Hal itu dilakukan Menkeu Purbaya demi menekan kebocoran penerimaan negara. Menurut Purbaya, sebenarnya dirinya ingin merombak sejak tahun lalu, namun belum bisa karena baru bergabung dalam pemerintahan pada September 2025.

“Saya sedang memperbaiki Bea Cukai dan Pajak. Ini serius besok diobrak-abrik tuh salah satu. Itu harusnya akan memperbaiki cara kerja Pajak dan Bea Cukai dan harusnya yang bocor-bocor itu nggak akan terjadi lagi ke depan,” ujar Menkeu Purbaya saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menkeu Purbaya mengatakan, akan ada lima pejabat dijajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada lima pelabuhan yang akan dirumahkan.

“Yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan saja. Untuk pesan bahwa kita serius tahun ini. Jadi pejabat di lima pelabuhan besar akan diganti semua,” tegas dia.

Adapun ketika ditanya soal orang yang menggantikan pejabat tersebut dari luar Ditjen Bea Cukai, Purbaya mengatakan akan mengoptimalkan dari pegawai yang sudah ada.

“Ada yang saya tukar. Kalau dari luar kan biasanya sih nggak tahu operasi Bea Cukai akan lebih lama. Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan saja,” terang Menkeu Purbaya.

Menkeu Purbaya menambahkan pembenahan Bea Cukai dan Pajak merupakan ancaman serius. Bahkan kata Purbaya, peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bakal digantikan Societe Generale de Surveillance (SGS).

“Karena Pak Presiden bilang, kalau Bea Cukainya enggak betul, tahun ini, mungkin akhir tahun diganti dengan SGS,” katanya.

“Pajak juga sama. Kalau tahun lalu kan pengumpulannya enggak tercapai saya, bisa bilang saya menteri baru. Tahun ini saya enggak bisa bilang saya menteri baru. Kalau enggak beres pasti saya yang disikat duluan. Tapi sebelum saya disikat, saya sikat Dirjen Pajaknya sama Dirjen Bea Cukainya duluan,” tutur Menkeu Purbaya.

Menanggapi kasus tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dirinya sudah meminta Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan seluruh pihak terkait di Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap persoalan dugaan kebocoran data tersebut.

“Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT (information and technology),” kata Sri Mulyani, dikutip Jumat (20/9/2024).

Dalam kesempatan berbeda, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pihaknya sedang mendalami kasus tersebut, dan ke depan informasinya akan segera diperbarui setelah Ditjen Pajak memeriksa dan meneliti dugaan kebocoran data tersebut.

“Tadi kan, ibu sudah instruksikan. Kami dalami dulu, nanti aku update lagi ya, kita cek dulu, kita teliti dulu,” tutur Suryo.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Ustaz Solmed memamerkan rumah barunya nan megah. Sontak saja banyak publik yang mencibir dan mempertanyakan sumber penghasilan Ustaz Solmed sehingga mampu membangun rumah mewah dan barang-barang mahal.

Ustaz Solmed pun sempat mengaku bahwa dirinya memiliki beberapa bisnis di luar kegiatan dakwahnya. Dari bisnis itulah Ustaz Solmed mengaku bisa membangun rumah megah dan membeli barang-barang mewah.

Tak hanya warganet, ternyata pihak Direktorat Jenderal Pajak juga menyoroti sikap Ustaz Solmed yang gemar pamer kekayaan. Hal tersebut terlihat dari kolom komentar unggahan akun TikTok April Jasmine. Awalnya istri Ustaz Solmed itu membagikan cuplikan syuting dengan program Sobat Misqueen.

Boiyen dan Apos Hutagaol selaku pembawa acara Sobat Misqueen memberikan motivasi kepada penonton dengan mengunjungi rumah mewah Ustaz Solmed. Ustaz Solmed dan sang istri pun menyahut dengan mengucapkan slogan ‘Kaya, kaya, kaya’.

“Nah, sokiners makanya main-mainlah ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi,” ucap Boiyen.

“Jangan pernah mengeluh karena mengeluh nggak ada duitnya,” imbuh Apos Hotagaol.

“Kaya, kaya, kaya,” sahut Ustaz Solmed dan April Jasmine.

