Dalam amar tuntutannya, jaksa menyatakan Junaedi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan memberi suap kepada hakim. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana sembilan tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Selain hukuman badan, JPU juga menuntut denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti pidana kurungan selama 150 hari. Tidak hanya itu, jaksa meminta agar majelis hakim memerintahkan organisasi advokat untuk memberhentikan Junaedi secara tetap dari profesinya.

Lebih jauh, jaksa turut meminta agar terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil sekaligus dicopot dari jabatannya sebagai dosen pada Universitas Indonesia (UI).

Dalam surat tuntutan, jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jaksa menegaskan bahwa praktik suap terhadap hakim merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi dan integritas peradilan. Dalam persidangan, jaksa memaparkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pihak lain.

Kasus ini berkaitan dengan vonis lepas terhadap tiga korporasi besar yang terjerat perkara di sektor CPO. Vonis lepas atau onslag dalam hukum pidana berarti perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Menurut jaksa, praktik suap tersebut bertujuan memengaruhi putusan pengadilan agar terdakwa korporasi memperoleh putusan yang menguntungkan.

Selain dugaan suap terkait perkara CPO, Junaedi juga didakwa bersama sejumlah pihak lain, termasuk advokat Tian Bahtiar, Marcella Santoso, dan M Adhiya Muzakki, dalam dugaan perintangan penanganan tiga perkara besar.

Ketiga perkara tersebut meliputi kasus dugaan korupsi timah, korupsi impor gula, serta dugaan korupsi perizinan ekspor CPO.

Jaksa menilai para terdakwa secara aktif menyusun program serta konten komunikasi publik yang bertujuan membentuk opini negatif terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Upaya tersebut disebut sebagai bentuk obstruction of justice atau perintangan proses hukum.

Nama Junaedi Saibih sendiri dikenal sebagai staf pengajar di Bidang Studi Hukum Acara pada Fakultas Hukum UI sejak 2002, berdasarkan informasi yang tercantum di laman resmi universitas tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan seorang akademisi hukum yang selama ini mengajar tentang sistem peradilan dan prosedur hukum.

Perkara ini juga menarik perhatian publik karena berkaitan dengan vonis lepas terhadap korporasi besar di sektor CPO, komoditas strategis nasional yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

Industri CPO selama beberapa tahun terakhir menjadi sorotan, terutama terkait kebijakan ekspor, tata kelola perizinan, hingga dugaan praktik korupsi yang merugikan negara.

Setelah pembacaan tuntutan, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan (pledoi) dari pihak terdakwa. Majelis hakim kemudian akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam sistem peradilan pidana, tuntutan jaksa bukanlah vonis akhir. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

Apabila nantinya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, masih terbuka upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi.

Perkara yang menjerat Junaedi Saibih menambah daftar panjang kasus dugaan suap di lingkungan peradilan Indonesia. Tuntutan sembilan tahun penjara serta permintaan pemberhentian dari profesi advokat dan jabatan akademik menunjukkan keseriusan jaksa dalam menilai perbuatan tersebut.

Kini, publik menanti putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menentukan nasib hukum terdakwa sekaligus menjadi tolok ukur komitmen pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto. Dia membenarkan bahwa pihak yang terlibat dalam operasi tangkap tangan tersebut berasal dari unsur Aparat Penegak Hukum (APH).

“Diamankan APH (Aparat Penegak Hukum),” ujar Fitroh melalui pesan singkatnya kepada wartawan seperti yang dilansir dari berbagai media massa online, Kamis (5/2/2026).

Meski begitu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto belum memberikan pernyataan merinci terkait kasus apa yang tengah didalami, termasuk berapa orang yang terjaring serta barang bukti apa saja yang diamankan dalam operasi tersebut.

Sambungnya, Fitroh juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan barang bukti uang ratusan juta rupiah dalam temuan OTT tersebut. Diduga kasusnya berkaitan dengan pengurusan perkara.

“Ya (ada kaitannya dengan suap pengurusan perkara, red),” terang Fitroh. (**)

Dari 23 peserta tahap akhir, 16 orang dinyatakan lolos dan akan diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan.

