Acara penyerahan remisi khusus Hari Raya Nyepi dihadiri oleh Anggota Komisi XIII DPR RII Rieke Diah Pitaloka, Kakanwil Imipas DKI Jakarta Heri Azhari dan Karutan dan Kalapas se DKI Jakarta.

Pemberian SK Remisi khusus Hari Raya Nyepi Tahun 2026 itu secara simbolis dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2026).

“Sebanyak 1.506 warga binaan yang memperoleh remisi, terdiri dari 1.502 orang memperoleh remisi khusus I dan II ada 4 orang. Kemudian ada 9 orang WBP memperoleh pengurangan pidana khusus I dan II nihil,” ujarnya Plt Dirjen PAS Mashudi kepada wartawan usai menyerahkan RK di Rutan Cipinang.

Mashudi mengatakan penyerahan remisi khusus Hari Raya Nyepi ini dilaksanakan di seluruh jajaran pemasyarakatan di Indonesia.

Menurut dia, tahun ini penerima remisi Hari Raya Nyepi terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari total 271 ribu warga binaan seluruh Indonesia, terdapat 4.011 WBP beragama Hindu.

“Jumlah remisi Nyepi tahun ini terbesar di seluruh Indonesia. Ada 4 yang langsung bebas dan itu semua ada di Bali. Begitupun yang menerima remisi 1.506 itu, terbanyak di Bali, di Jakarta hanya ada 7, tidak ada yang langsung bebas,” kata Mashudi.

Dia menjelaskan, para WBP menerima pemotongan masa pidana ada yang selama 2 bulan, 1,5 bulan dan 1 bulan. Jenis tindak pidana yang dilakukan salah satunya adalah narkotika.

“Jadi pemotongan masa tahanan ada yang terima 1 bulan, ada yang 15 hari, ada yang 1,5 bulan, maksimal 2 bulan dan maksimal lagi bebas ada 4 WBP di Bali semua,” ujarnya.

Adapun mereka yang mendapatkan remisi ini, kata dia, adalah WBP yang sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dipastikan, WBP yang tidak menjalani pembinaan dengan baik, tidak berkelakuan baik dan masuk dalam register F tidak akan mendapatkan hak remisi,” tandas Mashudi.

Panen raya tersebut diikuti secara serentak oleh jajaran Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi wujud kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional melalui pembinaan Warga Binaan berbasis usaha produktif.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Imipas melaksanakan panen terhadap sejumlah komoditas unggulan hasil pembinaan. Beberapa di antaranya mencakup padi varietas inpari, singkong, dan ikan nila. Hasil pertanian dan perikanan tersebut dikelola langsung oleh Warga Binaan melalui program pembinaan berkelanjutan di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Kelas I Cirebon.

Kegiatan ini selaras dengan program prioritas nasional terutama dalam upaya menyediakan pangan dalam memenuhi makan bergizi gratis bagi masyarakat.

Menurut Menteri Agus, ketahanan pangan hakikatnya bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Saat ini banyak sekali program yang bisa dikembangkan dengan merujuk arah kebijakan Presiden, satu di antaranya makan bergisi gratis (MBG).

“Saat ini sudah hampir 60 juta orang penerima manfaat hampir seluruh Indonesia, ekosistem pemenuhan kebutuhan untuk memenuhi MBG tersebut bisa disuplai dari rekan-rekan yang memiliki minat untuk mengembangkan ketahanan pangan, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan komunitas, sampai dengan lingkungan yang lebih besar,” ujar Menteri Imipas.

Selain panen raya, Menteri Imipas turut meninjau berbagai kegiatan produktif lainnya, seperti proses produksi tali dan jaring (coir net) serta olahan sabut kelapa (coco shade) untuk kebutuhan ekspor. Ia juga meninjau kegiatan konveksi yang mampu menghasilkan kaos hasil karya Warga Binaan.

Panen Nasional Capai 99,9 Ton

Dalam laporannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, menyatakan bahwa pada sektor pertanian dan perkebunan, hasil panen nasional mencapai hingga 99,9 ton. Pada sektor pertenakan, jajaran Pemasyatakan mampu menghasilkan hingga 4 ton. Adapun, pada sektor perikanan mampu menghasilkan hingga 19,6 ton.

“Jumlah keseluruhan panen serentak secara nasional mencapai sekitar 123,5 ton dari berbagai sektor. Seluruhnya capaian panen tersebut merupakan hasil pembinaan Kemandirian Warga Binaan pada seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan,” ujar Dirjenpas Mashudi.

Pada kesempatan ini, Menteri Agus mendorong seluruh jajarannya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

“Jangan cuma menjadi penonton. Jangan cuma menjadi saksi sejarah. Jadilah pelaku sejarah. Setiap dari kita sesungguhnya punya kewajiban untuk menjadi pelaku-pelaku sejarah dari kemajuan bangsa ini,” ungkapnya.

Melalui kegiatan panen raya serentak ini, Kemenimipas berupaya memperkuat kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Kemenimipas terus berkomitmen menghadirkan program pembinaan yang bermanfaat tidak hanya bagi Warga Binaan, melainkan juga masyarakat luas.

Hal ini menjadi salah satu wujud implementasi 15 Program Aksi Kemenimipas terutama pada program kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti menyebutkan ada 23.197 tahanan yang menjalani tes urine untuk serentak pada awal Januari 2025 dalam rangka deteksi dini narkotika.

“Jumlah tahanan dan narapidana ada sekitar 23.197. Dan itu menjadi target kita untuk tes urine,” kata Kasubdit Rika kepada wartawan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Cipinang, Kamis (08/01/2026).

“Saat ini Ditjen Pemasyarakatan tengah fokus memberantas peredaran narkotika di dalam lapas,” tambah dia.

Tes urine ini merupakan salah satu langkah preventif deteksi dini sekaligus juga memberantas narkoba di lingkungan lapas dan rutan,” ujar dia.

Pada Kamis, ribuan narapidana di Lapas Narkotika tengah melakukan tes urine. Mereka mengantre melakukan pengecekan. Adapun para petugas di lapas juga menjalani tes urine untuk deteksi narkotika.

Menurut Kasubdit Rika, apabila ada yang terbukti positif narkotika maka akan disanksi tegas. Namun sebelum itu, kata dia, perlu dilakukan assessment.

“Kalau penyebabnya di luar kesehatan, kami akan tindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tandas Kasubdit Rika.

Berpusat di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kegiatan ini menjadi momentum evaluatif bagi seluruh jajaran untuk menilai perjalanan kinerja Kemenimipas sepanjang tahun pertama masa transisi kelembagaan. Refleksi ini sekaligus meneguhkan komitmen perbaikan layanan publik di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

Dalam refleksi tersebut, capaian strategis Direktorat Jenderal Imigrasi mendapatkan sorotan positif, mulai dari penguatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, peningkatan kualitas pengawasan orang asing, hingga modernisasi sistem layanan berbasis digital.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mencatat kemajuan signifikan dalam pengelolaan pembinaan Warga Binaan, optimalisasi program reintegrasi sosial, serta penguatan peran Pemasyarakatan dalam menyiapkan Warga Binaan kembali ke masyarakat.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa refleksi akhir tahun bukan sekadar paparan keberhasilan, melainkan ruang jujur untuk mengakui keterbatasan dan memperbaiki kekurangan.

“Saya tidak berdiri di sini untuk kembali mengekspos capaian kinerja, karena hal itu sudah disampaikan. Bagi saya, refleksi ini adalah bentuk tanggung jawab moral untuk melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu dibenahi. Kinerja yang baik adalah kewajiban, sementara kekurangan adalah pelajaran,” ujar Menteri Agus.

Kemenimipas juga melakukan evaluasi atas sejumlah kendala yang masih dihadapi sepanjang tahun 2025, baik dalam aspek pelayanan, koordinasi, maupun adaptasi kelembagaan.

