Kepala BNN Jateng, Brigjen Pol Agus Rohmat mengungkapkan, bahwa modus operandi yang dilakukan pelaku tergolong baru dan cerdik. Para pelaku menyembunyikan sabu dalam kapsul. Lalu, ditanam dibawah pohon yang tidak diketahui orang lain.

“Tapi diketahui pembelinya, sehingga tidak ada saksi. Mereka sangat pandai ya, dan kita bersyukur ini terungkap,” kata Brigjen Pol Agus Rohmat saat konferensi pers di Halaman Kantor BNNK Batang, Kamis, 07 November 2024.

Pengungkapan ini mencakup dua kasus besar yang mengarah pada penangkapan tersangka berinisial MR alias “Sinte” dan MS alias “Opik” atau “Pilus”. Kedua tersangka ini diduga kuat terlibat dalam jaringan yang sama, yang beroperasi di wilayah Pekalongan dan sekitarnya.

Kasus Pertama

Pada 2 September 2024, BNN Jateng menerima informasi dari warga terkait aktivitas peredaran narkotika di Dusun Kauman, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Pekalongan,” terangnya.

Menindaklanjuti laporan ini, tim gabungan BNN Jateng dan BNNK Batang segera melakukan penyelidikan intensif. Hasilnya, MR alias “Sinte” ditangkap di lokasi tersebut, dengan 12 kapsul berisi sabu seberat 14,63 gram ditemukan dalam tas selempangnya.

Penggeledahan di kamar MR mengungkap lebih banyak barang bukti, termasuk empat paket sabu dengan berat total 19,10 gram, sehingga keseluruhan barang bukti mencapai 72 gram.

Lebih lanjut, penyelidikan terhadap telepon genggam MR menunjukkan foto-foto lokasi penanaman kapsul narkotika di Kabupaten Pemalang. Di sana, tim menemukan 22 kapsul sabu tambahan seberat 26,71 gram.

“Saat ini, proses penyidikan telah selesai (P21) dan kasusnya siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekalongan,” ujar Brigjen Pol Agus Rochmat.

Tersangka MR kini menghadapi ancaman hukuman maksimal mati sesuai Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus Kedua

Pada 14 Oktober 2024, Tim BNNK Batang mendapatkan informasi tambahan terkait peredaran sabu di Pekalongan. Berdasarkan laporan ini, tim gabungan BNNK dan BNNP Jateng bergerak ke Desa Kedungwuni Barat dan mengamankan tersangka berinisial MS alias ‘Opik’ atau ‘Pilus.’

Di rumah MS, petugas menemukan lima plastik berisi sabu seberat 108 gram masing-masing dan tiga plastik lainnya dengan berat total 55 gram. Total barang bukti sabu yang disita dari MS mencapai 703 gram.

Seperti MR, MS juga dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika dengan ancaman hukuman mati.

BNN Jateng menduga bahwa jaringan ini merupakan pengembangan dari jaringan yang melibatkan MR, memperlihatkan koneksi kuat di antara para pelaku dalam penyebaran sabu di Pekalongan.

Gabungan BNN dan Bea Cukai berhasil menyita narkotika dalam jumlah besar, dengan total 775 gram sabu dan 115 gram ganja.

Berdasarkan hitungan BNN, satu gram sabu dapat digunakan oleh empat orang, sehingga penyitaan ini berpotensi menyelamatkan sekitar 2.814 orang dari bahaya penyalahgunaan narkotika. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengkritik putusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir hukuman mati kepada Ferdy Sambo.

Ketua Umum PDIP ini heran mengapa hukuman Ferdy Sambo disunat oleh MA, padahal pengadilan tingkat pertama dan banding menjatuhi hukuman mati kepada mantan Kadiv Propam Polri tersebut terkait kasus pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J).

“Hukuman di Indonesia hukuman apa ya sekarang. Saya bukang orang hukum loh, tapi kan saya bisa mikir. Sudah dua pengadilan, yaitu tingkat pertama menjatuhkan hukuman mati, yang kedua juga hukuman mati, kok masuk ke MA malah dikurangi hukumannya,” kata Megawati di The Tribata, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Walau begitu dia tetap menghormati putusan MA tersebut, meski tidak habis pikir kenapa Sambo disunat hukumannya.

