Pemasangan Spanduk penyitaan tersebut lantaran Rea Wiradinata sudah dinyatakan pailit sejak 1 Juli 2024 setelah proposal perdamaian yang diajukan ditolak oleh mayoritas krediturnya.

Keputusan pailit tersebut kemudian diumumkan secara resmi di media massa pada 5 Juli 2024.

Proses pemasangan spanduk penyitaan dilakukan oleh tim kurator yang ditunjuk oleh Noverizky diantaranya Janter Manurung dan Fajrin Muflihun.

Janter Manurung menyebut, proses sita yang dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang secara resmi telah menyatakan kepailitan Rea Wiradinata.

“Kami hanya menjalankan tugas sesuai Undang-undang yang berlaku,” ujar Janter melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/10/2024).

Sebelumnya, Rea Wiradinata dalam persidangan menyebut bahwa uang Rp2,5 miliar tersebut diberikan kepada Dato Sri Shaheen, seorang warga negara Malaysia yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Red Notice daftar pencarian INTERPOL.

Rea juga sempat mengaku bahwa dirinya adalah perwakilan Dato Sri Shaheen di Indonesia

Namun, Dato Sri Shaheen melalui keterangannya dalam surat pernyataan nya membantah klaim sepihak dari Rea terkait uang Rp2,5 miliar.

Dia menyebut, tidak pernah menerima uang Rp2,5 miliar dari Rea.

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dana tersebut di atas sepenuhnya diambil oleh saudari Rea Wiradinata dan tidak pernah sama sekali diberikan kepada saya ataupun dikembalikan kepada saya dalam bentuk apapun,” ungkapnya melalui surat pernyataan yang diterima wartawan pada Rabu (21/8/2024)

Dato Sri Shaheen juga membantah telah menandatangani maupun menyetujui terhadap surat pengangkatan representatif tertanggal 7 Maret 2023 dan pernyataan pada tanggal 14 Juli 2023 kepada Rea Nurul Rizkia Wiradinata yang sebelumnya digunakan sebagai bukti di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

“Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan seperlunya,” tandasnya.

Kuasa hukum pemohon pailit dan PKPU, Iwaldy Eben Nezer menyebut bahwa surat pernyataan Shaheen tersebut dibacakan dalam Rapat Verifikasi Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakpus pada Selasa (20/8/2024).

Kuasa hukum Wulan Guritno, Ficky Fernando, mengatakan bahwa Sabda Ahessa sendiri pernah bilang bahwa dirinya memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang yang digunakan untuk membiayai renovasi rumahnya. Akan tetapi, tidak ada kejelasan kapan akan diselesaikan.

“Jadi Wulan juga sudah coba (menagih). Intinya Sabda mau bayar mengembalikan dana talangan itu. Cuma sejak pertengahan 2023-lah ya kita coba tagih sampai dengan kemarin awal tahun nggak ada kejelasan soal penyelesaiannya. Mau nggak mau harus pakai upaya hukum. Itu saja sih sebenarnya,” kata Ficky Fernando seperti dikutip detik (27/2/2024).

Terkait tiadanya perjanjian tertulis antara Wulan dan Sabda, Ficky sendiri mengatakan kalau ada kesepakatan antara mereka berdua. Namun tidak ada penjelasan secara detail terkait bentuk kesepakatan tersebut. dan Sabda disebut selalu mangkir dari tanggung jawabnya.

“Direspons ada. Maksudnya kejelasan penyelesaian, nggak ada kepastian penyelesaian. Kita sudah beberapa kali nagih, sesuai dengan permintaan Sabda mundur bulan ini, pada saat tanggal yang dia sepakati mundur lagi, itu saja sih,” tuturnya.

Sementara Ficky menyebut proses renovasi tersebut sudah selesai dan Sabda sudah menempati rumah tersebut.

Perkara yang dialami Wulan sejatinya memiliki pelajaran finansial yang cukup berharga terkait meminjamkan uang ke kekasih.

Sebut saja ketika seorang istri meminjamkan uang ke suami yang menikah secara resmi, maka uang tersebut adalah harta bersama mereka selama didapat setelah pernikahan berlangsung dan tak ada perjanjian pranikah antara dua pasangan tersebut.

Namun jika pihak yang berutang adalah kekasih, maka seyogyanya dana tersebut adalah dana milik salah satu pihak.

Walau status kekasih menjadikan seseorang menjadi figur terdekat Anda, namun utang pribadi tentu bisa menyebabkan masalah keuangan yang cukup serius.

Berikut adalah hal yang harus diperhatikan jika Anda meminjamkan uang pribadi ke seorang berstatus kekasih.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa sepanjang Januari-April 2024 OJK menerima sekitar 3.300 pengaduan dari masyarakat terkait debt collector. Jumlah tersebut lebih dari 50% pengaduan yang diterima OJK.

“Paling banyak dari fintech, sekitar 2.000-an, selebihnya disusul IKNB, dan seterusnya perbankan,” kata Kiki saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, dikutip Selasa (14/5/2024).

OJK telah melakukan dua upaya untuk merespons pengaduan yaitu secara preventif dan kuratif. Secara preventif, OJK telah merilis POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

“Ada beberapa pasal yang mengatur hak dan kewajiban kepada konsumen,” katanya.

OJK juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Kiki mengingatkan agar konsumen bukan hanya meminta hak perlindungan konsumen, melainkan juga bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran.

“Kami terus edukasi kalau tidak mau ketemu debt collector ya bayar, kewajibannya seperti apa,” kata Kiki.

Apabila konsumen tidak bisa membayar, Kiki menyarankan untuk konsumen secara aktif meminta restrukturisasi kepada lembaga keuangan. Akan tetapi, dia mengatakan keputusan akhir mengenai restrukturisasi merupakan hak perusahaan keuangan.

“Tapi dari pada dicari-dicari mending proaktif sendiri kalau memang ada kewajiban yang belum bisa dipenuhi,” katanya.

Adapun secara kuratif, OJK menyarankan lembaga keuangan menguatkan penyelesaian masalah secara internal, termasuk aduan konsumen soal debt collector. Apabila tidak berhasil OJK menyarankan untuk menyelesaikan masalah melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Kiki juga mengingatkan kepada perusahaan finansial yang menggunakan jasa penagihan pihak ketiga memerhatikan ketentuan yang berlaku, seperti debt collector telah bersertifikat. “Dan seluruh yang dilakukan pihak ketiga itu tanggung jawab PUJK [pelaku usaha jasa keuangan],”

Sementara itu, OJK memberikan sanksi kepada 58 perusahaan jasa keuangan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen sepanjang Januari-April 2024.

Lebih terperinci, sebanyak 35 perusahaan dikenakan sanksi peringatan tertulis, 3 perusahaan diberikan surat perintah, dan 10 perusahaan mendapatkan sanksi denda.

Selain itu, per 30 April 2024 terdapat 67 perusahaan yang telah melakukan ganti rugi kepada konsumen atas 205 pengaduan.