Menteri Agus secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila dalam perjalanan satu tahun terakhir masih terdapat hambatan yang dirasakan publik. Evaluasi tersebut telah disampaikan kepada seluruh jajaran sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

“Atas nama pribadi dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila masih ditemui kendala dalam pelayanan. Kami menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi agar ke depan pelayanan semakin cepat, profesional, dan humanis,” ucap Menteri Agus.

Dari sisi tata kelola, Kemenimipas mencatat realisasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung program prioritas kementerian secara lebih efektif dan akuntabel.

Capaian Sepanjang 2025

Selain itu, capaian manajemen di berbagai wilayah, termasuk kinerja satuan kerja daerah, turut menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih sepanjang tahun 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menteri Agus mengatakan sebagai tindak lanjut refleksi, Kemenimipas secara resmi meluncurkan 15 Program Aksi Kemenimipas yang akan menjadi arah gerak kementerian pada tahun 2026.

“Program ini disusun dengan mengacu pada program akselerasi yang telah berjalan, diselaraskan dengan visi pembangunan nasional dan program prioritas Presiden. Lima program difokuskan pada bidang Keimigrasian, enam program pada bidang Pemasyarakatan, dan selebihnya menyasar penguatan manajemen kementerian, Sekretariat Jenderal, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia,” ujar dia.

Melalui refleksi ini, dikatakan dia, Kemenimipas menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan Keimigrasian yang berkeadilan serta sistem Pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Menimipas mengatakan. langkah-langkah pembenahan regulasi, penguatan kapasitas aparatur, serta peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus didorong demi menjawab dinamika dan tantangan ke depan.

” Kemenimipas juga menegaskan kesiapan untuk melangkah menuju tahun 2026 dengan semangat perbaikan berkelanjutan. Refleksi ini menjadi pijakan penting agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bangsa, dan negara,” tandas dia.

“Pemindahan warga binaan high risk ke Lapas Super Maximum dan Maximum Security di Nusakambangan salah satunya bertujuan untuk men Zero kan gangguang keamanan dan ketertiban,juga merupakan wujud penerapan pembinaan dan pengamanan sesuai dengan tingkat risiko .

Sampai dengan menjelang tutup tahun ini total sudah 1882 warga binaan high risk seluruh Indonesia kami pindahkan ke Nusakambangan,” papar Mashudi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sabtu (27/12)

“Kami berharap upaya ini dapat berdampak besar dalam peningkatan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan, khususnya Zero Narkotika dan HP seperti yang selalu diingatkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto,” kata Mashudi,

Dia mengatakan yang  sangat penting adalah perubahan perilaku warga binaan kami dapat lebih baik dan menyadari kesalahannya sampai nanti kembali lagi ke masyarakat sebagai warga negara yang baik.

130 warga binaan high risk berasal dari wilayah Jambi, Riau dan Banten. Di Nusakambangan mereka ditempatkan di 2 (lima) lapas, yaitu 5 orang di Lapas Batu, 31 orang di Lapas Karanganyar, 17 orang di Lapas Besi, 30 orang di Lapas Gladakan, 17 orang di Lapas Narkotika dan 30 orang di Lapas Ngaseman.

Dalam proses pemindaha, pengawalan dilakukan secara bersama oleh Direktur Pengamanan dan Intelejen Direktorat Jendral Pemasyarakatan bersama tim, petugas di Wilayah Ditjenpas Jambi, Riau dan Banten, PJR, Kepolisian dan Brimob

“Proses pemindahan berjalan lancar, 130 warga binaan high risk berasal dari wilayah Jambi, Riau dan Banten. Di Nusakambangan mereka ditempatkan di 2 (lima) lapas, yaitu 5 orang di Lapas Batu, 31 orang di Lapas Karanganyar, 17 orang di Lapas besi, 30 orang di Lapas Gladakan, 17 orang di Lapas Narkotika dan 30 orang di Lapas Ngaseman. Penerimaan dilakukan sesuai SOP, antara llian pemeriksaan kesehatan dan kegiatan administrasi lainnya,” kata Irfan, Kepala Lapas Kelas1 Batu, sekaligus Koordinator Wilayah Nusakambangan.

