Dalam persidangan tersebut, jaksa menghadirkan advokat Marcella Santoso sebagai saksi. Marcella diperiksa dalam perkara yang menjerat terdakwa Junaedi Saibih (advokat), Tian Bahtiar (mantan Direktur JakTV), dan M. Adhiya Muzakki, yang dikenal sebagai Ketua Cyber Army sekaligus pengelola jaringan buzzer.

Jaksa membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Marcella Santoso, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2024 ia berupaya mencari pihak yang dapat memberikan perimbangan atas derasnya opini negatif di media sosial terhadap kliennya, Harvey Moeis.

Dalam BAP tersebut, Marcella mengaku mendapatkan kontak M. Adhiya Muzakki menjelang putusan perkara korupsi timah. Keduanya kemudian bertemu secara langsung di sebuah restoran di kawasan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan.

“Karena pada saat itu klien saya HM sudah sangat tertekan atas komentar negatif masyarakat pengguna media sosial atas postingan perkara timah,” kata jaksa membacakan keterangan Marcella dalam BAP.

Pada pertemuan itu, Marcella disebut menyampaikan kebutuhannya untuk menghadapi komentar-komentar negatif yang ramai beredar di platform media sosial.

Menurut jaksa, dalam pertemuan tersebut Adhiya menawarkan sejumlah opsi untuk menghadapi sentimen negatif publik. Di antaranya adalah penggunaan buzzer media sosial, pemanfaatan key opinion leader (KOL) atau tokoh publik yang memberikan pendapat menguntungkan, hingga aktivitas kontraintelijen seperti pemasangan spanduk dan pengorganisasian gerakan sosial berupa demonstrasi.

Namun, pada pertemuan pertama, belum ada kesepakatan yang dicapai terkait strategi yang akan digunakan.

“Pada pertemuan pertama belum tercapai kesepakatan antara saya dengan Adhiya atas saran apa yang saya pilih,” ujar jaksa mengutip BAP Marcella.

Jaksa kemudian mengungkap bahwa terdakwa Junaedi Saibih beberapa kali melanjutkan komunikasi dan pertemuan dengan Adhiya Muzakki. Hingga akhirnya, Marcella disebut menyetujui penggunaan jasa Adhiya untuk membentuk opini yang menguntungkan Harvey Moeis di media sosial.

Dalam BAP tersebut, nilai kerja sama disebut mencapai Rp 597.500.000 untuk durasi satu bulan.

“Pada akhirnya saya setuju menggunakan jasa Adhiya, yang akan memberikan pendapat yang menguntungkan,” ujar jaksa membacakan keterangan Marcella.

]]> https://eranasional.com/96929/jaksa-tuding-marcella-santoso-gunakan-jasa-buzzer-terkait-kasus-harvey-moeis/feed 0 Aditya https://eranasional.com/89311/ma-tolak-kasasi-harvey-moeis https://eranasional.com/89311/ma-tolak-kasasi-harvey-moeis#respond Sat, 28 Jun 2025 10:50:25 +0000 https://eranasional.com/89311/ma-tolak-kasasi-harvey-moeis Jakarta, ERANASIONAL.COM -Mahkamah Agung (MA) membacakan penolakan kasasi suami Artis Sandra Dewi, Harvey Moeis. Vonis 20 tahun penjara atas kasus korupsi di PT Timah untuk Harvey, berkekuatan hukum tetap.

“Amar putusan: Tolak,” tulis MA dalam situs resmi, dikutip pada Selasa (1/7/2025).

Vonis itu dibacakan pada 25 Juni 2025. Usia perkara saat ini sudah 16 hari. Sidang kasasi dipimpin oleh Hakim Dwiarso Budi Santiarto.

Sebelumnya, vonis penjara Harvey diperberat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta melalui persidangan banding. Masa kurungan dia kini menjadi 20 tahun.

“Selama 20 tahun dan denda Rp1 miliar,” kata Ketua Majelis Banding di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.

Hukuman denda itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan. Jika tidak, vonis penjaranya ditambah delapan bulan.

Majelis juga memberikan pidana pengganti untuk Harvey. Totalnya lebih dari empat ratus miliar.

“Menghukum uang pengganti Rp420 miliar,” ujar Majelis.

Uang itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, harta benda Harvey akan dirampas untuk dilelang.

Menanggapi hal itu, pengacara Harvey Moeis, Andi Ahmad, menekankan, pasti akan mengajukan upaya hukum kasasi.

“Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan,” ujar Andi Ahmad kepada wartawan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dia menyampaikan, jika pihaknya belum mendapatkan salinan resmi dari putusan Majelis Hakim di pengadilan tingkat banding.

Upaya kasasi itu, lanjut dia, akan ditempuh setelah mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap kliennya.

“Kita masih mengkaji karena kami belum mendapatkan salinan resmi dari putusan, dan setelah nanti diperoleh yang pasti adalah karena kami rasa putusan ini juga jauh lebih tinggi daripada apa yang sudah diputuskan di awal,” ucapnya.

“Dan kami yakin bahwa klien kami sama sekali seharusnya tidak bersalah terhadap dakwaan yang sudah dituntut oleh JPU [jaksa penuntut umum],” jelas dia.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan bahwa vonis tersebut juga terus dikomunikasikan ke Harvey Moeis. Termasuk, mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta.

“Kami masih berkomunikasi, ya, yang pasti adalah yang kami bicarakan lebih ke terkait dengan pertimbangan kenapa sampai kemudian putusan PT [Pengadilan Tinggi] seperti ini,” tutur Andi.

“Yang pasti kami diskusikan [dengan Harvey], karena ya jujur aja kalau saya jawab sekarang secara menyeluruh kami belum melihat lebih jauh pertimbangannya seperti apa,” ucapnya.

Adapun dalam putusannya, Majelis Hakim PT Jakarta menyatakan Harvey telah bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah serta pencucian uang.

Disampaikan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Teguh Harianto, Harvey Moeis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama.

“Menjatuhkan pidana kepada Harvey Moeis selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan,” kata hakim Teguh di ruang sidang PT Jakarta, Kamis (13/2/2024).

Selain hukuman kurungan dan denda, majelis hakim banding juga menambah hukuman pidana pengganti Harvey Moeis dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangan di Jakarta, Minggu, menyusul perbincangan hangat di media sosial terkait status kepesertaan Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi.

Ani menjelaskan pihaknya terus mendorong kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa memandang status sosial ekonomi warga, untuk memenuhi hak kesehatan bagi seluruh warga Jakarta, sebagai implementasi kebijakan UHC (Universal Health Coverage) dari pemerintah pusat.

“Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan, pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan Universal Health Coverage (UHC) dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” katanya.

Hal ini karena Harvey dijatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey dalam kasus yang merugikan negara Rp 300 Triliun ini telah menimbulkan gejolak di masyarakat.

“KY juga akan melakukan pendalaman terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tersebut untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang terjadi,” kata juru bicara sekaligus anggota KY, Mukti Fajar Nur Dewata, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).

“Namun, KY tidak akan masuk ke ranah substansi putusan,” sambungnya.

Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, di mana ada aturan bahwa korupsi di atas Rp 100 Miliar bisa dipidana seumur hidup.

“Ini bukan hanya kerugian korupsi, tapi juga dikenakan pencucian uang, maka sebenarnya harusnya vonis di atas tuntutan,” kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (23/12).

Kalau memang majelis hakim mau merujuk pada Peraturan MA tersebut, jelas hukuman terhadap suami Sandra Dewi tersebut adalah hukuman maksimal.

“Menurut saya, minimal 20 tahun dan yang memungkinkan seperti yang dikatakan MA. Itu dari sisi formilnya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Boyamin menilai vonis terhadap Harvey Moeis tersebut tidak adil.

Apalagi kerugian negara yang ditimbulkan aktibat aktivitasnya mencapai Rp 300 triliun.

Walaupun dalam persidangan, Harvey dianggap menerima uang korupsi dari Helena Lim sebesar Rp 420 miliar.

Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Moeis yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi terkait timah divonis hukuman 6 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar kepada Harvey Moeis pada sidang pembacaan putusan di hari Senin, 23 Desember 2024 kemarin.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Harvey Moeis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang,” kata hakim ketua Eko Aryanto saat membacakan amar putusannya.

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman 12 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. []

Hakim menyebut Harvey terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” ujar ketua majelis hakim Eko Aryanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Tak hanya itu, Harvey juga dihukum dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp210 miliar dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Jika dalam waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang. Dalam hal Harvey ketika menjadi terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama dua tahun.

“Kami menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Ardito Muwardi dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/12/2024).

Selain pidana penjara, Harvey juga dituntut pidana denda sejumlah Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun.

JPU turut menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Harvey berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider pidana penjara selama enam tahun.

“Iya, rencananya begitu, memanggil Sandra Dewi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar, Selasa 8 Oktober 2024.

Sementara kuasa hukum Harvey Moeis, Harris Arthur, menyebut Sandra Dewi siap untuk menghadiri persidangan suaminya pada hari ini.

“Info dari Bu Sandra, beliau akan hadir besok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus),” kara Harris, Rabu 9 Oktober dikutip dari Kompas TV.

Ia mengatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan istri Harvey Moeis itu untuk menghadapi sidang.

