Pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna Luar Biasa ke-5 DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin, dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.

Namun rapat tersebut dihujani interupsi saat pengesahan Tata Tertib DPD RI tersebut.

Tatib DPD RI yang disahkan yakni perihal pemilihan pimpinan DPD RI.

Tatib yang disepakati bahwa pemilihan pimpinan DPD RI dilaksanakan melalui sistem paket.

Namun, setelah itu pimpinan rapat, Nono Sampono pun meminta persetujuan kepada seluruh senator yang hadir dalam rapat tersebut.

“Apakah Rancangan Tatib DPD RI bisa kita disetujui?” tanya Nono, dijawab setuju oleh 76 senator yang hadir di Ruang Nusantara V.

“Setuju,” jawab senator yang hadir, dikutip dari Kompas TV.

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), Dedi Batubara memastikan Tatib DPD RI yang disahkan tidak tumpang tindih dengan aturan lainnya.

“Semua pasal-pasal yang disahkan itu adalah hasil harmonisasi, yang sumbernya dari Pansus dan Timja,” ucapnya.

“Kami bisa pastikan bahwa mudah-mudahan tidak ada pasal yang saling tumpang tindih dan tidak selaras. Semuanya Insya Allah selaras,” pungkasnya. []

Agus yang menjadi calon anggota DPD daerah pemilihan Jawa Timur itu merasa dirugikan.

Dia merasa dirugikan lantaran adanya perbedaan hasil jumlah suara yang tertera di formulir C-1 atau sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, dengan lampiran formulir model D atau hasil pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.

Agus menjelaskan data yang diterimanya terdapat perbedaan suara di tiga kabupaten di Madura, Jawa Timur.

Sebelumnya sampel data yang didapat ada perbedaan suara di tiga desa, namun hal ini terus terjadi hingga ke tingkat kabupaten.

“Sampling itu menunjukkan perubahan yang drastis antara C-1 menjadi lampiran model D, yang menguntungkan beberapa orang saja,” tegas Agus di Bawaslu RI, Jakarta, Rabu 13 Maret 2023.

Kata Agus sebelumnya dia sudah melaporkan dugaan kecurangan itu ke Bawaslu Jawa timur.

Lapaoran ke Bawaslu RI kata dia merupakan tindak lanjut dari laporan di bawaslu Jawa timur itu.

Data tersebut berdasarkan rekapitulasi sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Itu artinya, suara Komeng sementara ini berhasil mengalahkan semua perolehan suara partai politik khusus di tingkat Pileg DPR dan DPRD Jawa Barat.

Tak hanya mengalahkan semua parpol di tingkat provinsi Jabar, perolehan suara Komeng juga unggul tipis dari suara paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Jawa Barat.

Diketahui hingga saat ini Ganjar-Mahfud hanya memperoleh 1.257.123 suara khusus di Jawa Barat. Hebat Komeng!. (*)

Hingga, Kamis, 15 Februari 2024 pukul 08.30 WIB, perolehan suara si ‘uhuy’ ini sebesar 173.945 atau 8,12 persen untuk DPD Jawa Barat.

Di belakangnya ada Aanya Rina Casmayanti dengan peraihan 80.757 suara (3,77 persen) dan Jihan Fahira 73.575 suara atau 3,44 persen, selisih cukup jauh dari Komeng.

Angka ini belum final, perhitungan suara yang masuk untuk DPD Jawa Barat di situs KPU baru 30,57 persen.

Sebelumnya, Komeng viral di media sosial karena foto yang digunakannya “tidak lazim” seperti pada umumnya caleg.

Masyarakat yang melihat fotonya di kertas suara caleg DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat pasti tersenyum.

Pasalnya, Komeng memasang foto dirinya dengan pose kepala condong ke kiri dengan mulut agak terbuka dan mata melotot.

Komeng mengaku senang menggunakan foto yang tak lazim bagi caleg-caleg lainnya.

“Ane (saya) demen aja, antimainstream, enggak sama dengan caleg-caleg lainnya,” kata Komeng saat dihubungi, Rabu, 14 Februari 2024.

Namun, Komeng menampik bahwa foto yang dipilihnya itu merupakan strategi untuk meraih dukungan suara dari masyarakat di Jawa Barat.

Kata dia, tujuannya hanya ingin menunjukkan hal yang baru kepada masyarakat.

“Enggak kepikiran ngegunain foto itu supaya terpilih. Memang saya pada dasarnya senang dengan konsep ngelawak. Pengen sesuatu yang baru,” ujarnya.

Komeng mengungkapkan, foto yang dia gunakan untuk surat suara itu dibuat secara mendadak

Dia menceritakan, saat itu dirinya akan pergi, begitu di depan rumah secara spontan selfie.

“Foto sendiri. Kan pagi-pagi matahari lagi kencang, lagi terang, selfie deh, foto sendiri. Cekrek-cekrek, langsung jalan. Saya selfie sambil manasin mobil,” tutur Komeng.

Lalu, Komeng membawa foto antimainstream-nya itu KPU Jawa Barat, dan dijadikan sebagai foto profilnya di kertas suara. (*)

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo mengatakan, Fahira Idris dijadwalkan akan dimintai klarifikasi pada Senin, 12 Februari 2024.

“Tadi update dari Bawaslu Kepulauan Seribu, Fahira Idris akan diminta klarifikasinya pada hari Senin,” kata Benny di Jakarta Timur, Kamis, 8 Februari 2024.

