JAKARTA, Eranasional.com – Pasangan Violenzia Jeanette dan Marcelino Lefrandt semakin mesra dari hari ke hari. Pasangan duda dan janda ini lantas dikabarkan akan segera meresmikan ke jenjang pernikahan.

Sayangnya perbedaan agama Violenzia Jeanette dan Marcelino Lefrandt membuat publik pun dibuat bertanya-tanya.

Saat berbincang bareng Nadia Alaydrus, Violenzia Jeanette mengungkap apabila agama bukan kendala dalam hubungannya dengan Marcelino Lefrandt. Sebab toleransi mereka dinilai Violenzia cukup baik.

“Memang kalau mau masuk ke jenjang yang lebih serius, tentu itu bukan pacaran. Aku sudah gagal dua kali, dia gagal sekali. Memang semua harus diomongin,” ujar Violenzia Jeanette dalam tayangan podcast Nadia Alaydrus yang tayang Kamis (27/4/2023).

Menurut Violenzia Jeanette, agama bukan satu-satunya hal yang harus dibahas ketika akan menuju jenjang pernikahan. Sebab Violenzia tak ingin gagal lagi di pernikahannya ketiganya kelak.

“Kita harus menyatukan visi misi kita, harus ngomongin gimana cara kita menghadapi masalah, gimana kita menyelesaikan masalah,” terang Violenzia Jeanette.

“Lebih ke pondasinya pengin dikuatkan dulu. Jadi apa pun badai, masalah yang pasti akan ada, itu bisa dihadapi berdua as a team,” tambah ibu tiga anak tersebut.

Kesimpulannya, Violenzia Jeanette tidak mempermasalahkan perbedaan agamanya dengan Marcelino Lefrandt apabila menikah kelak. Yang lebih penting bagi Mama Thofu ini adalah kuatnya pondasi agama mereka.

“Buat aku, menikah itu bukan masalah agamanya sama, bukan masalah agamanya apa orang itu. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi value yang dipegang orang itu, attitude-nya seperti apa, bagaimana dia dengan Tuhannya dan bagaimana dia menjalani agamanya itu yang bener,” tutur Violenzia Jeanette

JAKARTA, Eranasional.com –Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan E. Ramos Petege seorang pemuda asal Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Provinsi Papua.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Prof Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 di Jakarta, Selasa (31/1)

Dalam pokok permohonannya yang dibacakan ulang Hakim Arief Hidayat, pemohon menyampaikan sejumlah dalil yang menyatakan inkonstitusionalitas Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut pemohon, perkawinan adalah hak asasi yang merupakan ketetapan atau takdir tuhan. Setiap orang berhak untuk menikah dengan siapapun juga terlepas dari perbedaan agama. Atas dasar itu, pemohon menilai negara tidak bisa melarang atau tidak mengakui pernikahan beda agama. Negara dinilainya juga harus bisa memberikan suatu solusi bagi pasangan beda agama

Kemudian alasan lain pemohon menggugat UU Perkawinan ialah mengenai Pasal 2 Ayat (1) pada hakikatnya dinilainya telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dengan apa yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menurut pemohon, banyak institusi agama yang tidak bersedia melangsungkan perkawinan beda agama termasuk adanya penolakan pencatatan oleh petugas catatan sipil.

Apabila perkawinan hanya diperbolehkan dengan yang seagama hal ini dinilainya mengakibatkan negara pada hakikatnya memaksa warga negaranya.

Selanjutnya, menurut pemohon, Pasal 2 Ayat (2) menimbulkan tafsir bagi pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan menggeneralisasi berbagai tafsir dalam hukum agama, dan kepercayaan masing-masing untuk menghindari perkawinan beda agama.

Terakhir, pemohon menilai Pasal 8 huruf f menimbulkan ambiguitas, kabur, ketidakjelasan hukum dalam konteks perkawinan beda agama sebagai suatu peristiwa hukum yang diperbolehkan atau dilarang dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Senada dengan itu, Hakim MK Prof Enny Nurbaningsih mengatakan hak asasi manusia merupakan hak yang diakui Indonesia yang kemudian tertuang dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusionalitas warga negara.

Meskipun demikian, hak asasi manusia berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa.

Ia menjelaskan dalam konteks perkawinan yang menjadi pokok persoalan perkara, terdapat perbedaan konstruksi jaminan perlindungan antara Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan UUD 1945. Pasal 16 Ayat (1) UDHR menyebutkan secara eksplisit “Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family”

Jika diterjemahkan “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga”.

Sementara itu, UUD 1945 memiliki konstruksi rumusan berbeda melalui Pasal 28B Ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 tersebut, ada dua hak yang dijamin secara tegas dalam ketentuan a quo yaitu hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan