Organisasi profesi tersebut menilai ucapan Hotman mengandung unsur pelecehan, merendahkan, dan menyudutkan profesi jurnalis.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu (19/7/2026), IJTI menegaskan bahwa kebebasan pers serta aktivitas jurnalistik merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

“Jurnalis bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memenuhi hak publik atas informasi yang benar, akurat, dan berimbang,” demikian bunyi pernyataan resmi IJTI.

Sikap tersebut disampaikan sebagai respons atas pernyataan Hotman Paris saat menjawab pertanyaan awak media dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung terkait perkara yang melibatkan kliennya, mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

IJTI menegaskan, pertanyaan kritis maupun upaya konfirmasi yang dilakukan jurnalis kepada narasumber merupakan bagian dari tugas profesional untuk menghasilkan pemberitaan yang berimbang, bukan bentuk intimidasi.

Organisasi itu juga mengingatkan bahwa jurnalis memiliki kewajiban untuk menguji setiap informasi secara independen, akurat, dan berimbang.

Dalam menjalankan tugasnya, wartawan harus memisahkan fakta dari opini yang bersifat menghakimi serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

Selain itu, IJTI mengajak seluruh pihak menjaga etika komunikasi dan saling menghormati antarpihak maupun antarprofesi.

Menurut IJTI, pernyataan yang merendahkan profesi lain berpotensi mencederai nilai profesionalisme dan kebebasan pers.

Dalam pernyataan resminya, IJTI menyampaikan sejumlah sikap, yaitu:

• Mengecam segala bentuk tindakan, baik verbal maupun nonverbal, yang merendahkan martabat profesi jurnalis.
• Mengimbau seluruh pihak untuk menghormati jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
• Mengingatkan bahwa setiap keberatan terhadap karya jurnalistik atau perilaku wartawan telah memiliki mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni melalui Hak Jawab, Hak Koreksi, atau pengaduan kepada Dewan Pers, bukan melalui intimidasi maupun pelecehan terhadap profesi jurnalis di ruang publik.
• Menginstruksikan seluruh anggota IJTI serta jurnalis televisi di Indonesia agar tetap bekerja secara profesional, mematuhi Kode Etik Jurnalistik, dan tidak gentar menjalankan fungsi pers demi kepentingan publik.

Di akhir pernyataannya, IJTI kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga hubungan yang saling menghormati antarprofesi sebagai bagian dari upaya mempertahankan kemerdekaan pers di Indonesia. []

Namun sidang yang beragendakan pemeriksaan Hotman Paris sebagai saksi terlapor tersebut justru berjalan ricuh bahkan hampir terjadi adu jotos di antara keduanya.

Kekisruhan ini berawal saat majelis hakim memutuskan untuk menjalankan proses sidang secara tertutup untuk umum.

Alasannya lantaran ada unsur asusila yang merujuk pada 153 ayat 35 KUHP.

Tidak terima Razman kemudian mengajukan protes dengan alasan keterangan yang akan disampaikan oleh Hotman Paris sudah tersebar di publik.

“Sidang ini seharusnya tidak tertutup untuk umum Yang Mulia, karena chatingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman juga sudah bicara di mana-mana. Tolong yang adil Yang Mulia, kami minta supaya media meliput secara live, Yang Mulia,” ujar Razman dalam ruang sidang.

Melihat Razman memprotes, hakim yang ada di ruang sidang langsung memberikan jawaban keras.

Hakim ketua yang memimpin jalannya sidang dengan tegas akan tetap menjalani sidang dengan tertutup.

“Sudah menjadi kesepakatan majelis hakim, kami berpegang pada pasal Undang-Undang. Apa yang sudah kami ucapkan tidak akan kami tarik lagi. Kami tidak akan berdebat, kami sudah menyatakan tertutup,” tegas hakim ketua.

Mendengar jawaban itu, Razman langsun naik pitam dan merasa dipojokan langsung berdiri dari tempat duduknya.