Di hari yang sama juga telah dipindahkan 4 (empat) warga binaan Lapas Perempuan Tangerang ke Lapas Perempuan Yogyakarta

Pemindahan ini dilakukan guna mempermudah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Rika Aprianti, Kasubdit Kerjasama Ditjenpas mengatakan telah dilakukan pemindahan 5 warga binaan atas nama Amar Zoni dan lainnya, dari Lapas Super Maksimum Karang Anyar Nusakambangan ke Lapas Narkotika Jakarta, pada hari Sabtu 13 Desember 2025

“Pemindahan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan pengawalan Kepolisian Polres Metro didampingi Pegawai Lapas Karang Anyar NK,” ujar Rika dalam keterangan resminya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Rika mengatakan Amar Zoni dan lainnya tiba dinLpas Narkotika Jakarta sekitar pukul 18.00 WIB, dilakulan administrasi penerimaan, pemeriksaan kesehatan, selanjutnya ditempatkan di Kamar Patsus (Penempatan Khusus).

Mengacu pada Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Ammar Zoni dan rekan-rekannya wajib dikembalikan ke sel super maksimum di Nusakambangan, segera setelah urusan peradilan selesai.

“Pemindahan dilaksanakan sementara, setelah persidangan Amar Zoni dkk dikembalikan lagi ke Lapas Karang Anyar Nusakambangan, seperti yg disampaikan dalam Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada Kejaksaan Jakarta Pusat,” tandas Rika.

Tak tanggung-tanggung, dalam sehari dua upaya penyelundupan 32,7 gram narkoba jenis sabu lewat pembalut oleh pengunjung berhasil digagalkan petugas.

Pada kejadian pertama, petugas penggeledahan mencurigai gerak-gerik salah satu pengunjung yang hendak membesuk Warga Binaan. Setelah dilakukan penggeledahan badan oleh petugas perempuan, ditemukan dua bungkus berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam pembalut. Dari hasil penimbangan, total barang bukti mencapai 9,2 gram.

Tidak berselang lama, petugas kembali menemukan modus serupa dari pengunjung lainnya, yakni dua bungkus sabu di dalam pembalut dengan total berat mencapai 23,5 gram. Kedua kasus ini menunjukkan keseriusan pihak Lapas dalam menutup segala celah upaya penyelundupan narkoba dengan berbagai modus.

Kepala Lapas Narkotika Jakarta, Syarpani, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran atas keberhasilan tersebut.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada petugas yang telah bekerja cermat dan penuh tanggung jawab. Ini bukti kami tidak pernah lengah dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas,” tegasnya.

Syarpani menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang sekecil apa pun bagi peredaran narkoba di Lapas. “Kami akan terus memperketat pemeriksaan, baik terhadap pengunjung maupun barang bawaannya. Lapas harus menjadi tempat pembinaan, bukan tempat peredaran narkoba,” tambahnya.

Seluruh barang bukti beserta dua pengunjung tersebut telah diserahkan kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Kejadian ini menjadi kasus ke-7 sepanjang tahun 2025 yang berhasil digagalkan jajaran Lapas Narkotika Jakarta, sekaligus menegaskan komitmen zero tolerance terhadap narkoba serta mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Eranasional.com – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merespons kabar dugaan jual beli kamar hingga Rp25 juta di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang sebagaimana diungkap seorang narapidana.

Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkumham, Rika Aprianti mengatakan pengawasan dan evaluasi selalu dilakukan termasuk mengenai layanan terhadap warga binaan atau narapidana.

“Untuk di tingkat wilayah pembinaan, monitoring dan evaluasi semua pelaksanaan tata laksana Pemasyarakatan dilakukan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan,” ujar Rika kepada awak media, Jumat (4/2).

