Melalui sebuah video yang viral di TikTok pada Senin (3/11), Sahroni menyampaikan kekecewaannya terhadap para pelaku penjarahan. Bukan hanya karena kehilangan harta benda, tapi juga karena ia merasa telah difitnah.

Menurut Sahroni, aksi itu muncul akibat framing menyesatkan bahwa rumahnya dibangun dari uang rakyat hasil korupsi. Ia membantah keras tudingan tersebut.

“Saya alhamdulillah tidak korupsi, tapi dianggap rumah ini adalah duit rakyat dari hasil pajak,” tegas Sahroni dalam video, dikutip eranasional, Selasa (4/11).

Politikus yang dikenal blak-blakan itu kemudian melontarkan sindiran tajam kepada para penjarah.

Dengan nada pedas, ia menuding pelaku justru bukan pembayar pajak, melainkan pihak yang kerap menerima bantuan pemerintah.

“Saya yakin tuh orang-orang yang teriak itu boro-boro bayar pajak, pasti nunggu sembako juga,” ujarnya.

Pernyataan itu menjadi sorotan karena dianggap menampar keras kelompok yang melakukan perusakan dengan dalih “uang rakyat”.

Sahroni menyayangkan, banyak masyarakat yang mudah terprovokasi oleh narasi politik tanpa memahami konteks sebenarnya. Ia menyebut para pelaku sebagai korban “pembodohan publik”.

“Sayang bapak ibu, konteks politik di ruang publik ini di-frame oleh orang yang gak ngerti kondisi sebenarnya,” tutur Sahroni.

Ia bahkan menyindir keras pihak yang terus menggulirkan isu tanpa dasar.

“Ini kalau nggak ditutup sama terpal omongannya, ya Allah ya Tuhan,” ujarnya sambil menggeleng.

Sahroni juga menjelaskan alasan di balik “menghilangnya” ia dari sorotan publik sejak kasus itu mencuat. Menurutnya, situasi saat itu sangat berat karena ia merasa menjadi musuh bersama masyarakat.

“Kenapa saya baru hadir lagi hari ini? Karena semua orang membenci saya, semua orang mencari saya,” ungkapnya.

Kemunculan kembali Sahroni kali ini bukan sekadar klarifikasi soal kekayaannya, tetapi juga pembelaan diri.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak korupsi, sementara para pelaku penjarahan hanyalah korban hoaks dan propaganda.

Salsa, tercatat sebagai alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) berprestasi yang pernah membawa tim Indonesia ke perempat final World Universities Debating Championship (WUDC) di Berlin tahun 2012.

Ia menilai pernyataan Sahroni telah melecehkan suara publik dan tak punya empati. Ahasil  dirinya menantang Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu untuk beradu argumen secara terbuka.

“Kalau memang yakin benar, perkataan kamu sebut rakyat tolol sedunia, ayo kita debat terbuka. Biar publik menilai, siapa yang tolol, bahkan kalau bisa juri dari kalangan internasional, dasar gak ada empati” kata Salsa dalam unggahan media sosialnya @salsaer, dikutip kamis 28 Agustus 2025.

Namun, Sahroni memilih tidak menanggapi serius ajakan tersebut. Lewat akun Instagram pribadinya, ia menuliskan kalimat yang dianggap publik sebagai penolakan halus sekaligus bentuk menghindar.

“Ane gak akan ladenin orang yang ajak debat ane. Ane mau bertapa dulu biar pinter, karena ane masih bloon, ane ini masih bego,” tulis Sahroni di akun instagramnya @ahmadsahroni88.

Pernyataan tersebut lantas viral dan memicu komentar pedas warganet. Banyak yang menilai sikap Sahroni “ketakutan” setelah sebelumnya melontarkan pernyataan tidak pantas yang menyinggung hati rakyat.

Kontroversi ini kian menambah sorotan negatif terhadap gaya komunikasi politik Ahmad Sahroni, sekaligus membuka ruang kritik soal cara wakil rakyat merespons aspirasi dan pendapat masyarakat.

Pelantikan dilaksanakan di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara alias Gedung Kura-Kura, yang merupakan bangunan ikonik simbol parlemen.

Berdasarkan jadwal yang diterima pelantikan akan dimulai pada pukul 09.20 WIB. Pada awal acara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muhammad Afifuddin akan mengumumkan anggota tertua dan termuda yang akan memimpin sidang perdana di DPR, MPR, dan DPD.

