“Saya cukup prihatin karena saya menilai, dia menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat umum. Mungkin mau mencari sensasi yang bisa menguntungkan diri sendiri,” ujar Sadrakh kepada wartawan, Jumat (27/1).

Terlepas konten video itu sudah dipotong-potong di media sosial, Sadrakh mengaku sudah menonton videonya secara utuh. Ada beberapa poin pernyataan dalam ramalan terkait Rizky Billar yang dianggapnya sudah kelewat batas.

Pertama, lelaki keturunan Padang itu disebut menumpang hidup. Kedua, pernah memiliki anak hasil dari bukan pernikahan.

Ketiga, Rizky Billar berhubungan dengan sesama jenis. Keempat, akan menceraikan istrinya Lesti Kejora, Kelima, memiliki masa lalu kelam. Keenam, aktingnya biasa-biasa saja

“Seharusnya tidak melakukan seperti ini. Untuk mendapatkan perhatian publik bisa dengan kreativitas atau hal-hal lain yang lebih positif,” tutur pengacara Rizky Billar.

Sebelumnya, Velline Ayu telah meminta maaf atas ramalannya. Dia berdalih ramalannya yang membawa dampak negatif terhadap Rizky Billar itu lantaran sudah dipotong-potong oleh pihak tak bertanggung jawab

Gara-gara permasalahan ini, Velline Ayu yang kala itu didampingi oleh pengacaranya, Ilham Azis, mengaku tidak bisa tidur dan tidak enak makan atas dampak dari beredarnya video ramalannya di platform media sosial.

“Intinya aku meminta maaf lebih dahulu. Karena masalah ini aku sampai nggak bisa tidur dan nggak mau makan,” kata Velline Ayu

Sementara itu, Ilham Azis selaku kuasa hukum menyampaikan akan mengupayakan supaya permasalahan ini bisa berakhir secara kekeluargaan tanpa harus berseteru di ranah hukum.

“Kami sebagai kuasa hukum Velline Ayu terus berkomunikasi dengan pihak keluarga Rizky Billar dan Lesti Kejora untuk bisa bertemu menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan supaya tidak berkepanjangan,” ujar Ilham Azis.

Jakarta, eranasional.com : Proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) telah diminta dihentikan untuk sementara setelah menuai berbagai polemik pro dan kontra. Jika tetap dilanjutkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dipolisikan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, proyek ini belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Padahal, kata Prasetio, untuk merevitalisasi Monas, persetujuan dari Kemensetneg selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka adalah syarat utama.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pasal 5 ayat (1) dalam Keppres itu mengatakan tugas dari Komisi Pengarah ialah memberikan persetujuan terhadap perencanaan dan pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana.

Prasetio mengatakan aturan ini harus ditaati oleh Anies. Jika kembali dilanggar, ia akan laporkan Anies ke penegak hukum.

“Kalau (peraturan) ini terus ditabrak, kami akan jalankan langkah ke depan, mungkin kami bisa melaporkan sesuatu kepada pihak kepolisian atau KPK,” ucapnya, Selasa (27/1/2020).

Prasetio menyayangkan sebelum proyek berjalan, Anies tidak meminta izin dulu dari Kemensetneg. Seharusnya Mantan Mendikbud ini meminta anak buahnya untuk melakukan koordinasi dengan Kemensetneg.

“Eksekutif khususnya Pemda melaksanakan ini tanpa seizin Ketua Komisi Pengarahan. Kan harusnya koordinasi, buka komunikasi,” jelasnya.

Sebelumnya, proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) menuai berbagai polemik di tengah masyarakat. Kekinian, proyek ini akhirnya diputuskan untuk dihentikan sementara.

DPRD DKI kemudian menggelar rapat yang terdiri dari para pimpinan parlemen DKI ini. Setelah itu mereka melakukan sidak langsung ke sisi selatan Monas yang menuai kontroversi itu.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan proyek ini memiliki sejumlah hal yang patut disoroti. Mulai dari pengalihan fungsi sebagai daerah resapan air, penebangan pohon, hingga proses lelangnya.

Ia menyatakan berdasarkan hasil rapat dan sidak, DPRD merekomendasi untuk menghentikan proyek untuk sementara.

“Jadi hari ini kami meminta kepada Eksekutif untuk merekomendasikan dihentikan sementara,” ujar Prasetio di lokasi usai sidak, Selasa (28/1/2020).

(Fy/red).