Ia menyatakan jajaran Ditjen PAS mempunyai komitmen terkait penyelenggaraan layanan pemasyarakatan. Jika ditemukan pelanggaran, lanjut dia, ada sanksi tegas.

“Komitmen kita sama dari dulu bahwa apabila terbukti ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan tata laksana pemasyarakatan, termasuk layanan warga binaan, pasti akan dikenakan sanksi tegas. Dan semua jajaran pemasyarakatan sudah mengetahui itu,” kata Rika.

Sebelumnya, seorang warga binaan Lapas Cipinang berinisial WC membongkar praktik dugaan jual beli kamar hingga puluhan juta rupiah. Ia mengatakan narapidana harus mengeluarkan banyak uang untuk dapat kamar selama menjalani masa tahanan.

“Nanti duitnya diserahkan ke sipir, di sini seperti itu. Kalau untuk tidur di kamar, antara Rp5 juta hingga Rp25 juta per bulan. Biasanya mereka yang dapat kamar itu bandar narkoba besar,” kata WC dikutip dari Antara, Kamis (3/2).

WC menjelaskan para narapidana harus membayar kamar karena Lapas Cipinang sudah melebihi kapasitas. Menurut dia, praktik jual beli kamar di Lapas Cipinang sudah sejak lama ada, bahkan jadi sumber pemasukan oknum petugas.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Cipinang, Tony Nainggolan, ketika dikonfirmasi awak media berikut bukti foto kondisi tahanan membantah hal tersebut.

Ia mengatakan, narapidana tidak perlu mengeluarkan uang untuk dapat menikmati fasilitas, termasuk untuk tidur selama menjalani tahanan.

“Baru kemarin saya membuka program admisi orientasi (pengenalan lingkungan) dan saya sampaikan kalau di Lapas Cipinang tidak ada urusan yang berbayar, termasuk masalah tidur,” kata Tony.

Jakarta- Tim DVI Polri saat ini masih belum menerima sampel DNA dari keluarga korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, dimana dua napi Warga Negara Asing tersebut adalah korban dari kebakaran.

“Sampai dengan hari ini semua korban yang dari Indonesia sudah menyerahkan data antemortem dan keluarganya sudah diambil sampel DNA, tinggal dua yaitu yang WNA ada dua, yang satu dari Zimbabwe yang satu Portugal, itu belum ada,” kata Pramujoko kepada wartawan, Sabtu (11/9).

Ia mengatakan setidaknya ada dua jalur yang bisa dilakukan untuk pengambilan sampel DNA itu, yakni melalui ICRC atau melalui Kedutaan Besar.

“Bisa lewat ICRC atau bisa jalur kedutaan, mana yang duluan. Jadi mereka bisa mengirim sampel DNA kita periksa di Mabes Polri, bisa juga mereka mengirimkan hasil pemeriksaan yang di sana. Nanti semua mudah bagi kita,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi (Binapilatkerpro) Kemenkumham, Thurman Saud mengatakan telah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar untuk menghubungi keluarga korban kebakaran yang merupakan WNA.

“Sudah ada jawaban terkait keluarga Portugal, pihak keluarga minta untuk dilaksanakan kremasi, dan kedua keluarga dari Afrika Selatan, ini masih dalam komunikasi seperti yang disampaikan Tim DVI kalau bisa dikirim tes DNA dari sana ke Indonesia,” katanya.

Hingga Sabtu, sudah ada tujuh jenazah korban yang berhasil diidentifikasi. Sementara itu, jenazah yang belum teridentifikasi dari 41 jenazah yang dibawa ke RS Polri Kramat Jati sebanyak 34 orang

JAKARTA- Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan alasan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi kepada terpidana Djoko Tjandra.

Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana menilai, pemberian remisi umum kepada Djoko merupakan hal yang janggal mengingat statusnya yang pernah buron selama belasan tahun.