“Setelah melalui beberapa kali tahapan tes, dan terakhir kemarin adalah tahap tes wawancara yang diikuti 23 peserta, 16 orang calon dinyatakan lulus,” kata Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, Senin, 11 Agustus 2025.

Formasi yang terisi meliputi 4 hakim agung Kamar Pidana, 2 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 3 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM.

Penentuan kelulusan, kata Mukti, disesuaikan dengan formasi lowongan yang tersedia dan mempertimbangkan hasil dari seluruh tahapan seleksi sebelumnya.

KY menegaskan proses ini menjunjung tinggi standar kompetensi dan integritas, termasuk dengan melibatkan partisipasi publik, terutama dalam penelusuran rekam jejak dan wawancara terbuka.

“KY menjamin bahwa calon yang diusulkan memenuhi standar yang ditetapkan. Partisipasi publik juga sudah kami optimalkan,” ujar Mukti.

Daftar lengkap 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM yang lolos:

Baik, berikut susunan nama lengkap 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM sesuai urutan formasi dan jabatan:

Kamar Pidana

Alimin Ribut Sujono – Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Annas Mustaqim – Hakim Tinggi, Badan Pengawasan MA

Julius Panjaitan – Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Bengkulu

Suradi – Hakim Tinggi, Badan Pengawasan MA

Kamar Perdata

Ennid Hasanuddin – Hakim Tinggi, Mahkamah Agung

Heru Pramono – Hakim Tinggi, Mahkamah Agung

Kamar Agama

Lailatul Arofah – Hakim Tinggi, Badan Pengawasan MA

Muhayah – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Kamar Militer

Brigjen TNI (Purn) Agustinus Purnomo Hadi – Hakim Ad Hoc Tipikor, Mahkamah Agung

Kamar Tata Usaha Negara (TUN)

Hari Sugiarto – Hakim Tinggi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak

Budi Nugroho – Hakim Pengadilan Pajak

Diana Malemita Ginting – Auditor Utama, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Triyono Martanto – Hakim Pengadilan Pajak

Hakim Ad Hoc HAM

Agus Budianto – Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Bonifasius Nadya Arybowo – Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung

Moh. Puguh Haryogi – Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.[]

Sekretaris Bidang Advokasi Hakim Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) Djuyamto mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.15 waktu setempat saat yang bersangkutan baru keluar rumah di Sekupang untuk berangkat ke Kantor Pengadilan Agama Batam.

“Menurut keterangan, beliau menuju mobil yang kebetulan parkir agak jauh sekitar 100 meter dan tiba-tiba dia diserang oleh orang tak dikenal dan mengenai tangan beliau,” kata Djuyamto dikutip dari CNNIndonesia Kamis (6/3/2025)

Usai melancarkan aksinya, pelaku yang disebut menggunakan helm pelindung atau penutup kepala langsung menuju rekannya yang menunggu di motor. Mereka melarikan diri.

Hal itu terungkap lewat kesaksian istri Mangapul, Martha Panggabean, saat dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur yang menjerat suaminya, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Awalnya Martha menyampaikan bahwa uang SGD 36.000 itu berada di dalam tas berwarna hitam yang ditemukan di apartemen suaminya. Uang itu sempat diminta untuk disimpan oleh Mangapul hingga akhirnya sang istri diminta untuk menyerahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Usai penyerahan uang itu, Martha mengaku kembali menemui Mangapul. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun mencecar Martha terkait reaksi suaminya usai uang sebesar SGD 36.000 itu dikembalikan ke penyidik Kejagung.

“Apa yang disampaikan Pak Mangapul waktu itu?” tanya jaksa kepada Martha dalam persidangan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Mereka adalah Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul.

Erintuah disebut menerima gratifikasi dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing. Yakni uang sebesar Rp97.500.000, Sin$32.000 dan RM35.992,25.

“Bahwa terdakwa Erintuah Damanik selaku penyelenggara negara menerima gratifikasi dianggap pemberian suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya,” kata jaksa Bagus Kusuma Wardhana saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Erintuah menyimpan uang-uang tersebut di rumah dan apartemen miliknya. Dia tidak melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sehingga dianggap sebagai gratifikasi.

