DPR – Lifestyle Eranasional.com

Rupiah Melemah Berkepanjangan, DPR Desak Evaluasi Total Kebijakan Bank Indonesia

Aditya — Mon, 18 May 2026 13:13:58 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga menembus level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat memicu sorotan tajam dari DPR terhadap kinerja Bank Indonesia. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 18 Mei 2026, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Primus Yustisio secara terbuka meminta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya.

Primus menilai kondisi rupiah yang terus mengalami tekanan menunjukkan perlunya evaluasi besar terhadap kepemimpinan bank sentral. Di hadapan jajaran Bank Indonesia, ia menyampaikan bahwa langkah pengunduran diri bukan sesuatu yang harus dianggap sebagai bentuk kegagalan pribadi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin ketika situasi ekonomi dinilai tidak membaik.

“Pak Perry yang saya hormati, kadang kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan. Mungkin sudah saatnya Bapak mengundurkan diri. Tidak ada yang salah, selanjutnya tentu terserah Bapak,” kata Primus dalam rapat tersebut.

Pernyataan itu langsung menjadi perhatian karena disampaikan di tengah kondisi pasar keuangan yang sedang bergejolak. Rupiah pada perdagangan Senin siang tercatat berada di level Rp17.664 per dolar AS, sekaligus menjadi salah satu posisi terlemah sepanjang sejarah nilai tukar Indonesia. Mata uang Garuda bahkan terus berada di kisaran Rp17.000 sejak awal April 2026 tanpa menunjukkan pemulihan berarti.

Primus menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen. Namun di sisi lain, nilai tukar rupiah justru mengalami depresiasi sangat dalam dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya. Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.

Politikus PAN yang juga dikenal sebagai mantan aktor sinetron itu menilai pengunduran diri pejabat publik di tengah tekanan ekonomi bukan hal tabu. Ia mencontohkan praktik yang sering terjadi di Jepang maupun Korea Selatan, ketika pejabat memilih mundur sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi yang terjadi.

Sorotan terhadap Bank Indonesia tidak hanya datang dari Primus. Sejumlah anggota Komisi XI lainnya juga mempertanyakan langkah-langkah yang telah ditempuh bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen kebijakan yang selama ini telah digunakan BI.

Menurut Harris, Bank Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai intervensi dan kebijakan stabilisasi, namun hasilnya belum mampu membendung pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Ia menilai tekanan global memang menjadi faktor utama, tetapi terdapat persoalan domestik yang juga memperburuk situasi.

“Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?” ujar Harris dalam rapat tersebut.

DPR Kritik Lambannya Pengusutan Teror Air Keras ke Aktivis KontraS

Aditya — Mon, 16 Mar 2026 12:15:35 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sorotan terhadap penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis hak asasi manusia kembali menguat setelah anggota parlemen menyampaikan kritik terbuka terhadap aparat penegak hukum. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, secara tegas mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap pelaku penyerangan terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Menurut Rieke, tindakan kekerasan dengan menggunakan air keras merupakan bentuk kejahatan yang sangat brutal dan tidak dapat ditoleransi dalam negara yang menjunjung tinggi hukum serta hak asasi manusia. Ia menilai aparat kepolisian semestinya dapat bertindak cepat dalam menangkap pelaku, terutama karena sejumlah bukti visual seperti rekaman kamera pengawas atau CCTV disebut-sebut telah memperlihatkan sosok yang diduga sebagai pelaku di lokasi kejadian.

Rieke menyampaikan pandangannya melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Dalam pernyataannya, ia mempertanyakan lambatnya proses pengungkapan kasus tersebut, terlebih ketika wajah yang diduga sebagai pelaku disebut telah beredar luas di berbagai platform media sosial.

Ia menilai bahwa apabila bukti visual sudah tersedia, maka aparat penegak hukum seharusnya memiliki dasar yang cukup untuk mempercepat proses identifikasi dan penangkapan. Kritik tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa keterlambatan penanganan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kasus kekerasan terhadap aktivis tidak ditangani secara serius.

Dalam pernyataannya, Rieke juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan instruksi langsung kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS tersebut diusut secara tuntas. Ia menilai perintah tersebut seharusnya menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk bekerja secara maksimal tanpa keraguan dalam menegakkan hukum.

Sebagai anggota legislatif, Rieke menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dan rasa aman. Oleh karena itu, proses penyelidikan yang transparan dan cepat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Rieke juga menyinggung kemungkinan adanya pihak lain di balik aksi kekerasan tersebut. Ia menilai penting bagi aparat kepolisian untuk tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual atau pihak yang memerintahkan penyerangan tersebut.

Selain menyoroti kasus penyerangan terhadap aktivis KontraS, Rieke turut mengangkat kasus lain yang menurutnya juga perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Ia menyinggung kasus pembunuhan seorang warga bernama Ermanto yang terjadi di wilayah Bekasi. Menurutnya, kedua kasus tersebut perlu diusut secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesan bahwa penanganan perkara dilakukan secara setengah hati.

Telegram Siaga 1 TNI Menuai Kontroversi, Koalisi Sipil Desak Evaluasi Pemerintah

Aditya — Mon, 09 Mar 2026 00:10:33 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan kritik terhadap instruksi peningkatan status kesiapsiagaan militer atau Siaga 1 yang dikeluarkan oleh Panglima TNI. Koalisi tersebut menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan konstitusi terkait kewenangan pengerahan kekuatan militer.

Instruksi tersebut diketahui tertuang dalam sebuah telegram internal militer bernomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Panglima TNI Agus Subiyanto. Dalam dokumen itu disebutkan sejumlah arahan kepada jajaran TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk memperketat penjagaan di berbagai objek vital yang berkaitan dengan transportasi dan infrastruktur strategis.

Koalisi menilai bahwa langkah tersebut perlu dikaji secara mendalam karena menyangkut prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada media, mereka menegaskan bahwa pengerahan kekuatan militer merupakan kewenangan konstitusional yang berada di tangan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

Ketentuan tersebut secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 10 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. Dengan demikian, setiap keputusan yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan militer seharusnya berada dalam kendali kepala negara.

Selain itu, koalisi juga mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur secara lebih rinci mengenai peran dan fungsi tentara dalam sistem pertahanan negara. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kebijakan strategis terkait penggunaan kekuatan militer harus berada di bawah otoritas presiden.

NasDem Ajukan Kembali Ahmad Sahroni, DPR Setujui Jadi Wakil Ketua Komisi III

Aditya — Thu, 19 Feb 2026 22:23:57 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota DPR RI Ahmad Sahroni resmi kembali menduduki jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah sebelumnya menjalani masa penonaktifan akibat sanksi partai dan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Penetapan tersebut diumumkan dalam rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang membidangi urusan Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Apakah Ahmad Sahroni dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” ujar Dasco dalam forum rapat, yang kemudian dijawab setuju oleh anggota Komisi III yang hadir.

Komisi III DPR RI sendiri merupakan alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan penegakan hukum, hak asasi manusia, serta pengawasan terhadap aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan.

Dasco menjelaskan, penetapan Sahroni dilakukan setelah Pimpinan DPR menerima surat resmi dari Fraksi Partai NasDem DPR RI Nomor F-NasDem/107/DPR RI/II/2026 tertanggal 12 Februari 2026. Surat tersebut berisi penyampaian pergantian nama Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Badan Anggaran, serta Anggota Badan Anggaran.

Dalam perubahan tersebut, Sahroni menggantikan Rusdi Masse Mappasessu yang sebelumnya sempat mengisi posisi Wakil Ketua Komisi III.

Langkah ini menandai kembalinya Sahroni ke posisi strategis di komisi yang selama ini identik dengan isu-isu hukum dan keamanan nasional.

Usai ditetapkan kembali, Sahroni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR dan rekan-rekannya di Komisi III. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada MKD yang telah memproses perkaranya beberapa waktu lalu.

“Terima kasih untuk Pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya,” ujarnya.

Kapolri Pertahankan Independensi Polri, Tolak Skema Kementerian Kepolisian

Aditya — Mon, 26 Jan 2026 22:44:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sikap tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah naungan kementerian. Penolakan tersebut disampaikan langsung dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Di hadapan anggota dewan, Kapolri menegaskan bahwa perubahan posisi struktural Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi kepolisian, sistem ketatanegaraan, hingga kewibawaan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Menurutnya, model kepolisian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden merupakan bentuk ideal dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Saya tegaskan di hadapan pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR RI bahwa saya menolak Polri berada di bawah kementerian,” ujar Listyo Sigit dalam forum resmi tersebut.

Kapolri menilai bahwa jika Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan serta berkurangnya efektivitas pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam kondisi darurat keamanan dan penegakan hukum nasional. Ia menekankan bahwa Polri memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dalam negeri yang bersifat lintas sektor.

Menurutnya, posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan saat ini sudah tepat dan relevan dengan kebutuhan negara. Perubahan struktur tersebut, kata dia, justru dapat memperpanjang jalur komando dan memperlambat respons institusi terhadap dinamika keamanan nasional.

Lebih lanjut, Listyo Sigit menyebut bahwa pelemahan institusi kepolisian secara struktural tidak hanya berdampak pada organisasi Polri semata, tetapi juga pada negara dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk tetap konsisten memperjuangkan posisi Polri agar tetap berada langsung di bawah Presiden. Ia meminta jajarannya memahami isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab institusional, bukan kepentingan personal atau kelompok.

“Saya minta seluruh jajaran melaksanakan ini dan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap kepemimpinan Kapolri dalam menjaga soliditas internal Polri di tengah menguatnya wacana perubahan kelembagaan yang belakangan kembali mencuat di ruang publik dan parlemen.

Menariknya, Kapolri juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapat tawaran untuk mengisi jabatan menteri kepolisian apabila wacana tersebut direalisasikan. Namun, ia secara tegas menyatakan penolakan terhadap tawaran tersebut.

Ia menilai bahwa pembentukan kementerian kepolisian bukanlah solusi bagi penguatan institusi penegak hukum. Bahkan, ia menyampaikan pernyataan bernada reflektif bahwa dirinya lebih memilih meninggalkan jabatan ketimbang menerima posisi tersebut.

“Kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani,” ucapnya, yang sontak menarik perhatian peserta rapat.

Pernyataan ini dipahami sebagai bentuk penegasan sikap personal sekaligus simbol komitmen Kapolri terhadap prinsip independensi dan profesionalisme Polri.

Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian sejatinya bukan isu baru. Dalam beberapa tahun terakhir, gagasan ini kerap muncul dengan alasan penguatan pengawasan sipil dan reformasi kelembagaan. Namun, di sisi lain, banyak pihak menilai bahwa langkah tersebut justru berpotensi mengganggu independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Sejumlah pakar hukum tata negara sebelumnya juga menyampaikan bahwa posisi Polri langsung di bawah Presiden merupakan bentuk pengawasan politik tertinggi yang sah dalam sistem presidensial, selama tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan DPR dan lembaga pengawas internal maupun eksternal.

Sikap tegas Kapolri dalam forum resmi DPR ini sekaligus menjadi sinyal kuat arah kepemimpinan Polri ke depan. Listyo Sigit menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya fokus pada agenda penegakan hukum dan keamanan, tetapi juga pada konsistensi terhadap sistem ketatanegaraan yang berlaku.

Di tengah tantangan keamanan, dinamika politik, serta tuntutan reformasi, pernyataan Kapolri ini dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas kelembagaan Polri agar tetap profesional, modern, dan terpercaya.