“Tentu hal ini janggal. Sebab, bagaimana mungkin seorang buronan yang telah melarikan diri selama sebelas tahun dapat diberikan akses pengurangan masa pemidanaan,” jelasnya, Jumat (20/8).

Menurut Kurnia, Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 pemberian remisi kepada tahanan tidak hanya mensyaratkan telah menjalani sepertiga masa pidananya.

Melainkan juga mewajibkan terpidana berkelakuan baik selama masa kurungan. Atas hal itu ia mempertanyakan apakah dasar pemerintah menilai Djoko berperilaku baik.

“Apakah seseorang yang melarikan diri ketika harus menjalani masa hukuman dianggap sebagai berkelakuan baik oleh Kemenkumham,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia pun meminta agar Kemenkumham dapat segera menyampaikan secara rinci alasan pemberian remisi kepada masing-masing 214 narapidana korupsi kepada publik.

“Pemberian informasi ini menjadi penting karena menjadi hak masyarakat. Terlebih, dokumen itu tidak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.

Djoko Tjandra mendapat remisi alias pengurangan masa hukuman dua bulan penjara dalam kasus pengalihan hak tagih piutang alias cessie Bank Bali.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti berkata berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah, Djoko Tjandra dikenakan peraturan pemberian hak remisi sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Ia mengatakan remisi itu sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, yakni berkelakuan baik, telah menjalani satu per tiga masa pidana. Namun ia tidak membeberkan lebih lanjut soal kelakuan baik Djoko Tjandra sehingga diberi remisi

JAKARTA- Terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra mendapat remisi dua bulan pada momen HUT ke-76 RI.

Hal itu dibenarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham)

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti mengatakan Djoko merupakan narapidana yang tengah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, DKI Jakarta, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 Tanggal 11 Juni 2009.

Dikutip dari laman Mahkamah Agung, putusan tersebut terkait dengan kasus cessie Bank Bali. Saat itu, Djoko divonis 2 tahun lantaran dinyatakan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Setelah vonis itu, Djoko Tjandra kabur keluar negeri. Sebelas tahun kemudian, ia ditangkap di Malaysia pada 30 Juli 2020. Sehari kemudian, ia dieksekusi ke Lapas untuk vonis 2 tahun kasus Bank Bali.

“Berdasarkan putusan terpidana Joko Soegianto Tjandra , yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 Tanggal 11 Juni 2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (InKracht Van Gweisjde), maka yang bersangkutan dikenakan peraturan pemberian hak remisi sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006,” tutur Rika.

Ia beralasan remisi itu sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, yakni berkelakuan baik, telah menjalani satu per tiga masa pidana.

“Joko Soegianto Tjandra merupakan terpidana yang sudah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana (28/03/2021),” ujar dia.

“Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut pada angka (4), (5) dan (6), maka Joko Soegianto Tjandra merupakan terpidana yang memiliki hak untuk mendapatkan Remisi. Adapun remisi pertama bagi terpidana Joko Soegianto Tjandra yang memenuhi syarat adalah Remisi Umum Tahun 2021,” lanjut Rika.

JAKARTA- Pengacara Very Idham Henyansyah alias Ryan jagal Jombang, Benny Daga mendatangi kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk berkonsultasi dengan penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Habib Bahar bin Smith terhadap Ryan di Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat.

Perkelahian yang dipicu karena uang antara Habib Bahar Smith dan Ryan Jombang. Pria bernama asli Very Idham Henyansyah itu diketahui meminjamkan uang kepada Bahar yang berujung perselisihan.

“Hari ini kita datang ke Bareskrim bawa bukti-bukti yang ada, kita perlihatkan ke temen-temen penyidik. Kemudian, Bareskrim menyarankan kita untuk menambah lagi beberapa bukti,” kata Benny di Gedung Bareskrim pada Kamis, (19/8/2021)

Menurut dia, bukti yang dibawa berupa foto-foto dan rekaman video yang menunjukkan wajah Ryan lebam, tangannya bekas sayat-sayat.

