Mutiara Annisa Baswedan merupakan putri sulung dari capres nomor urut 1, Anies Baswedang. Sedangkan, Muhammad Zinedine Alam Ganjar adalah anak semata wayang capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Keduanya menyatakan itu saat menghadiri acara ‘MikirSantai PlayDay 2023’ di Vadeva Terrasse, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 9 Desember 2023.

Tia, panggilan akrab Mutiara, sependapat dengan Alam bahwa dirinya masih minim pengalaman tentang dunia perpolitikan.

“Setuju sama Mas Alam, kita pengalamannya masih sedikit. Aku juga baru lulus, belum lama masih fresh,” kata Mutiara.

“Jadi, aku butuh pengalaman yang banyak dulu baru bisa menentukan karirku ke depannya bagaimana,” sambungnya.

Hal senada dengan Alam Ganjar. Dia masih ingin mengasah serta mencari ilmu yang cukup.

“Kalau scoop-nya politik praktik sepertinya dalam waktu dekat ini enggak dulu, karena aku masih menimba banyak ilmu,” kata Alam.

Namun, dia tidak menutup kemungkinan pada suatu saat nanti akan terjun ke dunia politik praktis.

“Tapi ya at the end of the day, tidak akan pernah menutup kemungkinan,” jelasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan adik bungsunya, Kaesang Pangarep, hendak terjun ke dunia politik.

Menurut Gibran, Kaesang mengungkapkan minatnya berkiprah di panggung politik di hadapan dirinya dan sang ayah, Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat makan siang bersama di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/1).

Keinginan Kaesang itu membuat terkejut Gibran dan Jokowi. “Aku ya kaget. Dia (Kaesang) secara terbuka menyampaikan ke saya dan ke Bapak. Dia ada ketertarikan di politik,” Kata Gibran di Solo, Selasa (24/1/2023).

Gibran pun membocorkan bahwa adiknya itu hendak maju sebagai kepala daerah. Namun demikian, dia belum tahu secara detail apakah Kaesang akan mencalonkan diri di Pilkada 2024.

“Eksekutif. Itu sudah aku bocorkan. Tetap dari bawah, kalau DPRD Solo tidak,” ungkap Gibran, Rabu (25/1/2023).

Jika benar hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, Direktur Utama Persatuan Sepak Bola Indonesia Surakarta (Persis) tersebut menambah daftar panjang anak Presiden RI yang berkiprah di panggung politik.

Dari tujuh Presiden RI, hanya putra BJ Habibie, Presiden RI ke-3, yang tidak ikut meramaikan kancah perpolitikan Tanah Air.

Berikut deretan putra-putri Presiden RI yang terjun ke dunia politik:

1. Anak-anak Soekarno – Presiden RI Pertama

Darah politiknya mengalir dari ayahnya, Soekarno (Bung Karno), sang proklamator sekaligus Presiden RI ke-1. Megawati merupakan sebagai Ketua PDI Perjuangan. Ia memimpin partai berlambar Banteng Moncong Putih itu selama puluhan tahun, sejak PDI Perjuangan masih menyandang nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Popularitas Megawati kian moncer memasuki era reformasi. Dia sempat menjadi anggota DPR RI. Tahun 1999, Megawati terpilih oleh MPR RI sebagai Wakil Presiden mendampingi Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang saat itu terpilih sebagai Presiden RI ke-4.

Jabatan tersebut diembannya selama dua tahun. Tepatnya 23 Juli 2001, Mega naik tahta menjadi Presiden RI ke-5, menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan di tengah jalan. Mega menjabat sebagai Presiden RI hingga 2004.

Meski pensiun dari jabatan Presiden RI, Megawati masih “betah” menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan hingga kini.

Megawati tidak seorang diri, adik kandungnya, Rachmawati Soekarnoputri pernah mendirikan Partai Pelopor dan menjadi ketua umum juga. Namun, dalam perjalanan politiknya, Rachmawati bergabung dengan Partai Gerindra hingga akhir hayatnya, 3 Juli 2021.

Adik kandung Megawati lainnya yang berpolitik adalah Sukmawati Soekarnoputri. Dia menghidupkan kembali Partai Nasiona Indonesia (PNI) dengan nama PNI Soepeni pada 1998, lalu mengubahnya menjadi PNI Marhaenisme pada 2002.

Begitu juga dengan adik bungsu Megawati, Guruh Soekarnoputra. Tercatat, Guruh berulang kali menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

2. Anak-anak Soeharto – Presiden RI ke-2

Presiden RI ke-2 Soeharto juga mewariskan darah politiknya kepada anak-anaknya. Putri pertamanya, Siti Hardijanti Rukmana atau yang akrab disapa Mbak Tutut, sempat berpolitik dengan bergabung di Partai Golkar.

Pada masa kepemimpinan Soeharto, Tutut menjadi anggota MPR RI Fraksi Golkar tahun 1992-1998. Dia juga sempat menjabat sebagai Menteri Sosial selama dua bulan, yakni Maret hingga Mei 1998.

Pada tahun 2018, Tutut berganti haluan dengan mendirikan Partai Berkarya besutan Muchdi Pr.

Anak ketiga Soeharto, Bambang Trihatmojo, juga sempat berkarier di politik. Selama Oktober 1992 hingga Mei 1998, dia menjabat sebagai anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar.

Karier politik juga sempat dijalani Siti Hediati Haryadi atau biasa disapa Titiek Soeharto. Di bawah naungan Partai Golkar, mantan istri Prabowo Subianto itu menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2018.

Sama seperti Tutut, Titiek berpindah ke Partai Berkarya pada 2018.

Selain itu, Hutomo Mandala Putra atau dikenal sebagai Tommy Soeharto juga menempuh jalur politik. Dia pernah menjabat sebagai anggota MPR RI Fraksi Golkar selama 1992 hingga 1998.

Lama tak terdengar kabarnya, anak bungsu Soeharto dan Siti Hartinah ini dipercaya sebagai Ketua Umum Partai Berkarya pada 2018. Namun, jabatan itu hanya diembannya hingga Juli 2020. Sejak tahun 2022 hingga sekarang, dia justru tercatat sebagai kader Partai Swara Rakyat Indonesia.

3. Anak Gus Dur – Presiden RI ke-4

Dari empat putri Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hanya Zannuba Ariffah Chafsoh yang terjun ke politik. Yenny Wahid, begitu sapaan karibnya.

Yenny mulanya aktif di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang juga menaungi Gus Dur dan banyak tokoh NU lainnya. Dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (sekjen) PKB selama 2005-2008. Namun, saat itu terjadi konflik internal partai yang menghadapkan Yenny dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum PKB sekarang.

Cak Imin mendepak Yenny Wahid dari posisi Sekjen, sekaligus dari dalam PKB.

Tak lama, dia membentuk partai baru bernama Partai Kedaulatan Bangsa. Dia menjabat sebagai ketua umum selama 2008-2012. Kemudian, pada 2012, Partai Kedaulatan Bangsa melebur dengan Partai Indonesia Baru (PIB). Partai itu mendeklarasikan diri sebagai Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) pada 12 Juli 2012 dan menetapkan Yenny sebagai ketua umum.

Partai pimpinan Yenny tersebut sempat mendaftar menjadi peserta Pemilu 2014, namun gagal dalam tahapan verifikasi. Nama PKBIB pun kini tak terdengar lagi.

4. Anak-anak Megawati Soekarnoputri – Presiden RI ke-5

Darah politik Soekarno mengalir sampai ke cucunya. Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, terjun ke politik sejak usia muda. Dia bergabung bersama PDI Perjuangan sejak tahun 2008. Saat itu, Puan langsung menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Pada Pemilu 2009, Puan berhasil lolos ke Gedung Parlemen, dan menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014. Bahkan, Puan dipercaya menjadi Ketua Fraksi PDIP di DPR RI yakni tahun 2012-2014.

Setelahnya, Puan menjabat di pemerintahan. Dia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, 2014-2019.

Pada Pemilu 2019, Puan kembali mengikuti pemilihan anggota legislatif dan berhasil mengantongi suara terbanyak. Dia kembali berkarir politik di Gedung DPR, dan didapuk sebagai Ketua DPR RI hingga kini.

Selain Puan, anak Megawati lainnya, Prananda Prabowo, juga aktif di politik. Namun, Prananda lebih banyak berada di belakang layar membesarkan PDI Perjuangan.

Dia menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi Kreatif periode 2019-2024, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Ruang Pengendali dan Analisis Situasi PDI Perjuangan.

5. Anak-anak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Presiden RI ke-6

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkiprah di Partai Demokrat, partai politik yang dibentuk ayahnya. Sama seperti SBY, AHY mulanya berkarier di militer. Namun, ketika sudah menyandang pangkat Mayor, AHY mengakhiri kariernya di militer, tepatnya pada September 2016. Saat itu, AHY terjun ke politik dengan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Dia berpasangan dengan Sylviana Murni.

