Dalam penjelasannya ia mengingatkan SOKSI harus kembali ke khitahnya sebagai organisasi yang lahir dari rahim TNI Angkatan Darat yang kemudian bersama-sama dengan Kosgoro dan MKGR membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) 20 Oktober 1964.

“Itulah sebabnya rapat pleno Dewan Pembina SOKSI merekomendasikan, agar Depinas SOKSI harus kembali ke khitahnya, yaitu kembali ke garis perjuangan membela kepentingan rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto sebagai putra terbaik TNI AD dan wajib mendukung kepemimpinan beliau dua periode,” kata Bamsoet saat memimpin rapat pleno Dewan Pembina SOKSI di Jakarta, Kamis (6/2/25).

Ketua MPR RI ke-15 ini menjabarkan, keputusan Dewan Pembina SOKSI akan disampaikan dalam rangka Musyawarah Nasional Depinas SOKSI pada Mei 2025. Munas merupakan momentum penting bagi SOKSI untuk merumuskan kembali tujuan dan strategi organisasi. Munas ini juga harus menjadi momentum untuk menyatukan visi dan misi semua pihak yang terlibat dalam organisasi agar berjalan sesuai dengan khitah SOKSI saat didirikan pada tanggal 20 Mei 1960 oleh Suhardiman dari TNI AD.

“Sesuai jadwal, Munas SOKSI akan dilaksanakan pada Mei 2025. Munas harus berjalan secara independen, tanpa intervensi dari pihak manapun. Sehingga bisa memastikan bahwa SOKSI mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan kembali kepada khitah yang tepat dalam mewujudkan visi dan misi organisasi,” ungkapnya.

Bamsoet juga menuturkan, independensi Munas SOKSI sangat vital untuk memastikan keputusan yang diambil murni berdasarkan kebutuhan dan aspirasi anggotanya. Dalam sejarahnya, intervensi eksternal dapat membuat organisasi kehilangan arah dan tujuan. Dengan prinsip independensi ini, diharapkan Munas tidak hanya menghasilkan kebijakan yang relevan, tetapi juga menjadi forum yang memperkuat solidaritas antar anggotanya.

‘Kembali ke khitah pendirian SOKSI juga langkah yang sangat perlu untuk menegaskan identitas dan tujuan SOKSI. Mengingat pergeseran struktur sosial dan ekonomi di Indonesia, SOKSI harus mengadopsi pendekatan baru yang tetap berakar pada nilai-nilai dasarnya. Revitalisasi ini menuntut inovasi dalam program kerja dan strategi, terutama dalam mendukung program-program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan, sebagai organisasi pendiri Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar yang kini menjadi Partai Golkar, soliditas dan persatuan dalam tubuh SOKSI menjadi sangat penting dalam mendukung Partai Golkar dan pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan menyatukan kekuatan, SOKSI bisa lebih efektif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja serta meningkatkan kesejahteraan anggota.

“Munas yang akan datang diharapkan dapat menjadi titik balik bagi SOKSI untuk merumuskan kembali tujuan dan strategi perjuangan yang sinergis dengan arah kebijakan pemerintah. Hanya dengan persatuan, SOKSI dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam mendukung pembangunan, sekaligus menjaga kepentingan dan kesejahteraan para pekerja di Indonesia,” tutup Bamsoet.

“Komunitas motor besar dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berkendara. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, diharapkan angka kecelakaan motor dapat menurun dan keselamatan berkendara di Indonesia dapat meningkat secara signifikan,” ujarnya saat menerima Pengurus Motor Besar Indonesia (MBI) di Jakarta, Kamis (6/2/25).

Hadir antara lain Wakil Ketua Umum MBI Jaya Ashari, Sekjen MBI Fajar, Ketua MBI DKI Jakarta Alwi, Wakil Ketua MBI DKI Jakarta Hangga, Sekwil MBI DKI Jakarta Viki serta Komunikasi dan Media IMI Pusat Dwi Nugroho.

Ketua MPR RI ke-15 ini juga menginformasikan pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) mencatat sebanyak 1.150.000 kecelakaan terjadi dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2024, dimana kecelakaan yang melibatkan sepeda motor mencapai 76,42%. Peristiwa ini mengakibatkan sekitar 27.000 jiwa meninggal dunia.

“Di tengah situasi ini, komunitas motor besar dapat berkontribusi nyata dalam mengurangi angka kecelakaan melalui kampanye keselamatan berkendara yang terencana dan terstruktur,” katanya.

