Pengendara sepeda motor itu bernama Bayu Sakti Eka Pratama (20), warga Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Jumat, 26 Januari dia melapor ke Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polresta Magelang.

Bayu mengatakan, di separator sepanjang Jalan Magelang-Yogyakarta terpasang bendera-bendera atau baliho partai, caleg, juga capres-cawapres.

“Saya mau minta ganti rugi ke partai yang merugikan saya,” kata Bayu, Jumat, 26 Januari 2024.

Dia menceritakan, peristiwa kecelakaan itu pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB. Saat itu Bayu melaju dari arah Kota Magelang hendak memutar balik di depan Polsek Mertoyudan.

“Tepat di depan Polsek Mertoyudan, tiba-tiba satu bendera Partai Demokrat jatuh mengenai helm saya. Sedangkan tiang dari bambu benderanya menimpa motor dan tersangkut ke leher saya,” jelasnya.

Akibat kejatuhan tiang bambu tersebut, helm dan motornya Bayu mengalami kerusakan. Beruntung, dalam peristiwa itu korban tidak mengalami luka fisik.

Bayu berharap, pasca dirinya melapor ke polisi, bendera atau baliho dan segala atribut kampanye yang dapat mencelakakan pengguna jalan ditertibkan, sehingga tidak ada lagi korban sesudah dirinya.

Video Bayu tertimpa bendera Partai Demokrat sempat viral di media sosial.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Sholeh mengatakan, robohnya bendera parpol di Jalan Magelang-Yogyakarta diakibatkan hujan deras dan angin kencang.

Habib Sholeh pun menyatakan Bawaslu Kabupaten Magelang siap membantu mediasi antara korban dengan partai politik.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini Chabibah menegaskan bahwa separator di sepanjang Jalan Magelang-Yogyakarta tidak boleh dipasangi alat peraga kampanye (APK) jika dianggap membahayakan pengguna jalan. (*)

Untuk diketahui, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) dengan dasar hak penguasaan (HPL) berusaha mengambil alih kembali lahan yang selama ini digunakan Hotel Sultan tersebut.

Perusahaan Pontjo Sutowo, PT Indobuildco sudah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun, dan kini dipaksa angkat kaki oleh pemerintah.

Ponjto menyatakan pihaknya bersedia angkat kaki dari lahan tersebut asalkan diberi gan rugi sebesar Rp28 triliun.

“Kalau pemerintah tidak mau perpanjang HGB (Hak Guna Bangunan), artinya hak kami dicabut itu ada UU-nya. Presiden yang cabut bukan Setneg (Sekretariat Negara). UU Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak itu sudah diatur dan ganti rugi harus secara penuh. Gugatan kita sebesar Rp28 triliun lebih, itu belum dihitung segala isinya,” kata kuasa hukum Indobuildco, Yosef Benediktus Badeoda, Senin (16/10/2023).

Yosef membeberkan permintaan angka tersebut untuk mengganti berbagai macam kerugian yang dialami PT Indobuildco.

“Kerugian terbesar yaitu pada lahan yang nilainya mencapai Rp13 triliun. Hal ini karena posisi Hotel Sultan yang sangat strategis, di jantung Ibu Kota dan area Senayan,” dijelaskannya.

“Ditambah lagi dengan nilai ganti rugi terhadap gedungnya juga tidak kalah fantastis, Rp5 triliun,” tambah Yosef.

Lalu, Rp10 triliun lainnya, kata Yosef mencakup kerugian materiil, nama baik, reputasi hancur.

Kata Yosef, nilai ganti rugi itu diklaim bukan asal-asalan dari pihak Hotel Sultan, sebaliknya Yosef menyebut nilai itu berasal dari Kemensetneg sendiri.

“Sebenarnya itu hitungan Setneg sendiri. Mereka kan pernah ajukan perhitungan, sama lah kita hitung-hitung juga. Dari Setneg minta ganti rugi seperti itu. Kita paling tidak mirip-mirip lah, dan itu angka jelas ada NJOP dan sebagainya, dan gedung kita sudah dihitung juga,” pungkasnya. (as)

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan pejabat Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menyatakan tidak bersedia menanggung restitusi atau ganti rugi yang harus dibayar anaknya, Mario Dandy Satriyo (20), sebagai pelaku penganiayaan, terhadap Cristalino David Ozora (17). Dia menyebut aset-aset miliknya telah disita KPK.