Sebagai informasi, Sandra Dewi disebut pernah mengirim uang Rp 10 miliar melalui transfer ke rekening istri Direktur Utama (Dirut) PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta, Anggraeni.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anggraeni saat menjadi saksi kasus korupsi timah untuk terdakwa Mochtar, Emil, MB Gunawan, dan Helena, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 9 Oktober 2024.

Ia menyebut uang yang dikirim Sandra Dewi pada Desember 2019 itu merupakan pinjaman dari Harvey kepada suaminya untuk keperluan usaha.

Sandra Dewi Disebut Transfer Rp 10 miliar ke Istri Dirut Perusahaan Smelter.

Harvey didakwa atas kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Harvey mengaku telah memahami terkait dakwaan yang dibacakan jaksa dalam persidangan hari ini, Rabu, 14 April 2024.

“Saya mengerti tentang dakwaannya, dan saya mohon izin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, kalau diperbolehkan ke tahap pembuktian,” ucap Harvey kepada Majelis Hakim.

“Tidak mengajukan eksepsi?,” tanya Ketua Majelis Hakim Eko Aryanto.

“Tidak mengajukan eksepsi,” jawab Harvey.

Hakim kemudian memutuskan agar sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian pada Kamis, 22 Agustus 2024, dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU.

Dalam sidang Kamis 22 Agustus 2024, jaksa menyebut akan menghadirkan lima saksi.

“Untuk hari Kamis nanti tanggal 22 Agustus, rencana mau mengajukan berapa saksi?,” tanya Hakim.

“5 saksi,” jawab jaksa.

Kerugian sebesar itu terkait kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022.

Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang perdana suami artis Sandra Dewi tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu 14 Agustus 2024.

“Merugikan keuangan negara sebear Rp 300.003.263.938.131,14 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah,” kata jaksa, seperti dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV.

Kata jaksa, Harvey merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin dalam urusan kerja sama dengan PT Timah.

Menurut penjelasan JPU, perbuatan korupsi Harvey pada awalnya dengan mengadakan pertemuan bersama Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi dan Direktur Operasi PT Timah Alwin Albar serta 27 pemilik smelter swasta.

“Pertemuan untuk membahas permintaan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Alwin Akbar atas bijih timah sebesar 5 persen dari kuota ekspor smelter-smelter swasta tersebut karena bijih timah yang diekspor oleh smelter-smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk,” jelas jaksa.

Pertemuan tersebut dilakukan Harvey Moeis dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin.

“Sidang dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Ketua Majelis Eko Arianto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Jadwal persidangan hari ini merupakan pembacaan dakwaan untuk Harvey. Dia terlihat menggunakan kemeja putih lengan pendek dengan celana hitam saat masuk ruang sidang.

Harvey tidak memberikan komentar atas persidangan ini. Saat ini, majelis tengah menanyakan kelengkapan identitasnya sebagai terdakwa.

Dalam dugaan korupsi ini, nama Harvey pernah disebut dalam dakwaan mantan Kepala Dinas (Kadis) Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Suranto Wibowo.

Jaksa pada Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan keterlibatan Harvey Moeis dan pengusaha Helena Lim dalam perkara itu. Keduanya disebut menerima uang ratusan miliar rupiah.

“Memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp420 miliar,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan, penyidik Jampidsus Kejagung hingga saat ini masih melakukan penuntasan pemberkasan kasus tersebut.

“Saya sampaikan tidak ada kendala, ini hanya kendala pemberkasan, karena beberapa waktu yang lalu kita masih melakukan penyitaan,” kata Harli kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Harli mengungkapkan, sejauh ini penyidik masih punya waktu yang cukup untuk segera merampungkan berkas perkara para tersangka. Ia memastikan, kasus ini akan diusut tuntas.

“Karena ini masa penahanannya masih ada, sementara pemberkasan masih jalan, kenapa tidak kita manfaatin waktu itu. Kita enggak boleh juga gegabah kan, karena supaya cepat-cepatan misalnya, tapi semua akan dipertimbangkan,” terang dia.

“Beberapa waktu yang lalu penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset milik dari tersangka HM dan yang terafiliasi dengan yang bersangkutan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Tindakan penyitaan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015 hingga 2022.

Dia mengatakan aset yang disita tersebut terdiri dari satu bidang tanah dan bangunan di Jakarta Barat serta empat bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.

“Satu bidang di Jakarta Barat itu merupakan tanah dan bangunan seluas 161 meter persegi,” kata dia.

Sedangkan dari empat bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan, tiga di antaranya berada di kawasan Kebayoran Baru dengan total luas sebesar 366 meter persegi.

Adapun satu bidang tanah dan bangunan lainnya terletak di Senayan Residence, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas 483 meter persegi.