Bamsoet menjelaskan, penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih didominasi oleh faktor kelalaian pengemudi. Seperti, mengemudi dalam keadaan mengantuk, mabuk, atau tidak konsentrasi. Selain itu, kecelakaan lalu lintas diakibatkan pengemudi melanggar rambu lalu lintas, melawan arus, melebihi kecepatan, hingga kurangnya pemahaman tentang keselamatan berkendara.

“Komunitas motor besar bukan hanya sekadar wadah bagi penggemar motor, tetapi juga dapat berfungsi sebagai agen perubahan dalam kebudayaan berkendara yang aman. Melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, seminar, dan workshop yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, komunitas motor besar dapat menyebarluaskan informasi dan pengetahuan mengenai keselamatan berkendara,” ungkap.

Wakil ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mendorong komunitas motor besar terus mengadakan kampanye keselamatan berkendara secara langsung di berbagai lokasi strategis. Aksi ini bisa melibatkan kerjasama dengan instansi pemerintah, seperti Polri dan Dinas Perhubungan, untuk memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

“Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2023, menunjukan bahwa partisipasi dalam pelatihan keselamatan berkendara dapat menurunkan risiko kecelakaan sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas motor besar dapat berkontribusi nyata dalam menekan angka kecelakaan dengan melibatkan anggotanya secara aktif dalam berbagai kegiatan keselamatan berkendara,” tutupnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung penuh penyelenggaraan event Touring Cross Border Malaysia – Thailand 2023, yang akan dihelat oleh komunitas Big Bike Owners Indonesia. Yakni touring dimulai pada 16-26 Februari 2023.

Selain membawa misi utama mempromosikan budaya dan destinasi wisata Indonesia kepada para bikers di Malaysia dan Thailand, event ini juga bertujuan mempererat silaturahmi para bikers Indonesia dengan Malaysia dan Thailand, serta bikers di kawasan ASEAN lainnya.

“Melalui touring, komunitas otomotif bisa mempererat soliditas kawasan ASEAN agar semakin kuat dan solid. Komunitas otomotif menjadi kekuatan sosial bagi ASEAN, yang dapat berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan ASEAN. Karena itu, event ini juga memperkuat posisi Indonesia yang pada tahun ini memegang Keketuaan ASEAN,” ujar Bamsoet usai menerima komunitas Big Bike Owner Indonesia, di Jakarta, Selasa (7/2/23).

Pengurus Big Bike Owner yang hadir antara lain, Ketua Umum Andri Adam, Penasehat Malik Saleh, Pembina Dipo Latief, Ketua Chapter DKI Andry Rento Ikbal, dan Ketua Chapter Sukabumi HM. Firmansyah.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pada hari pertama touring, 16 februari 2023, para peserta akan menghabiskan waktu di Kuala Lumpur, Malaysia untuk persiapan teknis. Dilanjutkan pada hari kedua menempuh rute sejauh 494 Km menuju Klang Resort Danok, Thailand.

“Pada 18 Februari 2023, peserta akan touring dengan menempuh rute sepanjang 355 Km, serta pada 19 Februari 2023 menempuh rute 182 Km untuk mengeksplorasi wilayah Thailand. Pada 21 Februari 2023, mereka akan kembali ke Malaysia dengan menempuh rute sepanjang 452 Km, dilanjutkan pada 22 Februari 2023 turing sejauh 261 Km, dan turing sejauh 463 Km pada 23 Februari 2023, untuk mengeksplorasi berbagai wilayah Malaysia. Turing berakhir pada 25 Februari 2023, dan bersiap kembali ke Jakarta keesokan harinya,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, di setiap negara yang dilintasi, mereka akan bertemu dengan duta besar maupun perwakilan diplomat Indonesia yang bertugas. Sekaligus bertemu para komunitas otomotif dari negara setempat.

“Big Bike Owner juga akan mengajak komunitas otomotif untuk melakukan turing di Indonesia. Mengeksplorasi berbagai destinasi wisata Indonesia seperti Lombok, Bali, Danau Toba, maupun Tanjung Lesung. Kita juga siap membantu pengurusan FIA Carnet De Passages En Douane (CPD) bagi para komunitas otomotif dunia yang ingin turing di Indonesia,” pungkas Bamsoet. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang puncak acaranya akan diselenggarakan pada (9/2/2023) di Gedung Serbaguna, Medan, Sumatera Utara.

