Melalui regulasi baru ini, pemerintah mengusulkan pembentukan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) untuk menyatukan dan mengintegrasikan pengelolaan data di seluruh kementerian maupun lembaga.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Daniel Johan, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil guna mengikis ego sektoral antar lembaga yang selama ini memiliki database masing-masing.

“Salah satu masalah besar saat ini adalah ego sektoral, di mana tiap kementerian memegang datanya sendiri. Lewat RUU ini, seluruh data akan diatur, diorkestrasi, dan dikumpulkan oleh BSDI. Selama ini kan baru berbasis Perpres, jadi regulasi ini hadir untuk memperkuat payung hukumnya,” ujar Daniel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10).

Politikus PKB tersebut menambahkan, keberadaan BSDI sangat krusial untuk mencegah manipulasi data demi menjamin arah pembangunan nasional yang lebih presisi.

“Tanpa data yang akurat, perencanaan negara akan berantakan dan rawan manipulasi. Kriteria dan standarnya jadi tidak jelas. Kita berharap UU ini membuat pembangunan jauh lebih terarah,” jelasnya.

Nantinya, mekanisme pembentukan BSDI diserahkan kepada Presiden dengan tetap berkoordinasi bersama Bappenas.

Masyarakat umum juga diberikan akses terbuka terhadap data kementerian dan lembaga, kecuali dokumen yang berkategori rahasia serta berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan negara.

Saat ini, RUU Satu Data Indonesia telah rampung melewati Pembahasan Tingkat I dan ditargetkan sah menjadi Undang-Undang awal pekan depan.

Poin-Poin Utama RUU Satu Data Indonesia

RUU yang memuat 17 bab dan 138 pasal ini mencakup sejumlah poin mendasar:

• Asas Penyelenggaraan: Berlandaskan kedaulatan, kepatuhan, ketahanan, keterpaduan, interoperabilitas, akuntabilitas, keamanan, kerahasiaan, keterandalan, real-time, rekognisi, keadilan sosial, dan kepastian hukum.

• Ekosistem Terpadu: Mengatur tata kelola data dasar nasional, standar data, metadata, arsitektur sistem, infrastruktur teknis, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa data.

• Pengelompokan Data: Data dasar nasional diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan pembangunan, layanan publik, mitigasi bencana, serta agenda strategis negara.

• Pembagian Kewenangan: Pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa/kelurahan dalam memproduksi, mengelola, dan memanfaatkan data tanpa menghapus wewenang instansi pembuat data.

• Kelembagaan BSDI: Membentuk BSDI sebagai lembaga koordinatif, normatif, dan fasilitatif yang bertindak sebagai orkestrator bagi pembina, produsen, walidata, dan pengguna data.

• Interoperabilitas Tanpa Sentralisasi: Integrasi data dilakukan tanpa mengambil alih kepemilikan atau kendali dari instansi asal.

• Keamanan dan Audit: Kewajiban penerapan arsitektur sistem yang aman, mitigasi risiko, serta audit berkala untuk menjamin keaslian dan keutuhan data.

• Tanggung Jawab Pengguna: Penetapan kewajiban bagi pengguna data guna menjaga integritas, kerahasiaan, dan keamanan informasi. []

Mabes TNI menyatakan siap memberikan dukungan pengamanan apabila diperlukan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan, pengamanan aksi demonstrasi merupakan tugas utama Polri.

TNI hanya akan dilibatkan sebagai unsur bantuan apabila mendapat permintaan dari kepolisian.

“Pengamanan yang pasti tugas Polri ya, TNI membantu perkuatan atas permintaan,” ujar Nas, Rabu (26/8), dikutip dari Antara.

Namun, Nas tidak membeberkan jumlah personel TNI yang disiapkan untuk membantu pengamanan aksi tersebut.

Di tengah persiapan pengamanan, Polri juga mengingatkan peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, kepolisian menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Karena itu, ia berharap seluruh rangkaian aksi berjalan aman dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

“Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung secara damai, tertib, dan kondusif,” kata Isir di Jakarta, Rabu (26/8).

Menurut Isir, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan telah dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Ia meminta masyarakat yang mengikuti aksi tetap menghormati hak orang lain selama berada di ruang publik.

“Sampaikan aspirasi dengan cara yang baik serta tetap menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam beraktivitas secara aman dan nyaman, bersama-sama saling memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” ujarnya.

Polri, lanjut Isir, siap memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib serta kondusif.

Menurutnya, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional.

Dalam sambutannya di hadapan para pelaku usaha, Dasco menilai perusahaan dapat memberikan edukasi kepada para pekerja mengenai pentingnya bermedia sosial secara bijak.

Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan ruang digital yang lebih kondusif dan mengurangi penyebaran informasi yang berpotensi memicu keresahan.

“Para pengusaha yang memiliki banyak tenaga kerja juga bisa memberikan contoh bagaimana kita bermedia sosial yang sehat. Hal ini penting karena salah satu yang mengganggu stabilitas ekonomi dan politik saat ini adalah kondisi media sosial yang kurang sehat,” ujar Dasco di Hotel Claro Makassar, Selasa 4 Agustus 2026.

Selain mengajak menjaga iklim digital yang positif, Dasco juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR, kalangan pengusaha, dan serikat pekerja dalam menyusun regulasi ketenagakerjaan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Ia mengungkapkan bahwa seluruh pemangku kepentingan telah memiliki komitmen untuk melahirkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang disusun secara bersama-sama tanpa mengedepankan kepentingan satu kelompok tertentu.

“Kita sudah bertekad bahwa pemerintah, DPR, pengusaha, dan serikat pekerja akan bersama-sama melahirkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tentunya undang-undang yang menjadi milik semua pihak, bukan hanya milik salah satu pihak, sehingga benar-benar sehat dan bermanfaat bagi kita semua,” katanya.

Menutup sambutannya, Dasco menyampaikan optimisme terhadap peran strategis dunia usaha dalam mendorong kemajuan Indonesia.

Ia menegaskan DPR akan terus memberikan dukungan terhadap upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Saya akan terus mendorong bagaimana semangat itu bisa diwujudkan. Pengusaha yang kuat akan membuat Indonesia semakin maju,” tutup Dasco. []

Menurut Yulisman, pemadaman listrik massal yang terjadi di beberapa daerah telah menimbulkan dampak berantai, mulai dari terganggunya operasional fasilitas kesehatan, pelayanan administrasi pemerintahan, hingga terhambatnya kegiatan industri dan usaha kecil menengah. Kondisi ini, katanya, menunjukkan pentingnya sistem kelistrikan yang andal dan memiliki kesiapan menghadapi gangguan dalam skala besar.

Ia menegaskan bahwa PLN harus segera melakukan langkah cepat untuk memastikan seluruh wilayah terdampak kembali mendapatkan pasokan listrik secara normal. Selain itu, ia juga meminta adanya penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab utama gangguan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di publik.

“Kami meminta PLN bertanggung jawab penuh atas kejadian ini, baik dalam percepatan pemulihan listrik maupun evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Masyarakat tentu membutuhkan kepastian dan pelayanan listrik yang stabil,” ujar Yulisman, Sabtu (23/5/2026).

Lebih lanjut, Yulisman menilai bahwa pemadaman listrik dalam skala besar seperti ini harus dijadikan bahan evaluasi serius oleh PLN, khususnya terkait sistem jaringan transmisi antarwilayah di Sumatra. Menurutnya, infrastruktur kelistrikan memiliki peran vital dalam menjaga kontinuitas pasokan energi, terutama di wilayah yang tengah berkembang pesat secara ekonomi.

Ia menyoroti bahwa meskipun kapasitas pembangkit listrik di Sumatra secara umum masih mencukupi, tantangan utama justru terletak pada keandalan jaringan distribusi dan sistem pengamanan listrik. Gangguan pada sistem ini, menurutnya, dapat menyebabkan dampak yang jauh lebih luas meskipun pasokan energi secara keseluruhan dalam kondisi aman.

Dalam penilaiannya, sistem kelistrikan harus memiliki mekanisme proteksi yang lebih kuat untuk mencegah gangguan meluas ke berbagai daerah sekaligus. Oleh karena itu, ia mendorong adanya peningkatan teknologi pengawasan jaringan serta penguatan sistem cadangan listrik agar pemulihan dapat dilakukan lebih cepat ketika terjadi gangguan.

Yulisman juga menekankan pentingnya kesiapan PLN dalam menangani kondisi darurat kelistrikan. Menurutnya, respons cepat sangat dibutuhkan untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul akibat pemadaman listrik dalam skala besar. Ia menilai bahwa kecepatan pemulihan menjadi salah satu indikator utama kualitas layanan kelistrikan nasional.

Selain itu, ia menyoroti posisi strategis Sumatra sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai sektor seperti industri pengolahan, perkebunan, minyak dan gas, hingga proyek hilirisasi sumber daya alam sangat bergantung pada ketersediaan listrik yang stabil dan berkelanjutan.

Gangguan listrik, menurutnya, tidak hanya berdampak pada aktivitas jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan investor serta kelancaran kegiatan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, ia meminta agar PLN memberikan perhatian lebih besar terhadap wilayah-wilayah yang memiliki kontribusi ekonomi penting bagi nasional.

Ia juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap insiden ini harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada manajemen risiko dan koordinasi antarunit operasional PLN di lapangan. Menurutnya, koordinasi yang lebih solid dapat membantu mencegah meluasnya dampak gangguan ketika terjadi masalah pada salah satu bagian sistem.

Legislator asal daerah pemilihan Riau II tersebut berharap agar PLN dapat segera menyelesaikan proses pemulihan listrik di seluruh wilayah terdampak tanpa sisa gangguan. Ia juga meminta agar kejadian ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam sistem kelistrikan nasional agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Dengan meningkatnya kebutuhan energi di berbagai sektor, ia menilai bahwa modernisasi sistem kelistrikan menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur, digitalisasi pengawasan jaringan, serta penguatan sistem distribusi yang lebih adaptif terhadap gangguan teknis.

Yulisman menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keandalan listrik merupakan salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, ia menilai bahwa setiap gangguan besar harus menjadi pelajaran penting untuk memperkuat sistem kelistrikan Indonesia ke depan agar lebih tangguh, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia usaha secara berkelanjutan.

Dalam pidatonya di hadapan anggota DPR, jajaran kabinet, serta para pejabat negara, Prabowo secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mengevaluasi pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila dinilai tidak mampu bekerja cepat serta tidak sanggup melakukan pembenahan tata kelola yang lebih efektif.

“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang langsung menjadi perhatian publik dan anggota parlemen yang hadir di ruang sidang.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu penekanan utama Presiden terkait reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas pengawasan negara terhadap aktivitas perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor. Prabowo menilai sektor kepabeanan memiliki peran strategis dalam menjaga penerimaan negara sekaligus mencegah berbagai praktik penyimpangan yang selama ini dianggap merugikan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menyinggung persoalan penyelundupan dan manipulasi laporan ekspor yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penanganan maksimal. Ia menilai praktik semacam itu menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar dan berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional.

Presiden menegaskan bahwa tantangan ekonomi nasional saat ini membutuhkan respons cepat dari seluruh jajaran pemerintah. Karena itu, ia mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar tidak bekerja lamban ataupun menjalankan birokrasi yang berbelit-belit di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi.

Menurut Prabowo, rakyat menginginkan pemerintahan yang bergerak cepat, responsif, dan mampu mengambil keputusan secara efektif dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi maupun tata kelola negara.

“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” kata Prabowo.

Pidato tersebut juga memperlihatkan penekanan Prabowo terhadap budaya kerja birokrasi yang menurutnya harus berubah total. Ia mengkritik pola kerja yang terbiasa menunda-nunda pekerjaan atau terlalu lambat dalam mengambil langkah penyelesaian masalah.

Dalam salah satu bagian pidatonya, Prabowo bahkan menggunakan ungkapan dalam bahasa Sunda untuk menggambarkan birokrasi yang dinilai terlalu sering menunda pekerjaan dan tidak memiliki rasa urgensi dalam menyelesaikan persoalan rakyat.

“Pemerintah yang kumaha engkeh wae, kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha bukan kumaha engkek,” ujar Prabowo yang kemudian disambut perhatian para peserta sidang.

]]> https://eranasional.com/102019/pidato-prabowo-di-dpr-singgung-kinerja-bea-cukai-dan-praktik-penyelundupan/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/101969/tanggapi-polemik-nobar-pesta-babi-ksad-tegaskan-bukan-instruksi-tni https://eranasional.com/101969/tanggapi-polemik-nobar-pesta-babi-ksad-tegaskan-bukan-instruksi-tni#respond Tue, 19 May 2026 22:17:47 +0000 https://eranasional.com/101969/tanggapi-polemik-nobar-pesta-babi-ksad-tegaskan-bukan-instruksi-tni Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akhirnya angkat bicara terkait polemik pembubaran acara nonton bareng atau nobar film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang terjadi di sejumlah daerah. Maruli menegaskan keputusan penghentian kegiatan tersebut bukan berasal dari instruksi TNI, melainkan merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah masing-masing.

Pernyataan itu disampaikan Maruli usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Ia menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengambil langkah pengamanan apabila suatu kegiatan dinilai berpotensi memicu gangguan ketertiban masyarakat.

“Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung,” kata Maruli kepada wartawan.

Isu pembubaran nobar film dokumenter tersebut menjadi perhatian publik setelah sejumlah agenda pemutaran film di beberapa kota dilaporkan dibatalkan atau dihentikan. Film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” diketahui mengangkat isu sosial dan kondisi masyarakat Papua, sehingga memunculkan berbagai respons di tengah masyarakat.

Peristiwa pembubaran nobar memicu kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil dan aktivis yang menilai tindakan tersebut berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik. Di media sosial, polemik terkait pembatalan acara itu berkembang luas dan memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan aparat serta pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan masyarakat.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Maruli menegaskan TNI tidak terlibat dalam pengambilan keputusan pembubaran acara nobar. Menurut dia, langkah tersebut merupakan hasil koordinasi pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat berdasarkan situasi yang berkembang di lapangan.

“Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah,” ujarnya.

Maruli juga membantah anggapan yang menyebut pembubaran acara tersebut sebagai bentuk sikap antikritik terhadap institusi TNI. Ia menegaskan tidak ada instruksi dari Angkatan Darat untuk menghentikan pemutaran film dokumenter tersebut.

“Enggak, bukan, bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya yang memutuskan itu,” tegasnya.

]]> https://eranasional.com/101969/tanggapi-polemik-nobar-pesta-babi-ksad-tegaskan-bukan-instruksi-tni/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/101915/jalanan-dinilai-tak-lagi-aman-sahroni-dorong-polisi-perketat-operasi-begal https://daerah.eranasional.com/101915/jalanan-dinilai-tak-lagi-aman-sahroni-dorong-polisi-perketat-operasi-begal#respond Mon, 18 May 2026 15:34:04 +0000 https://daerah.eranasional.com/101915/jalanan-dinilai-tak-lagi-aman-sahroni-dorong-polisi-perketat-operasi-begal Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti maraknya aksi begal dan penjambretan yang belakangan kembali meresahkan masyarakat di berbagai daerah. Politikus Partai NasDem itu meminta jajaran kepolisian di seluruh Indonesia mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kejahatan jalanan, termasuk dengan melakukan tindakan tembakan terukur saat menghadapi pelaku di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sahroni di Jakarta pada Senin 18 Mei 2026 menyusul meningkatnya laporan aksi kriminal jalanan di sejumlah kota besar. Menurut dia, kondisi keamanan di beberapa wilayah sudah mengkhawatirkan karena para pelaku semakin berani melakukan aksinya, bahkan di kawasan ramai dan area yang sebelumnya dianggap aman.

“Sekali lagi saya minta seluruh Polda segera instruksikan jajarannya untuk berani lakukan tembakan terukur kepada para pelaku begal. Kalau perlu masing-masing Polda buat tim pemburu begal seperti yang dilakukan Polda Metro Jaya,” kata Sahroni.

Ia menilai langkah tegas diperlukan karena aksi pembegalan kini tidak lagi menyasar lokasi sepi saja, tetapi juga mulai terjadi di jalan-jalan utama hingga kawasan perkotaan padat aktivitas. Menurut Sahroni, situasi tersebut membuat masyarakat semakin merasa tidak aman saat beraktivitas, terutama pada malam hari.

Bendahara Umum Partai NasDem itu juga meminta kepolisian memperkuat jumlah personel di lapangan untuk menangani kasus kejahatan jalanan. Ia menilai patroli dan pengawasan di sejumlah titik rawan masih perlu ditingkatkan agar ruang gerak pelaku kriminal dapat dipersempit.

“Pastikan anggotanya banyak, karena aksi begal sudah tidak pandang bulu. Di tempat ramai bahkan sampai di kawasan elit pun mereka nekat beraksi, apalagi di tempat sepi. Situasinya sudah darurat,” ujarnya.

Sahroni menyebut laporan terkait pembegalan dan penjambretan hampir muncul setiap hari di sejumlah daerah seperti Jakarta, Makassar, hingga Lampung. Menurut dia, peningkatan kasus tersebut tidak boleh dianggap biasa karena berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat di ruang publik.

Dalam beberapa waktu terakhir, aksi kriminal jalanan memang kembali menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pembegalan ramai diperbincangkan di media sosial setelah sejumlah korban mengalami luka serius bahkan kehilangan nyawa akibat serangan pelaku yang menggunakan senjata tajam.

Kasus terbaru yang menjadi perhatian publik adalah pembegalan terhadap seorang model muda di kawasan Jakarta Barat yang mengalami luka berat di bagian kepala. Peristiwa tersebut memicu reaksi luas masyarakat dan kembali memunculkan desakan agar aparat keamanan mengambil langkah lebih tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan.

Menurut Sahroni, negara harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui tindakan nyata aparat penegak hukum. Ia menilai operasi penindakan terhadap begal perlu dilakukan secara masif dan terukur agar pelaku tidak lagi merasa bebas melakukan aksi kriminal.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Semua Polda harus menggelar operasi besar-besaran di wilayahnya masing-masing untuk memastikan jalanan aman. Negara harus hadir memberi rasa aman, dan aparat harus menunjukkan ketegasan nyata agar pelaku tidak lagi merasa leluasa beraksi,” ujarnya.

]]> https://daerah.eranasional.com/101915/jalanan-dinilai-tak-lagi-aman-sahroni-dorong-polisi-perketat-operasi-begal/feed 0 Aditya https://eranasional.com/101458/dpr-minta-pelaku-kekerasan-seksual-anak-dihukum-berat https://eranasional.com/101458/dpr-minta-pelaku-kekerasan-seksual-anak-dihukum-berat#respond Fri, 08 May 2026 12:39:46 +0000 https://eranasional.com/101458/dpr-minta-pelaku-kekerasan-seksual-anak-dihukum-berat Jakarta, ERANASIONAL.COM – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman tegas terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk di pondok pesantren, agar menimbulkan efek jera.

Cucun menilai maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah memasuki kondisi darurat dan harus ditangani secara serius oleh seluruh pihak terkait.

“Ini harus disikapi dengan serius. Darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan termasuk di Ponpes, harus ditindak tegas,” kata Cucun di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Politisi Fraksi PKB itu menegaskan penegakan hukum harus mampu memberikan sanksi berat kepada pelaku kejahatan seksual di lingkungan pendidikan.

“Dan penegakan hukum harus memberi sanksi berat agar ada efek jera bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Baik di pesantren, perguruan tinggi, maupun sekolah,” tegasnya.

Belakangan, sejumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi perhatian publik. Salah satunya dugaan pencabulan terhadap santriwati di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Kecamatan Tlogowungu, yang menyeret seorang pengasuh pesantren sebagai tersangka. Dalam kasus tersebut, sebanyak 30 hingga 50 santriwati diduga menjadi korban.

Kasus lainnya terjadi di salah satu pondok pesantren di wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terduga pelaku yang merupakan pengajar sekaligus alumni pondok pesantren diduga mencabuli sedikitnya 17 santri laki-laki.

Melihat banyaknya kasus yang mencuat, Cucun menilai diperlukan langkah pencegahan dini atau early warning untuk mengantisipasi terulangnya kasus serupa.

Selain penindakan hukum, ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap korban, baik dari sisi hukum, kesehatan fisik dan psikologis, hingga jaminan keamanan.

“Hak-hak pemulihan korban juga harus dipenuhi. Penegak hukum bersama instansi terkait harus memberikan perlindungan penuh kepada para korban dan keluarga mereka,” ujarnya.

Menurut Cucun, kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren bukan hanya menyangkut persoalan pidana dan perlindungan anak, tetapi juga menyentuh kredibilitas lembaga pendidikan keagamaan di mata masyarakat.

“Pesantren selama ini tumbuh dari kepercayaan masyarakat, bukan hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi sebagai ruang yang diasosiasikan dengan nilai, etika, dan perlindungan,” katanya.

Sebagai bentuk pengawasan, DPR melalui Komisi VIII dan Komisi X disebut akan memanggil kementerian dan lembaga terkait untuk membahas persoalan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

“Kita akan membahas hal ini untuk mencari solusi darurat kekerasan seksual di lembaga pesantren dan lembaga pendidikan umum,” ucap legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II tersebut.

Ia menambahkan DPR juga akan meminta penjelasan mengenai standar pembinaan pesantren, termasuk aspek perlindungan santri dan mekanisme pengawasan internal.

“Juga mekanisme pengawasan yang mampu menjangkau ruang ruang internal pesantren tanpa mengganggu independensi lembaga. Lalu sistem pelaporan yang aman dan dapat diakses oleh santri, khususnya dalam situasi relasi kuasa yang kuat,” tuturnya. []

Menurut Mufti, keputusan menaikkan harga BBM nonsubsidi di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih justru memperburuk beban masyarakat. Ia menyoroti bahwa publik sebelumnya telah diberikan pesan menenangkan bahwa harga BBM tidak akan mengalami kenaikan, sehingga perubahan kebijakan secara tiba-tiba dinilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Data terbaru yang tercantum dalam platform MyPertamina menunjukkan adanya lonjakan harga yang cukup signifikan. BBM jenis Pertamax Turbo dengan angka oktan 98 mengalami kenaikan dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter. Sementara itu, Dexlite melonjak dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Kenaikan ini terjadi dalam rentang waktu yang relatif singkat dan langsung memicu reaksi publik.