Mengiringi unggahannya, April Jasmine mengajak agar masyarakat yang ingin sukses agar bergabung dengan bisnisnya dan sang suami.

“Sini main… kita bisnis bareng bareng bersama SIN INDONESIA,” tulis April Jasmine ada keterangan unggahannya.

Sontak saja unggahan April Jasmine itu langsung dibanjiri komentar warganet. Bahkan, terlihat akun Ditjen Pajak turut menyematkan komentar.

“Memantau orang kaya,” komentar akun TikTok ditjenpajakri.

Komentar Ditjen Pajak itu pun langsung ditanggapi oleh warganet. Banyak yang menyebut Ustaz Solmed akan ketar-ketir mendapat komentar dari Ditjen Pajak itu.

“Dirjen pajak : Audit Audit Audit,” ujar @esb***.

“Pak Ustaz ketar-ketir enggak sih,” celetuk yang lain.

“Pak ustad ketar ketir gasii,” sahut @beb***.

“3 tahun yg lalu bayar listrik aja susah min ,skrg waduhhh kaya kaya kaya,” sindir @tri***.

“Yoook dipantau jangan sampai lepas Gan,” imbuh @whi***.

JAKARTA, Eranasional.com – Istri Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat suaminya itu, Selasa (4/7).

“Hari ini pemeriksaan TPK Gratifikasi dan TPPU terkait pemeriksaan perpajakan pada Dirjen Pajak Kekenterian Keuangan RI untuk tersangka RAT (Rafael Alun Trisambodo),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Selasa (4/7/2023).

Di hari yang sama, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya yang semuanya berprofesi sebagai wiraswasta yaitu Anak Agung Ngurah Mahendra, Happy Hermawati, Shielfy, dan Aluia Bismar.

Usai diperiksa penyidik, Ernie Meike Torondek yang mengenakan pakaian berwarna putih langsung meninggalkan Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Dia diperiksa dari pukul 10.08 WIB sampai dengan 12.05 WIB. Ernie tidak memberikan keterangan sedikit pun.

Ernie Meike pergi meninggalkan Gedung KPK dengan menumpang mobil Toyota Innova warna abu-abu. Dia ditemani seorang perempuan.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka penerima gratifikasi. Dalam perkembangannya, KPK juga menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus TPPU.

DEPOK, Eranasional.com – Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP3) Cimanggis, Kota Depok melakukan sosialisasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Perusahaan ke wartawan di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Selasa (06/06/2023). Sosialisasi tersebut disampaikan langsung Kepala Kantor KPPP Cimanggis, Kota Depok, Eko Wisnu Pandoyo.

“Pentingnya dilakukan laporan tahunan atau SPT bagi wajib pajak untuk dapat mengetahui potensi penerimaan pajak,” ujar Kepala Kantor KPPP Cimanggis, Kota Depok, Eko Wisnu Pandoyo.

Menurut Wisnu, dengan melakukan laporan SPT menegaskan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

“Fungsi DJP, tidak saja sebagai institusi yang diberi mandat mengawasi kepatuhan wajib pajak, namun juga menjalankan fungsi pelayanan, yakni melayani kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, khususnya kewajiban pelaporan SPT (e-Filling) dan PPh Pasal 21/26 (e-SPT),” jelasnya.

Ia mengimbau para wartawan wajib kepatuhan perpajakan yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pelaporan pajak SPT pribadi maupun jika memiliki perusahaan.

“Kami punya tenaga penyuluhan. Kita melakukan pendidikan dan pemberitahuan terhadap wajib pajak melalui Kelas Pajak. Dan, yang paling efektif juga kita melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, yang intens dengan Universitas Gunadarma dengan Tax Center terbaik di seluruh Indonesia. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak ke masyakarat,” jelas Wisnu.

Diungkapkan Wisnu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT di Kota Depok yakni di KPPP Cimamggis terbaik di Kanwil Jawa Barat (Jabar) III yang memiliki 15 KPP.

“Alhamdulillah kita nomor satu dengan tingkat capaiannya kinerja kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT melebihi target yakni 180 persen dari target maksimal yang ditentukan 120 persen. Dari sisi penerimaan pajak, Alhamdulilah sampai akhir Mei mencapai 43,36 persen. Idealnya kalau di rata-rata kan setiap bulannya itu 8,34 persen. Sampai Juni ini kita dapat diatas 50 persen,” ungkapnya.