Kemudian agenda masuk ke pengucapan sumpah/janji jabatan yang bakal dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

Menurut anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan, dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan pihaknya, ditemukan sejumlah masalah yang dialami jemaah haji yang sebenarnya terjadi setiap tahun.

Misalnya, dalam prosesi haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).

Hal ini disampaikan Selly di sela melakukan pemantauan dan pengawasan di Mina, Arab Saudi, Minggu 16 Juni 2024, dikutip dari Kompas TV.

Hasil pemantauannya Timwas Haji DPR di Mina menemukan pelayanan untuk jemaah haji Indonesia tidak maksimal.

Salah satunya, banyak tenda yang penuh sesak karena melebihi kapasitas, pendingin ruangan yang tak berfungsi, makanan jemaah yang tak sesuai, dan kamar mandi yang jauh dari mencukupi.

Menurut dia, Pansus Haji tak hanya akan mengevaluasi Kementerian Agama selaku penyelenggara haji, namun juga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pasalnya, BPKH menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan uang jemaah haji Indonesia.

“Pansus harus sesegera mungkin dilakukan setelah kami kembali. Karena setiap tahun ini terus berulang terjadi dilakukan oleh pemerintah terutama Kementarian Agama,” ungkap Selly.

“Bukan hanya Kementerian Agama tapi juga pihak terkait terutama BPKH karena mereka bertanggung jawab terhadap keuangan. Tentu harus dilakukan transparansi karena jemaah pingin tahu uang mereka masih ada atau tidak,”pungkas Anggota Komisi VIII dari PDI Perjuangan (PDIP) itu. []

Peneliti Formappi, Y Taryono mengatakan, berdasarkan catatan Formappi sedikitnya 91 persen atau 521 anggota DPR RI periode 2019-2024 menyalonkan dirinya kembali pada Pemilu 2024.

“Ditambah, masa sidang II DPR periode 31 Oktober-5 Desember 2023 lebih banyak resesnya daripada bersidang,” kata Taryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 15 Januari 2024.

Hal ini, lanjut Taryono, berdampak pada kinerja anggota DPR yang semestinya mengurus persoalan rakyat.

“Keinginan untuk terpilih kembali di Pemilu 2024 mendorong para anggota DPR lebih fokus di daerah pemilihannya masing-masing. Kesibukan itu sudah pasti berdampak pada kinerja DPR umumnya,” ujarnya.

Lalu, Taryono menyinggung soal kinerja anggota DPR di masa sidang II lebih buruk dibandingkan dengan masa sidang sebelumnya di bidang legislasi.

Dia mencontohkan soal pengesahan RUU Prioritas di masa sidang II hanya satu RUU saja.

“Pada masa sidang sebelumnya, DPR berhasil mengesahkan dua RUU Prioritas. Pada masa sidang kedua ini hanya satu RUU Prioritas yang berhasil disahkan yakni Revisi UU ITE,” ujarnya.

Dengan begitu, dia menilai DPR gagal memelihara momentum dari masa sidang sebelumnya untuk meningkatkan jumlah RUU yang berhasil disahkan. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyebutkan ada permintaan sebanyak 80 kursi business class untuk anggota DPR yang ingin menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci, Mekkah, Arab Saudi.

Irfan mengungkapkan, permintaan itu disampaikan oleh Sekjen DPR RU Indra Iskandar.

“Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan sekitar 80 anggota DPR untuk berangkat haji,” kata Irfan saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Namun, lanjut Irfan, pihaknya belum dapat memastikan apakah pengajuan tambahan itu bisa dipenuhi dengan alasan memerlukan izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

“Itu stay tuned, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat. Ini terkait persoalan izin dari GACA Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangan untuk haji,” jelasnya.

Meski begitu, kata Irfan, pihak Garuda tetap berupaya menyediakan kursi business class bagi anggota DPR yang mau berangkat haji.

“Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat (bangku), khususnya business class sesuai dengan harapan dari bapak/ibu sekalian di DPR,” tutur Irfan.

JAKARTA, Eranasional.com- Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan dan kayaknya ormas. Maksud Effendi, TNI terlihat seperti gerombolan, seperti ormas, jika tidak patuh pada perintah atasan.

“Saya menyadari hal itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya menyangkut seputar, soal gerombolan dan ormas, yang sejatinya, sejujurnya, saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada, kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya itu seperti gerombolan, seperti ormas,” kata Effendi dalam konferensi pers di ruang Fraksi PDIP DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Namun Effendi tetap meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Effendi menyadari pernyataannya itu bisa disalahartikan.

“Berikutnya, saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapa pun dia, dari mulai tamtama, bintara, perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin diartikan lain,” papar Effendi.

JAKARTA, Eranasional.com- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly, mengingatkan agar revisi UU Narkotika yang kini sedang berjalan harus menekankan pendekatan restorative justice atau keadilan restorasi.

Dalam hal ini, Jacki menyatakan bahwa harus ada persyaratan ketat terhadap rehabilitasi pengguna narkoba.

Pernyataan itu disampaikan Jacki dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi III DPR mengenai Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Dikutip laman partai Nasdem “Di sinilah perlu pendekatan restorative justice dan harus diterapkan. Harus dipilah mana yang dipenjarakan dan mana yang tidak perlu,” kata Jacki.

Menurut Anggota Panja RUU Perubahan UU Narkotika itu, pengetatan syarat rehabilitasi sangat penting karena program tersebut cukup rawan menjadi saluran kejahatan ikutan.

“Kita harus menekankan persyaratan rehabilitasi yang lebih ketat dalam perubahan UU ini. Dalam rancangan perubahan undang-undang itu, kita perlu lebih banyak menyinggung masalah tersebut,” tandas Jacki.

Pengetatan syarat rehabilitasi, lanjut Jacki, juga bisa dapat menjadi solusi alternatif untuk menekan pengeluaran uang negara yang begitu besar untuk program rehabilitasi pengguna narkoba. Hal itu juga dapat menjadi jalan keluar mengurangi jumlah warga binaan yang berada di lapas narkoba.

“Apalagi Kemenkum HAM menyatakan mereka kewalahan dalam masalah lapas. Padahal sebenarnya rehabilitasi itu lebih banyak didengungkan mereka,” pungkas Legislator NasDem dari Dapil NTT II itu.

Eranasional.com – Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K. Harman diduga melakukan penganiayaan terhadap manajer operasional May Cheng Go di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Aksi penganiayaan tersebut terekam kamera CCTV.

Kronologi penganiayaan tersebut terekam kamera CCTV. Awalnya Benny K. Harman duduk di ruangan VIP, tidak lama, manajer operasional menghampiri Benny untuk meminta pindah meja karena meja itu sudah dipesan.

Meskipun manajer tersebut tampak meminta maaf, Benny justru marah dan tidak terima dipindahkan. Ricardo, sang manajer operasional langsung menuju kantor untuk melaporkannya ke manajer restoran, namun diikuti oleh Benny.

Menurut pengakuan manajer restoran dan korban, Benny menampar Ricardo berkali-kali dan mencaci maki manajer tersebut. Ricardo kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Manggarai Barat.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan awal terkait masalah tersebut, yaitu dengan memeriksa saksi-saksi dan korban,” ujar Kasi Humas Polres Manggarai Barat Iptu Eka Darmayuda dalam tayangan Metro Hari Ini di Metro TV pada Kamis, 26 may 2022.

Eranasional.com – Kasus pornografi masih menjadi persoalan besar di negeri ini. Setelah ramai persoalan komedian Marshel Widianto yang membeli konten syur Dea Onlyfans.

Baru-baru ini diduga Anggota DPR tertangkap kamera sedang menonton video porno saat bersidang di ruang parlemen.

Namun, belum diketahui jelas waktu dan siapa anggota DPR yang dimaksud.

Tetapi kuat dugaan figur tersebut merupakan anggota Komisi IX DPR-RI.

Dalam video berdurasi 15 detik yang viral di sosial media tersebut.

Tampak diduga anggota DPR tersebut tengah menikmati menonton video porno.

Tampak jelas suara anggota DPR lainnya sedang melakukan pembahasan soal kurangnya vaksinasi.

Sementara bersangkutan tampak asyik memainkan layar ponselnya untuk memperjelas gambar video yang ditontonnya.

“Karena kalau kita lihat dengan laju suntikan yang seperti apa gitu. Karena ini laju vaksinasinya itu kurang dari 500 ribu. Apa betul Pak?” kata suara seorang perempuan dalam video tersebut.

Video tersebut diketahui dipublikasikan oleh akun twitter @KlikKompas.

Gambar adegan syur tadi cukup besar dan jelas untuk ditonton dengan ponsel tersebut.

Akun twitter tersebut juga menyebut inisial HM sebagai orang yang dimaksud.

