Hal ini menjawab terkait penggunaan anggaran kisaran Rp113 miliar untuk jasa EO yang menjadi sorotan publik.

“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” katanya, Jakarta, Sabtu (11/4).

Apalagi dalam penyelenggaraan event, kampanye publik, dan sosialisasi nasional yang berskala besar dan kompleks, diperlukan dukungan pihak profesional. EO, lanjut Dadan, memiliki keahlian yang belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini.

“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya,” jelasnya.

Selain aspek teknis, penggunaan EO juga dinilai mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih tertib. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara terpusat dan sistematis.

“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis,” ujar Dadan.

Menurut Dadan, kegiatan BGN yang dihandle oleh EO bukan sekadar acara seremonial saja, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional dan juga kegiatan strategis lainnya seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) para penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola oleh SDM yang terlatih.

“Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” jelasnya.

Dari sisi efisiensi, penggunaan EO disebut lebih rasional dibandingkan membangun tim internal dalam waktu singkat. Proses pembentukan kapasitas internal membutuhkan waktu, biaya pelatihan, serta rekrutmen yang tidak instan, sementara program harus segera berjalan.

“Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” ujar Dadan.

Dalam praktiknya, kata Dadan, EO juga berperan sebagai mitra strategis yang memberikan masukan terkait perencanaan kegiatan, strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran agar memberikan dampak maksimal.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tetap berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.

Seluruh pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas.

“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” tutupnya.

“Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” kata Waka BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik S Deyang di Jakarta, Rabu (8/4).

Nanik juga melaporkan ke presiden bahwa ia terus melakukan suspend atau penutupan sementara untuk SPPG-SPPG yang tidak sesuai Juknis, menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), termasuk juga bila ada mitra yang melakukan mark up harga bahan baku serta memonopoli suplier, dan lain lain.

“Bagus lanjutkan terus,” kata Presiden sambil mengacungkan jempol seperti ditirukan Nanik.

Tak hanya memerintahkan penertiban SPPG, presiden juga meminta agar pemberian MBG diarahkan ke para penerima manfaat yang memang harus diperbaiki gizinya.

“Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya,” jelas Nanik sambil menambahkan bahwa ia akan membentuk tim untuk menyisir penerima MBG agar tepat sasaran dan tidak mubazir.

Presiden juga menekankan agar pelaksanaan MBG tidak dilakukan secara memaksa, khususnya bagi kelompok masyarakat mampu maupun sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan program tersebut tidak boleh dipaksa untuk menerima.

“Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” jelas Nanik.

Menurut Nanik, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi kunci agar program ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

“Kami ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus kami perkuat agar program ini berjalan optimal,” tutup Nanik.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru yang muncul secara tiba-tiba.

“Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (7/4).

Dadan menjelaskan, meskipun masuk dalam anggaran 2025, realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan berlangsung pada tahun 2026. Hal ini disebabkan proses akhir anggaran yang telah melalui mekanisme resmi pemerintah.

“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan SPM sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60% unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100% unit,” jelas Dadan.

Dadan menambahkan, hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01% atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan. “Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2,” ujarnya.

Secara total, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit. Dadan juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut jumlah mencapai 70.000 unit adalah tidak benar.

Lebih jauh, BGN menekankan bahwa seluruh unit motor yang diproduksi merupakan hasil karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Produksi dilakukan di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat.

“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan,” tambah Dadan.

Saat ini, seluruh kendaraan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum nantinya didistribusikan kepada para penerima manfaat di lapangan. Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan operasional di masing-masing wilayah.

“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

*Biro Hukum dan Humas*
*Badan Gizi Nasional*

Berdasarkan data World Food Programme (WFP), saat ini sekitar 174.900.000 anak di seluruh dunia menerima manfaat program makan di sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hidayarti mengatakan jumlah tersebut tersebar di berbagai negara yang menjalankan program makan sekolah sebagai bagian dari kebijakan peningkatan kesehatan dan kualitas pendidikan anak.

Dari total 174 negara di dunia, lanjut ia menambahkan, baru 107 negara yang telah menjalankan program makan sekolah sebagai program nasional.

“Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penerima manfaat terbesar melalui implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Hida dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Berdasarkan data per 3 Maret 2026, jumlah penerima manfaat program MBG di Indonesia mencapai 61.239.037 orang, dengan 49.057.682 di antaranya merupakan siswa di sekolah.