Apalagi, kata dia, Sambo merupakan seorang jenderal polisi yang membunuh anak buahnya sendiri.

“Kok bisa yang dikasih pengurangan hukuman. Saya sampai mikir begini, apa karena dia (Brigadir J) nilanya hanya prajurit?” ujarnya.

Dia menekankan, seseorang bisa menjadi jenderal TNI atau Polri karena pengorbanan prajurit-prajuritnya. Dia pun mencontohkan ketika Aceh masih berstatus daerah operasi militer (DOM) yang mengakibatkan banyak prajurit gugur, tapi tidak ada satu pun jenderal yang gugur.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menyiapkan tujuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk persidangan Mario Dandy Satrio (20) dalam kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17).

Asisten Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejati DKI Jakarta Danang Suryo Wibowo mengatakan, tujuh tim JPU itu merupakan bagian dari jaksa peneliti berkas perkara kedua tersangka.

“Kami sampaikan juga di sini, Jaksa Peneliti di dalam tim JPU sebanyak tujuh orang yaitu Sandy Andika, I Gede Eka Hariana, Eka Widi Astuti, Maidarlis, Bayu Ika Perdana, Suryani, dan Hafis Kurniawan,” kata Danang, Rabu (24/5/2023).

Untuk diketahui, salah satu JPU, yakni Sandy Andika merupakan jaksa yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo.

Selain itu, Sandy juga menjadi JPU dalam kasus ‘Kopi Sianida’ dengan korban Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Ade Sofyan menyebut bahwa jumlah JPU untuk persidangan Mario Dandy dan Shane Lukas masih bisa bertambah.

Sebagai informasi, berkas perkara Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas dalam kasus penganiayaan terhadap David ozora telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejati DKI Jakarta pada Rabu (24/5/2023). Mario dijerat dengan pasal tentang penganiayaan berat terhadap David.

David dianiaya Mario Dandy Satrio pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Mario adalah anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Rafael Alun Trisambodo yang kini menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi.

JAKARTA, Eranasional.com – Kasus Ferdy Sambo hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Diketahui jika Ferdy Sambo telah divonis hukuman mati atas kasus penembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tahun lalu.

Atas vonisnya tersebut, Ferdy Sambo mengajukan banding. Namun, ajuan bandingnya ditolak.

Ahli tarot Denny Darko memiliki pandangan soal hukuman mati Ferdy Sambo. Berdasarkan ramalan kartu tarotnya, Denny Darko mengungkapkan bahwa vonis mati bukanlah hal yang sulit ditetapkan oleh hakim.

Kata dia, untuk dieksekusi mati, masih ada beberapa proses yang harus dilalui bukan langsung di hukum mati. Terlebih, kasus tersebut mendapatkan sorotan dari seluruh masyarakat di Tanah Air.

“Saya melihat bahwa kasus ini memang mendapatkan satu atensi yang luar biasa dari masyarakat. Otomatis akan ada tekanan publik yang sangat besar. Dan vonis kemarin ini memuaskan dahaga publik yang ingin melihat Ferdy ini Sambo divonis mati,” kata Denny Darko, dikutip dari tayangan YouTube Denny Darko, Selasa, (18/4/2023).

Meskipun telah divonis mati, kata Denny, masih banyak hal-hal yang membuat Ferdy Sambo kemungkinan tidak jadi dihukum mati.

Dari kartu ramalannya, Denny Darko mengungkapkan hukuman mati itu masih harus melalui beberapa proses. Sehingga masih ada kesempatan untuk melakukan banding lagi.

“Jadi masih ada kesempatan untuk dilakukan banding lagi,” kata Denny Darko.

Dari hasil ramalan dari kartu tarotnya, Ferdy sambo disebut bisa meminta pengampunan kepada presiden atas kasusnya tersebut. Sehingga vonis hukuman matinya bisa diturunkan, bahkan bisa sampai bebas.

“Jika vonis mati dikabulkan grasinya bisa turun kepada hukuman seumur hidup, lalu akan bisa juga turun kepada hukuman 10 tahun, atau bisa juga bebas. Jadi Ferdy Sambo apakah ada kemungkinan untuk bebas? Ya sangat mungkin juga,” beber Denny Darko.

Lebih lanjut, ada kemungkinan besar bahwa Ferdy Sambo bisa bebas. Hal ini karena munculnya perubahan KUHP baru yang memberikan kesempatan kepada terpidana mati untuk bertaubat.

“Jika ternyata terlihat bahwa terdakwa ini atau terpidana menunjukkan sifat pertaubatan maka akan diberikan keringanan yang dirasa perlu untuk diberikan kesempatannya 10 tahun,” terang Denny Darko.

Dari hasil penerawangannya, Denny Darko juga mengatakan bahwa untuk mengeksekusi mati Ferdy Sambo itu akan sulit.

“Maka saya katakan akan sulit. Sehingga kalau ditanyakan kapan kira-kira (Ferdy Sambo) akan dihukum mati? Maka jawabannya adalah sepertinya tidak mungkin,” tandasnya.

DALAM hukum pidana dikenal asas yaitu kejahatan yang sudah sistemik dapat dimusnahkan dengan hukuman mati (asas crimina morte extinguuntur). Karenanya, tuntutan hukuman mati terhadap Teddy Minahasa (TM) sudah tepat dan demi kualitas penegakan hukum.

Apalagi mengingat kejahatan yang dilakukan Teddy Minahasa dengan sengaja dan mengetahui bahwa pelaku menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala kepolisaan Daerah (Kapolda Sumatera Barat) sehingga tuntutan hukuman mati ini dapat menjadi peringatan keras dan tegas bagi para pimpinan  penegak hukum lainnya di mana pun agar menghindari tindakan penyalahgunaan kewenangan termasuk perdagangan pengaruh jabatannya (trading in influence).

Apa yang dilakukan TM adalah sangat bertentangan dengan kewajibannya niatnya tercermin pada perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan, dimana ia diketahui sebagai orang yang menggerakkan suatu kejahatan sebagai pelaku utama dan di dalam persidangan dianggap TM berbelit, dan malah ia tidak mengakui perbuatannya, inilah yang menjadi hal yang memberatkan apalagi mengingat kondisi Indonesia yang kini sudah darurat narkoba, tidak ada jalan lain selain menerapkan hukuman mati bagi pelaku dengan karakteristik yang menyalahgunakan jabatannya dengan sengaja. Karena inilah inti perbuatannya yang juga menjadi alasan pemberat tuntutan oleh jaksa.

Ironisnya lagi, perbuatan pelaku di saat pemerintah sedang berusaha membangun peradaban bangsa, memberantas melawan narkoba, tapi justru perilaku aparatur hukum mencoreng institusi penegak hukum, membuat masyarakat hilang kepercayaan pada lembaga hukum.

Harapannya dengan tuntutan hukuman mati pada TM akan memunculkan efek jera , ancaman bagi aparat penegak hukum agar tidak terjebak kompromi dalam pidana pelaku peredaran dan jual beli narkoba. 

Azmi Syahputra

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti

JAKARTA, Eranasional.com – Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, dua perwira tingginya terancam dihukum mati.

Dua perwira tinggi Polri itu sama-sama berbintang dua, alias Inspektorat Jenderal (Irjen) yakni Ferdy Sambo yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) dan Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat.

Berikut sebab akibat Irjen Ferdy Sambo dan Irjen Teddy Minahasa terancam dihukum mati.

Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati

Ferdy Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di PN Jaksel, Senin (13/2/2023).

“Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana mati,” ucapnya melanjutkan.

JAKARTA, Eranasional.com – Emosi Hotman Paris Hutapea, pengacara mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, sempat meninggi. Dia mengaku kaget mendengar tuntutan hukuman mati Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya dalam kasus dugaan peredaran narkoba.