Selain itu, dua hakim anggota PN Jakarta Surabaya yang turut menjatuhkan putusan bebas terhadap Ronald Tannur yakni Heru Hanindyo dan Mangapul juga didakwa menerima gratifikasi.

Teruntuk Heru, ia disebut menerima gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp104.500.000, US$18.400, Sin$19.100, ¥100.000 (Yen), €6000 (Euro) dan SR21.715 (Riyal Saudi). Heru menyimpan uang-uang tersebut di Safe Deposit Box (SDB) Bank Mandiri Kantor Cabang Cikini Jakarta Pusat dan rumahnya.

Sedangkan Mangapul disebut menerima penerimaan yang tidak sah menurut hukum dengan rincian Rp21.400.000,00, US$2.000 dan Sin$6.000. Ia menyimpan uang tersebut di apartemennya.

Atas perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Betul (tiga hakim yang ditangkap pemberi vonis bebas Ronald Tannur),” kata JAMPidsus Kejagung, Febrie Adriansyah,dikutip Rabu (23/10/2024).

Febrie mengatakan, ketiga hakim itu ditangkap terkait kasus suap terkait vonis bebas tersebut.

“Iya (terkait perkara suap vonis bebas),” ujarnya.

Namun Febrie belum menjelaskan lebih jauh terkait konstruksi perkara suap yang dimaksud. Ia hanya menyebut ada satu orang pengacara yang ikut diamankan yang diduga sebagai pemberi suap.

Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur atas kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti.

Ketiga hakim yang mengadili adalah Hakim Ketua Erintuah Damanik serta dua anggota hakim Heru Hanindyo dan Mangapul. Belum ada keterangan dari pihak PN Surabaya maupun ketiga hakim itu atas penangkapan tersebut.

Berdasarkan salinan yang diterima di Jakarta, Selasa, Jokowi menandatangani PP tersebut pada tanggal 18 Oktober 2024. Hal ini berarti Jokowi meneken PP perubahan gaji dan tunjangan hakim itu dua hari menjelang purna-tugas sebagai Presiden RI.

“Gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat dan masa kerja golongan hakim,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2024.

Pada bagian menimbang PP tersebut, disebutkan bahwa negara memberikan jaminan kesejahteraan bagi hakim, selaku pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.

Hal tersebut dilakukan guna menjaga kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

“Besaran gaji pokok hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini,” petikan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2024.

Berdasarkan Lampiran I PP Nomor 44 Tahun 2024, gaji pokok hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara ditentukan berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan.

Gaji pokok terendah adalah hakim Golongan III a masa kerja 0 tahun, yakni sebesar Rp2.785.700. Sementara itu, gaji pokok tertinggi adalah hakim Golongan IV e masa kerja 32 tahun, yaitu sebesar Rp6.373.200.

Gaji pokok tersebut meningkat jika dibandingkan PP Nomor 94 Tahun 2012. Sebelumnya, gaji pokok hakim Golongan III a masa kerja 0 tahun adalah Rp2.064.100 dan hakim Golongan IV e masa kerja 32 tahun hanya Rp4.978.000.

Selain itu, tunjangan jabatan hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan Lampiran II PP Nomor 44 Tahun 2024, hakim madya muda/letnan kolonel di tingkat banding mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp38.200.000 yang sebelumnya hanya Rp27.200.000.

Sementara itu, hakim pratama di tingkat pertama Pengadilan Kelas IA Khusus mendapat tunjangan jabatan Rp19.600.000. Sebelumnya, tunjangan untuk hakim pada tingkatan tersebut hanya Rp14.000.000.

JAKARTA, Eranasional.com – Trio hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mati Ferdy Sambo. Mantan Kadiv Propam Polri itu dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Ketiga hakim itu adalah Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso, serta dua anggotanya adalah Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono.

Berikut profil dan rekam jejak tiga hakim tersebut:

Wahyu Iman Santoso

Berdasarkan informasi yang didapat, Wahyu Iman Santoso saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jaksel. Sebelumnya dia bertugas sebagai Ketua PN Denpasar, Bali.

Salah satu kasus yang diadilinya di PN Jaksel yaitu praperadilan Bupati Mimika Oltinus Omaleng.

