Kuasa hukum Keenan, Minola Sebayang, menegaskan bahwa dalam perkara perdata, meninggalnya salah satu pihak tidak serta-merta menggugurkan proses hukum yang sedang berjalan.

Menurut dia, tanggung jawab hukum dapat dialihkan kepada ahli waris dari pihak tergugat.

“Karena tergugat telah meninggal dunia, maka kewajiban hukum beralih kepada ahli warisnya,” ujar Minola di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2026).

Ia menjelaskan, perkara ini tetap dapat diproses hingga tuntas selama masih terdapat pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam gugatan tersebut, selain nama Vidi Aldiano, turut tercantum Harry Kiss sebagai pihak tergugat.

Saat ini, sengketa hak cipta lagu “Nuansa Bening” telah memasuki tahap kasasi. Pada fase ini, Mahkamah Agung tidak lagi menggelar sidang pemeriksaan seperti di tingkat sebelumnya, melainkan langsung menelaah berkas perkara dan putusan yang telah dijatuhkan.

Pihak Keenan Nasution memandang proses kasasi ini sebagai tahap akhir dari upaya hukum yang ditempuh dalam memperjuangkan hak cipta atas lagu tersebut.

Putusan Mahkamah Agung nantinya akan menjadi penentu akhir dari sengketa yang telah berlangsung cukup panjang ini.

Nikita didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bachmid untuk membuat laporan.

Meski begitu, dia enggan mengungkapkan sosok yang dilaporkan ke polisi.

Dia hanya menyatakan laporan itu untuk satu keluarga karena dirinya merasa begitu marah terhadap mereka. Nikita Mirzani menyatakan detail laporan bisa ditanyakan kepada polisi.

“Satu keluarga,” kata Nikita Mirzani seperti dikutip dari detikcom, Kamis (12/9/2024).

“Nanti juga tahu, enggak lama. Kalau gue sudah buat laporan berarti masalah serius. Jadi akan cepat sesuai SOP. Gue kesal muka gue disanding-sandingin sama muka binatang,” ucap dia.

Dia mengungkapkan kasus tersebut diduga melanggar beberapa aturan perundang-undangan, salah satunya adalah UU Perlindungan Anak.

Dalam kesempatan itu, ia sempat menyatakan laporan untuk satu orang tapi sosok yang besar. Fahmi pun tetap merahasiakan sosok terlapor.

“Ada yang dilaporkan, cuma siapanya tanya aja sama penyidik. Pasalnya banyak, ada UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan, KUHP, dan masuk pidana khusus, yang kami laporkan manusia, satu orang tapi dahsyat,” kata Fahmi Bachmid.

Fahmi mengungkapkan sosok terlapor bisa terancam hukuman hingga 15 tahun penjara apabila terbukti bersalah. Namun, ia sekali lagi merahasiakan detail dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum tersebut.

“Harus dilaporkan. Kalau dibiarkan nambah kurang ajar, biar dia dapat sanksi pidana. Saya beri tahu, kalau terbukti akan terjerat hukum minimal lima tahun [penjara] dan maksimal 15 tahun,” terang dia.