Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemkab dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Acara ini berlangsung di Bale Yudhistira, Setda Purwakarta, pada Senin (8/9/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Norman Nugraha, menyampaikan bahwa Pemkab telah melaksanakan dua tugas utama dalam mendukung program MBG, yaitu penyediaan lahan untuk pembangunan dapur makanan bergizi gratis dan pembentukan tim percepatan.

“Pemkab Purwakarta telah menyiapkan beberapa lokasi alternatif untuk pembangunan dapur makanan bergizi gratis,” ujar Sekda Norman dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa tim dari Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei lapangan dan diharapkan pembangunan dapur dapat dimulai pada November 2025.

Sementara, Dandim 0619/Purwakarta, Letkol Inf Ardha Cairopa Pahri Putra, S.I.P., M.PM, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memastikan standarisasi kebersihan dan higienitas dalam pengelolaan makanan, mulai dari kebersihan lingkungan, peralatan, hingga penjamah makanan. Selain pelatihan, Pemkab juga akan melakukan inspeksi mendadak ke beberapa SPPG secara acak sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati terkait bidang pengawasan.

Ketua Pelaksana Pelatihan, Saefudin, menekankan pentingnya pelatihan hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan dapur SPPG sebagai syarat untuk menjaga kualitas olahan makanan yang akan disajikan kepada siswa atau penerima manfaat lainnya.

“Pelatihan ini tentu menjadi salah satu syarat penting, untuk mengusulkan dokumen SLHS bagi mitra SPPG yang ada di wilayah Purwakarta,” ujar Saefudin. Dokumen SLHS sendiri berfungsi untuk menjamin standar kebersihan dan kelayakan bagi setiap unit dapur SPPG dan akreditasi dapur SPPG pada tahun berikutnya.

Program makan bergizi gratis merupakan program prioritas nasional yang diatur dalam Perpres 83 Tahun 2024 tentang badan gizi nasional. Program ini memiliki empat tujuan utama, yaitu menurunkan angka prevalensi stunting anak, menaikkan angka kecukupan gizi anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berskala daerah

Humas Pengadilan Agama Tigaraksa, M. Sholahudin, menanggapi isu tersebut. Sholahudin membantah adanya pencabutan permohonan perkara cerai oleh Pratama Arhan.

“Nah, tadi kami konfirmasi kepada ketua majelis, makanya tadi minta waktu sebentar untuk konfirmasi bahwa itu tidak benar ada pencabutan perkara, ya,” kata Sholahudin ditemui di kantornya, Selasa (9/9/2025).

Kendati demikian, Sholahudin membenarkan bahwa putusan cerai antara Arhan dan Azizah masih belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sebab, Arhan sebagai pemohon belum mengucapkan ikrar talak. Kata Sholahudin, permohonan ikrar talak baru akan dijadwalkan untuk dibacakan Arhan 14 hari setelah putusan diketahui oleh kedua belah pihak.

Putusan tersebut baru disampaikan dan diterima oleh termohon, yakni Azizah pada tanggal 30 Agustus lalu.

“Jadi dihitung nanti untuk ikrarnya dari 30 Agustus ke 14 hari. Nanti baru ditetapkan lagi. Jadi tidak langsung 14 hari itu langsung ikrar, ya. Itu ditetapkan dulu majelisnya dan hari sidangnya, ya,” tukas Sholahudin.

Lebih lanjut, Sholahudin juga mengungkapkan bahwa Arhan selaku pemohon diwajibkan hadir secara langsung dalam pembacaan ikrar talak tersebut.

“Ya wajib hadir karena dia yang mengajukan. Tetapi kalau menguasakan, ya, itu kuasa terdiri dari beberapa kuasa. Nah, ini untuk khusus untuk ikrar, itu kuasa istimewa,” pungkas dia.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengabulkan permohonan cerai Pratama Arhan secara verstek pada Senin (25/8/2025).