Presiden Joko Widodo direncanakan juga turut hadir. Mengangkat tema “Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat”, pada puncak acara HPN 9 Februari 2023, akan diadakan pameran HPN yang menunjukan perkembangan pers Indonesia selama tiga abad.

“Peringatan Hari Pers harus menjadi momentum untuk semakin meningkatkan peran pers sebagai piranti demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sajian informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya. Karena itu, segenap insan pers harus dapat meningkatkan kualitas pemberitaan berkualitas, yang hanya dapat dihasilkan oleh pers yang berkinerja secara profesional,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sekaligus Panitia HPN 2023, di Jakarta, Senin (30/1)

Lanjutnya menjelaskan sebelum puncak HPN pada 9 Februari, panitia HPN juga telah menyiapkan berbagai kegiatan menarik.

Dimulai pada Selasa 7 Februari dengan kegiatan workshop digital di Kampus USU, seminar dan workshop Adinegoro dan media sustainability di Hotel Grand Mercure Medan, Anugerah Kebudayaan di Hotel Santika Dyandra Medan, serta program Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) di Hotel Khas Parapat.

“Dilanjutkan pada Rabu, 8 Februari digelar seminar internasional trade, tourism, and investment forum for North Sumatera di Hotel Adi mulia, Konvensi Media Massa di Ballroom Hotel Grand Mercure, Seminar olahraga dan Rakernas di Hotel Santika Dyandra. Kemudian seminar dana perimbangan pusat dan daerah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain menjadi sebuah industri, media massa juga menjadi representasi institusi publik dan sekaligus institusi sosial.

Media massa tidak sekedar menjadi sarana penyebarluasan informasi, tetapi juga merepresentasikan fungsi kontrol, fungsi kritik, sekaligus memberikan ruang bagi partisipasi publik.

Dengan jangkauan dan tingkat aksesibilitas yang luas, media massa juga mempunyai peran strategis untuk membentuk opini publik, sebagai dinamisator dan mobilisator sosial, sekaligus akselerator perubahan.

“Tidak heran jika wartawan mempunyai kedudukan strategis dalam industri media, baik dalam memberi warna dan corak pemberitaan, maupun dalam merekonstruksi persepsi dan opini publik yang dibangun dari sumber informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Peran media dalam menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, pada gilirannya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat, yaitu masyarakat yang melek informasi dalam makna yang sebenarnya,” pungkas Bamsoet.

ERANASIONAL.COM- Wacana penundaan pemilu 2024 yang sempat mereda kembali digulir. Kali ini, tokoh yang menggulirkan wacana itu tidak main-main. Dia adalah Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Salah satu yang menjadi alasan sehingga menggulirkan kembali wacana penundaan pemilu 2024, adalah alasan ketidakpastian sosial.

Selain itu, hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) -Maruf Amin, mengalami peningkatan seperti terekam dalam temuan Poltracking Indonesia November 2022.

seperti diketahui, sebanyak 73,2 persen responden survei Poltracking merasa puas terhadap kinerja pemerintah era Jokowi-Maruf Amin. “Apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin semua?” kata Bamsoet.

Merespons hal itu, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin berkomentar keras atas wacana wacana penundaan Pemilu 2024 seperti yang digulirkan politikus Golkar itu.

Kang TB sapaan Hasanuddin meminta semua pihak menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024, sebab aksi tersebut inkonstitusional. “Inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat,” kata Kang TB, Jumat (9/12).

Mantan Sesmilpres itu menyampaikan penundaan Pemilu 2024 bertentangan dengan Pasal 22E Ayat 1 UUD RI 1945.

Adapun, aturan itu berbunyi, ‘Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali’.

Politikus PDI Perjuangan itu juga beranggapan wacana penundaan pesta demokrasi yang digulirkan Bamsoet bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mantan perwira TNI berpangkat Mayjen itu berharap ke depan semua pihak tidak terus memainkan isu penundaan Pemilu 2024 yang jelas bertentangan dengan konstitusi.

JAKARTA, Eranasional.com- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap pada Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) untuk menjalankan peran dan fungsi sebagai humas kementerian dan lembaga.

Tugas dan fungsi humas kementerian dan lembaga ialah menyampaikan fakta kepada publik atas keberhasilan-keberhasilan pembangunan, di kementerian dan lembaga masing-masing.

“Yang kami sama-sama rasakan dan saksikan, peran dan fungsi humas kementerian dan lembaga kadang kalah dengan para buzzer. Kenyataannya, humas kementerian dan lembaga kalah dengan serangan udara dan darat oleh pihak yang tidak ingin melihat pemerintahan ini sukses,” kata Bamsoet.