Untuk perkara Ferdy Sambo, Wahyu dengan tegas menolak lokasi sidangnya dipindahkan, dan tidak menerima pengawalan melekat sepanjang mengadili Ferdy Sambo, baik di dalam maupun di luar persidangan.

“Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan belum membutuhkan pengawalan yang bersifat khusus, termasuk misalnya safe house bagi hakim dan sebagainya,” kata Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Susanto Ginting beberapa waktu lalu.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengacara Razman Arif Nasution “RAN” tak terima gugatannya terhadap Dokter Richard Lee sebesar Rp 20,7 miliar ditolak. Razman pun melaporkan sang hakim ke Komisi Yudisial.

“Kami laporkan hakimnya,” ujar Razman Arif Nasution, saat menggelar jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/1).

Razman Nasution menganggap ada yang janggal dengan sikap hakim terhadap gugatan Rp20,7 miliarnya terhadap dr Richard Lee.

“Aneh, masak pokok perkaranya tidak diperiksa. Dia kasih putusan NO. Putusan NO itu kan untuk putusan sela, bukan di akhir,” kata Razman Arif Nasution protes

“Pokok perkaranya tidak disentuh sama sekali oleh majelis hakim. Main aman hakimnya,” Tambahnya

Razman Nasution juga mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak mengabulkan gugatannya terhadap Dokter Richard Lee. Ia memastikan perang mereka belum usai

“Kapan pun, di mana pun, jangan kan di dunia, di akhirat pun saya lawan,” kata Razman Arif Nasution

Sebagai pengingat, Razman Arif Nasution menggugat Dokter Richard Lee sebesar Rp20,7 miliar pada 11 Mei 2022 karena memutus kuasanya sebagai pengacara secara sepihak. Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Oleh majelis hakim, gugatan Rp20,7 miliar Razman  Nasution terhadap Dokter Richard Lee tidak dikabulkan. Permintaan sang pengacara dianggap tidak masuk akal.

Justru Razman Arif Nasution lah yang dinilai melanggar kesepakatan kerja dengan Dokter Richard Lee karena tidak memenuhi tuntutan klien. Ia juga menyalahi kode etik advokat karena menyebar data pribadi klien ke publik.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap gugatan Rp20,7 miliar Razman Arif Nasution ke Dokter Richard Lee dibacakan pada 21 Desember 2022.

BANTEN, eranasional.com –Sidang kasus pencemaran nama baik, antara Nikita Mirzani dan Dito Mahendra berlanjut ke putusan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang memutus vonis terdakwa Nikita Mirzani dibebaskan

Oleh majelis hakim, perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra terhadap Nikita Mirzani dinyatakan gugur.

“Menimbang perkara JPU tidak diterima maka diputuskan yang bersangkutan agar terdakwa Nikita Mirzani dibebaskan dari dakwaan,” ujar majelis hakim mengutip Detik, Kamis (29/12).

Mendengar pernyataan hakim, Nikita Mirzani histeris. Ia sujud di ruang sidang dan mengucap terima kasih kepada hakim atas kebijakan yang diambil terhadap perkara pencemaran nama baik dari laporan Dito Mahendra.

“Terima kasih banyak, pak hakim,” ucap Nikita Mirzani.

Nikita Mirzani juga berpelukan dengan Fitri Salhuteru yang ikut larut dalam suasana haru pasca mendengar vonis hakim.

Eranasional.com – Tim Satgas KPK meringkus tiga orang (sebelumnya ditulis dua pejabat) yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (19/1/2022) malam.

“Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, sejauh ini KPK mengamankan tiga orang,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (20/1/2022).

Ali menyebut tiga orang ditangkap tim satgas KPK di antaranya yakni, hakim, Panitera dan pengacara.

Mereka ditangkap diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait sebuah perkara di Pengadilan Negeri Surabaya.

Ali mengatakan, KPK memiliki waktu 1×24 jam. Untuk menentukan nasib pihak_pihak yang telah ditangkap apakah berstatus tersangka atau tidak.

“Dalam waktu 1×24 jam KPK segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan dimaksud,” kata Ali.

Untuk perkembangan lebih lanjut, kata Ali, akan pastikan menyampaikan kepada publik.

Sebelumnya, Ali menyebut tangkap tangan dilakukan tim satgas pada Rabu (19/1/2022) malam.

“Benar, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya Jawa Timur,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (20/1/2022).

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan bahwa Hakim itu pada dasarnya menegakkan keadilan bukan menegakkan peraturan.

Mahfud mengatakan, “Pasal 1 ayat 3 hasil amandemen UUD 1945 memberikan hakim kreativitas membuat putusan berdasarkan rasa keadilan di masyarakat. Hakim disamping menegakkan hukum, juga menegakkan keadilan. Putusan Pak Bagir Manan sebagai hakim, banyak yang kita lihat mempengaruhi pembentukan hukum kita.”

Demikian disampaikan Menko dalam keynote speech-nya pada acara diskusi akademik, “80 Tahun Prof. Bagir Manan” bertema “Peran Putusan Hakim Dalam Pembentukan Hukum Nasional” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara daring pada Kamis (26/8).

Acara diskusi ini dikhususkan dalam memperingati ulang tahun Prof Bagir Manan dan mengulas putusan-putusan landmark dalam karirnya sebagai ketua Mahkamah Agung dan akademisi hukum. Hadir sebagai pemateri yaitu: mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. I Dewa Gede Palguna, Guru Besar Fakultas Hukum UII, Prof. Ni’matul Huda, Akademisi dari Universitas Sidney, Prof. Simon Butt, serta Dosen Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, Lailani Sungkar.

Dalam sambutannya, Bagir Manan mengatakan bahwa, saat ini peran hakim tidak begitu mengedepan, itu tidak lepas dari tanggung jawab Fakultas Hukum. Menurutnya, sistem pendidikan hukum kita kurang membawa mahasiswa ke hal-hal nyata tentang hukum, termasuk pembahasan kasus-kasus, sehingga lulusan hukum tidak familiar dengan seluk beluk putusan hakim.

“Contoh kalau ilustasi kasus hukum dalam pengajaran, memakai putusan di Belanda di Hogeraad tahun 1900-an. Seolah-olah tidak ada kasus di negeri kita. Seharusnya kita gunakan putusan-putusan terkini untuk mendekatkan kenyataan hukum dengan mashasiswa,” ujarnya.

Bagir menyoroti, bahwa Hakim masih dilekati tradisi hanya menerapkan hukum, belum tradisi menjadi lawmaker. Ia berharap acara diskusi ini bisa mendorong metode pendidikan hukum yang lebih mendorong hakim sadar, bahwa mereka adalah sumber hukum.

Sedangkan Mahfud memberikan contoh dalam sengketa Pilkada, ketika ia menjadi hakim MK, “Kecurangan dalam Pilkada harus terstruktur, sistematis, masif, menjadi bagian dari tata hukum kita setelah Putusan MK. Sebelumnya tidak ada dalam tata hukum kita, namun setelah itu digunakan terus. Bahkan di UU disebutkan, di peraturan KPU dan Bawaslu disebut, hal itu yang membuat pertama kali adalah MK,” ujar mantan Ketua MK tersebut.

Contoh lain menurutnya, saat pembuktian, mendengarkan rekaman di pengadilan MK, pada kasus Bibit-Chandra. Atas dasar bukti pemutaran rekaman itu, menurutnya, lantas dijadikan dasar memutuskan membatalkan pasal yang berpotensi mengkriminalisasi pimpinan KPK.

“Oleh sebab itu Hakim harus kreatif untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kemanfaatan, tidak boleh hanya dibelenggu UU, karena jual beli rentan bisa terjadi pada penggunaan pasal UU yang mana pada memutuskan suatu perkara,” pesan Mahfud dalam diskusi.

JAKARTA – Anggota majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) yang mengadili kasus tes swab Habib Rizieq Shihab, Suryaman, meninggal dunia. Suryaman dimakamkan di Cirebon, Jawa Barat.

“Mengenai meninggal dunia betul,” kata Humas PN Jaktim, Alex Adam Faisal saat dimintai konfirmasi, Minggu (11/7/2021). Adam menjawab pertanyaan apakah betul Suryaman meninggal.

Adam menerangkan jenazah Suryaman dikebumikan kemarin. Namun Adam belum memerinci penyebab Suryaman meninggal.