Kuasa hukum Keenan, Minola Sebayang, menegaskan bahwa dalam perkara perdata, meninggalnya salah satu pihak tidak serta-merta menggugurkan proses hukum yang sedang berjalan.

Menurut dia, tanggung jawab hukum dapat dialihkan kepada ahli waris dari pihak tergugat.

“Karena tergugat telah meninggal dunia, maka kewajiban hukum beralih kepada ahli warisnya,” ujar Minola di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2026).

Ia menjelaskan, perkara ini tetap dapat diproses hingga tuntas selama masih terdapat pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam gugatan tersebut, selain nama Vidi Aldiano, turut tercantum Harry Kiss sebagai pihak tergugat.

Saat ini, sengketa hak cipta lagu “Nuansa Bening” telah memasuki tahap kasasi. Pada fase ini, Mahkamah Agung tidak lagi menggelar sidang pemeriksaan seperti di tingkat sebelumnya, melainkan langsung menelaah berkas perkara dan putusan yang telah dijatuhkan.

Pihak Keenan Nasution memandang proses kasasi ini sebagai tahap akhir dari upaya hukum yang ditempuh dalam memperjuangkan hak cipta atas lagu tersebut.

Putusan Mahkamah Agung nantinya akan menjadi penentu akhir dari sengketa yang telah berlangsung cukup panjang ini.

“Jadi, kami hari ini sudah mengirimkan surat secara resmi kepada BPN untuk meminta supaya pengukuran atau pengembalian batas lahan klien kami. Kalau memang dalam waktu 14 hari surat kami tidak direspon, maka kami akan melakukan surat yang kedua, kalaupun tidak direspon lagi, BPN akan menjadi tergugat oleh kami,” ujar Andi Tatang dalam keterangannnya kepada awak media usai menggelar buka puasa bersama di Kantor DPC Peradi Kota Depok, Jumat (6/3/2026).

Dirinya menyayangkan sikap BPN yang terkesan menghambat hak hukum kliennya sebagai pemilik tanah yang sah. Menurutnya, alasan “sedang bersengketa” kerap dilontarkan BPN tidak relevan, karena pihaknya telah mengupayakan prosedur hukum yang benar.

“Dengan alasan katanya sedang bersengketa. Itu yang hari ini kan, sebelumnya beberapa bulan lalu kita sudah mengajukan pengukuran tapi BPN menolak. Yang jadi pertanyaan, dasarnya apa ini ditolak pengukuran? Ini kan kita sebagai pemilik, meminta kepada BPN untuk melakukan pengukuran atau pengembalian batas. Kok ditolak?” ungkap Andi Tatang.

Persoalan ini juga menyeret perhatian publik terhadap isu mafia tanah dengan oknum di instansi terkait. Dia menilai jika BPN ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka solusinya adalah harus segera dilakukan pergantian pejabat mulai dari hulu hingga ke hilir.

“Khususnya bagi para pencari keadilan dalam hal tanah, sudah lah menurut saya ganti saja semua itu dari hulu ke hilir, ganti semua, jangan rotasi. Karena pemainnya itu-itu juga kok, kalau selama mereka itu ada juga, ya tidak akan kelar-kelar ganti saja orang-orang baru semua yang memang punya jiwa menjalankan tugas amanah sebagai pegawai ASN,” kata Andi Tatang.

Kendati belakangan ini beredar kabar sudah adanya pergantian di seluruh jajaran pejabat BPN di Indonesia. Menurutnya, hal itu sepenuhnya tak menjadi sebuah jaminan untuk menjadikan pelayanan lebih baik lagi.

“Tapi kalau oknumnya masih bercokol di situ, ya percuma, yang lainnya harus diganti juga. Iya kan? Ibarat kerajaan, rajanya diganti. Tapi patinya tidak, sementara patinya yang punya kuasa, percuma rajanya diganti, percuma pion-pionnya diganti,” tandasnya.

Untuk meminta kepastian batas tanah, dia menegaskan bahwa kliennya memiliki dasar yang kuat, yakni sertifikat resmi.

“Alasan BPN katanya sampai dengan putusan, ada putusan. Kita sudah ada putusan nih, terus kita mengajukan, makanya saya mau tahu hasil dari pada pengajuan ini apa? Apakah tetap ditolak? Kalau pengukuran tetap ditolak, maka BPN akan menjadi tergugat yang dilakukan oleh saya. Saya akan gugat BPN. Kenapa? Kok dia menolak? Kan kami punya hak. Hak hukum si pemilik tanah untuk mengajukan permohonan pengukuran kepada BPN,” tegasnya.