Hida mengatakan angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia dalam jumlah penerima manfaat makan sekolah.

“Posisi pertama ditempati India dengan 118.000.000 siswa, disusul Indonesia 49.057.682 siswa, kemudian Brasil 38.531.387 siswa, China 34.570.000 siswa, serta Amerika Serikat 30.100.000 siswa,” ujarnya

Hida mengatakan jumlah 174,9 juta anak penerima program makan sekolah di dunia menunjukkan bahwa pemenuhan gizi melalui lingkungan pendidikan telah menjadi agenda penting secara global.

“Secara global terdapat 174,9 juta anak yang menerima manfaat program makan sekolah. Indonesia menjadi bagian penting dari upaya tersebut dengan lebih dari 49 juta siswa penerima manfaat di sekolah, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemenuhan gizi anak,” ujar Hida

Menurut Hida, program MBG di Indonesia tidak hanya bertujuan memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi siswa, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Dengan jumlah penerima manfaat yang telah mencapai 61,2 juta orang, program ini diharapkan mampu memperkuat kesehatan, konsentrasi belajar, serta mendukung lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” tambahnya.

Berdasarkan data yang dirilis per 3 Maret 2026, jumlah penerima manfaat program ini telah mencapai 61.239.037 orang, dengan 49.057.682 di antaranya merupakan siswa sekolah.

Data global yang dihimpun dari World Food Programme (WFP) menunjukkan Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam jumlah penerima manfaat program makan sekolah.

Posisi pertama ditempati India dengan 118 juta penerima, sementara Indonesia berada di atas sejumlah negara besar seperti Brasil (38,5 juta), China (34,57 juta), dan Amerika Serikat (30,1 juta).

Capaian tersebut memperlihatkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.

Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan konsentrasi belajar serta kualitas kesehatan generasi muda.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hidayarti mengatakan capaian tersebut menjadi indikator bahwa Indonesia mulai memainkan peran penting dalam upaya global memperkuat ketahanan gizi anak melalui program makan sekolah.

“Dengan lebih dari 61,2 juta penerima manfaat, Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan program makan sekolah terbesar di dunia. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang aman dan berkualitas,” ujar Hida di Jakarta, Minggu (8/3).

Menurut Hida, program MBG juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan produktif.

Saat ini, lanjut dikatakan Hida, penerima manfaat terbesar berasal dari kalangan siswa sekolah yang mencapai 49 juta lebih, sehingga dampak program ini langsung dirasakan dalam lingkungan pendidikan.

“Program MBG bukan hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga investasi masa depan bangsa. Dengan dukungan sistem pelaksanaan yang kuat, program ini diharapkan mampu memperkuat kualitas gizi sekaligus mendukung peningkatan prestasi belajar anak-anak Indonesia,” tambahnya.

Secara global, dari 174 negara di dunia, baru 107 negara yang telah menjalankan program makan sekolah sebagai program nasional.

Dengan jumlah penerima manfaat yang terus bertambah, Indonesia kini menjadi salah satu contoh implementasi program makan sekolah berskala besar dalam upaya membangun generasi yang sehat dan cerdas.

BGN berkomitmen untuk menjaga integritas program dan memastikan bantuan gizi tersalurkan tepat sasaran.

Untuk diketahui BGN memastikan bahwa pihaknya secara resmi telah menutup proses pendaftaran sebagai mitra dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (6/3/1/2026).

“Laporkan orang yang meminta uang tersebut. Ketika saya sudah mendapatkan bukti dan dokumen pendukung bahwa ternyata titik SPPG ini hasil jual beli, ya saya turunkan, jadi kepada orang-orang yang meminta uang itu, silakan pertanggungjawabkan,” ujar Wakil Kepala (Waka BGN) Sony Sanjaya dalam siniar yang diikuti di Jakarta, Jumat (7/3/2026).

Ia mengatakan praktik ini sangat merugikan dan BGN tidak akan mentolerir tindakan tersebut. Lanjut Sony menegaskan bahwa kuota untuk program tersebut telah terpenuhi.

“Saya pernah menerima video orang yang menyebarkan informasi titik jual beli itu Rp200 juta. Jadi saya lihat langsung ID-nya berapa, drop (turunkan) biar orang yang sudah membayar rugi,” ucapnya.