Mufti menggarisbawahi bahwa kebijakan tersebut tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai. Menurutnya, pemerintah dan Pertamina seharusnya memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat sebelum melakukan penyesuaian harga, terutama ketika dampaknya bisa dirasakan luas. Ia menyebut bahwa pola komunikasi seperti ini berpotensi menimbulkan kebingungan sekaligus ketidakpercayaan.

Dalam pandangannya, meskipun yang mengalami kenaikan adalah BBM nonsubsidi, efeknya tidak bisa dianggap terbatas hanya pada kelompok tertentu. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi tetap akan merembet ke berbagai sektor, termasuk biaya distribusi barang dan jasa. Dampak berantai ini pada akhirnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah.

]]> https://eranasional.com/100717/harga-bbm-nonsubsidi-naik-tajam-dpr-soroti-kebijakan-pemerintah/feed 0 Redaksi Era https://eranasional.com/100694/napi-korupsi-bebas-berkeliaran-dpr-tekankan-pengawasan-lapas-harus-dievaluasi https://eranasional.com/100694/napi-korupsi-bebas-berkeliaran-dpr-tekankan-pengawasan-lapas-harus-dievaluasi#respond Fri, 17 Apr 2026 19:29:51 +0000 https://eranasional.com/100694/napi-korupsi-bebas-berkeliaran-dpr-tekankan-pengawasan-lapas-harus-dievaluasi Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Kasus narapidana korupsi yang diduga kedapatan berada di luar rumah tahanan dan terlihat berada di sebuah kafe memicu perhatian publik sekaligus sorotan tajam dari kalangan legislatif. Peristiwa yang viral di media sosial ini dinilai bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan indikasi adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan lembaga pemasyarakatan.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa kejadian tersebut harus diusut secara menyeluruh. Ia menilai kecil kemungkinan seorang narapidana bisa keluar dari rutan tanpa adanya keterlibatan pihak internal. Dugaan adanya praktik kerja sama antara warga binaan dan petugas menjadi salah satu hal yang perlu didalami oleh aparat berwenang.

Menurut Andreas, sistem pengamanan di dalam rutan maupun lembaga pemasyarakatan seharusnya memiliki standar ketat yang tidak mudah ditembus. Setiap pergerakan narapidana, apalagi keluar dari area tahanan, semestinya berada di bawah pengawasan berlapis dan prosedur yang jelas. Oleh karena itu, jika ditemukan adanya napi yang bebas berkeliaran di luar, maka hal tersebut patut dicurigai sebagai pelanggaran serius.

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya praktik suap yang melibatkan oknum petugas. Dalam pandangannya, akses narapidana untuk keluar dari rutan tanpa pengawalan resmi hampir tidak mungkin terjadi tanpa adanya bantuan dari pihak internal. Dugaan ini menjadi dasar bagi DPR untuk mendesak dilakukannya investigasi mendalam, tidak hanya terhadap narapidana yang bersangkutan, tetapi juga terhadap seluruh petugas yang bertugas pada saat kejadian.

Lebih jauh, Andreas meminta agar Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Kendari, Sulawesi Tenggara, turut dimintai pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga mencakup pimpinan institusi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian internal.

]]> https://eranasional.com/100694/napi-korupsi-bebas-berkeliaran-dpr-tekankan-pengawasan-lapas-harus-dievaluasi/feed 0 Agung Nugroho https://daerah.eranasional.com/100437/ketua-banggar-dpr-ri-usul-verifikasi-biometrik-untuk-subsidi-lpg-3-kg https://daerah.eranasional.com/100437/ketua-banggar-dpr-ri-usul-verifikasi-biometrik-untuk-subsidi-lpg-3-kg#respond Tue, 07 Apr 2026 02:11:18 +0000 https://daerah.eranasional.com/100437/ketua-banggar-dpr-ri-usul-verifikasi-biometrik-untuk-subsidi-lpg-3-kg Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai pemerintah perlu membenahi penyaluran subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran.

Ia mengusulkan agar pembelian elpiji melon tersebut dilakukan melalui sistem verifikasi biometrik, seperti penggunaan sidik jari hingga pemindaian retina mata.

Langkah ini dianggap perlu untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran subsidi dan memastikan bantuan jatuh ke tangan masyarakat yang benar-benar berhak.

“Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kilogram itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/4/2026).

Menurut Said, penyaluran subsidi elpiji selama ini tidak cukup jika hanya mengandalkan data administratif yang dimiliki oleh pemerintah saja.

Ia menekankan pentingnya sistem verifikasi berlapis di lapangan agar proses distribusi energi bersubsidi ini tidak terus-menerus mengalami kendala teknis.

“Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data SEN, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kilogram,” jelas Ketua DPD PDI Jatim ini.

Said mengungkap data Banggar yang menunjukkan jumlah penerima subsidi elpiji sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan pagu anggaran yang disediakan.

Oleh karena itu, penggunaan teknologi biometrik diharapkan mampu membuat penyaluran subsidi gas melon menjadi jauh lebih efisien dan akuntabel ke depannya.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan bahwa putusan tersebut harus dihormati dan dijadikan landasan untuk melakukan perbaikan terhadap kerangka hukum yang mengatur hak keuangan pejabat negara. Ia menilai bahwa perubahan struktur kelembagaan negara yang terjadi selama beberapa dekade terakhir memang memerlukan penyesuaian dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pemberian pensiun dan penghargaan.

Menurut Doli, undang-undang yang disusun pada tahun 1980 sudah tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sistem politik dan administrasi negara saat ini. Seiring dengan reformasi kelembagaan dan perubahan mekanisme pemilihan pejabat publik, aturan yang mengatur hak keuangan juga perlu disesuaikan agar tetap relevan dan adil.

Putusan MK yang dibacakan pada 16 Maret 2026 menyatakan bahwa undang-undang tersebut bersifat inkonstitusional secara bersyarat. Artinya, aturan tersebut masih berlaku untuk sementara waktu, namun harus segera direvisi dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Jika tidak, maka ketentuan tersebut berpotensi kehilangan kekuatan hukum secara penuh.

Dalam pandangan DPR, putusan ini memberikan pesan yang jelas kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan kajian menyeluruh terhadap regulasi yang ada. Doli menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah akan menindaklanjuti putusan tersebut dengan menyusun revisi yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keadilan, proporsionalitas, dan kemampuan keuangan negara.

]]> https://eranasional.com/99938/aturan-pensiun-pejabat-akan-diubah-dpr-apresiasi-putusan-mk/feed 0 Aditya https://eranasional.com/99693/rapat-paripurna-dpr-setujui-kepemimpinan-baru-ojk https://eranasional.com/99693/rapat-paripurna-dpr-setujui-kepemimpinan-baru-ojk#respond Thu, 12 Mar 2026 08:22:59 +0000 https://eranasional.com/99693/rapat-paripurna-dpr-setujui-kepemimpinan-baru-ojk Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan lima pimpinan lembaga pengawas sektor jasa keuangan nasional untuk masa jabatan 2026 hingga 2031. Dalam keputusan tersebut, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menggantikan kepemimpinan periode sebelumnya.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-16 masa persidangan IV tahun sidang 2025–2026 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta persetujuan anggota dewan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon pimpinan OJK.

Dalam sidang tersebut, Puan Maharani menanyakan langsung kepada anggota dewan yang hadir apakah laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil fit and proper test terhadap calon pimpinan OJK dapat disetujui.

“Apakah laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan OJK dapat disetujui?” tanya Puan kepada para anggota dewan.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan oleh mayoritas anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, sehingga lima nama yang diusulkan resmi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK untuk periode lima tahun ke depan.

Penetapan tersebut merupakan tahap akhir dari proses seleksi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Komisi yang membidangi sektor keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional tersebut sebelumnya telah menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap para kandidat.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut bertujuan untuk menilai kompetensi, integritas, serta visi para calon pimpinan dalam mengelola lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam proses tersebut, para kandidat diminta memaparkan rencana strategis serta menjawab berbagai pertanyaan dari anggota dewan mengenai tantangan yang dihadapi sektor keuangan nasional.

]]> https://eranasional.com/99693/rapat-paripurna-dpr-setujui-kepemimpinan-baru-ojk/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/98788/kekerasan-di-lingkungan-kampus-komisi-x-dpr-soroti-pentingnya-perlindungan-mahasiswa https://daerah.eranasional.com/98788/kekerasan-di-lingkungan-kampus-komisi-x-dpr-soroti-pentingnya-perlindungan-mahasiswa#respond Thu, 26 Feb 2026 20:32:03 +0000 https://daerah.eranasional.com/98788/kekerasan-di-lingkungan-kampus-komisi-x-dpr-soroti-pentingnya-perlindungan-mahasiswa Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan kecaman keras atas peristiwa pembacokan yang menimpa seorang mahasiswi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Kamis, 26 Februari 2026. Insiden berdarah tersebut menimbulkan luka serius pada korban dan memicu keprihatinan luas terhadap aspek keamanan di perguruan tinggi.

