnya, Jessica menitipkan mobilnya kepada tersangka untuk disewakan.

JAKARTA, Eranasional.com – Tersangka kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal Dito Mahendra tengah diburu polisi. Apakah Polri akan menggandeng Interpol mencari Dito di luar negeri?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya tidak hanya mencari tempat persembunyian Dito di dalam negeri saja, tapi juga mencari di luar negeri dengan skema police to police.

“Saya kira saat ini sedang ada tahapan proses pencarian keberadaan yang bersangkutan. Keberadaannya sedang kita dalami,” kata Kapolri Sigit,” kata Jenderal Sigit, Senin (24/7/2023).

Untuk pencarian di luar negeri, Polri, kata Sigit, mengutamakan menggunakan skema police to police. “Untuk pencarian di luar negeri tentu ada proses dan tahapan yang harus kita lalui, mekanisme police to police kita prioritaskan dan mekanisme-mekanisme yang lainnya seperti bekerja sama dengan interpol,” jelasnya.

Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan dari hasil verifikasi dokumen terhadap senpi yang diserahkan KPK kepada Badan Intelejen Kepolisian (BIK), dipastikan 9 senpi Dito Mahendra tidak memiliki dokumen atau ilegal.

“Sembilan senpi itu telah diserahkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti secara hukum. Sementara yang memiliki dokumen disimpan sebagai barang bukti,” jelas Ramadhan.

Selain itu, penyidik juga telah memeriksa 27 saksi, salah satunya kekasih Dito Mahendra, Nindy Ayunda.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pihaknya hampir saja menangkap buronan kasus e-KTP Paulus Tannos. Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan pihaknya gagal menangkap Tannos karena keterlambatan penerbitan status red notice di Interpol.

“Paulus Tannos itu statusnya sudah diketahui keberadaannya. Tapi karena beberapa kendala yang bersangkutan bisa lolos dari kejaran kami,” kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Karyoto mengatakan, karena hambatan yang ditemui KPK tersebut mengakibatkan status red notice terlambat diterbitkan. Sehingga, kata dia, Paulus Tannos bisa berpindah tempat dari Thailand sebelum dicokok oleh aparat penegak hukum.

“Padahal waktu itu hanya tinggal menunggu penerbitan status red notice saja dari Interpol sebelum akhirnya bisa dieksekusi,” ujarnya.

Penyebabnya, Karyoto mengatakan, KPK kesulitan menyelesaikan proses administrasi untuk penerbitan status red notice dari Interpol pada tenggat waktu yang ditentukan.

Sementara itu, kata dia, KPK harus berpacu dengan waktu dalam melakukan pengejaran terhadap buronan daftar pencarian orang (DPO).

“Kami tidak bisa salahkan siapa-siapa. Karena pengajuan red notice itu melalui Interpol di Indonesia yang kemudian diteruskan ke Interpol di Lyon, Prancis. Baru selanjutnya bisa dikirim ke seluruh dunia,” kata Karyoto.

Karyoto menyebut andai saja waktu itu status red notice Paulus Tannos bisa segera didapatkan oleh KPK, maka yang bersangkutan bisa segera ditangkap.

Sebabnya, kata dia, status red notice yang telah diajukan sejak lima tahun itu, teryata belum terbit hingga saat hendak dilakukan penangkapan.

Atas kegagalan itu, Karyoto mengatakan pihaknya akan terus menelusuri kembali keberadaan Paulus Tannos hingga berhasil ditemukan.

Paulus Tannos merupakan Direktur PT Sandipala Arthaputra di mana perusahaan tersebut merupakan salah satu konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia.

Tannos menjadi tersangka bersama tiga orang lain dalam kasus korupsi e-KTP. Pada tahun 2017 lalu, Tannos beserta keluarga pergi ke Singapura dengan alasan ancaman keselamatan. Hingga kini, Tannos masih berstatus sebagai buronan KPK dalam kasus e-KTP.