BGN juga mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat agar mewaspadai praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Sony meminta masyarakat yang mendapatkan iming-iming penipuan tersebut untuk segera melapor ke BGN agar dapat ditindaklanjuti. Ia menekankan pentingnya bukti dan dokumen pendukung untuk memproses laporan tersebut.

Oleh karena itu, dikatakan Sony, masyarakat harus mewaspadai iming-iming jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh oknum yang meminta biaya tertentu.

BGN juga akan mengambil langkah tegas terhadap setiap titik SPPG yang terbukti hasil jual beli.

Sony mengatakan titik-titik tersebut otomatis tidak akan diverifikasi dan akan dibatalkan oleh BGN. Sony menegaskan konsekuensinya calon mitra yang terlibat akan diblokir dari sistem mitra.bgn.go.id, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam program ini.

“Sistem pendaftaran mitra MBG telah ditutup, sehingga segala tawaran pendaftaran yang masih beredar adalah penipuan. Modus penipuan ini melibatkan penjualan titik SPPG dengan harga fantastis, bahkan mencapai ratusan juta rupiah,” tandasnya.

Kebijakan yang pada awalnya dipandang sebagai terobosan sosial untuk memperbaiki kesehatan anak sekolah ini memicu perdebatan setelah muncul informasi bahwa sebagian pembiayaannya masuk dalam fungsi anggaran pendidikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Isu tersebut dengan cepat bergema di berbagai kalangan. Media, pengamat kebijakan, hingga anggota parlemen mulai mempertanyakan satu hal yang sama: apakah benar program makan bergizi itu menggunakan anggaran pendidikan, dan bagaimana kebijakan tersebut ditempatkan dalam kerangka pembangunan pendidikan nasional.

Pertanyaan itu wajar muncul mengingat sektor pendidikan merupakan bidang strategis yang secara konstitusional dijamin memperoleh alokasi minimal 20 persen dari APBN. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pos anggaran pendidikan akan selalu mendapat perhatian serius dari masyarakat.

Investasi Gizi untuk Masa Depan Generasi

Secara substansi, tujuan program MBG tidak dapat dipandang sebelah mata. Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang memadai, terutama bagi siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

Dalam perspektif pembangunan manusia, gizi merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan fisik sekaligus perkembangan kecerdasan anak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi dapat memengaruhi kemampuan konsentrasi, daya serap pembelajaran, hingga perkembangan kognitif anak.

Karena itu, sejumlah negara di dunia juga mengintegrasikan program makanan sekolah sebagai bagian dari kebijakan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, program MBG dapat dipahami sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak yang sehat secara fisik memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara intelektual serta mengikuti proses pendidikan secara optimal.

Dinamika Anggaran Pendidikan

Polemik muncul ketika sejumlah pejabat pemerintah menjelaskan bahwa program MBG memang tercatat dalam fungsi anggaran pendidikan.

Argumen yang disampaikan adalah bahwa penerima manfaat utama program ini adalah para siswa sekolah, sehingga kebijakan gizi tersebut dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan proses pendidikan.

Sejumlah tokoh dari Partai Gerindra juga menegaskan bahwa penempatan MBG dalam fungsi pendidikan tidak berarti mengurangi atau mengambil anggaran pendidikan yang telah ada. Menurut mereka, klasifikasi tersebut lebih merupakan pendekatan kebijakan karena program ini mendukung aktivitas belajar siswa.

Jika melihat data anggaran pendidikan beberapa tahun terakhir, dinamika fiskal memang terjadi secara alami dalam proses perencanaan negara.

Pada tahun 2024, misalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki pagu awal sekitar Rp98,98 triliun, yang kemudian meningkat menjadi sekitar Rp104,66 triliun pada pagu akhir.

Setelah restrukturisasi kelembagaan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada tahun 2025 memiliki pagu awal sekitar Rp33,54 triliun, yang kemudian meningkat menjadi Rp64,33 triliun pada pagu akhir. Sementara untuk tahun anggaran 2026, pagu kementerian tersebut berada pada kisaran Rp56,68 triliun.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa alokasi pendidikan tetap berada dalam kerangka kebijakan fiskal yang dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Transparansi sebagai Kunci Kepercayaan Publik

Perdebatan mengenai MBG pada akhirnya memperlihatkan satu hal penting dalam tata kelola kebijakan publik, yakni pentingnya transparansi.

Program yang menyangkut anggaran besar dan menyentuh sektor strategis seperti pendidikan tentu memerlukan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci bagaimana struktur pembiayaan program tersebut dirancang, dari pos anggaran mana saja dana dialokasikan, serta bagaimana dampaknya terhadap belanja pendidikan secara keseluruhan.

Dengan keterbukaan informasi seperti ini, masyarakat dapat menilai kebijakan secara lebih objektif dan tidak semata-mata berdasarkan persepsi yang berkembang di ruang publik.

Pada akhirnya, tujuan memperbaiki gizi anak bangsa dan memperkuat sistem pendidikan nasional seharusnya tidak ditempatkan dalam posisi yang saling berhadapan. Keduanya justru merupakan dua fondasi penting bagi masa depan Indonesia.

Dengan tata kelola anggaran yang transparan, kebijakan publik dapat berjalan dengan kepercayaan yang kuat sekaligus membawa manfaat nyata bagi generasi yang akan datang.

Jakarta, 6 Maret 2026

Oleh: Ari Supit

Forum Makan Bergizi Gratis

Kegiatan yang berlangsung di Bogor, Kamis (5/3), ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum serta menyelaraskan strategi komunikasi guna mendukung pelaksanaan program MBG yang transparan dan akuntabel.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan kelembagaan dalam menghadapi berbagai potensi persoalan hukum sekaligus memastikan penyampaian informasi program kepada masyarakat berjalan secara tepat.

“Bantuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum, tetapi juga sebagai langkah preventif agar seluruh kebijakan dan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Hida di Bogor, Kamis (5/3).

Selain membahas mekanisme pemberian bantuan hukum bagi aparatur dan pelaksana program, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam mendukung keberhasilan implementasi Program MBG.

Dalam sesi diskusi, peserta mendapatkan pemaparan mengenai potensi persoalan hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaan program pemerintah, langkah mitigasi risiko, serta strategi komunikasi publik yang adaptif agar informasi program tersampaikan secara jelas dan akurat kepada masyarakat.

“Penguatan aspek hukum dan komunikasi publik merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam tata kelola program pemerintah. Dengan pemahaman yang baik, pelaksanaan program dapat berjalan lebih akuntabel sekaligus menjaga kepercayaan publik,” tegas Hida.

Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran pejabat serta aparatur di lingkungan Badan Gizi Nasional yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi tidak benar yang menyebut BGN akan memidanakan masyarakat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika memposting menu MBG.

“Saya malah senang setiap orang memposting menu MBG di media sosial, karena itu bagian dari pengawasan bersama,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (2/3).

Dadan, memastikan narasi tersebut tidak pernah keluar dari pernyataannya maupun kebijakan resmi lembaga.

Dadan menilai informasi tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan perlu segera diluruskan.

Partisipasi Publik

Menurut Dadan, partisipasi publik dalam mendokumentasikan dan membagikan menu yang diterima siswa justru membantu BGN pusat dalam melakukan monitoring kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Transparansi, kata Dadan, merupakan elemen penting dalam memastikan standar mutu program tetap terjaga.

“Unggahan masyarakat memudahkan kami di BGN pusat untuk melihat kualitas layanan SPPG. Itu menjadi masukan langsung bagi kami untuk evaluasi,” tegasnya.

Dadan juga menegaskan bahwa dirinya secara pribadi tidak pernah menyampaikan ancaman pemidanaan terhadap orang tua maupun pihak mana pun yang membagikan informasi terkait menu MBG.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai potongan informasi yang tidak jelas sumbernya.

“Jadi saya pribadi tidak pernah bicara seperti itu. Tidak ada kebijakan BGN yang melarang masyarakat memposting menu MBG,” kata Dadan.

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditemukan memiliki ketidaksesuaian dalam aspek operasional atau keamanan pangan akan langsung dievaluasi dan dihentikan sementara hingga dilakukan perbaikan.

“Prinsipnya bukan semata-mata menghentikan, tetapi memastikan kualitas dan keamanan layanan. Kalau sudah memenuhi standar kembali, tentu kami izinkan beroperasi lagi,” katanya, Jakarta, Senin (2/3).

BGN memastikan proses pengawasan akan terus diperketat untuk menekan potensi insiden serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah dalam pemenuhan gizi nasional.

49 SPPG Terkena Suspend

Lebih lanjut, Dadan menyebut hingga kini, terdapat 49 SPPG ditangguhkan operasionalnya sementara waktu (suspend). Kebijakan ini diambil sebagai langkah evaluasi menyeluruh terhadap standar higienitas, keamanan pangan, serta kepatuhan prosedur operasional yang menjadi syarat utama pelaksanaan Program MBG.

“Total SPPG yang saat ini kami suspend sebanyak 49 unit. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan dan pengawasan yang terus kami lakukan,” ujarnya.

Meski demikian, dari jumlah tersebut, empat SPPG telah diizinkan kembali beroperasi setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan memenuhi standar yang ditetapkan BGN.

Keempat SPPG tersebut berada di Provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Papua.

“Dari yang kami suspend, ada empat SPPG yang sudah kami izinkan beroperasi kembali karena telah memenuhi seluruh perbaikan yang kami minta,” sambung Dadan.

Menurut Dadan, mekanisme penghentian sementara dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek operasional, kualitas bahan baku, maupun prosedur keamanan pangan.

“Selama masa suspend, SPPG diwajibkan melakukan perbaikan menyeluruh sebelum dapat kembali melayani penerima manfaat,” tandas Dadan.

Dadan menegaskan program justru berlanjut dan diperluas pasca-Idul Fitri 2026.

Dadan, menyatakan tidak pernah ada kebijakan ataupun arahan penghentian MBG setelah Hari Raya Idul Fitri. Dadan menegaskan informasi yang beredar di sejumlah platform digital tersebut tidak bersumber dari pernyataan resmi pemerintah.

“Program MBG akan tetap jalan setelah Idul Fitri. Tidak ada rencana penghentian seperti yang beredar,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (2/3).

Menurut Dadan, pasca-Idul Fitri program justru memasuki fase perluasan layanan secara signifikan. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditargetkan meningkat hingga 25.000 unit yang tersebar di berbagai daerah.

“Jumlah SPPG akan mencapai 25.000 setelah Idul Fitri dan akan melayani lebih dari 61,2 juta penerima manfaat,” jelasnya.

Selain peningkatan cakupan, BGN juga memastikan penyajian MBG kembali menggunakan menu segar sesuai standar mutu dan ketentuan gizi yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan asupan gizi optimal bagi para penerima manfaat.

“Kami kembali ke menu segar agar kualitas layanan semakin baik dan manfaat gizinya optimal bagi para penerima,” tegas Dadan.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum BGN, Khairul Hidayati saat memberikan klarifikasi terkait periode penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dalam rangka transparansi dan akurasi informasi publik, kami sampaikan bahwa setiap SPPG menerima alokasi sekitar Rp500 juta per dua belas hari,” ujar Hida dalam keterangan pers seperti dikutip di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Mekanisme penyaluran dana tetap langsung ke SPPG tanpa melalui pemerintah daerah, sehingga dana BGN berperan sebagai penggerak ekonomi lokal yang merata dan mendukung pemerataan manfaat program di seluruh wilayah.

Peredaran dana ini juga memberi kepastian pasar bagi produk lokal yang digunakan dalam MBG, berdampak positif pada sektor produksi, termasuk peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini rata-rata mencapai 125, memberi ruang untuk investasi dan kesejahteraan keluarga.

BGN menegaskan bahwa klarifikasi ini bertujuan menjaga akurasi data dan transparansi informasi publik.

“Kami berkomitmen untuk selalu menghadirkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tutup Khairul Hidayati.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, alokasi anggaran masuk dalam rincian output fungsi kesehatan.

Untuk tahun 2026, terdapat anggaran sebesar Rp24 triliun yang dicatat dalam fungsi kesehatan oleh BGN.

Namun demikian, ia memastikan anggaran tersebut tidak mengganggu pagu anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Ada anggaran Badan Gizi sebesar Rp24 triliun masuk dalam fungsi kesehatan, tetapi tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan. Terbukti dari anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun ke tahun naik, meskipun ada Rp24 triliun untuk tahun 2026 ini fungsi kesehatan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional,” tegasnya dalam konferensi pers yang berlangsung di Bogor, Sabtu (28/2).