Seperti diberitakan sebelumnya, JPU menuntut Teddy Minahasa dengan tuntutan mati karena meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar barang bukti narkoba jenis sabu dengan tawas.

“Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata JPU membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati,” sambung JPU.

JPU meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy Minahasa. JPU meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JPU juga meyakini Teddy Minahasa merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual. Dan, Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Kata JPU, Dody Prawiranegara telah menerima uang sebesar Rp300 juta dari Linda hasil penjualan sabu seberat 1 Kg, dan uang itu telah diterima oleh Teddy Minahasa dalam bentuk mata uang asing.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa dituntut mati oleh jaksa penuntut umum (JPU). Usai persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Teddy tersenyum menghampiri tim pengacaranya.

Saat menjalani sidang tuntutan, Teddy mengenakan masker. Begitu mendengar tuntutan, dia sempat melepas masker.

Usai persidangan, Teddy berjalan ke arah pengacaranya. Dia sambil tersenyum dan sempat melambaikan tangan ke arah pengunjung sidang sebelum dibawa jaksa untuk kembali ke rumah tahanan (rutan).

Teddy Minahasa dituntut mati karena jaksa meyakini jenderal poliai bintang dua itu bersalah dalam kasus peredaran narkoba, dan terbukti menukar barang bukti sabu dengan tawas.

“Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati,” sambung jaksa.

Jaksa menyebut Teddy Minahasa telah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual.

Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Selain itu, jaksa meyakini Dody Prawiranegara telah menerima uang sebesar Rp300 juta dari Linda hasil penjualan 1 Kg sabu.

Tak hanya itu, jaksa juga meyakini uang Rp300 juta itu telah diterima oleh Teddy Minahasa dalam mata uang asing.

Hal memberatkan Teddy Minahasa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat dalam peredaran gelap narkoba, hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

Sedangkan Dody Prawiranegara dan Linda Pujiastuti telah dituntut lebih dulu. Dody dituntut 20 tahun penjara, sedangkan Linda dituntut 18 tahun penjara.

YOGYAKARTA, Eranasional.com – Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menangkap HP (24), warga Temanggung, Jawa Tengah. Dia diduga menjadi pelaku tunggal pembunuhan disertai mutilasi seorang perempuan berinisial A (34), di sebuah wisma di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Komisaris Besar Polisi Nuredy Irwansyah Putra mengatakan kejadian pembunuhan tersebut pada Sabtu (18/3/2023) sore.

Tersangka, kata Nuredy, mencari cara untuk melunasi utang dengan mendapatkan uang secara cepat dengan melakukan pembunuhan berkedok mengencani korban seperti sebelumnya. Adapun alasan tersangka melakukan mutilasi tak lain untuk menyembunyikan jejak pembunuhannya.

“Alasan utama pelaku melakukan pembunuhan untuk menguasai harta korban karena tersangka terlilit utang pinjaman online dari tiga aplikasi senilai Rp8 juta,” kata Nuredy.

Saat ditemukan di kamar mandi wisma, korban A sudah dimutilasi menjadi tiga bagian besar dan 62 potongan kecil-kecil.

“Niat tersangka awalnya membuang bagian tubuh korban yang sudah dipotong-potong itu ke septic tank atau toilet, dan tulang-tulangnya akan dibawa menggunakan ransel yang sudah dipersiapkan,” ungkap Nuredy.

Namun, karena pekerjaan mutilasi itu membutuhkan waktu lama, tersangka berubah pikiran.

“Di tengah proses mutilasi itu tersangka sempat makan dan minum di warung sekitar wisma itu, di warung itulah tersangka berubah pikiran untuk menghentikan proses mutilasi, lalu kembali ke wisma mengambil barang pribadinya dan melarikan diri,” kata dia.

Dari pembunuhan itu, tersangka mengambil sepeda motor matic Honda Scoopy dan handphone korban serta uang tunai korban Rp300.000. “Sepeda motor korban belum sempat dijual, yang sudah terjual 1 buah handphone seharga Rp600.000,” ujar Nuredy

Kepolisian tetap akan melakukan pemeriksaan psikologis untuk mengecek kejiwaan pelaku. Namun, atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

YOGYAKARTA, Eranasional.com – Heru Prastiyo (24) pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap seorang perempuan di wisma Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, mengaku menyesal setelah ditangkap polisi. Pria yang kesehariannya bekerja di sebuah perusahaan persewaan tenda di Sleman itu terancam hukuman mati.

“Saya memang sudah merencanakan semuanya,” kata Heru dalam pengakuan yang diunggah akun media sosial resmi Polda DIY Rabu (22/3/2023).

Heru membunuh dan memutilasi A, janda dua anak, karena ingin menguasai harta A untuk melunasi utang pinjaman online Rp8 juta. Dari aksinya Heru menggasak uang tunai korban Rp300.000, satu buah handphone yang sudah dijual Rp600.000, dan sebuah sepeda motor Honda Scoopy yang belum sempat dijual.

Heru mengatakan, ia secara sadar melakukan semua aksinya. Dari awal sampai akhir. Heru mengaku tak memiliki hubungan apapun dengan korban.

Sebelumnya tersangka dalam pengakuannya kepada penyidik Polda DIY, sudah beberapa kali bertemu dan berhubungan badan dengan korban. Perkenalan keduanya lewat media sosial medio November 2022 silam.

Heru pun mengaku menyesal atas perbuatan yang membuatnya mendekam di penjara. “Saya sangat menyesal, saya ingin kalau diberi kesempatan ingin bertemu langsung keluarga korban dan meminta maaf,” kata dia.

“Saya juga ingin secepatnya bertemu keluarga saya untuk meminta maaf atas kelakuan saya,” imbuh Heru.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Komisaris Besar Polisi Nuredy Irwansyah Putra mengatakan Heru dijerat Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP. “Ancaman hukumannya maksimal, mati atau seumur hidup,” kata Nuredy.

Heru, kata Nuredy, mengakui sudah merencanakan aksi kejinya. “Senjata tajam mulai pisau hingga besi sudah disiapkan saat pelaku datang pertama ke wisma. Untuk besi yang dipakai melumpuhkan korban disembunyikan di bawah tempat tidur kamar, ” kata Nuredy.

Keluarga korban A mengaku sudah mendengar penangkapan pelaku mutilasi itu. “Kami sudah dapat informasi kalau pelaku sudah ditangkap, harapan kami ya bisa dihukum seberat-beratnya,” kata ayah A, Heru Prasetyo.

Heru mengatakan hukuman yang layak untuk pembunuh anaknya hanyalah hukuman mati. “Kami harap dia dihukum mati, nyawa dibalas nyawa, pembunuhannya sangat keji,” katanya.

JAKARTA, Eranasional.com – Aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dinilai tak akan bisa mempengaruhi tindak pidana terhadap Ferdy Sambo. Hal tersebut diutarakan oleh akar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Suparji menilai demikian karena KUHP terbaru akan diimplementasikan tiga tahun lagi atau pada 2026 mendatang.

“Bahwa itu (KUHP terbaru) akan berlaku 3 tahun ke depan, itu sudah clear. Ada masa persiapan, ada masa transisi disiapkan di situ,” kata Suparji.

“Kemudian yang kedua, kalau kita cermati secara teoritis bahwa itu asas retroaktif bahwa tidak ada hukum berlaku surut kecuali pelanggaran berat hak asasi manusia.

Jadi ini jelas mengindikasikan bahwa KUHP baru tidak bisa digunakan untuk menjerat tindak pidana yang sudah terjadi ketika undang-undang itu belum berlaku,” lanjutnya

Ferdy Sambo divonis mati karena terbukti bersalah dalam kasus pembuhunan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sebelumnya, Mantan Kadiv Propam Polri tersebut dituntut penjara semur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Seusai vonis, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Sambo bisa terlepas dari jeratan hukuman mati karena KUHP baru. Adapun dalam Pasal 100 KUHP baru, pidana mati bersifat alternatif.

KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Apabila selama 10 tahun terdakwa berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

Dalam Pasal 100 ayat 1 KUHP, ada tiga hal yang diperhatikan untuk dapat mengubah pidana mati menjadi seumur hidup. Berikut bunyinya:

(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
c. ada alasan yang meringankan.

Perihal pasal dalam KUHP baru ini pun disoroti oleh Suparji Ahmad. “Pada yang sisi yang lain bahwa selama 10 tahun itu, jika sudah berlakuan baik, ada penyesalan ada potensi memperbaiki diri maka kemudian ada satu keputusan presiden yang menggunakan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengubah putusan sendiri yaitu menjadi seumur hidup bukan menjadi bebas tapi menurun derajat hukumannya. Dalam arti menjadi semur hidup,” terang Suparji.

Lebih lanjut, agar Sambo bisa menghindari hukuman mati, Suparji menilai bahwa Mantan Kadiv Propam Polri itu masih bisa selamat lewat upaya-upaya hukum, yakni banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Diketahui Ferdy Sambo dan tiga terpinda lainnya, yakni Putri Candrawathi, Ricky Rizal, serta Kuat Ma’ruf sudah mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Pejabat humas PN Jaksel, Djuyamto, mengatakan sesuai data di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PN Jakarta Selatan, terpidana FS, PC, KM, dan RR telah menyatakan banding atas putusan yang dibacakan majelis hakim.

“Pengajuan banding tersebut untuk terdakwa KM pada tanggal 15 Februari 2023, sedangkan untuk terdakwa FS, PC dan RR diajukan pada tanggal 16 Februari 2023,” kata Djuyamto.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Albertina Ho menyebutkan butuh waktu panjang untuk mengeksekusi hukuman mati kepada Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Sebab, setelah vonis diputuskan oleh PN Jaksel, masih ada proses hukum lain yang dapat ditempuh oleh Ferdy Sambo sebelum putusan tersebut inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

“Kalau dikatakan itu proses ini masih sangat jauh, masih jauh sekali, saya katakan masih lama sekali,” kata Albertina, Senin (20/2/2023).

Setelah hakim menjatuhkan vonis, Ferdy Sambo berhak mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Terkini, Ferdy Sambo dan tiga terdakwa lainnya telah mengajukan banding atas vonis masing-masing. Jika terdakwa masih tak terima dengan hasil banding, bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Memang, setelah proses kasasi, hukuman dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Namun, setelah itu, terpidana masih bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

“Dan PK bisa diajukan beberapa kali,” terang Albertina.

Dengan panjangnya prosedur hukum ini, Albertina memprediksi, eksekusi hukuman mati terhadap Ferdy Sambo masih sangat lama. Bahkan, sudah lazim terpidana mati harus menunggu hingga bertahun-tahun hingga akhirnya dieksekusi.

“Saya pernah bertugas di PN Cilacap, di Lapas Nusakambangan, itu kan termasuk wilayah kami untuk melakukan pengawasan dan pengamatan, banyak yang sudah 10 tahun belum dieksekusi,” ungkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ahli hukum pidana Boris Tampubolon mengatakan eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo tidak akan bisa lolos dari hukuman mati meski ada KUHP baru. Sebab, kata dia, Ferdy Sambo terhalang oleh Pasal 100 ayat 2 KUHP baru.

Boris mengatakan dalam Pasal 100 ayat 2 KUHP disebutkan adanya syarat, yaitu ‘pidana mati dengan percobaan 10 tahun harus dicantumkan dalam putusan’. Sehingga, menurut dia, percobaan 10 tahun sebelum eksekusi mati itu tidak berlaku untuk Ferdy Sambo.

“Nyatanya, putusan Ferdy Sambo tidak mencantumkan amar pidana mati dengan percobaan 10 tahun. Melainkan hanya pidana mati saja,” ujar Boris melalui keterangan tertulis, Senin (20/2/2023).

Selanjutnya, Boris juga mengatakan di dalam KUHAP, jaksa wajib mengikuti putusan hakim dalam mengeksekusi terdakwa. Sehingga, ia mengatakan jaksa harus mengikuti putusan vonis mati tanpa ada 10 tahun masa percobaan.

“Jadi berdasarkan uraian di atas, justru Ferdy Sambo harusnya tetap tidak bisa lolos dari hukuman mati meski KUHP baru berlaku, karena terhalang Pasal 100 ayat 2 KUHP,” ujarnya.

Ferdy Sambo dijatuhi vonis mati oleh majelis hakim pada Senin 13 Februari 2023. Ia divonis bersalah atas pembunuhan Nofrianysah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Vonis tersebut lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. JPU pada saat membacakan tuntutannya, menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. **

JAKARTA, Eranasional.com – Tim Penasihat hukum Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait vonis perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Sementara itu, terpidana lainnya, Richard Eliezer tidak melakukan banding, dan menerima vonis Majelis Hakim yang memvonis dirinya 1,6 tahun penjara.

Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan, pengajuan banding empat Terpidana pembunuhan berencana Brigadir Yosua itu telah terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel.

“Pengajuan banding untuk Terpidana Kuat Ma’ruf tanggal 15 Februari 2023. Sedangkan untuk Terpidana Ferdy Sambo, Putri Candrawathi dan Ricky Rizal diajukan esok harinya,” kata Djuyanto.

Kuasa hukum Kuat Ma’ruf, Irwan Irawan membenarkan pihaknya telah mengajukan banding terhadap vonis 15 tahun penjara yang diputuskan Majelis Hakim terhadap kliennya.

“Sudah kami daftarkan banding Kuat Ma’ruf,” kata Irwan.

Hal senada juga dikatakan kuasa hukum Ricky Rizal, Zena Dinda Defega, yang membenarkan kliennya mengajkan banding terhadap vonis Majelis Hakim yang memenjarakan dirinya selama 13 tahun.

Dia pun menyinggung pemberian vonis ringan terhadap Richard Eliezer, dan berharap Hakim mempertimbangkan fakta persidangan, bukan opini publik saat memutuskan banding yang diajukan ini.

JAKARTA, Eranasional.com – Persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan rupanya masih berlanjut.

Terkini, terdakwa Ferdy Sambo CS, kecuali Richard Eliezer, mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Majelis hakim yang diketuai oleh Wahyu Iman Santoso menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap mantan Kadiv Propam Polri tersebut.

Ferdy Sambo dinilai terbukti bersalah dan melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Namun di sisi lain, warganet kembali menyoroti Syarifah Ima yang merupakan penggemar berat Sambo. Pernyataannya yang ingin menggantikan Ferdy Sambo di penjara kembali viral. Bahkan, warganet menyoroti pernyataannya yang rela menggantikan Sambo dihukum mati.

“Banyak yang bilang kalau dihukum mati gimana? Ya aku maunya ditembak mati berdua, aku mau mati berdua sama Pak Sambo,” kata Syarifah Ima seperti dilansir dari kanal YouTube Uya Kuya TV.

Pernyataan Syarifah Ima lainnya juga langsung viral di media sosial setelah diunggah ulang oleh pemilik akun Instagram @lambegosiip. Dalam potongan video tersebut, Uya Kuya bertanya soal maksud dari Syarifah Ima yang ingin menggantikan Sambo di penjara.

Syarifah Ima bahkan meminta agar Ferdy Sambo dibebaskan dari jerat hukuman dan sebagai gantinya dia siap untuk menggantikan posisi Ferdy Sambo untuk dihukum mati.

“Maksudnya menggantikan posisinya itu apa?” tanya Uya Kuya

“Ya saya mau gitu pak Sambo bebas, saya yang mati gitu,” jawab Syarifah Ima

Setelah Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, warganet pun langsung menagih ucapan Syarifah Ima yang ingin menggantikan posisi idolanya.

“Mbak e seketika langsung ditelen bumi,” tulis warganet

“Kok kaya ga ikhlas gitu ya?” Tanya yang lain.

“Bininya aja enggak pernah bilang gitu. Eh si ini mbak malah rela mati, ya udah gih sono,” sambung warganet yang lainnya