Menurutnya, restitusi itu harus ditanggung sendiri oleh Mario Dandy yang dianggap sudah dewasa.

“Menjadi keputusan keluarga kami, apabila nanti ada putusan hukum yang menyatakan bahwa anak kami Mario Dandy Satriyo harus membayar restitusi, dengan berat hati kami tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut, dengan pemahaman bahwa bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban membayar ada pada pelaku tindak pidana,” kata Rafael Alun melalui surat yang dibacakan kuasa hukum Mario Dandy, Nahot Silitonga, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (25/7).

Meski menolak membantu pembayaran restitusi, Rafael Alun tetap berharap agar Mario Dandy diberi kesempatan kedua.

Tak hanya itu, Rafel memastikan dirinya tidak akan menjadi saksi meringankan bagi Mario Dandy.

Namun, Rafael membenarkan pada awal kejadian perkara ini dirinya hendak membantu menanggung biaya pengobatan David Ozora.

“Namun saat ini mohon dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami yaitu sudah tidak ada kesanggupan, serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial. Asset-aset kami sekeluarga dan rekening sudah diblokir oleh KPK dalam rangka penetapan saya sebagai tersangka dugaan tindak pidana gratifikasi,” tuturnya.

Untuk diketahui, keluarga David Ozora mengajukan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp52 miliar. Namun LPSK menghitung restitusi yang harus dibayarkan pihak Mario Dandy kepada David lebih besar yakni Rp120 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Terdakwa kasus penganiayaan berat berencana, Mario Dandy Satriyo (20), harus mengganti penderitaan yang dialami Cristalino David Ozora (17) sebesar Rp120 miliar. Hal itu ditegaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK menetapkan restitusi (pengganti kerugian) sebesar Rp120 miliar karena perbuatan Mario Dandy yang menganiaya David Ozora pada Februari 2023 silam.

Tenaga Ahli Penilai Restitusi LPSK Abdaney Joya mengatakan itu saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan dengan terdakwa Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas (19) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

“Ada tiga komponen yang menjadi penentu besaran restitusi,” kata Abdaney Joya.

Ada pun ketiga komponen tersebut adalah soal kehilangan kekayaan, perawatan medis psikologis dan penderitaan yang dirasakan korban.

Lanjut Abdaney menjelaskan, dari hitungagn LPSK, keluarga David Ozora mengalami kehilangan harta mencapai Rp18.162.000. kemudian, biaya perawatan medis dan psikologis sebesar Rp1.315660.000 (Rp1,3 miliar). Dan, yang membuat korban menderita sebesar Rp118.140.480.000 (Rp118 miliar).

Mendengar angka kerugian yang sangat fantastis, Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut Sujono, meminta penjelasan lebih rinci soal perhitungan itu.

“Rp188 miliar itu dasarnya dari mana?” tanya hakim.

Abdaney menjelaskan, perhitungan dimulan dengan mencari informasi dari dokter yang menangani David saat dinyatakan mengalami Diffuse Axonal Injury (DAI) Stage 2.

JAKARTA, Eranasional.com –Artis Jessica Iskandar menjawab kabar Christoper Steffanus Budianto atau Steven sudah mulai mengganti kerugian selama mereka bekerja sama.

Ia mengaku sama sekali belum menerima apa pun dari sang mantan rekan bisnis.

“Belum, itu dia cuma ngomong saja,” ungkap Jessica Iskandar di kawasan Kapten P. Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).

Jessica Iskandar hanya pernah menerima uang dari Steven atas balas jasa terkait penyewaan mobil. Transaksi itu bahkan terjadi di masa awal kerja sama mereka.

