“Beberapa waktu yang lalu penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset milik dari tersangka HM dan yang terafiliasi dengan yang bersangkutan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Tindakan penyitaan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015 hingga 2022.

Dia mengatakan aset yang disita tersebut terdiri dari satu bidang tanah dan bangunan di Jakarta Barat serta empat bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.

“Satu bidang di Jakarta Barat itu merupakan tanah dan bangunan seluas 161 meter persegi,” kata dia.

Sedangkan dari empat bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan, tiga di antaranya berada di kawasan Kebayoran Baru dengan total luas sebesar 366 meter persegi.

Adapun satu bidang tanah dan bangunan lainnya terletak di Senayan Residence, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas 483 meter persegi.

Putusan MA ini dinyatakan inkrach atau berkekuatan hukum tetap.

Namun, hingga kini Rezky belum memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah. Wenny berencana akan kembali menempuh jalur hukum.

“Kami akan berkoordinasi untuk dilakukan eksekusi atas aset Rezky Aditya. Tim kami sedang membahas hal itu,” kata kuasa hukum Wenny, Ferry Aswan, akhir pekan kemarin.

Tak hanya itu, Wenny juga meminta agar kasus penelantaran anak yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan dibuka kembali. Kasus ini dilaporkan pada 18 Agustus 2021.

“Saya lagi minta Polres Jaksel untuk membuka SP3-nya,” ujarnya.

Sebagai informasi, Wenny Ariani melaporkan Rezky Aditya dengan tuduhan menelantarkan anak ke Polres Jaksel. Tapi, dalam proses hukumnya polisi mengeluarkan Surat Pemberitahuan  Penghentian Penyidikan (SP3), karena Wenny kalah di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dalam perkara pengakuan anak.

Tidak menyerah, Weeny mengajukan banding dan menang. Bahkan di tingkat kasasi MA, hakim menyatakan pesinetron Rezky Aditya adalah ayah biologis dari anak Wenny. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menemukan jejak aset mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo.

JAKARTA, Eranasional.com – Belum lama ini Teddy Pardiyana bisa menghirup udara bebas. Hal tersebut setelah dia dinyatakan menjadi tahanan kota pada 10 Februari 2023.

Namun kurang dari sebulan setelah putusan itu, Teddy Pardiyana kembali dijebloskan ke penjara. Saat ini, terdakwa kasus penggelapan aset Rizky Febian itu, berada di rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat.

“Pak Teddy menjadi tahanan titipan di Rutan Kebon Waru. Jadi ini bukan tahanan tetap,” kata Wati Trisnawati, pengacara Teddy Pardiyana dikutip dari kanal YouTube CumiCumi, Jumat (3/3).

Pengacara Teddy Pardiyana menjelaskan, keberadaan kliennya di rutan sebagai bagian dari proses menunggu putusan. Sebab ia telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.

“Infonya akan keluar secepatnya. Semoga putusannya bagus dan memerintahkan pak Teddy keluar dan menjadi tahanan kota kembali,” jelas pengacara Teddy Pardiyana.

Wati Trisnawati juga berharap, putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung bisa lebih ringan ketimbang vonis dari Pengadilan Negeri Bandung atas hukuman Teddy Pardiyana.

Sebagai informasi, Teddy Pardiyana divonis 1 tahun 3 bulan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Suami almarhumah Lina Jubaedah ini terbukti bersalah atas kasus penggelapan aset Rizky Febian berupa mobil.

Putusan ini sebenarnya sudah lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di mana kala itu, JPU menuntut agar Teddy Pardiyana dipenjara selama dua tahun.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperingatkan pengelola dan dewan pengawas Badan Layanan Umum (BLU) ihwal pemanfaatan aset negara yang nilainya mencapai Rp 1.170 triliun. Angka tersebut merupakan total aset yang berada di bawah kelola 264 BLU di seluruh Indonesia. Ia berujar aset tersebut jangan sampai dibiarkan tidur atau bahkan terlantar sehingga turun nilainya.