Walaupun tidak terang menyebut nama, namun inisial tersebut sudah mengarah kepada salah seorang Anggota Komisi IX-DPR.

“Video full kelakuan salah satu anggota DPR-RI Komisi IX yang sedang rapat Panja Vaksin, inisial HM. Nonton bokep di saat rapat,” tulis akun tersebut, Kamis (7/4) kemarin.

Untuk diketahui, kasus pornografi tengah menjadi sorotan publik setelah Komedian Marshel Widianto diperiksa polisi gara-gara membeli langsung konten syur Dea Onlyfans.

Tindakan Marshel pun terancam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.(Pojok)

Sumbawa- Anggota Komisi IV DPR, Fraksi PKS Johan Rosihan menilai pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang akan diperpanjang menjadi PPKM level 1-4 perlu evaluasi total, sebab menurutnya kita sebagai rakyat akan ikut saja kebijakan pemerintah.

Namun kita berharap pemerintah bersikap jujur menyampaikan kepada rakyat apa target perpanjangan tersebut, apa terobosan yang akan dilakukan serta mampukah pemerintah beri jaminan perubahan kondisi dari kebijakan perpanjangan PPKM tersebut, ucap Johan melalui keterangan resmi di Sumbawa, Kamis (22/7)

Lanjut Politisi PKS menambahkan jika perpanjangan tersebut tidak ada hasilnya buat apa diperpanjang dengan berbagai istilah yang terus berganti namun terkadang substansinya tidak tercapai.

Legislator Sumbawa ini meminta pemerintah memberi kejelasan jaminan dan kompensasi apa yang diberikan kepada rakyat yang sekarang kondisi kehidupan rakyat semakin susah, harus ada solusi dari pemerintah agar kebutuhan hidup rakyat dapat terpenuhi.

“Kebijakan bantuan agar tepat sasaran dengan sistem pengawasan yang efektif akan jauh lebih penting daripada berbagai istilah yang terus bergonta-ganti,” tegas Johan.

Legislator Senayan dari Komisi IV ini menegaskan jika pemerintah berkomitmen ingin melakukan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat selama PPKM Darurat, harus jelas targetnya misalnya 70% penduduk harus di dalam rumah dan di luar rumah maksimum 30% sehingga diperlukan ketegasan berbasis kebijakan karantina wilayah.

Kata Bang Jo sapaan akrabnya, sehingga untuk itu harus ada kompensasi bagi 70% penduduk yang tidak bisa keluar rumah dan mesti ada kebijakan bagi pencari nafkah harian.

“Dengan demikian diharapkan ada capaian penurunan kasus positif dengan ketegasan penurunan mobilitas masyarakat melalui jaminan kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan seluruh masyarakat yang wajib tinggal di rumah saja,” urai Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini berharap agar seluruh bantuan sosial termasuk bantuan sembako, beras dan sebagainya agar dipastikan benar-benar mencapai target sasaran yang tepat terutama tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang yang sangat membutuhkan bantuan dengan jumlah yang mencukupi kebutuhannya selama masa PPKM Darurat ini.

“Jadi bantuan sosial ini bersifat memberikan kepastian agar rakyat tidak keluar rumah, sebab jika bantuannya kurang apalagi terlambat maka secara manusiawi pasti akan keluar rumah untuk mencari pendapatan,” tutur Johan.

Johan menilai selama ini program bantuan pemerintah belum memenuhi target membantu masyarakat yang terkena dampak PPKM Darurat, dia mencontohkan program bantuan beras kepada masyarakat yang dialokasikan sebanyak 11 ribu ton beras dengan pembagian 1 KK = 10 kg untuk bantuan se Jawa Bali selama PPKM Darurat.

“Namun bantuan itu hanya ditargetkan menyasar 30% orang miskin dari data jumlah penduduk miskin se Jawa Bali yang mencapai 14.948.960 jiwa sehingga tidak berdampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan beras rakyat miskin se Jawa Bali,” papar Johan.

Anggota Legislatif yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini sangat prihatin dengan perkembangan kasus Covid-19 di tanah air yang menunjukkan peningkatan kasus sebesar 44,04% dibanding sebelum PPKM Darurat dengan kasus konfirmasi harian mencapai 36.197 kasus.

“Saya berharap pemerintah memperkuat sistem pelayanan Kesehatan dan memperbaiki tingkat kepatuhan masyarakat dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya,” tutup Johan Rosihan.