Untuk wajib pajak yang ingin melaporkan SPT bisa mengakses layanan e-Filling yang harus diawali dengan mendapatkan e-Fin, yang fungsinya kurang lebih mirip dengan nomor PIN pada ATM. Cara mendapatkan e-Fin yang paling mudah adalah dengan cara mendatangi dan menyampaikan permohonan memperoleh e-Fin ke KPPP tempat wajib pajak terdaftar. 

Setelah e-Fin diperoleh, wajib pajak tinggal membuka website efiling.pajak.go.id kemudian memilih melakukan registrasi e-Filing dan mengikuti langkah-langkah sesuai petunjuk.

JAKARTA, Eranasional.com – Masih ingat dengan motor gede (moge) Harley Davidson yang sempat viral digunakan Mario Dandy Satriyo untuk kebut-kebutan di jalan. Kini disita penyidik KPK.

KPK menyita Harley Davidson itu terkait kasus dugaan gratifikasi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo, yang notabenenya adalah ayahanda Mario Dandy.

Penyidik KPK menyita Harley Davidson milik Mario Dandy Satriyo setelah menggeledah dua rumah Rafael Alun Trisambodo.

“Pada Selasa (6/6) kemarin, KPK telah selesai melakukan penggeledahan terhadap dua rumah saudara tersangka RAT (Rafael Alun Trisambodo) di Komplek P&K Cirendeu, Tangerang Selatan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (7/6/2023).

Ali menyebutkan, sejumlah bukti ditemukan penyidik KPK hasil penggeledahan rumah Rafael Alun tersebut, di antaranya dokumen perkara korupsi Rafael Alun hingga 1 unit mode Harley Davidson.

Ali menegaskan, Harley Davidson itu merupakan kendaraan yang sering dipakai Mario Dandy Satriyo, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berat berencana.

“Diduga moge itu sering dipakai anak tersangka,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Sedikitnya lima orang terseret kasus dugaan kasus gratifikasi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Lima orang itu dicekal agar tidak bisa berpergian ke luar negeri.

Empat orang di antaranya merupakan keluarga, yakni istri Rafael bernama Ernie Meike Torondek, adik Rafael Alun, Gangsar Sulaksono, dan dua anak Rafael masing-masing bernama Angelina Embun Prasasya dan Christofer Dhyaksa Darma.

Selain itu, Kepala Kantor Madya Pajak Jakarta Timur, Wahono Saputro, yang merupakan rekan bisnis Rafael juga dicekal.

Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh menyebutkan kelima orang itu dicegah keluar negeri selama enam bulan ke depan.

“Saat ini semua nama tersebut tercantum dalam sistem daftar pencegahan berlaku 13 April 2023 sampai dengan 13 Oktober 2023,” kata Ahmad Nursaleh, Sabtu (15/4/2023).

Adapun alasan pencegahan lima orang tersebut berpergian ke luar negeri, yakni terkait dengan kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo yang sedang diselidiki KPK.

“KPK telah mengajukan tindakan cegah agar lima orang itu yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses penyidikan perkara Tersangka RAT (Rafael Alun Trisambodo) tidak melakukan perjalanan ke luar negeri,” kata Kabag Pemberitaan Ali Fikri, Jumat (14/4).

Ali pun meminta agar lima orang saksi yang telah dicegah ke luar negeri itu untuk bersikap kooperatif mengikuti proses hukum di KPK.

“Para pihak yang dicegah diharapkan kooperatif hadir dan jujur menyampaikan seluruh hal yang diketahuinya terkait dugaan perbuatan penerimaan gratifikasi dari tersangka RAT,” ucapnya.

Rafael Alun Jadi Tersangka Gratifikasi

Rafael Alun Trisambodo resmi menjadi tersangka kasus gratifikasi. KPK menyebut Rafael Alun diduga menerima gratifikasi US$90.000. KPK mengklaim telah menemukan bukti yang cukup terkait kasus korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Rafael menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak atas pengkondisian atas temuan pemeriksaan perpajakannya.

Selain itu, KPK menyebut Rafael memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi pembukuan dan perpajakan bernama PT AME. Rafael disebut aktif berperan memberikan rekomendasi kepada wajib pajak terhadap permasalahan pajak yang dialaminya.