Andi Tatang menjelaskan adapun objek bidang tanah yang dimiliki kliennya kurang lebih seluas 258 m² dengan memiliki sertifikat resmi kepemilikan yang kisaran harganya Rp 25 juta per meternya. Namun dia menyayangkan hingga kini belum menemui titik terang meski pihak pemilik telah mengantongi putusan hukum.

Lebih lanjut menurutnya bahwa permohonan pengukuran ini merupakan langkah administratif yang seharusnya dijalankan BPN, terlebih proses gugatan di pengadilan telah bergulir.

“Kita sudah melakukan gugatan yang tadi saya ceritakan, sebelumnya klien kami tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum, setelah kalah baru minta bantuan hukum sama kita. Nah, kami sebagai kuasa hukum minta kepada BPN untuk dilakukan pengukuran tapi ditolak. Ada apa?,” ungkapnya.

Pengacara yang kerap membela warga Depok kalangan bawah itu menyoroti bagaimana birokrasi kerap kali justru mengikuti kemauan pihak tergugat dibandingkan menjalankan aturan yang berlaku.

“Kalau kita menyampaikan ada (mafia tanah), sejauh ini kita secara pribadi personal saya belum bisa membuktikan. Dibilang tidak ada, faktanya banyak keluhan masyarakat. Kan sekarang keluhan masyarakat yang harus berhadapan dengan oknum-oknum. Iya kan? Kita sekarang harus berhadapan dengan oknum-oknum,” pungkasnya. (**)

Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar, mengatakan nilai ganti rugi itu termasuk biaya materiil Rp 5 miliar meliputi proses hukum, pengobatan psikis, dan kehilangan pendapatan.

Materi gugatan balik (rekonvensi) tersebut dicantumkan dalam dokumen Jawaban atas gugatan dalam Perkara Nomor: 184/Pdt.G/2025/PN.Bdg. Dokumen tersebut telah diunggah oleh Tim Kuasa Hukum Ridwan Kamil secara e-court pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas 1A Khusus, Rabu (25/6/2025).

“Klien kami telah menjadi korban dari serangkaian tuduhan yang tidak berdasar dan tidak dibuktikan secara ilmiah. Ini bukan sekadar sengketa personal, tetapi kampanye penghancuran reputasi secara masif yang memanfaatkan ruang publik,” kata Muslim Jaya Butar Butar dalam keterangannya.

Dalam dokumen yang disampaikan kepada majelis hakim, Muslim menyebutkan, Lisa telah melakukan rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

“Lisa Mariana telah menyebarkan tuduhan tanpa bukti bahwa klien kami melakukan hubungan layaknya suami istri di luar pernikahan, menyebabkan kehamilan, dan menyarankan aborsi. Semua itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah dibuktikan secara ilmiah, terutama melalui tes DNA,” jelas dia.

Menurut Muslim, Lisa juga menyebarkan informasi keliru secara berulang melalui berbagai platform. Dengan itu, ia menuntut Lisa untuk melakukan take-down atas konten-konten tersebut dan meminta maaf kepada publik.

“Oleh Karena itu, Kami juga meminta majelis hakim untuk menghukum LM (Lisa Mariana) menghapus seluruh unggahan fitnah di media sosial, dan, menyampaikan permintaan maaf di media massa dan media sosial selama tujuh hari berturut-turut,” tegasnya.

“Kami berharap gugatan balik ini dikabulkan seluruhnya, demi menjaga integritas hukum dan mencegah preseden buruk berupa upaya menjatuhkan kehormatan publik untuk motif ekonomi semata,” tambahnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE ke Bareskrim Mabes Polri. Saat ini, laporan itu masih dalam proses penyelidikan. Belum ada tanggapan dari pihak Lisa Mariana terkait gugatan ini.

“Sidang praperadilan pertama digelar pada Rabu (13/3/2024),” kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto seperti dilansir Antara.

Menurut dia, terdapat tiga pemohon yang mengajukan gugatan praperadilan yang sama atas kasus Firli Bahuri, yaitu dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) serta Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).

Selain itu, permohonan praperadilan juga diajukan oleh Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

Djuyamto mengatakan, untuk termohon yaitu Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

“Praperadilan ini terregistrasi dengan Nomor 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel,” katanya.

Dia menambahkan persidangan gugatan praperadilan tersebut akan dipimpin oleh Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) Sri Rejeki Marshinta.

JAKARTA, Eranasional.com –Artis Tamara Bleszynski kembali menelan kekecewaan saat menghadapi sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ini karena sang kakak, Ryszard Bleszynski yang menggugat Rp 34 miliar kembali absen.

Berdasarkan keterangan dari pihak Ryszard Bleszynski, absennya lelaki itu di PN Jakarta Selatan lantaran masih sakit dan berada di luar negeri.

Padahal pertemuan ini adalah atas permintaannya tiga minggu lalu.

“Saya sangat kecewa karena kemarin kan dibilang, tanggal ini kakak saya yang menuntut saya Rp 34 m (miliar) datang. Tapi dia tidak datang,” kata Tamara Bleszynski usai sidang di PN Jakarta Selatan pada Rabu (15/3/2023).

Tamara Bleszynski merasa telah dipermainkan Ryszard Bleszynski dalam kasus gugatan ini. Sebab jika mau menyelesaikan perkara, sang kakak seharusnya datang.

“Saya seperti merasa dipermainkan. Saya bolak-balik dari Bali, meninggalkan anak dan kerjaan. Astagfirullah,” ucap Tamara.

Bagi Tamara Bleszynski tidak mudah datang ke Jakarta untuk sidang. Sebab selain meninggalkan anak dan pekerjaan, ia juga perlu ongkos bolak-balik dari Bali.

“Abang seperti apa yang memperlakukan adiknya seperti ini, kecewa lah kecewa,” ucap Tamara Bleszynski.

Atas absennya kakak Tamara Bleszynski, maka kesempatan untuk mediasi gagal. Apalagi ini merupakan kali kedua agenda tersebut digelar.

Perkara atas gugatan kakak Tamara Bleszynski Rp 34 miliar akhirnya berlanjut. Pada Rabu, 29 Maret 2023 nanti, masing-masing prinsipal akan mengajukan proposal poin yang diinginkan.

YOGYAKARTA, Eranasional.com- Gugatan Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga) terhadap Rektor UIN Sunan Kalijaga berkaitan dengan tidak transparansinya pihak rektorat UIN Yogya dalam hal pengelolaan anggaran dana uang kuliah mahasiswa terus bergulir.

Pada perkara bernomor: 019/VII/KIP-PS/2021  Sidang Kedua Sengketa Informasi yang digelar oleh Komisi Informasi Publik (KIP RI), menurut penasehat hukum dari Senat Mahasiswa UIN Yogya, Abdul Hakim meminta agar UIN Sunan Kalijaga Tidak Menjadikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai Pelindung, dalam melegalkan tidak trasnparannya pengelolaan anggaran di UIN Sunan Kalijaga.

Komisi Informasi Pusat (KIP) RI yang menggelar sidang kedua gugatan sengketa informasi dan transparansi anggaran yang dilayangkan oleh Senat Mahasiswa (SEMA) terhadap Rektorat UIN Sunan Kalijaga pada Senin (12/9)

Abdul Hakim menyatakan pihak UIN Sunan Kalijaga sudah melakukan kesalahan besar – yaitu  Kampus yang berstatus  sebagai institusi milik negara yang seharusnya memberikan layanan informasi secara transparan, malah melakukan hal sebaliknya.

“UIN Sunan Kalijaga seharusnya sebagai lembaga pendidikan tinggi memberi contoh soal akuntabilitas dan transparansi anggaran” tambahnya.

Sementara itu menurut penuturan Gurnadi Ridwan dari Divisi Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) bahwa kampus seringkali menjadi ladang basah dalam pemungutan uang-uang yang tidak jelas. Pemungutan anggaran yang tidak jelas dari pihak rektorat. Biasanya berdalih penerimaan mahasiwa, uang penelitian hingga proses penentuan dan penentuan uang kuliah tunggal yang tidak sasaran.

Saat ditanya mengenai kesalahan pihak UIN Sunan Kalijaga, Abdul Hakim secara tegas menyatakan bahwa kesalahan UIN Sunan Kalijaga adalah tidak memberikan informasi terkait anggaran secara jelas. Dan itu dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa pihak UIN Sunan Kalijaga  sudah melanggar pasal 9 dan 11.

Kesalahan elementer UIN Sunan Kalijaga adalah tidak memberikan informasi secara jelas. Seharusnya tanpa diminta pun, UIN Sunan Kalijaga sudah seharusnya memberikannya penggunaan anggaran secara transparan.

Regulasi keterbukaan informasi publik diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai  landasan bagi institusi publik agar senantiasa transparan dalam menyampaikan informasinya.

Apakah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di kampus selama ini berjalan ? Sedangkan mahasiswa menjadi pengawas soal transparansi publik.

Abdul Hakim juga menginformasikan bahwa KIP RI akan menggelar sidang ketiga. Pihak KIP akan melakukan pemeriksaan di UIN Sunan Kalijaga terkait dengan kelengkapan berkas.