“Kan perjanjian awalnya aku taruh mobil di CSB dan dia memberikan aku biaya sewa. Jadi uang itu ya uang biasa, biaya sewa,” terang Jessica Iskandar

“Jumlahnya juga nggak banyak, bukan seharga sebuah mobil,”tambahnya

Lanjut Jessica Iskandar pun meminta Steven berhenti membuat cerita palsu tentang kasus mereka dan segera bersikap kooperatif agar proses hukum tidak terhambat

“Kalau dipanggil polisi datang, jangan nggak datang. Sekarang saja kalau mau, mumpung masih belum terlambat,” kata Jessica Iskandar

Sebab bila memang benar Steven sudah beritikad baik mengganti kerugian, Jessica Iskandar juga tidak mau repot-repot melaporkannya.

“Kalau aku nggak merasa dirugikan, aku ngapain juga sih repot-repot,” ucap Jessica Iskandar

Diketahui Jessica Iskandar mengaku ditipu Steven dalam bisnis rental mobil. Ia kehilangan 11 mobil mewah dengan total kerugian Rp 9,8 miliar imbas kerja sama tersebut.

Jessica Iskandar kemudian melaporkan Steven ke Polda Metro Jaya pada 15 Juni 2022. Proses hukum sempat tertunda lama hingga membuat perempuan 35 tahun stres.

JAKARTA, Eranasional.com – PT Pertamina Patra Niaga memastikan akan memberi ganti rugi kepada warga yang menjadi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (3/3) lalu.

Hal itu diucapkan Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting.

“Pertama, tetap akan memberikan penggantian,” kata Irto Ginting, Sabtu (11/3/2023).

Untuk itu, lanjut Irto, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Jakarta Utara untuk melakukan ganti rugi kepada warga.

“Kami akan berkoordinasi dengan Pemkot Jakut terkait hal ini,” tuturnya.

Kendati demikian, dia belum bisa menjelaskan siapa saja atau kriteria yang akan menerima ganti rugi pasca peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Pasalnya, PT Pertamina Patra Niaga masih memetakan berdasarkan data yang mereka dapatkan.

“Masih kami petakan dengan data yang kami dapat,” ujarnya.

Warga Berharap Mendapat Ganti Rugi

Abdul Jamil (46), warga RT 05 RW 01, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, sangat berharap kepada Pertamina untuk memberikan ganti rugi kepada warga yang menjadi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Ia ingin, Pertamina segera mengambil tindakan untuk memulihkan rumah warga yang ludes akibat kebakaran yang mengerikan tersebut.

“Pertamina ini punya pemerintah. Pasti punya uang, punya dana. Kami berharap mendapat ganti rugi,” tegas Abdul Jamil, Jumat (10/3/2023).

Dia pun merinci bentuk ganti rugi seperti apa yang diinginkannya. “Misalnya bangunan rumah saya rusak, ya harus dibuat seperti sebelumnya. Yang penting sesuai saja,” imbuhnya.

Seperti diketahui, kebakaran hebat terjadi di Depo Pertamina Plumpang, Jumat (3/3/2023) malam. Api pertama muncul pada pukul 20.11 WIB, berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak (BBM) di area Depo.

JAKARTA- Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara diminta membayar uang pengganti kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) penanggulangan Covid-19 sebesar Rp14,5 miliar.

Majelis Hakim Muhammad Damis mengatakan menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti Rp14.597.450.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar satu bulan setelah inkrah, maka harta benda dirampas apabila harta bendanya tak cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Juliari dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi, yakni menerima suap sebesar Rp32,4 miliar dari para rekanan penyedia bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial.

Politikus PDIP itu juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih pada jabatan publik selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok,” ujarnya ketua majelis hakim, Muhammad Damis saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/8).

Putusan ini lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Juliari dihukum dengan 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Dalam surat dakwaan, Juliari disebut menerima suap senilai total Rp32,4 miliar terkait dengan penunjukan rekanan penyedia bansos Covid-19 di Kementerian Sosial.

Secara rinci, Juliari menerima uang dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukke, sebesar Rp1,28 miliar; Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp1,95 miliar; dan rekanan penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp29,2 miliar.