Bahkan ia dengan lantang meminta agar dirinya untuk langsung dipenjara tanpa harus menjalani proses persidangan yang nilainya tidak adil.

“Saya tidak pernah protes selama ini Yang Mulia. Kalau gitu tidak usah diadili saja saya, langsung penjarakan saja saya. Saya minta Yang Mulia adil,” kata Razman.

Suasana persidangan pun semakin memanas kedua pengacara yang sedang berseteru itu hampir terlibat pertengkaran fisik dan untungnya tim pengacara Hotman Paris segera melerai keduanya.

Bahkan, beberapa pengacara Razman juga tertangkap kamera sampai naik ke atas meja sebagai bentuk protes mereka.

“Tidak usah sidang! Saya tidak takut masuk penjara!” seru Razman dengan lantang.

Karena sidang dianggap tidak kondusif, majelis hakim memutuskan untuk menskors sidang tersebut dengan jangka waktu belum ditentukan.

Sebagai informasi, perseteruan antara Hotman Paris dan Razman Arif Nasution berawal saat Razman menyebut Hotman telah melakukan pelecehan terhadap mantan asisten pribadi (aspri) bernama Iqlima Kim.

Kala itu, Razman merupakan pengacara dari Iqlima Kim dan Iqlima mengaku sudah melaporkan Hotman ke Mabes Polri atas dugaan pelecehan seksual.

Atas laporan itu Hotman membantah telah melecehkan Iqlima hingga melaporkan mantan aspri dan Razman ke polisi.

Raman kemudian terbukti bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka serta di jerat dengan Pasal 45 Ayat 3 juncto Pasal 27 Ayat 3 Undang Undang ITE. []

Penyebabnya lantaran pertanyaannya tak dijawab oleh ahli yang dihadirkan oleh kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan.

Hotman binggung dengan keterangan yang disampaikan Budiman.

Hotman menilai keterangan Budiawan sudah melebihi ahli hukum. Padahal, kapasitasnya sebagai ahli ekonomi.

Ia lantas melontarkan pertanyaan kepada Budiawan yang menurutnya telah menuduh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan tindak pidana korupsi, melanggar UU APBN, dan tidak meminta persetujuan DPR dalam pembagian bansos.

Hal itu kemudian dijadikan dasar agar MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dan meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang.

“Pertanyaannya apakah MK berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar UU Korupsi, melanggar UU Bansos maka pemilu harus dibatalkan dan diulang,” kata Hotman.

Sementara itu, kata dia, baik Jokowi, DPR, maupun para menteri tidak menjadi pihak yang berperkara dalam sidang sengketa Pilpres kali ini.

“Boleh tidak MK menyatakan itu penyebab harus dibatalkan Pemilu. Terima kasih,” tanya Hotman.

Kata dia, selama karirnya sebagai pengacara inilah gugatan yang tidak jelas dan paling mengambang.

“Yang digugat apa, yang dibahas Bansos. 90 persen isi dari permohonan itu adalah tentang Bansos,”ujar Hotman usai sidang, Rabu 27 Maret 2024.

Kata dia, gugatan itu cukup dijawab dengan satu kalimat.

“Bansos itu adalah sah, sesuai dengan peraturan. MK tidak punya kewenangan menilai Bansos,”tegas Hotman.

Dia menambahkan, permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab satu paragraf saja. karena yang lainnya hanya ocehan-ocehan tidak jelas.

“Bansos itu kalau tidak disalurkan bisa digugat. KPK sudah turun untuk menyelidikinya kenapa Bansos tidak dibagi,”tegasnya. []

JAKARTA, Eranasional.com – Kasus penganiayaan Aditya Hasibuan, anak eks Kabag Ops AKBP Ditnarkoba Polda Sumatera Utara AKBP Achiruddin Hasibuan terhadap Ken Admiral, yang juga adik dari selebgram Dinda Shafay menyita perhatian pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, bahkan dirinya pun dengan gamblang menyatakan siap memberikan bantuan hukum secara gratis.