Hal ini dikatakannya ketika menyampaikan keynote speech dalam Forum Tematik Bakohumas MPR RI bertema Sidang Tahunan MPR Sebagai Konvensi Ketatanegaraan di Ruang Delegasi Lantai II, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/8).

Bamsoet mengungkapkan pihak yang tidak ingin melihat pemerintahan ini sukses hanya menyampaikan atau menyajikan berita-berita bahwa rakyat sampai hari ini terus mengalami kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.

“Itu yang selalu digaungkan mereka. Sementara itu, para menteri dan pimpinan lembaga bekerja mati-matian untuk mewujudkan harapan Indonesia sejahtera,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, humas kementerian dan lembaga kalah dengan para buzzer karena terbiasa dalam birokrasi.

“Humas kementerian dan lembaga kadang kurang adaptif, responsif, terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Mereka (buzzer) sudah memakai berbagai platform, media sosial, sedangkan humas kementerian masih terjebak pada rilis dan berita konvensional,” ucapnya.

Lanjut Bamsoet, Untuk menghadapi buzzer, humas kementerian dan lembaga harus bisa membangun narasi yang baik, tidak hanya menyampaikan berita atau hanya menyampaikan peristiwa.

“Menyampaikan narasi-narasi yang bisa memengaruhi bawah sadar orang-orang yang membacanya. Itulah fungsi dari para humas lembaga dan kementerian dalam bidang kehumasan,” ujarnya.

Bakohumas berperan menjalin koordinasi dengan humas kementerian dan lembaga agar bisa bersatu dan berjuang membangun narasi yang baik.

“Bakohumas bekerja bukan untuk kepentingan sendiri tetapi kepentingan bersama. Itulah gunanya koordinasi, kolaborasi. Platform sudah banyak, mulai Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube, Twitter, tetapi perlu juga dibentuk antarindividu,” katanya.

Bamsoet menambahkan, dengan anggaran yang cukup besar, humas kementerian dan lembaga tidak boleh kalah dengan para buzzer yang bekerja secara serabutan.

“Masa kalah sama buzzer. Humas kementerian dan lembaga punya anggaran besar. Buzzer kerja serabut meski ada beberapa yang dibayar. Humas bisa memakai jasa-jasa mereka (buzzer) untuk meluruskan atau membenarkan satu informasi yang menyesatkan,”

“Yang penting, humas kementerian dan lembaga tidak boleh kalah dengan buzzer yang merugikan negara Indonesia yang mengancam nilai Pancasila,’’ tuturnya.

DENPASAR – Ketua MPR Bambang Soesatyo resmi menutup lomba free fly Burung Paruh Bengkok (Macaw) yang berlangsung di Blackstone Beach, Bali.

Lomba yang memperebutkan piala Ketua MPR itu diikuti 300 peserta dari seluruh Indonesia yang digelar pada 26-27 Maret dengan mempertandingkan empat kelas, yakni kelas flock Macaw, kelas single Macaw, kelas medium dan kelas beauty contest.

“Lomba Free Fly Piala Ketua MPR RI menjadi ajang media gathering, silaturahmi dan sarana saling bertukar informasi antar komunitas pecinta burung paruh bengkok,” kata Bamsoet yang akrab disapa saat menutup perlombaan sekaligus menyerahkan trofi kepada para pemenang, Minggu (27/3).

Pada lomba free fly Burung Paruh Bengkok (Macaw), keluar sebagai pemenang dengan hadiah tiga motor listrik Bike Smart Electric dan uang tunai Rp 7 juta, yaitu Jawa Barat (juara umum), disusul DKI Jakarta, Bali dan Jawa Timur.

Rinciannya, Fendi juara pertama dari kelas Single Macaw, Atunk juara pertama kelas flock Macaw, dan Utama Mandala juara pertama kelas medium, sedangkan kelas beauty contest dimenangkan Yusuf Ilyasin.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet mengingatkan habitat asli satwa di dunia banyak mengalami kerusakan, baik disebabkan faktor alam maupun karena faktor campur tangan manusia contohnya akibat penebangan hutan atau de-forestasi yang terus menerus dilakukan.

“Hingga Januari 2022, hutan Amazon Brazil yang menjadi habitat bagi beberapa jenis Macaw, wilayah yang terdampak de-forestasi telah mencapai 430 kilometer persegi,” beber Ketua DPR ke-20 itu.

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah dan aparat kepolisian menindak tegas lembaga pinjaman online (pinjol) ilegal. Sebab, keberadaan pinjol ilegal itu meresahkan masyarakat.

Dijelaskannya, perlu juga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menutup laman pinjol yang terbukti ilegal.

“Langkah itu untuk meredam keresahan atau kekhawatiran masyarakat tentang keberadaan ‘pinjol’ ilegal yang sekian marak,” kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya, di Jakarta, mengutip dari Antara, Selasa (7/9/2021).

“Jika terbukti perusahaan penyedia ‘pinjol’ ilegal tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka dapat diberi tindakan tegas sesuai hukum positif yang berlaku,” imbuhnya.

Bamsoet juga meminta OJK bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pinjol legal maupun ilegal.

Dia mencontohkan mulai dari ciri umum hingga risiko jika menggunakan pinjol ilegal, agar masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih atau menggunakan layanan pinjol.

“Saya mengingatkan masyarakat luas sebelum melakukan pinjaman hendaknya mencari informasi keberadaan ‘pinjol’ yang sudah mendapat izin dari OJK. Dan masyarakat tidak mudah tergiur dengan segala bentuk tawaran kemudahan pinjaman yang nantinya akan menimbulkan kerugian,” katanya pula.

Ia juga mengimbau, supaya masyarakat tak perlu ragu melaporkan kepada aparat kepolisian apabila mendapati, mengetahui atau pun menjadi korban pinjol ilegal.

Dia mengingatkan dengan adanya laporan tersebut, aparat dapat segera menindak tegas penyedia pinjol ilegal tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Selain itu, Bamsoet meminta OJK menggencarkan sosialisasi terkait layanan pengaduan daring kepada masyarakat, sehingga melalui layanan pengaduan tersebut masyarakat dapat melapor atau mengadu apabila menjadi korban pinjol ilegal. (Antara)

Jakarta – Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan pihaknya akan menyelenggarakan diskusi publik terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Menurutnya, hal ini untuk membantah wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Diskusi tersebut akan diadakan pada akhir September 2021 dan digelar secara berkala untuk menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai hal seputar PPHN.

“Sekaligus menepis berbagai hoaks terkait perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden maupun penambahan periodisasi presiden menjadi tiga periode,” kata Bamsoet dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (4/9).

Dia mengklaim langkah MPR menyiapkan PPHN sebagai bentuk menjalankan amanat rekomendasi dari MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Dari berbagai aspirasi publik yang diserap MPR terlihat dengan jelas bahwa Indonesia sangat membutuhkan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan, guna mencegah negara tanpa arah,” ujar Bamsoet.

Ia mengatakan keberadaan PPHN sangat penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya.

Selain itu, kata Bamsoet, PPHN sekaligus memperkuat sistem presidensial di era desentralisasi, serta menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang otentik, konstitusional, kuat dan stabil dan berwibawa.

Menurut dia, keberadaan PPHN juga akan memperkokoh integrasi bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan, yang berdasar kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Saat ini Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR sedang melibatkan pakar dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu dalam menyelesaikan Rancangan PPHN beserta naskah akademiknya.

“Ditargetkan selesai pada awal tahun 2022,” Bamsoet.

Dia berharap pada 2022, pimpinan MPR sudah bisa menyampaikan hasil kajian tersebut kepada para pimpinan partai politik, kelompok DPD, ormas, civitas akademika, hingga pemangku kepentingan terkait lainnya seperti dunia usaha. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini berharap bisa terbangun kesepahaman tentang pentingnya Indonesia memiliki PPHN.

“Mengenai pilihan tentang bentuk hukum yang akan dipilih untuk PPHN, apakah cukup dengan UU atau TAP MPR agar tidak bisa ‘ditorpedo’ oleh Perppu, sangat tergantung kepada keputusan dan kesepakatan partai-partai politik yang ada di parlemen dan kelompok DPD,” kata Bamsoet.

Sebelumnya, Ketua Umum relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer atau Noel mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang dua sampai tiga tahun.

Namun Jokowi telah berulang kali menyatakan penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden di dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” kata Jokowi, Senin (15/3).

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah bersama pemerintah daerah harus mempersiapkan tata cara pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19.

“Harus siapkan tata cara pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil, terutama yang berisiko tinggi yakni yang berusia lebih dari 35 tahun, memiliki indeks massa tubuh di atas 40, serta memiliki komorbid diabetes dan hipertensi,” kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pemerintah daerah juga diminta bekerja sama dengan fasilitas kesehatan daerah yakni puskesmas, untuk melakukan pendataan ibu hamil sembari terus melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil, termasuk efikasi vaksin COVID-19.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu pada Senin (2/8) mengatakan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan dengan menggunakan format skrining pada kartu kendali untuk ibu hamil.