Namun, AHY dan Sylviana Murni kalah karena perolehan suaranya tidak mengungguli pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Gagal di Pilkada 2017, AHY ditunjuk partainya menjadi Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Karier politiknya makin moncer hingga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2020–2025 pada tanggal 15 Maret 2020 dalam Kongres V Partai Demokrat.

Adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, lebih dulu terjun ke politik. Juga di bawah bendera Partai Demokrat, Ibas menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2009 hingga kini.

6. Anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Presiden RI ke-7

Gibran Rakabuming Raka masih terbilang baru di kancah politik. Putra sulung Presiden Jokowi ini sebelumnya dikenal sebagai pengusaha. Namun, jelang Pilkada 2020, Gibran bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang juga menaungi sang ayah. Dia langsung dipercaya partai banteng untuk diusung sebagai calon Wali Kota Solo. Menggandeng Teguh Prakoso sebagai Wakil Wali Kota, Gibran berhasil memenangkan Pilkada Solo. Dia pun menjabat sebagai Wali Kota Solo sejak Februari 2021, mengikuti jejak ayahnya, Jokowi, sebelum menjabat sebagai Presiden RI ke-7.

Teranyar, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep menyatakan minatnya untuk berpolitik praktis. Dia menyampaikan langsung keinginannya itu kepada ayahnya, Presiden Jokowi, dan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka.

Gibran mengungkapkan, adiknya itu ingin menjadi kepala daerah. Tapi, dia tidak tahu secara detail rencana Kaesang apakah akan mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Eranasional.com – Jokowi Mania (JoMan) resmi melaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, ke Polda Metro Jaya pada Jumat (14/1/2022) siang tadi. Dalam laporan yang teregistrasi dengan Nomor: LP/B/239/I/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 14 Januari 2022, JoMan menyebut jika Ubedillah memfitnah dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Terkait itu, Aktivis ’98, Ray Rangkuti, mengatakan laporan itu sebagai bentuk pengalihan perhatian publik terhadap aduan Ubedilah di KPK. Laporan yang dibikin Ubedilah kepada dua putra Jokowi itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau (KKN) dalam sebuah relasi bisnis.

“Jadi, upaya laporan itu bagian dari mengajak perhatian publik lari dari substansi laporan,” kata Ray dalam diskusi yang dihelat Forum Tebet di kawasan Jakarta Timur, Jumat (14/1/2022).

Ray menambahkan, laporan polisi yang dibuat JoMan terhadap Ubedillah menjadi semacam kezaliman di era kiwari. Tidak hanya itu, tidak ada data yang bisa membantah laporan Ubedilah tentang dugaan KKN relasi bisnis Gibran dan Kaesang.

“Itu menjauhkan substansi dari persoalan,” kata dia.

Pengamat politik dari Lingkar Madani itu menambahkan, laporan Ubedilah seharusnya dibuktikan terlebih dahulu hingga tahap pengadilan. Kemudian, laporan JoMan terhadap Ubedilah ke Polda Metro Jaya baru bisa dilayangkan jika tidak terbukti di persidangan.

“Kalau ini dilaporkan lebih dahulu, laporan pencemaran nama baik duluan yang diusut, itu yang saya bilang kelucuan dari proses hukum,” kata dia.

Aktivis ’98 lainnya, Niko Adrian, berpendapat seharusnya semua pihak bisa menghormati proses hukum laporan yang dilayangkan Ubedilah. Menurut dia, biarkan KPK memeriksa pokok perkara yang dilaporkan oleh Ubedilah terlebih dahulu.

“Biarlah KPK yang menerima laporan, memeriksa dahulu pokok perkara daripada apa yang dilaporkan oleh saudara Ubedilah,” papar Niko.

Menurut Niko, JoMan tidak bisa melaporkan Ubedilah dengan menggunakan Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah. Pasalnya, pasal itu merupakan delik aduan.

Niko mengatakan, hanyak pihak yang dirugikan yang dapat melaporkan Ubedilah ke kepolisian. Jika tidak, maka bisa juga dilaporkan oleh pihak yang diberi kuasa hukum oleh pihak yang merasa dirugikan — dalam hal ini Gibran dan Kaesang.

“Jadi hanya orang merasa dilaporkan yang bisa melaporkan atau kalau dia mendapatkan kuasa, dia bisa melapor jadi yang difitnah atau yang diberi kuasa. Bukan orang lain,” pungkas dia.