Dengan penegasan tersebut, polemik mengenai posisi Polri di bawah kementerian diperkirakan akan terus menjadi bahan diskusi publik dan parlemen. Namun setidaknya, sikap resmi Kapolri telah disampaikan secara terbuka dan jelas di hadapan wakil rakyat.

Polda Metro Jaya Ringkus 3 Admin Akun Medsos yang Ajak Demo di DPR

Angie — Mon, 08 Dec 2025 12:21:47 +0000

Jakarta, ERANASIONAAL.COM – Tiga admin akun media sosial yang diduga hendak merencanakan kerusuhan dalam aksi unjuk rasa di Jakarta diamankan Polda Metro Jaya.

Para tersangka ditangkap di tiga lokasi berbeda, yakni di Jakarta Pusat, Bekasi, dan Bandung. Mereka diamankan bersama sejumlah barang bukti berupa bom Molotov, perangkat elektronik, serta dokumen digital berisi ancaman kekerasan dan perencanaan serangan.

Wadir Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus mengatakan, pengungkapan ini berawal dari patroli siber yang menemukan unggahan berisi ancaman teror dari sebuah akun Instagram bernama @bahanpeledak.

Unggahan tersebut menampilkan foto gedung DPR dengan narasi ancaman, yang kemudian ditelusuri dan mengarah kepada tersangka pertama berinisial BDM (20) di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Melakukan teror dengan posting foto latar Wisma DPR dengan narasi kalimat “Kita adalah bayang bayang yang kalian takuti dan kita adalah teror” dan “Wisma lo udah gue teror kali aja kantor lo mau gue teror”. Pada tanggal 05 Desember 2025, melalui postingan story sosial media Instagram dengan nama pengguna @_bahanpeledak_,” ujarnya dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (8/12/2025).

“Dari BDM kami menyita enam botol yang sedang dirakit menjadi bom Molotov, serta bukti percakapan di aplikasi Session yang membahas rencana aksi rusuh,”

Penyelidikan kemudian meluas dan mengarah pada tersangka kedua berinisial TSF (22), admin akun Instagram @Verdatius, yang ditangkap di Bekasi. TSF diduga sebagai pemesan bom Molotov yang dibuat BDM dan diketahui mengelola grup percakapan di aplikasi terenkripsi dengan nama pengguna “VRDTS”.

“Membuat 6 buah Bom Molotov yang masih dalam tahap produksi, nantinya akan diberikan kepada pemesan yaitu Sdr. TSF alias verdatius alias vrdts (Admin grup 2 Session A-JKT) untuk dipergunakan saat Aksi Unjuk Rasa 10 Desember 2025 mendatang,” ungkap Fian.

Meski sempat menghapus aplikasi Session sebelum ditangkap, penyidik menyebut bukti komunikasi keduanya cukup kuat untuk menjerat mereka.

Sementara di Kota Bandung, Subdit 4 Siber menangkap tersangka ketiga berinisial YM, yang merupakan admin akun ‘catsrebel’, setelah memantau unggahan foto bahan peledak rakitan dengan caption ‘sambil bersiap-siap’. Saat ini akun tersebut tak memiliki unggahan.

Dari tangan YM, polisi menemukan bom Molotov siap pakai, dokumen digital terkait ancaman kekerasan, lalu perangkat elektronik yang diduga digunakan untuk menyebarkan konten bernada provokatif.

DPR Minta Kementerian ATR/BPN Perkuat Pencegahan Atasi Mafia Tanah

Angie — Fri, 05 Dec 2025 10:56:09 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sebagai mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong penguatan sistem pengawasan serta transparansi data di sektor agraria, dan pemberantasan mafia tanah.

Imbauan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025.

“Dengan teknologi dan transparansi, kita bisa memotong jalur calo-calo maupun mafia tanah. Proses penyelesaian kasus harus mengikuti langkah standar yang tertuang dalam sistem digital dan dapat diakses publik,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI saat menjadi narasumber pada Rakor yang berlangsung di Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan, Komisi II DPR RI terus melakukan rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), hingga kunjungan lapangan untuk menerima dan menyelesaikan laporan masyarakat. Namun demikian, banyak persoalan tanah masih ditangani secara reaktif. Menurutnya, perubahan regulasi dan sistem harus dilakukan secara fundamental.

Sebagai bentuk penguatan legislatif dan pengawasan, DPR mendorong sejumlah langkah strategis. Di antaranya, penyusunan kebijakan agraria yang memiliki legitimasi hukum dan politik yang kuat; membangun National Land Governance Dashboard (NLGD); ketiga, membangun sinergi politik dan teknis antara DPR, Kementerian ATR/BPN, DJKN, Polri, dan Kejaksaan; integrasi tata ruang, aset negara, dan hukum agraria; serta penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pertanahan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI menegaskan bahwa koordinasi, integrasi data, dan inovasi teknologi adalah kunci memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPR.

“Jika ingin mempercepat penyelesaian masalah tanah, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pertemuan seperti ini perlu rutin dilakukan agar regulasi yang lemah dapat segera diperbaiki,” tuturnya.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, juga menyatakan pandangan serupa. Menurutnya, dalam langkah pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diperlukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum yang kuat.

“Sepanjang petugas ATR/BPN-nya yang pertama proper, yang kedua kuat, yang ketiga tegas, yang keempat tidak mau diajak kongkalikong; ditambah juga APH yang kuat, APH yang tegas, dan pasalnya yang kuat juga, insyaallah ini bisa diatasi secara bersama-sama.” ujarnya.

5 Anggota DPR yang Dinonaktifkan Tak Dapat Hak Keuangannya

Angie — Fri, 05 Sep 2025 15:38:37 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota DPR nonaktif tidak akan mendapat hak keuangan. Dari gaji hingga tunjangan. Hal ini diumumkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

“Anggota DPR RI yang dinonaktifkan parpol tidak dibayarkan hak-hak keuangannya, ” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9).

Nama-nama yang telah dinonaktifkan oleh parpolnya di DPR adalah sebagai berikut:

Ahmad Sahroni (NasDem)
Nafa Urbach (NasDem)
Eko Patrio (PAN)
Uya Kuya (PAN)
Adies Kadir (Golkar)

Kata dia, pimpinan DPR akan segera menindaklanjuti juga calon pengganti mereka. Mekanismenya sudah tertera di UU MD3.

“Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota yang telah dilakukan parpol melalui mahkamah parpol masing-masing dengan meminta mahkamah DPR untuk berkoordinasi dengan mahkamah parpol masing-masing yang telah memulai pemeriksaan,” kata Dasco.

DPR Hapus Sejumlah Tunjangan Mulai Listrik Hingga Transportasi

Angie — Fri, 05 Sep 2025 15:20:30 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sejumlah tunjangan yang berkategori langganan disepakai DPR untuk dipangkas. Keputusan tersebut diambil dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi pada Kamis (4/5/2025).

“DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025) malam.Tunjangan yang akan disunat itu meliputi tunjangan listrik dan jasa telepon. Termasuk biaya tunjangan transportasi.

“Biaya daya listrik dan jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi,” kata Dasco.

Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat mendesak pemerintah dan DPR menindaklanjuti 17 tuntutan mereka yang disuarakan lewat gelombang demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025. Tuntutan itu diberikan deadline per hari ini, 5 September 2025.

Dari 17 tuntutan, beberapa diantaranya ditagih ke DPR. Yakni, meliputi bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). Lalu, publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

Kemudian, dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Anggota DPR yang Dinonaktifkan Masih Terima Gaji

Angie — Mon, 01 Sep 2025 08:07:46 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menjelasan anggota DPR yang dinonaktifkan masih menerima gaji. Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi dinonaktifkan usai pernyataannya yang viral dan dikritisi publik.

“Kalau dari sisi aspek itu ya terima gaji,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025)

Dia mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tidak ada istilah nonaktif. Namun, dia tetap menghormati keputusan partai menonaktifkan kadernya sebagai jalan meredakan situasi.

“Memang tidak mengenal istilah nonaktif. Namun, saya menghormati keputusan yang diambil oleh NasDem, PAN, Golkar, dan seharusnya pertanyaan itu dikembalikan kepada ketiga partai tersebut, supaya moralitas saya tidak melangkahi itu,” ucap Said.

Sebelumnya, Fraksi NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach buntut pernyataan kontroversial yang menyulut kritik publik. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyusul dengan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, serta Surya Utama alias Uya Kuya.

Fraksi Golkar juga mengambil sikap dengan menonaktifkan kadernya sekaligus Wakil Ketua DPR, Adies Kadir.

Heboh Kemunculan Ahmad Sahroni Lagi Santai di Singapura

Angie — Sat, 30 Aug 2025 04:12:38 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Keberadaan Ahmad Sahroni menjadi sorotan publik. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu disebut meninggalkan Indonesia sejak 27 Agustus 2025 dan berada di Singapura.

Kabar itu mencuat setelah warganet membagikan foto dan informasi terkait keberadaan Ahmad Sahroni. Dalam unggahan akun X @senjatanuklir, ditampilkan tangkapan layar percakapan yang menyebut Sahroni sudah tidak berada di Indonesia.

“Sahroni udah gak di Indo dari 2 hari lalu,” demikian isi pesan yang dibagikan pada Jumat (29/8/2025).

Warga yang mengaku sempat melihat Sahroni di Singapura juga mengatakan tidak mengetahui keberadaan terakhirnya. “Singapura terakhir, gak tau kalo pindah lagi,” tulis keterangan tersebut.

Akun X lain, @akun_buat_marah, juga membagikan foto Ahmad Sahroni saat berada di bandara. Politisi NasDem itu tampak santai mengenakan jaket cokelat, topi hitam, dan earphone sambil bermain ponsel. “Sahroni kabur nih ke SG (Singapura),” tulis akun tersebut.

Dugaan itu semakin diperkuat dengan unggahan influencer sekaligus founder Malaka Project, Ferry Irwandi. Ia menduga Ahmad Sahroni memang pergi ke Singapura.

“Kalau ini benar, maka orang ini sama pengecut dan rendahnya dengan katak bhizzer. Mau kabur sejauh apapun, warga sipil akan selalu ada dimanapun. Hadapi kausalitas yang anda sudah lahirkan bukan kabur. Sekali lagi jika ini benar, Kami tidak sudi diwakili pengecut bermental culun seperti anda,” tulis Ferry dalam akun Instagram pribadinya.

Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR

Angie — Fri, 29 Aug 2025 06:39:18 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Fraksi Nasdem resmi mencopot jabatan Ahmad Sahroni dari Wakil Ketua Komisi III DPR. Dia digantikan oleh Rusdi Masse yang sebelumnya di Komisi IV DPR.

Merujuk surat pergantian alat kelengkapan dewan (AKD) Nomor F.Nasdem.758/DPR-RI/VIII-2025 perihal pergantian nama anggota Komisi I dan III, Sahroni digeser menjadi anggota Komisi I DPR.

Surat keputusan pergantian Sahroni ditandatangani langsung oleh Ketua Fraksi Nasdem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat hari ini, Jumat, 29 Agustus 2025.

Terpisah, Sekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim membenarkan pergantian posisi Sahroni dalam rangka penyegaran.

“Benar, rotasi rutin, sesuatu yang biasa,” kata Hermawi saat dikutip dari RMOL.