Oleh karena itu, Ketua MPR meminta Kemenkes sudah mempertimbangkan saran dokter ahli kandungan dan kondisi fisik ibu hamil dalam aturan juknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil.

Hal itu dilakukan agar dalam pelaksanaan vaksinasi nantinya dapat mengurangi risiko pada ibu hamil. Mengingat, ibu hamil juga masuk ke dalam kelompok yang rentan jika tertular COVID-19.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet mengimbau kepada ibu hamil untuk tidak takut atau ragu melaksanakan vaksinasi COVID-19 karena dapat melindungi diri dari risiko terpapar virus.

“Masyarakat khususnya ibu hamil agar tidak takut ataupun ragu untuk divaksin, sebab vaksinasi COVID-19 dapat melindungi diri dari risiko terpapar COVID-19 ataupun gejala yang ditimbulkan,” ujarnya. (ANT)

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah melalui Kementerian Agama untuk tetap melakukan persiapan dan perencanaan secara matang terhadap program penyelenggaraan ibadah haji.

khususnya memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada calon jamaah untuk lebih meningkatkan ibadah juga meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan prokes, karena ketaatan jamaah dalam mematuhi prokes dinilai jadi faktor penting keberhasilan ibadah haji.

Hal tersebut disampaikan dalam keterangan tertulisnya kepada Wartawan Kamis ( 22/7/2021 setelah pihak Kerajaan Arab Saudi mengumumkan tak ada kasus penularan Covid-19 khususnya jamaah haji tahun ini.

Selain itu, Legislator yang akrab disapa Bamsoet itu juga menghimbau kepada seluruh calon jamaah Indonesia untuk dapat segera menjalani program vaksinasi Covid-19 tahap I dan II secara menyeluruh.

“Vaksinasi lengkap menjadi persyaratan wajib bagi calon jamaah. Sehingga apabila penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dibuka untuk Indonesia maka seluruh persyaratan jamaah sudah terpenuhi,” ucap Bamsoet.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah melalui Kementerian Agama untuk tetap melakukan persiapan dan perencanaan secara matang terhadap program penyelenggaraan ibadah haji.

khususnya memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada calon jamaah untuk lebih meningkatkan ibadah juga meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan prokes, karena ketaatan jamaah dalam mematuhi prokes dinilai jadi faktor penting keberhasilan ibadah haji.

Hal tersebut disampaikan dalam keterangan tertulisnya kepada Wartawan Kamis ( 22/7/2021 setelah pihak Kerajaan Arab Saudi mengumumkan tak ada kasus penularan Covid-19 khususnya jamaah haji tahun ini.

Selain itu, Legislator yang akrab disapa Bamsoet itu juga menghimbau kepada seluruh calon jamaah Indonesia untuk dapat segera menjalani program vaksinasi Covid-19 tahap I dan II secara menyeluruh.

“Vaksinasi lengkap menjadi persyaratan wajib bagi calon jamaah. Sehingga apabila penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dibuka untuk Indonesia maka seluruh persyaratan jamaah sudah terpenuhi,” ucap Bamsoet.

“Tentunya dengan memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat saat penyelenggaraan ibadah haji dan didukung dengan kedisiplinan jamaah dalam menjalankan prokes, maka pelaksanaan haji dapat berjalan dengan baik,” pungkas Bamsoet.

Jakarta- Mantan Menteri Penerangan era orde baru (sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika) Harmoko meninggal dunia. Dia meninggal dunia pada Minggu (4/7/2021) malam ini.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengonfirmasi kabar tersebut. Ia pun menyatakan dukacita atas wafatnya Harmoko.

“Kiranya almarhum Bapak Harmoko mantan Menteri Penerangan RI beristirahat dalam damai dan mendapat tempat yang layak dalam surga yang kekal,” kata Johnny saat dihubungi, Minggu.

Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Letnan Jenderal TNI Albertus Budi Sulistya, menyatakan penanganan jenazah eks Menteri Penerangan era Orde Baru, Harmoko, menggunakan protokol Covid-19.
Hal ini dilakukan setelah Harmoko dinyatakan meninggal dunia pada Minggu (4/7), tepatnya pukul 20.22 WIB.