“Jadi RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait pembukuan dan perpajakan. Adapun yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan melalui DJP,” kata Ketua KPK Firli, Senin (3/4).

Rafael diduga menerima US$90.000 yang merupakan gratifikasi atas tindakannya.

Adapun US$90.000 tersebut jika dikonversikan ke rupiah dengan kurs Rp15.000 menjadi sekitar Rp1,3 miliar. Saat ini KPK terus menelusuri aliran dana terkait kasus tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo (RAT). Tersangka kasus dugaan gratifikasi ini masa penahanannya diperpanjang selama 40 hari ke depan.

“Terkait dengan masih diperlukannya waktu untuk terus melakukan pengumpulan alat bukti, tim penyidik melanjutkan penahanan tersangka RAT untuk 40 hari ke depan, terhitung 23 April 2023-1 Juli 2023 di Rutan KPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (13/4/2023).

Ali mengatakan perpanjangan masa penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. KPK meminta pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk datang memenuhi panggilan pemeriksaan.

“Untuk pengumpulan alat bukti, di antaranya pemanggilan saksi-saksi, KPK mengimbau berbagai pihak untuk hadir dan kooperatif memenuhi panggilan Tim Penyidik,” kata Ali.

Rafael Tersangka Gratifikasi

Rafael Alun Trisambodo resmi menjadi tersangka kasus gratifikasi. KPK menyebut Rafael Alun menerima gratifikasi US$90.000.

KPK mengklaim telah menemukan bukti yang cukup terkait kasus korupsi. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Rafael menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak atas pengkondisian atas temuan pemeriksaan perpajakannya.

Selain itu, Firli menyebut  Rafael memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi pembukuan dan perpajakan bernama PT AME. Rafael disebut aktif berperan memberikan rekomendasi kepada wajib pajak terhadap permasalahan pajak yang dialaminya.

Jadi RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait pembukuan dan perpajakan. Adapun yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan melalui DJP,” kata Firli, dalam konferensi pers, Senin (3/4/2023).

Atas perbuatannya, Rafael diduga menerima uang US$90.000 yang merupakan gratifikasi atas tindakannya. Adapun US$90.000 tersebut jika dikonversikan ke rupiah dengan kurs Rp15.000 menjadi sekitar Rp1,3 miliar. Saat ini KPK terus menelusuri aliran dana terkait kasus tersebut.

“Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya. RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan rekomendasi dengan PT AME,” katanya.

“Sebagai bukti permulaan awal tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima Saudara tersangka RAT sejumlah sekitar US$90 ribu yang penerimaannya melalui PT AME dan saat ini pendalaman dan penelusuran terus dilakukan,” sambungnya.

Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dia langsung ditahan.

JAKARTA, Eranasional.com – Hakim Sri Wahyuni Batubara membongkar kebohongan AG (15), terdakwa kasus penganiayaan berat terencana terhadap Cristalino David Ozora, (17) AG yang mengarang cerita bahwa dirinya diperkosa oleh David. Tudingan soal pemerkosaan itu yang memicu Mario Dandy menganiaya David Ozora secara brutal.

Kebohongan itu dibongkar hakim saat menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada AG. Sidang vonis itu digelar di PN Jakarta Selatan, Senin (10/4) kemarin.

Saat membacakan amar putusan, hakim membeberkan klaim AG soal motif Mario Dandy Satriyo menganiaya David.

“Pemicu emosi saksi Mario Dandy kepada anak korban Cristalino David Ozora adalah karena pengakuan dari anak (AG) kepada saksi Mario Dandy bahwa anak disetubuhi oleh anak korban pada tanggal 17 Januari 2023,” kata Hakim.

Berdasarkan pemeriksaan di sidang, Mario Dandy disebut semakin marah karena Agnes mengaku dipaksa berhubungan badan alias diperkosa oleh David pada hari itu.

“Anak (AG) dipaksa oleh anak korban (David Ozora),” ujar Sri.

Namun kenyataannya, AG terbukti cuma mengarang cerita soal diperkosa oleh David Ozora. Sebab, dia tak trauma dan malah melakukan hubungan badan lagi dengan Mario Dandy.