Sahroni baru-baru ini menjadi bulan-bulanan publik setelah menyebut orang tolol sedunia kepada pihak-pihak yang meminta DPR dibubarkan.

Tak hanya itu, Sahroni juga mengimbau anggota DPR WFH atau bekerja dari kantor saat ada demo buruh pada Kamis, 28 Agustus 2025 kemarin. Sontak, pernyataan ini kembali memancing kemarahan publik.

Saat kerusuhan di Segitiga Senen, Jakarta Pusat Jumat dini hari tadi, nama Sahroni juga disuarakan demonstran. Massa meneriakkan “gantung Sahroni” buntut kekecewaan terhadap wakil rakyat dari Nasdem tersebut.

Namun saat disinggung rentetan polemik tersebut, Hermawi membantah pencopotan Sahroni dari pimpinan Komisi III berkaitan dengan kritikan publik.

Ribuan Buruh Geruduk DPR Hari Ini

Angie — Thu, 28 Aug 2025 01:02:19 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Aksi unjuk rasa bakal digelar massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) di depan gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025).

Hal ini dibenarkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Dia mengatakan aksi rencananya akan diikuti ribuan buruh dari kawasan Jabodetabek. Meski begitu, aksi tetap akan diikuti dan digelar serempak di daerah-daerah lain.

“Aksi ini akan diikuti oleh ribuan buruh dari Jabodetabek yang datang ke DPR RI, serta aksi serentak puluhan ribu buruh di daerah-daerah Indonesia,” kata dia kemarin.

Aksi rencananya akan dimulai sekitar pukul 10.0O WIB, di depan gerbang utama kompleks parlemen DPR/MPR, Jakarta. Menurut Iqbal aksinya membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourching dan tolak upah murah (HOSTUM). Dia meminta Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

Kedua, setop PHK dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Terakhir, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

Bersamaan dengan itu, sebanyak Sebanyak 4.531 personel gabungan rencananya akan dikerahkan untuk mengamankan aksi buruh hari ini.

Ribuan personel itu terdiri dari 2.174 personel Polda Metro Jaya dan 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub serta 632 personel Polres jajaran.

“Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Rabu (27/8/2024).

DPR RI Bakal Kawal Kasus Penembakan Remaja Depok oleh Polisi

Angie — Wed, 20 Aug 2025 03:13:41 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota Komisi III DPR RI, Soedasan Tandra meminta pihak kepolisian mengungkap kronologi dan penyelidikan secara terbuka dan transpara atas kasus penembakan remaja di Depok, Jawa Barat pada Sabtu (9/8/2025) dini hari.

“Polisi harus segera mengungkap (kronologinya dan penyelidikan), harus. Masyarakat harus tahu,” kata Tandra kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (19/8/2025).

Dia mengungkapkan, pihaknya bakal mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Nantinya, dirinya terus memantau perkembangan kasus tersebut.

“Kita akan pantau sampai di mana kasusnya,” ucap dia.

Sebelumnya, peristiwa penembakan dua remaja itu terjadi pada Sabtu (9/8/2025) dini hari di Depok, ketika dua remaja, AR (16) dan RW, diduga ditembak oleh oknum polisi saat hendak tawuran. AR kini dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sedangkan RW juga mendapatkan perawatan intensif.

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras melalui Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi menjelaskan, insiden bermula saat Tim Perintis melakukan patroli di sejumlah lokasi rawan tawuran dan begal.

Petugas menemukan rombongan remaja membawa senjata tajam panjang, lalu memburu mereka. Tiga remaja terjatuh dari motor, dua di antaranya mengalami luka tembak serius.

Saat ini tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Depok tengah menyelidiki kasus tersebut.

Muchardi (54) orang tua korban penembakan mengenakan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ia menilai tindakan aparat yang melepaskan tembakan tajam tidak bisa dibenarkan.