“Hotman 911 selalu siap untuk membantu kasus nasional, viral, dan menyangkut hak asasi manusia,” ujar Hotman Paris, ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/2023).

Hotman Paris juga mengaku sudah sempat menghubungi ibunda Ken Admiral, Elvi Indri lewat pesan singkat. “Sama ibunya korban saya sudah chattingan,” tutur Hotman Paris Hutapea.

“Ini kan sudah jadi atensi, jadi saya kira sudah tidak terlalu urgent lagi pengacara. Kan sudah jadi isu nasional,” imbuh Hotman Paris Hutapea.

Viralnya kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral dirasa Hotman Paris Hutapea sudah cukup untuk mendatangkan keadilan dengan sendirinya tanpa bantuan dirinya sebagai seorang pengacara ternama.

“Yakin lah, viralnya kasus itu sudah lebih elok dari bantuan pengacara. Sudah lebih hebat dari bantuan pengacara,” kata Hotman Paris.

Lain ceritanya bila keluarga Ken Admiral datang mengadukan penganiayaan Aditya Hasibuan ke Hotman Paris sebelum kasusnya viral.

Bos Holywings dengan senang hati membantu mereka mencari keadilan.

“Kecuali kalau dulu sebelum viral keluarganya datang ke saya, itu pasti saya viralkan,” ucap Hotman Paris Hutapea.

Diketahui, kasus Mario Dandy Satriyo jilid dua terjadi di Medan, Sumatra Utara. Ken Admiral dianiaya oleh Aditya Hasibuan usai terlibat pembicaraan tentang perempuan berinisial SH.

Penganiayaan itu dilakukan Aditya di depan sang ayah. Namun bukannya melerai, Achiruddin Hasibuan malah membiarkan dan juga melarang orang yang coba menghentikan aksi penganiayaan tersebut.

Kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral sebenarnya terjadi pada 22 Desember 2022. Namun perkara baru diproses setelah kasusnya viral di media sosial belum lama ini.

JAKARTA, Eranasional.com – Emosi Hotman Paris Hutapea, pengacara mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, sempat meninggi. Dia mengaku kaget mendengar tuntutan hukuman mati Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya dalam kasus dugaan peredaran narkoba.

Seperti diberitakan sebelumnya, JPU menuntut Teddy Minahasa dengan tuntutan mati karena meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar barang bukti narkoba jenis sabu dengan tawas.

“Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata JPU membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati,” sambung JPU.

JPU meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy Minahasa. JPU meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JPU juga meyakini Teddy Minahasa merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual. Dan, Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Kata JPU, Dody Prawiranegara telah menerima uang sebesar Rp300 juta dari Linda hasil penjualan sabu seberat 1 Kg, dan uang itu telah diterima oleh Teddy Minahasa dalam bentuk mata uang asing.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang tuntutan. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

Jaksa penuntut umum (JPU) menilai Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana urut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram.

“Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati,” sambung jaksa.

Jaksa meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual. Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Jaksa meyakini Dody telah menerima uang Rp 300 juta dari Linda dari hasil penjualan 1 Kg sabu. Jaksa meyakini uang Rp 300 juta itu telah diterima oleh Teddy dalam mata uang asing.

Hal memberatkan Teddy ialah telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumbar dalam peredaran gelap narkoba hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

Dalam kasus ini, Teddy Minahasa didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan seberat lebih dari 5 gram. Perbuatan itu dilakukan Teddy bersama tiga orang lainnya.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di PN Jakbar, Kamis (2/2).

Tiga orang yang dimaksud adalah mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Doddy Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti. Mereka didakwa dengan berkas terpisah.

Dody dan Linda telah dituntut lebih dulu. Dody dituntut 20 tahun penjara dan Linda dituntut 18 tahun penjara.