“Pengakuan anak tersebut mengenai dipaksa itu tidak benar, karena ketika seorang anak dipaksa berhubungan, maka akan mengalami trauma. Sedangkan anak tidak mengalami trauma,” ujar Sri.

“Itu terbukti dari pengakuan anak di persidangan. Setelah bersetubuh dengan anak korban, anak (AG) juga melakukan persetubuhan dengan saksi Mario Dandy Satriyo sebanyak 5 kali,” katanya lagi.

Divonis 3,5 Tahun Penjara

Menimbang fakta tersebut, AG divonis 3,5 tahun penjara atas keikutsertaan dalam aksi penganiayaan berat berencana terhadap David.

Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam sidang sebelumnya, JPU menuntut agar AG dihukum 4 tahun pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Dalam sidang putusan itu, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memvonis ringan AG. Pertama, AG dianggap masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri.

Kedua, AG disebut telah menyesali perbuatannya. Terakhir, AG dinilai memiliki orang tua yang sedang mengalami sakit parah.

“Anak mempunyai orang tua yang menderita stroke dan kanker paru stadium empat,” pungkas Hakim.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara keikutsertaan dalam aksi penganiayaan berat berencana terhadap Cristalino David Ozora Latumahina (17), dengan AG selaku terdakwa. Ia dinyatakan bersalah setelah terbukti ikut memuluskan rencana penganiayaan berencana.

“Menyatakan anak AG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu,” ujar hakim Sri Wahyuni Batubara dalam sidang PN Jakarta Selatan, Senin (10/4/2023).

AG pun dijatuhi hukuman pidana. Namun hakim menetapkan vonis lebih ringan dari tuntutan empat tahun penjara jaksa penuntut umum.

“Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan,” kata Sri Wahyuni Batubara.

Hakim juga memutus AG tetap ditahan. Dengan ketentuan, masa hukuman dihitung sejak hari pertama ia mendekam di penjara.

“Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan,” terang Sri Wahyuni Batubara.

Terkait vonis tersebut, AG yang keluar dengan kawalan ketat dari gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama sekali tidak memberikan komentar.

Sedang pihak Cristalino David Ozora lewat kuasa hukumnya Melissa Anggraini menyambut baik vonis hakim meski lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

“Menurut kami, ini sudah semestinya,” ucap Melissa Anggraini.

Diketahui polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus penganiayaan brutal terhadap Cristalino David Ozora beberapa waktu lalu.

Mereka adalah Mario Dandy Satriyo, putra eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai pelaku penganiayaan, serta Shane Lukas dan AG selaku pihak yang diduga pemicu tindak kekerasan.

Mario Dandy Satriyo dijerat Pasal 355 subsider 354 ayat (1) subsider 351 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 76 C juncto 88 UU Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Kemudian Shane Lukas dijerat Pasal 355 ayat (1) juncto 56 subsider 354 ayat (1) juncto 56 subsider 353 ayat (2) juncto 56 subsider 351 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 76 C UU Perlindungan Anak.

Sedang AG dijerat Pasal 76 C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak dan atau Pasal 355 ayat (1) juncto 56 subsider 353 ayat (1) subsider 351 ayat (2) KUHP. Kasus AG sendiri sudah disidangkan sejak 29 Maret 2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang menimpa artis Soimah dengan petugas pajak.

“Saya mendapat kiriman video dari @masbutet yang mengadu ke saya mengenai keluhan dan kekesalah Bu @showimah akibat perlakuan “aparat pajak”. Saya meminta tim @ditjenpajakri melakukan penelitian masalah yang dialami Bu Soimah,” tulis Sri Mulyani dalam postingan di akun Instagram resminya @smindrawati yang dikutip Senin (9/4/2023).

Di postingan itu dia melampirkan video yang berisi penjelasan yang dinarasikan oleh salah satu pegawai DJP. Penjelasan pertama terkait dengan masalah Soiman pada tahun 2015 saat artis tersebut membeli rumah.

Mengikuti kesaksian Soimah di Notaris, patut diduga yang berinteraksi adalah instansi di luar kantor pajak yang berkaitan dengan jual beli aset berupa rumah.

Dalam video tersebut disampaikan bahwa jika adanya interaksi antara Soimah dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bantul hanyalah untuk memvalidasi transaksi nilai rumah tersebut.