“Awalnya saya tidak tahu persis kronologinya seperti apa. Menurut saksi temannya pada saat kejadian, anak saya RM (18) sudah dikejar-kejar polisi sebelum tawuran terjadi. Dari jalan Juanda hingga margonda, langsung ditembak begitu saja,” kata dja saat ditemui wartawan, Senin (18/8/2025).

Dia mengaku baru mengetahui kondisi anaknya ketika dipanggil pihak rumah sakit. Saat itu, anaknya sudah dalam kondisi koma dan harus menjalani operasi akibat luka tembak di beberapa bagian tubuh.

“Dokter bilang ada banyak luka dalam, dari lambung sampai bekas operasi. Anak saya sempat koma dua hari. Sekarang siuman, tapi kondisinya belum stabil banget. Kadang drop, napasnya sengau, sampai harus disuntik untuk menenangkan,” jelasnya.

Muncul Wacana SIM Dibuat Seumur Hidup, Begini Kata Korlantas Polti

Angie — Sat, 26 Apr 2025 00:34:22 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Wacana Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup dibantah Korlantas Polri.

Wacana tersebut bermula mencuat ketika diusulkan Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding untuk meringankan beban masyarakat. Hal ini diungkapnya saat Komisi III melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korlantas Polri pada 4 Desember 2024 silam.

Menanggapi usulan tersebut, salah satu pakar keselamatan berkendara, Jusri Palubuhu, berkomentar alih-alih pemberlakuan seumur hidup, lebih baik biaya perpanjangan SIM saja yang digratiskan.

Belakangan, mencuat kembali soal isu biaya perpanjangan SIM akan digratiskan. Isu ini muncul dari berbagai unggahan di media sosial tentang hal itu dan Korlantas Polri sudah mengklarifikasi bahwasanya hal tersebut tidak benar.

“Untuk SIM gratis itu tidak ada kalau ada yang ngasih informasi lewat Instagram atau TikTok dan sebagainya terkait dengan SIM gratis itu adalah Hoax tidak benar,” ujar Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Dhafi, Rabu (23/4/2025), dilansir dari laman Korlantas Polri.

Ia melanjutkan SIM juga tidak dapat diberlakukan seumur hidup. Hal ini dikarenakan perubahan kondisi fisik dan psikologis manusia ketika bertambah usia dapat memengaruhi kecakapan berkendara.

“SIM itu harus merupakan satu keahlian untuk bisa membawa kendaraan, bahwasanya keahlian setiap orang itu karena dia menjalani aktivitas sehari-hari bertambahnya usia kemampuan bisa berkurang, kalau secara psikologis harus diukur apakah dia sudah mampu atau belum atau sudah mampu nanti sekian tahun lagi apakah dia mungkin pernah mengalami kecelakaan sehingga dia tidak mampu lagi untuk membawa kendaraan bermotor itu,” jelas dia.

Disinggung pula soal Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pada pasal tersebut ditegaskan SIM harus diperbaharui dan diujikan ulang setiap lima tahun sekali untuk alasan keselamatan.

“Diatur di peraturan perundang-undangan ada di Pasal 85 terkait dengan SIM harus diuji lagi setelah lima tahun, bisa membawa kendaraan atau tidak, psikologisnya diuji lagi kesehatannya diuji lagi karena ini menyangkut keselamatan atau nyawa orang lain jadi memang tidak ada untuk SIM seumur hidup,” terang dia.

Selain kesehatan fisik dan mental, kelayakan kendaraan yang digunakan juga menjadi alasan perpanjangan SIM agar kendaraan tersebut dapat dicek kembali.

“Jadi bersinergi dengan keakuratan data apabila dibutuhkan dalam hal penyidikan atau penyelidikan apabila seseorang ada satu masalah jadi memang itu karena dua hal itu terpenting satu masalah adalah kemampuan keterampilan dalam mengemudi yang kedua adalah identifikasi kendaraan yang terkait dengan penyidikan atau penyelidikan,” pungkas dia.