“Namun, foto dan video tidak bisa diperlihatkan ke publik karena sudah diserahkan kepada penyidik. Terkait foto-foto itu kami sudah serahkan ke teman-teman Bareskrim,” ujarnya.

Datang melihat merekonstruksi prosesnya seperti apa, baru menyampaikan ke media. Jangan menyampaikan sesuatu tapi tidak berdasarkan fakta. Jangan lupa loh, kami memegang bukti-bukti. Kami memegang foto-foto, video ada pada kami,” jelas dia.

Tentu, Benny mengaku pihaknya setuju saja ada upaya damai seperti yang disampaikan Kalapas Mujiarto. Namun, terkait tindak pidana ranahnya jelas berbeda sehingga harus diambil upaya hukum.

“Kalau perdamaian itu kita mempersilahkan untuk berdamai. Terkait proses pidananya itu kita menghormarti nanti seperti apa proses pidananya. Karena yang beredar luas ke masyarakat sudah jadi konsumsi publik,” katanya.

Menurut dia, informasi yang disampaikan ke masyarakat oleh Kalapas Gunung Sindur tidak berimbang yang menyebut perkelahian biasa antara Ryan dengan Habib Bahar. Tentu, berita ini harus diluruskan.

Dalam kesempatan itu, Benny Daga menilai pernyataan Kalapas Gunung Sindur, Mujiarto serta pejabat Direktorat Jenderal PAS Kementerian Hukum dan HAM keliru terkait kasus dugaan penganiayaan kliennya oleh Habib Bahar bin Smith.

“Kalau perselesihan biasa, tidak mungkin dong perselisihan biasa lalu tulang hidungnya retak, bibirnya pecah, matanya lebam, tangannya bekas sayat-sayat ada. Itu bukan perselisihan biasa. Sehingga pernyataan Kalapas itu perlu diralat,” ujarnya

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Pas Kemenkumham) memastikan bahwa foto Setya Novanto (Setnov) yang sedang memegang handphone di Lapas Sukamiskin adalah foto lama yang diambil pada waktu Idul Adha tahun lalu.

Sebelumnya foto Setnov yang terlihat sedang duduk mengenakan baju berkerah biru dengan dua ponsel di hadapannya sempat viral di media sosial. Selain Setnov, dalam foto itu juga terlihat mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada dan beberapa tahanan lainnya.

Kepala Bagian (Kabag ) Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham Rika Aprianti menyatakan foto tersebut diambil saat perayaan Idul Adha tahun lalu dan bukan foto baru.

“Itu foto tahun lalu, ketika Idul Adha, hari raya qurban. Jadi itu bukan foto sekarang,” kata Rika saat dikonfirmasi, Sabtu (17/7/2021).

Pengetatan dan razia di dalam lapas dan rutan akan semakin ditingkatkan memastikan bahwa lapas dan rutan harus steril dari handphone dan narkoba.

“Sterilisasi terhadap barang-barang yang dilarang masuk  juga sudah bekerja sama dengan jajaran Polri untuk melakukan razia rutin agar lapas dan rutan steril dari barang-barang terlarang dan narkoba,” ujar Rika.

Kabag Humas Dirjen PAS ini sangat berterima kasih dengan masukan dan kritik masyarakat terhadap kejadian ini. Dia berjanji bahwa masukan dan kritik tersebut akan menjadi masukan berharga bagi lembaganya.

“Ini masukan berharga dan kami berjanji untuk semakin memperbaiki sistem dan pelaksanaannya yang ada di dalam lapas dan rutan,” katanya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan, Taufiqurrahman membenarkan bahwa foto itu diambil saat perayaan Iduladha tahun lalu. Dan ia mengatakan bahwa kanwil Jabar akan melakukan pemeriksaan dan berkomitmen akan melakukan razia-razia dan pengetatan di dalam lapas.

“Razia dan penegakan disiplin akan kami tingkatkan ,” kata Taufiqqurrahman