Validasi dilakukan di kantor pajak kepada penjual, bukan kepada pembeli untuk memastikan bahwa nilai transaksi yang dilaporkan memang sesuai dengan ketentuan, yaitu harga pasar yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Kedua, terkait kedatangan petugas yang membawa “debt collector”. Menurut UU, kantor pajak sudah memiliki “debt collector” sendiri, yaitu Juru Sita Pajak Negara (JSPN).

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dikait-kaitkan dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp349 triliun.

Hal ini bermula ketika Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tom Pasaribu menjelaskan kasus PT Antam melalui akun TikTok @KP3_iOfficial.

“Begini ceritanya. Arie Prabowo Ariotedjo (ayah Dito Ariotedjo) pada tahun 2017-2019 adalah Dirut PT Antam, pada saat beliau menjadi dirut, ada kasus pembelian emas 7.071 kilogram tahun 2018. Pembelian ini terungkap gara-gara Antam tidak memenuhi pembelian seberat 1.136 kilogram,” tutur Tom Pasaribu.

Arie Prabowo hanya menjabat sebagai Dirut PT Antam selama dua tahun. Pada Desember 2019, Arie dan dua direktur Antam dicopot oleh Menteri BUMN Erick Thohir karena banyak proyek yang terbengkalai. Salah satunya adalah pabrik Nickel Pig Iron (NPI) Blast Furnace di Halmahera Timur.

Selain itu, Kementerian BUMN melihat pembangunan Smelter Grade Alumina (SGA) yang dikerjakan Antam di bawah komando Arie Prabowo kala itu bersama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) terlalu lamban.

“Timbul pertanyaan 1.136 kilogram ini hilang di mana? lalu bagaimana pertanggungjawabannya?” imbuhnya.

Tom juga mempertanyakan alasan pemerintah tidak menyelidiki pembeli emas Antam 7 ton lebih itu. “Untuk apa membeli emas sebanyak itu? lalu dari mana sumber uangnya?” ucap dia.

Jika pun dari tabungan, menurut Tom, kasus rekening fantastis milik eks pegawai pajak golongan III A Gayus Tambunan tak sampai sebanyak itu.

“Enggak sampai ton-tonan, kalau kita hitung 7 ton sebanyak apa, berapa kontainer? atau apa yang dibikin mengangkat? di mana emas itu sekarang berada? harus semua jelas peruntukannya apa,” tegas Tom.

Pertanyaan selanjutnya dia terkait emas 1.136 kilogram yang tidak sampai kepada Budi Said. “Hilang itu siapa yang menguasai? apakah Antam atau kelompok atau pribadi?” tanya dia pula.

Tom Pasaribu mengaku dirinya tidak berafiliasi ke capres atau kelompok tertentu. Dia mengungkap data ini semata-mata sebagai bentuk dukungan terhadap Mahfud MD dan mengawal kasus transaksi janggal Rp349 triliun.

Yang jelas, dia mencurigai adanya deal-deal politik di balik pelantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora yang baru menggantikan Zainudin Amali.

“Dengan cepatnya pelantikan Dito ini kemungkinan besar berhubungan atau menjadi deal politik dalam kasus emas 7 ton atau 7.071 kg serta 349 T atau pun 35 T? itu yang jelas,” ucap Tom.

JAKARTA, Eranasional.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 5,83 juta wajib pajak orang pribadi terlambat atau belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sampai batas waktu 31 Maret 2023. Ditjen Pajak menyatakan mereka yang telat akan dikenakan denda.

“Sampai dengan 1 April 2023 sebanyak kurang lebih 5,83 juta Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT terlambat atau belum melaporkan SPT Tahunan 2022,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Dwi Astuti, Rabu (5/4/2023).

Dwi menjelaskan, denda administrasi atas keterlambatan lapor SPT Tahunan dikenakan sesuai Pasal 7 UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yakni sebesar Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi.

Meski begitu, mereka yang terlambat tetap harus melaporkan SPT Tahunan.

“Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT Tahunan masih dapat melaporkan SPT Tahunan-nya, namun atas keterlambatan pelaporan atau tidak melaporkan SPT akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 7 UU KUP,” ujarnya.

Nantinya, lanjut Dwi, wajib pajak orang pribadi yang terlambat lapor SPT Tahunan akan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) berisi penjelasan jenis SPT yang terlambat atau tidak dilaporkan beserta jumlah sanksinya.

DJP dalam laporannya menyatakan telah menerima 12.016.189 SPT Tahunan dari wajib pajak hingga 31 Maret 2023 atau tumbuh 3,13%. Itu terdiri dari 11.682.479 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 333.710 Wajib Pajak Badan yang batas akhir pelaporannya sampai tanggal 30 April 2023.

“Bagi Wajib Pajak yang belum lapor SPT setelah 31 Maret 2023, kami imbau untuk segera melaporkannya. Kewajiban lapor SPT tetap ada karena batas waktu pelaporan tidak menggugurkan kewajiban lapor SPT Tahunan yang ditetapkan Undang-Undang,” tegas Dwi.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga, Rafael Alun menerima gratifikasi sebesar US$90.000.

Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim pihaknya telah menemukan bukti yang cukup terkait kasus gratifikasi Rafael Alun.

Katanya, Rafael Alun menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak atas pengkondisian atas temuan pemeriksaan perpajakan.

Diungkapkannya, untuk mengkondisikan masalah wajib pajak, Rafael Alun memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi pembukuan dan perpajakan bernama PT AME. Rafael disebut aktif berperan memberikan rekomendasi kepada wajib pajak terhadap permasalahan pajak yang dialaminya ke perusahaan tersebut.

“Jadi RAT (Rafael Alun Trisambodo) punya perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait pembukuan dan perpajakan. Adapun yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan melalui DJP,” kata Firli, dalam konferensi pers, Senin (3/4/2023).

Atas perbuatannya, Rafael diduga menerima uang US$ 90.000 yang merupakan gratifikasi atas tindakannya. Adapun USD 90.000 tersebut jika dikonversikan ke rupiah dengan kurs Rp15.000 menjadi sekitar Rp1,3 miliar.

Katanya, saat ini KPK terus menelusuri aliran dana terkait kasus tersebut.

“Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya. RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan rekomendasi dengan PT AME,” tuturnya.

“Sebagai bukti permulaan awal tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima saudara tersangka RAT sejumlah sekitar US$ 90.000 yang penerimaannya melalui PT AME dan saat ini pendalaman dan penelusuran terus dilakukan,” tuturnya.

KPK secara telah resmi mengumumkan mantan Pejabat DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dia langsung ditahan.

Pengumuman status tersangka itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/4/2023).

“Sore hari ini kami sampaikan dan umumkan, tersangkanya saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun 2005,” ujar Firli Bahuri.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dugaan gratifikasi. KPK menyebut Rafael diduga menerima gratifikasi dalam bentuk uang.

“Bentuknya uang,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/3/2023).

Namun, Ali Fikri belum merinci jumlah uang hasil gratifikasi yang diduga diterima Rafael Alun. Meski begitu, dia menegaskan KPK telah mengantongi cukup bukti dugaan korupsi Rafael.

“Alokasinya nanti akan didalami dalam proses penyidikan, yang penting dalam korupsi itu kan menerimanya dulu,” jelas Ali.

Selama 12 Tahun Terima Gratifikasi

Lanjut Ali Fikri, Rafael Alun Trisambodo diduga menerima gratifikasi selama 12 tahun terakhir.

“Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 sampai 2023,” ungkap Ali.

Dia menyatakan, kasus korupsi yang melibatkan Rafael Alun ini pun telah naik ke tingkat penyidikan. Secara otomatis, Rafael juga telah berstatus tersangka dalam perkara tersebut.

Kata Ali Fikri melanjutkan, KPK telah menemukan peristiwa pidana dan dua alat bukti dalam kasus gratifikasi yang melibatkan Rafael Alun.

“Kami menemukan peristiwa pidananya kemudian dari bukti permulaan yang cukup. Selain itu kami juga menemukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” jelasnya.

Nama Rafael Alun Trisambodo mencuat ke publik usai anaknya, Mario Dandy Satriyo (20), menjadi tersangka penganiayaan terhadap David Ozora (17).

Harta Rafael sebesar Rp56 miliar dalam Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) disorot karena dianggap tak sesuai profilnya selaku ASN. KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Rafael.