JAKARTA, Eranasional.com – Seorang jaksa baru dalam sidang Irjen Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (20/2/2023), menarik perhatian. Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum Teddy mempertanyakan perubahan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus sabu yang melibatkan kliennya.

Lebih lanjut, Hotman mengatakan, bahwa jaksa tersebut merupakan tim JPU yang juga mendampingi kasus Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Untuk itu, Hotman meminta diperlihatkan surat tugas terkait perubahan tim jaksa penuntut.

Diketahui, jaksa yang dimaksud Hotman Paris adalah Paris Manalu. Sosoknya ini merupakan jaksa yang ada di sidang perkara Ferdy Sambo. Ia bahkan menjadi jaksa yang membacakan tuntutan 12 tahun penjara kepada Richard Eliezer.

Dalam sidang tuntutan itu, Paris Manalu tampak terdiam dan mengatur napas. Suaranya bahkan sempat terdengar bergetar seperti menahan tangis saat membaca tuntutan untuk Richard Eliezer, salah satu terdakwa pembunuhan Brigadir J.

Aksinya itu lantas menerima sindiran dari jaksa senior Jasman Mangadar Pandjaitan. Ia menyebut bahwa hal tersebut tak biasa lantaran tidak pernah ada jaksa yang menangis saat membacakan tuntutan untuk terdakwa dalam sebuah persidangan.

Di sisi lain, Paris Manalu merupakan Alumni Universitas Islam Bandung (UNISBA). Ia juga diketahui sempat aktif menulis di blog dengan tulisan terakhirnya membahas Tax Amnesty yang dipublikasikan pada 1 Juli 2016.

Paris Manalu saat ini tengah aktif sebagai Kasi Wil I Subdit Tut Kejaksaan RI. Sebelumnya, ia ditugaskan menjadi anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Tinggi  Kepulauan Riau.

Selain itu, Paris Manalu juga pernah menjabat sebagai Kasie Intel di Kejaksaan Negeri Cirebon. Tak hanya perkara Ferdy Sambo, ia juga kerap menjadi jaksa dalam berbagai kasus, salah satunya kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).

Kembali ke sidang Teddy Minahasa, jaksa lainnya menjelaskan bahwa Paris Manalu merupakan jaksa yang diberikan wewenang sebagai penuntut umum. Disebutkan pula, kehadirannya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara peredaran narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang diambilnya dari barang hasil sitaan. Teddy Minahasa langsung mengajukan keberatan dan eksepsi.

Mulanya, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Jon Sarman Saragih bertanya apakah Teddy mengerti isi dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Teddy menyatakan mengerti.

“Apakah Terdakwa mengerti isi dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum?” tanya Jon di persidangan yang digelar di PN Jakbar, Kamis (2/2/2023).

“Mengerti Yang Mulia,” jawab Teddy.

Hakim kemudian bertanya apakah Teddy akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan JPU. Teddy menjawab akan mengajukan eksepsi.

“Selanjutnya apakah Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi? Silakan berdiskusi dengan penasihat hukum,” ujar Hakim.

“Kami mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan yang disampaikan penuntut umum,” jawab Teddy lagi.

Kuasa hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea, menyebut pihaknya sudah siap membacakan eksepsi atau nota keberatan hari ini.

“Mohon izin, kami sudah siap membacakan eksepsi hari ini,” kata Hotman.

JAKARTA, Eranasional.com – Ferry Irawan melalui kuasa hukumnya mengancam Venna Melinda jika tidak mau berdamai. Ferry akan membuka rahasia yang sudah lama tersimpan.

Jeffry Simatupang, pengacara Ferry Irawan, menyebut rahasia yang dimaksud adalah sebuah kasus di Bogor.

Mendengar ancaman tersebut, Venna Melinda melalui pengacaranya, Hotman Paris menyatakan tak gentar. Melalui sebuah video Hotman Paris menegaskan bahwa Venna Melinda akan memberikan BAP tambahan di Polda Jawa Timur terkait kasus KDRT yang menjerat Ferry Irawan.