“Yang jelas nanti tetap dengan protokol Covid-19,” kata Budi saat dihubungi, Minggu (4/7).

Lebih lanjut, Budi menolak menjelaskan ihwal sakit yang diderita Harmoko. Ia menegaskan penjelasan terkait hal tersebut merupakan kewenangan pihak keluarga.

“Saya enggak boleh menjelaskan [sakit Harmoko], nanti keluarga yang menjelaskan,” ujar dia.

Budi menerangkan bahwa Harmoko dinyatakan wafat beberapa saat setelah tiba di IGD RSPAD Gatot Subroto.

Sebelumnya, Harmoko dinyatakan meninggal dunia, Minggu (4/7). Kabar Harmoko meninggal dunia itu dikonfirmasi oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena.

Kesehatan Harmoko diketahui sempat memburuk dua tahun silam. Dia sempat menjalani perawatan di RS Medistra karena infeksi paru pada 2018. Pada 2016 silam.

BALI – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umun Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah komunitas Big Bike Community (BBC) yang sukses menggelar touring Lombok – Bali, dari tanggal 23-27 Juni 2021. Sebanyak 27 rider dari 3 chapter BBC (Jakarta, Bandung, Bekasi) turut berpartisipasi dalam touring yang tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Mereka mengeksplorasi berbagai destinasi wisata di Lombok dan Bali, seperti Sirkuit Internasional Mandalika, Gunung Rinjani, hingga Sembalun. Tidak sekadar touring, BBC juga turut memberikan donasi untuk panti asuhan Yayasan Permata Hati di Bali. Melalui touring, BBC juga turut menggerakan berbagai sektor perekonomian masyarakat Lombok dan Bali. Kedua daerah tersebut termasuk yang terpuruk akibat pandemi Covid-19,” ujar Bamsoet usai menyambut kedatangan peserta touring BBC, di Bali, Minggu (27/6/21).

Turut hadir pengurus BBC yang juga menjadi peserta touring, antara lain Founder Moses dan Togi, Pembina Dipo Latif, Ketua Umum Andri Adam, Ketua Chapter Jakarta Rento, dan Ketua Chapter Bandung Denan.

Hadir pula pengurus IMI Pusat, antara lain Badan Pengawas Brigjen Pol Syamsul Bahri, Badan Penasihat AA Bagus Adhi Mahendra, Ketua Komisi Wisata Roy Wicaksono, Komisi Sosial George Alexander, Komunikasi dan Media Sosial Hasby Zamri, Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, Iskandar Putra, dan Andrys Ronaldi. Serta Ketua IMI Bali Nyoman Seniweca dan Ketua Motor Besar Indonesia (MBI) Bali Gede Agus Mahartika (Gde Maha).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama tahun 2020 minus 0,64 persen. Sementara pada triwulan I/2021 juga masih minus 1,13 persen. Kondisi serupa juga dialami Bali, yang sepanjang tahun 2020 minus minus 9,3 persen, dilanjutkan pada kuartal I/2021 masih minus 9,85 Persen.

“NTB dan Bali, sebagai dua daerah yang sangat mengandalkan sektor pariwisata, sangat membutuhkan gotong royong dari kita semua agar mampu bangkit dari pandemi Covid-19. Dengan catatan tetap mengedepankan protokol kesehatan,” jelas Bamsoet.

ERANASIONAL, Jakarta | Usulan Ketua MPR, Bambang Soesatyo atau sering disapa Bamsoet, yang disampaikan saat bertemu Direktur Utama Indofarma dinilai kurang tepat, bahkan cenderung merugikan dan menyesatkan masyarakat. Sebagaimana diberitakan berbagai media, baru-baru ini Bamsoet mendorong perusahaan farmasi BUMN seperti PT Indofarma, melalui anak usahanya PT Farmalab Indo Utama, bisa memperbanyak fasilitas pemeriksaan Covid-19 dengan skema drive thru di berbagai daerah, baik swab antigen maupun PCR. Strategi tersebut kata Bamsoet berkaca dari keberhasilan penerapan swab antigen maupun PCR drive thru di Bandara Sukarno Hatta.

“Mungkin Bamsoet belum pernah mengikuti pemeriksaan swab antigen yang dilaksanakan di beberapa bandara, seperti di Bandara Sukarno Hatta itu. Jika dia tahu, tentunya akan berpikir ulang untuk mengajukan usulan konyol tersebut,” kata Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke kepada media saat dimintai tanggapannya terkait saran Ketua MPR itu ke Dirut Indofarma, Sabtu, 7 Februari 2021.

Bayangkan saja, lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas tahun 2012 ini, sekali swab antigen di Bandara Sukarno-Hatta seseorang harus mengeluarkan dana Rp95.000,- yang hanya berlaku selama 2 hari. Artinya, usai mengikuti pemeriksaan swab antigen, maka di hari ketiga dia harus mengikuti pemeriksaan swab antigen lagi untuk mengetahui bahwa dia masih aman dari penularan Covid-19.

“Jadi, untuk memastikan Anda tidak terkontaminasi virus Covid-19 untuk waktu 1 minggu, Anda harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 285.000,- dan untuk sebulan, minimal Rp. 950.000,- Ini namanya perampokan uang rakyat melalui tangan BUMN Indofarma,” lanjut Wilson.

Hitungan biaya pemeriksaan swab antigen yang disampaikan Wilson itu adalah sesuai tarif yang berlaku di Bandara Sukarno-Hatta. Lain di Sukarno-Hatta, lain lagi di Bandara Internasional Minangkabau – Padang. “Di Bandara Minangkabau lebih gila lagi biayanya. Saya pada tanggal 31 Januari 2021 lalu melakukan pemeriksaan swab antigen di sana untuk memenuhi persyaratan naik pesawat Padang – Jakarta. Saya harus bayar Rp. 230.000,- untuk satu orang. Saya berdua dengan istri akhirnya terkuras dompet Rp. 460.000,- untuk sebuah surat keterangan ‘diduga bebas Covid-19’ yang hanya berlaku selama 2 hari [2],” beber lulusan pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris itu sedikit kesal.

Bambang Soesatyo seharusnya mencari ide yang lebih cerdas, bukan justru membebani rakyat dengan cara penanganan penularan Covid-19 yang absurd. Dia seharusnya sadar bahwa rakyat sudah semakin terpuruk secara ekonomi karena pandemi ini, sehingga sebisa mungkin ide yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan di bidang penanggulangan pandemi Covid-19 seharusnya justru meringankan beban rakyat.

Lagi kata Wilson, semestinya Bamsoet bicara berdasarkan data yang jelas dan bisa dipertanggung-jawabkan.

“Misalnya, apakah kita punya data terkait efektivitas pemeriksaan rapid test, swab antigen, dan PCR [3] selama ini terhadap pengurangan atau penghambatan menularnya virus Covid-19? Yang ada hanyalah asumsi-asumsi bahwa jika tidak dilakukan pemeriksaan maka kita tidak tahu siapa yang tertular dan mana yang tidak, yang akan mengakibatkan semakin tinggi angka penderita Covid-19. Itu asumsi belaka, bukan fakta,” tegas Wilson.

Banyak pihak sesungguhnya meragukan efektivitas penanganan Covid-19 selama ini, termasuk strategi pemeriksaan swab. Pola penanganan yang diterapkan hanyalah bersifat defensif atau bertahan. “Padahal, yang diperlukan adalah pola ofensif atau menyerang virus itu agar segera musnah dan pandemi berakhir. Ide-ide dan usulan yang bersifat ofensif inilah yang semestinya dipikirkan oleh para pembesar negeri ini, termasuk sang Ketua MPR, Bamang Soesatyo yang terhormat itu yaa,” imbuh Wilson Lalengke yang mengaku rutin mengkonsumsi madu hitam dan campuran madu lemon untuk meningkatkan imun dan daya tahan tubuh agar mampu menghadapi segala serangan virus dan bakteri perusak kesehatan.

Beberapa pakar kesehatan dan kedokteran menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan imun dan daya tahan tubuh rakyatnya. Satu-satunya cara meningkatkan imun dan daya tahan tubuh secara alami adalah dengan peningkatan gizi masyarakat [4], yang oleh karena itu penyediaan makanan bergizi bagi rakyat adalah yang terbaik. Imun yang kuat akan menghasilkan kekebalan tubuh yang hebat.

“Saya akan sangat menghargai jika Bamsoet mengusulkan agar BUMN-BUMN yang ada dikerahkan untuk menyedikan makanan bergizi tinggi bagi rakyat Indonesia. Kalaupun rakyat harus membelinya, diupayakan semurah mungkin. Bisa juga dengan skema subsidi pemerintah dalam penyediaan makanan bernutrisi hebat tersebut. Strategi ini jauh lebih masuk akal daripada terus melakukan tes swab antigen atau PCR yang cenderung terlihat sebagai alat memeras rakyat,” pungkas Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini.

Red.