Menurut Hetifah, tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan, terlebih terjadi di area kampus yang seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk belajar, berdiskusi, serta mengembangkan potensi diri. Ia menilai, lingkungan pendidikan tinggi harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, rasionalitas, dan dialog, bukan justru menjadi tempat munculnya tindakan brutal.

“Kampus tidak boleh berubah menjadi arena kekerasan. Keamanan sivitas akademika adalah fondasi utama penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermartabat. Tanpa rasa aman, proses belajar mengajar tidak akan berjalan optimal,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Politikus Partai Golkar itu juga mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian yang segera mengamankan terduga pelaku.

Ia menekankan bahwa proses hukum harus berlangsung tegas, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memastikan hak-hak korban terpenuhi secara menyeluruh. Bukan hanya penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan korban harus menjadi perhatian utama.

“Proses hukum harus berjalan adil dan terbuka. Namun yang tidak kalah penting, korban perlu mendapatkan pendampingan medis, dukungan psikologis, serta perlindungan agar dapat pulih secara fisik maupun mental,” kata Hetifah.

Peristiwa ini, lanjutnya, menjadi pengingat bahwa institusi pendidikan tidak sepenuhnya kebal dari ancaman kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dinamika relasi antarindividu di kampus, termasuk persoalan pribadi yang tidak terselesaikan secara dewasa, bisa berkembang menjadi konflik serius jika tidak diantisipasi dengan sistem pencegahan yang kuat.

]]> https://daerah.eranasional.com/98788/kekerasan-di-lingkungan-kampus-komisi-x-dpr-soroti-pentingnya-perlindungan-mahasiswa/feed 0 Aditya https://politik.eranasional.com/98632/dpr-bantah-dukung-penutupan-gerai-ritel-modern-said-abdullah-luruskan-isu https://politik.eranasional.com/98632/dpr-bantah-dukung-penutupan-gerai-ritel-modern-said-abdullah-luruskan-isu#respond Mon, 23 Feb 2026 22:11:19 +0000 https://politik.eranasional.com/98632/dpr-bantah-dukung-penutupan-gerai-ritel-modern-said-abdullah-luruskan-isu Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meluruskan isu yang berkembang di ruang publik terkait kabar bahwa DPR mendukung langkah penutupan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret demi memperkuat Koperasi Desa. Ia memastikan informasi tersebut tidak benar dan menegaskan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk menutup ataupun mencabut izin usaha perusahaan ritel.

Menurut Said, kewenangan perizinan dan operasional usaha sepenuhnya berada di tangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini, kementerian teknis seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki peran sesuai tugas dan fungsinya.

“Perlu kami tegaskan bahwa DPR RI tidak pernah mengambil keputusan untuk menutup usaha ritel modern mana pun. DPR bekerja sesuai fungsi konstitusional, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Urusan izin usaha dan operasional perusahaan merupakan kewenangan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang,” ujar Said Abdullah di Jakarta, Senin (23/02/2026).

Ia menjelaskan, wacana yang beredar kemungkinan muncul dari diskusi mengenai penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang tengah menjadi perhatian dalam strategi pembangunan ekonomi berbasis desa. Dalam sejumlah rapat kerja dan forum resmi, terdapat aspirasi agar koperasi desa mendapatkan ruang tumbuh yang lebih besar di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif.

Namun demikian, Said menekankan bahwa diskursus tersebut tidak pernah menjadi keputusan formal DPR untuk membatasi atau bahkan menutup usaha ritel modern. Ia menyebut pembahasan yang berkembang sebatas upaya mencari formulasi kebijakan yang mampu memperkuat ekonomi kerakyatan tanpa menimbulkan gejolak di sektor usaha.

Menurutnya, penguatan koperasi desa harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan nasional yang inklusif. Pemerintah selama ini terus mendorong pengembangan koperasi dan UMKM sebagai fondasi utama ekonomi rakyat.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia. Angka tersebut menggambarkan betapa strategisnya posisi ekonomi kerakyatan dalam menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi nasional.

]]> https://politik.eranasional.com/98632/dpr-bantah-dukung-penutupan-gerai-ritel-modern-said-abdullah-luruskan-isu/feed 0 Aditya