Venna Melinda akan memberikan bukti-bukti KDRT dan tentang sejarah hidup Ferry Irawan.

“Venna akan memberikan keterangan tambahan dan bukti-bukti tentang KDRT dan juga bukti-bukti tentang sejarah hidup yang dia tahun tentang suaminya (Ferry Irawan),” kata Hotman dalam video yang dilihat, Kamis (26/1/2023).

“Anda akan terkejut. Nanti Anda akan terkejut, dalam BAP tambahan Venna akan membuka para saksi-saksi sejarah hidup itu,” tegasnya.

Venna Melinda justru mempersilakan Ferry Irawan untuk membongkar rahasia yang dimaksud. Karena menurutnya, sama sekali tidak ada masalah yang terjadi.

“Silakan dibuka. Venna bilang, ‘Gue tantangin buka kasusnya. Kasus apa, jangan ngomong doang. Buka!” ucap Hotman Paris.

Ferry Irawan Ingin Bertemu Venna Melinda

Di sisi lain, Jeffry Simatupang mengatakan bahwa Ferry Irawan dalam kondisi tertekan dan berharap bisa bertemu dengan Venna Melinda.

“Kondisi Pak Ferry dalam keadaan baik. Secara psikologis masih dalam kesedihan yang mendalam. Ada beberapa tekanan yang dia pikirkan. Sekali lagi, harapan Pak Ferry bisa bertemu dengan Ibu Venna, dan duduk bersama menuangkan keinginan masing-masing,” tuturnya.

Jeffry mengaku tengah berupaya mencari jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan ini dengan Venna Melinda. Ia membantah mengancam Venna Melinda.

“Selain upaya proses perdamaian, juga sampai lupa upaya dalam proses hukum ini, sehingga kedua hal ini bisa berjalan beriringan. Andai kata bisa diupayakan perdamaian itu, maka akan menjadi fokus kami. Kalaupun tidak, kami sudah siapkan strategi bagaimana pembelaan kami terhadap Pak Ferry,” kata Jeffry.

“Tidak pernah kami mengancam atau apa pun, supaya terjadi perdamaian,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com –Baru-baru ini Sunan Kalijaga santer disebut bakal jadi kuasa hukum Ferry Irawan melawan Venna Melinda terkait kasus KDRT. Kendati begitu, Sunan Kalijaga berkata sebaliknya.

Sunan Kalijaga menegaskan dirinya tak pernah mengaku sebagai pengacara Ferry. Ia mengatakan hanya membantu Ferry sebagai teman.

“Saya bicara sebagai kawan, saya nggak pernah bilang loh kalau saya pengacara Ferry,” kata Sunan Kalijaga kepada awak media.

Meski berteman, Sunan Kalijaga juga tidak akan menerima permintaan Ferry untuk membelanya terkait kasus KDRT.

“Kalau Ferry minta sekalipun saya nggak akan terima,” tegas Sunan Kalijaga.

Diungkap Sunan Kalijaga, ia sejak awal berkomitmen tak akan mau membela kasus kekerasan wanita, pelecehan seksual atau eksploitasi.

Ayah Salmafina Khairunnisa itu mengklaim dirinya sebagai pengacara yang membela hak wanita.

“Karena silahkan di cari di Google kalau saya ini pengacara yang maju untuk membela wanita-wanita yang menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual, eksploitasi,” ujar Sunan Kalijaga

Lebih lanjut, Sunan Kalijaga mengakui dirinya tak sebanding dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Sebab ia hanyalah junior Hotman Paris.

“Saya cukup ketawa aja, kan nggak sebanding lah saya kan junior jauh, nggak sebanding lah,” celetuk Sunan Kalijaga.

“Saya lebih muda, beliau lebih tua, pasti jam terbang beliau lebih tinggi dari saya, lebih dulu jadi pengacara, lebih kaya, lebih hebat, lebih sukses,” tambahnya.