“Ini yang saya sering mengatakan asetnya jangan dibiarkan tidur, bapak dan ibu kerjanya luar biasa. asetnya harus bekerja, coba dilihat,” tuturnya dalam rapat koordinasi BLU 2023 yang disaksikan secara virtual melalui kanal Youtube Kementerian Keuangan pada Kamis (2/3/2023).

Adapun sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti mengatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BLU Pada 2022 tumbuh tinggi hingga 113,57 persen menjadi Rp 89,5 triliun.

Selain itu, Astera menuturkan sebagai kontributor fiskal, PNBP dari BLU dalam satu dekade terakhir tumbuh sekitar 16,66 persen dengan rata-rata kontribusi mencapai 13,71 persen terhadap total capaian PNBP.

Astera juga menilai layanan BLU saat ini semakin inklusif secara sektoral selaku agen pembangunan. BLU perguruan tinggi misalnya, kata dia, telah menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (wilayah 3T).

Kendati demikian, Sri Mulyani menilai yang seharusnya menjadi sorotan bukan PNBP yang dihasilkan melainkan berapa besaran yang pantas didapatkan BLU dengan nilai aset Rp 1.170 triliun. “Memang ini melampaui target, tapi pantas enggak menghasilkan pendapatan Rp 89,5 triliun?” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong pengelola BLU dapat mencari titik keseimbangan agar bisa mengoptimalkan aset tanpa melakukan komersialisasi.

Misanya, kata dia, BLU rumah sakit bisa melakukan investasi di bidang alat-alat kesehatan, pelayanan, atau bahkan juga honorarium kepada seluruh pekerjanya.

Sri Mulyani berharap para pengelola dan dewan pengawas BLU mulai berpikir keras, kretif, dan inovatif untuk mencari cara agar aset yang dimiliki bisa digunakan untuk memperbaiki layanan.

Terlebih, BLU mendapatkan suntikan dana secara langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain untuk pengelolaan aset, dana APBN mengalir ke BLU untuk gaji karyawan dan juga dana bergulir.

“Jadi BLU ini mengelola berbagai hal yang berasal langsung dari APBN dan merupakan bagian dari keuangan negara, namun dengan kultur korporasi untuk bisa melayani masyarakat sebaik-baiknya,” ucap Sri Mulyani.

Jakarta – Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa total nilai aset yang telah disita terkait kasus dugaan korupsi PT ASABRI sejauh ini adalah Rp 16,2 triliun.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi mengatakan bahwa pihaknya sedang dalam proses penghitungan nilai sejumlah aset yang disita baru-baru ini. Dia memperkirakan aset-aset tersebut bernilai sekitar Rp 1 triliun.

“(Total) kalau tambah Rp 1 triliun jadi Rp 16,2 triliun dari selama proses penyitaan,” kata Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta.Baru-baru ini penyidik Jampidsus menyita aset milik tersangka Teddy Tjockrosaputro berupa hotel Lafayette Boutique di Yogjakarta dan pusat perbelanjaan Ambon City Center.

Supardi mengatakan bahwa pihaknya masih terus mencari aset-aset tersangka dan terdakwa korupsi Asabri untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp22,78 triliun.

Ia pun mengakui aset sitaan tersebut masih belum mencukupi nominal kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam skandal korupsi tersebut. “Kami menargetkan mendapatkan sebanyak-banyaknya untuk mencari aset-aset dalam rangka pemulihan kerugian negara,” kata Supardi.

Hal itu termasuk aset yang berada di luar negeri juga menjadi target. Namun, kata Supardi, penyitaan aset di luar negeri membutuhkan mekanisme perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA).

“Tidak gampang sita aset luar negeri, kecuali jika ada negara yang sukarela untuk membantu. Namun, sampai saat ini belum,” kata Supardi.