Sama halnya dengan alokasi untuk pendidikan, BGN memastikan tidak mengurangi jatah anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)

“Kemudian pada kelompok anak sekolah termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya masuk rincian output fungsi pendidikan. Makanya ada anggaran Rp223 triliun di pendidikan tapi tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena dari tahun ke tahun terus naik. Tidak mengganggu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi karena dari tahun kemarin ke tahun ini juga naik,” lanjut Dadan.

Selain itu, Dadan juga memastikan bahwa transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru tetap mengalami peningkatan, bahkan naik hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kemudian juga, tidak mengganggu transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru karena dari tahun kemarin ke tahun ini naik 10 persen,” ucapnya.

Penegasan tersebut disampaikan Waka BGN Sony dalam acara MBG Talks seperti dikutip di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

“Perintah kami yang kepada seluruh SPPG wajib menerapkan label kandungan gizi dan harga pada setiap makanan yang diberikan,” ucap Waka BGN Sony.

Dia mengatakan langkah ini diharapkan dapat mendorong keterbukaan dan tanggung jawab para mitra penyedia makanan serta mencegah praktik penurunan kualitas bahan pangan.

“Dengan adanya pencantuman harga secara terbuka, setiap komponen bahan yang digunakan harus ditulis sesuai harga riil di pasaran,” ucap dia.

Lanjut dia mengatakan biaya operasional tidak boleh dibebankan ke harga bahan, karena dukungan operasional rata-rata sebesar Rp3.000 per porsi sudah dialokasikan secara terpisah.

Dengan demikian, jika terdapat upaya menurunkan kualitas bahan namun tetap mencantumkan harga tertentu, Sony mengatakan hal tersebut akan mudah terdeteksi.

Transparansi ini diharapkan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa malubagi mitra untuk tidak mengurangi mutu bahan, sehingga kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga dan terus meningkat.

Ketika ditanya wartawan apakah ada sanksi yang diberikan kepada SPPG yang tidak mencantumkan label harga, Waka BGN Sony mengatakan kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap.

Tentu Sony berharap, baru tiga hari yang lalu dirinya telah memerintahkan kepada seluruh SPPG dan ini adalah untuk meningkatkan kualitas.

“Jadi setidaknya bagi yang akan berniat curang, misalkan mengurangi kualitas, maka masyarakat kemudian akan mengontrol. Teor harganya berapa, pisang harganya berapa, itu harus dituliskan, harus diberi label,” tandas Waka BGN Sony.

Kunjungan Biro Hukum dan Humas BGN bersama perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menitikberatkan pada pengamanan sistem layanan publik, termasuk perlindungan data pelapor, penguatan infrastruktur digital, serta mitigasi risiko manipulasi informasi di ruang siber.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa transparansi program harus dibarengi dengan standar keamanan informasi yang kuat.

Menurutnya, sistem pengaduan dan komunikasi publik MBG harus mampu menjamin kerahasiaan serta integritas data masyarakat.

“Perlindungan data pelapor menjadi prioritas kami. Setiap laporan yang masuk melalui kanal resmi MBG harus dikelola dengan sistem keamanan yang memadai agar tidak disalahgunakan,” ujar Hida di Surakarta, Jumat (27/2).

Hida menjelaskan, fungsi persandian dan pengamanan sistem informasi yang dimiliki Diskominfo Surakarta menjadi referensi penting bagi BGN dalam memperkuat standar keamanan kanal aduan MBG secara nasional. Penguatan ini mencakup prosedur verifikasi berlapis serta pengawasan akses data secara terkontrol.

Selain itu, koordinasi ini juga diarahkan untuk mengantisipasi potensi manipulasi informasi digital yang dapat memicu kesalahpahaman publik terhadap pelaksanaan MBG. Dengan sistem yang lebih terlindungi, BGN berharap kepercayaan masyarakat terhadap program tetap terjaga.

“Keamanan informasi bukan hanya aspek teknis, tetapi bagian dari komitmen menjaga kredibilitas program strategis nasional. Kami ingin memastikan MBG berjalan transparan sekaligus aman,” tegas Hida.

Seiring dengan upaya penguatan keamanan informasi, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, memberikan perspektif terkait pentingnya kerja sama ini.

“Penguatan keamanan informasi dalam layanan publik seperti MBG menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah penyalahgunaan data yang dapat memicu disinformasi,” jelas Molly.