Menurut Benny, klarifikasi dari Fahira Idris harus dilakukan agar perkara dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu 2024 menjadi terang benderang.

“Hasil dari klarifikasi akan dilakukan kajian oleh Bawaslu di Kepulauan Seribu,” ujar Benny.

Selain Fahira Idris, Bawaslu Kepulauan Seribu juga akan meminta klarifikasi dari pihak Dishub DKI dan saksi-saksi yang ada di dalam kegiatan itu.

“Semua pihak yang terkait, yaitu Dishub DKI dan saksi-saksi yang ada di lokasi akan kami minta klarifikasinya,” ucap Benny.

Bawaslu DKI tengah menelusuri dugaan Fahira melanggar aturan kampanye.

Dalam laporan yang diterima Bawaslu DKI, Fahira Idris diduga menggunakan fasilitas milik Dishub DKI Jakarta berupa kapal untuk digunakannya kampanye di Kepulauan Seribu.

“Penelusuran di Pulau Seribu itu ada dugaan salah satu caleg DPD RI, Fahira Idris, memakai kapal Dishub DKI,” kata Benny.

Berdasarkan informasi dari pengawas pemilu, disebutkan bahwa Fahira Idris datang ke Kepulauan Seribu bukan sebagai anggota DPD RI, melainkan berkampanye pencalegan dirinya kembali. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Anggaran dengan nilai fantastik digelontorkan untuk merenovasi ruangan dan toilet anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Totalnya, Rp19.200 miliar.

Rinciannya, Rp14,8 miliar untuk merenovasi ruangan kerja anggota DPD RI, dan Rp4,8 miliar merenovasi toilet anggota.

Berdasarkan situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP yang dilihat, Rabu (7/6/2023), proyek renovasi ruang kerja anggota DPD diberi nama ‘Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Anggota DPD RI’ dengan kode RUP 41441097.

Paket tersebut berada di Satuan Kerja Sekretariat Jenderal (Satker Setjen) DPD RI dengan lokasi pekerjaan berada di Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta Selatan. Adapun sumber dananya APBN 2023.

“Total pagu Rp14.451.021.000,” tercatat di situs tersebut.

Jadwal pemilihan penyedia dimulai Mei 2023 hingga Juni 2023 dengan target pemilihan barang dan jasa pada Desember 2023.

Paket lainnya adalah ‘Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Ruang Kerja Anggota DPD RI’ dengan kode RUP 41441846.

Pagu anggaran untuk paket ini senilai Rp981 juta dengan nilai HPS paket Rp526.029.000. Tender paket ini dalam tahap evaluasi dokumen kualifikasi.

Sementara, pengerjaan renovasi toilet di Gedung A dan B DPD RI dianggarkan Rp4,8 miliar. Proyek ini diberi nama ‘Pekerjaan Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI’ dengan kode RUP 43138718.

Seperti proyek pengerjaan renovasi ruangan anggota, pengerjaan renovasi Gedung A dan B DPD RI berasal dari APBN 2023 dengan total pagu Rp4.804.021.000.

Berikutnya, ada tender Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Toilet Gedung A dan B DPD RI dengan kode RUP 43138744. Pagu anggarannya Rp432 juta dengan nilai HPS Rp345.487.500.

Pemenang berkontrak dalam tender ini ialah PT Rutarona Cipta dengan harga kontrak Rp287.680.920.

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah hal melalui pidatonya pada Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (16/8/21).

Salah satu yang disampaikannya adalah mengenai Pandemi Covid-19 yang menurutnya telah memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia.

Jokowi menyebut bahwa kondisi krisis telah menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meraih Indonesia Maju yang dicita-citakan.

Sehingga untuk mencapai tujuan bersama, dibutuhkan adanya sinergi dan saling kontrol dari semua pihak.

“Keseimbangan dan saling kontrol antar-lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita. Tetapi, kerja sama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab, justru lebih utama dalam menghadapi pandemi ini, “katanya.

Ia menambahkan, pandemi telah mengingatkan untuk peduli kepada sesama. Bahwa penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya. Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Dan penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara.

Dirinya juga menyadari adanya kepenatan, kejenuhan dan kesusahan yang dialami rakyat serta begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa diselesaikan selama pandemi.

“Namun kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan rakyat. Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif, dan terus ikut membangun budaya demokrasi, “tandasnya.

Karena bagaimanapun, dalam situasi pandemi ini tambahnya, yang utama harus dilakukan adalah menyelamatkan rakyat.

“Tetapi, yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Karena menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara, “tutupnya.

Maka dari itu, lagi-lagi ia mengingatkan bahwa semua lini harus tangguh dan bersinergi guna melewati sulitnya masa-masa pandemi.

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai rem dan gas pengendali saat masa pandemi.

APBN menurutnya berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi.

“Sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha, “katanya saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan DPR-MPR-DPD RI, Senin (16/8/21).

Strategi penggunaan APBN sebagai rem dan gas tersebut menurutnya membuahkan hasil. Lantaran mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak.

“Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07% dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% (YoY). Capaian ini harus terus dijaga momentumnya. Reformasi struktural harus terus diperkuat, “tegasnya.

Maka dari itu katanya, dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Yang mana, pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

” APBN tahun 2022 juga harus bersifat antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian, “tandasnya.

Selain itu, reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Karena Indonesia bukan hanya tumbuh. Tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan.