Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan bahwa Gilbert Lumoindong dilaporkan dengan pasal dugaan penistaan agama.

“Benar, laporan diterima tanggal 16 April 2024 tentang dugaan penistaan agama,” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Laporan tersebut sendiri terdaftar dengan nomor LP/B/2030/IV/2024/SPKT/Polda Metro Jaya pada16 April 2024 dengan pelapor atas nama Farhat Abbas.

Dalam laporan tersebut Farhat melaporkan dugaan tindak pidana penistaan agama UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP yang berbunyi, “Perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

Sementara itu Pendeta Gilbert saat dikonfirmasi hanya menyampaikan permohonan maaf terkait ceramahnya.

“Sekali lagi kami menyatakan maaf kami, kepada umat yg terlukai dan tersakiti, Insyaallah ke depan lebih baik,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu.

Sebelumnya, video berisi ceramah Pendeta Gilbert Lumoindong menjadi viral karena membandingkan shalat dan zakat dengan ibadah umat Kristen.

Pada Senin (15/4/2024), Gilbert telah bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla untuk menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan yang membuat gaduh dunia maya.

Selasa, Gilbert juga telah menemui pimpinan MUI untuk menyampaikan permintaan maaf.

Sejumlah elemen masyarakat berencana melaporkan Gilbert ke Kepolisian atas dugaan penistaan agama.

Dia disebut-sebut memiliki rumah mewah senilai Rp80 miliar dan sebagai pendakwah terkaya di Indonesia.

Pada umumnya pendakwah, Ustad Solmed disibukkan dengan mengisi berbagai undangan ceramah agama di sejumlah daerah.

Lalu, muncul pertanyaan, berapa tarif Ustad Solmet sekali ceramah?

Rupanya, Ustad Solmet pernah menyinggung soal tarif dirinya sekali ceramah. Dia menyebutkan saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Reyben Entertainment pada akhir Januari 2024 lalu.

Rey Utami yang penasaran menanyakan hal itu. “Ditarif enggak Ustad kalau ceramah?” tanya Rey Utami.

Mendapat pertanyaan itu, Ustad Solmed mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memasang tarif. Meski begitu, diakuinya dia mendapatkan bayaran yang cukup dari berceramah.

“Saya tidak pernah pasng tarif, tapi yakinlah saya dibayar,” jelasnya.

Ustad Solmed mengatakan, untuk persoalan fee, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang mengundang.

Kemudian dia menyontohkan saat diundang untuk menjadi bintang tamu kanal YouTube Rey Utami.

“Rey pasti udah ngalamin saat timnya nelepon saya. ‘Ustad ini buat YouTube-nya Rey. Mau enggak?’. ‘Mau’. ‘Tapi maaf nih cuma ada segini’. Oh ya sudah,” tuturnya.

Dia menegaskan bahwa dirinya selalu menerapkan prinsip yang disebutkan dengan istilah ‘Bijak Sana, Bijak Sini’ ketika ada pihak yang mengundang dirinya. Dan, menurut dia, hal tersebut bukanlah tarif.

“Ada istilah saya, bijak sana bijak sini. Bijak sana artinya ke pengundang. Kan nanya biasanya berapa?. Ya saya tanya balik, ‘Lu maunya berapa?’. Baru bijak sini. Oke, deal ya,” terang Ustad Solmed.

“Itu kan bukan pasang tarif. Tapi orang berani memberikan sesuatu dan mereka ikhlas. Kalau enggak ikhlas ya enggak jadi, ngapain. Karena ikhlas kemudian dia memberikan hadiah kepada saya,” sambungnya.

Selain itu, Ustad Solmedjuga merasa tidak pernah menjual ilmu dengan menerima upah saat ceramah. Dia berpendapat itu adalah bayaran atas rasa capek yang dirinya rasakan, bukan karena menjual ilmu.

“Gue ninggalin anak, gue ninggalin bini. Keringet keluar, bensin keluar, gue bayar sopir. Lu bayar itu,” katanya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah Muhammad Cholil Nafis mengingatkan jangan ada politik praktis di rumah ibadah jelang Pemilu 2024. MUI sudah menyosialisasikan hal itu kepada pengurus masjid.

“MUI sudah mengeluarkan putusan dan imbauan dan juga edukasi ke masyarakat untuk tidak melakukan politik praktis di rumah ibadah. Oleh karena itu kami di Komisi Dakwah sudah menyosialisasikan ke takmir masjid, agar tidak mengundang penceramah yang punya kepentingan atau interest ke politik praktis,” kata Cholil saat ditemui di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Dia kembali menegaskan, MUI menginginkan masjid tidak dijadikan tempat kampanye politik.  Namun, pembicaraan politik keadaban masih diperbolehkan.

“MUI mengimbau, hendaklah diberi rambu-rambu di masjid, tidak boleh melakukan kampanye. Tapi apakah boleh bicara soal politik? Boleh, tapi politik keadaban, membangun bangsa yang baik, tapi jangan dia (caleg) atau partai itu. Tidak boleh melakukan politik praktis seperti itu,” ucapnya.

Dia pun menyarankan kepada pengurus masjid untuk tidak segan menegur dengan cara yang santun jika ada orang yang berkampanye di masjid. Kata dia, tindakan yang bisa dilakukan MUI sebatas imbauan saja.

“Kalau ada yang melakukan itu bagaimana? Saya minta takmir masjid melakukan tindakan yang baik, terukur, dan dilakukan dengan dengan cara yang sopan juga santun, sehingga tidak menimbulkan masalah,” imbuhnya.

“Intinya, MUI mengimbau mereka agar tidak melakukan politik praktis, berkampanye di tempat ibadah. Kalau di luar masjid, silakan saja,” sambungnya.