“Dukungan infrastruktur menjadi faktor kunci agar arus perjalanan tetap aman, nyaman, dan lancar. Pengalaman pada periode Nataru dan arus balik Lebaran sebelumnya menunjukkan penurunan signifikan angka kecelakaan dan kemacetan, sebagai hasil dari peningkatan koordinasi antarinstansi serta kesiapan sarana dan prasarana yang lebih baik,” kata Menko AHY saat menjawab pertanyaan media mengenai kesiapan fasilitas transportasi jelang Nataru usai meresmikan optimalisasi layanan angkutan kereta barang serta pengoperasian kapal roro berkapasitas besar di Cilegon, Banten, Selasa (18/11/2025).

Menko AHY menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pembenahan berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kualitas mobilitas masyarakat dari waktu ke waktu.

Kelancaran perjalanan masyarakat, ujarnya, tidak hanya menyangkut aspek keselamatan dan kenyamanan, tetapi juga memberikan dampak positif langsung bagi pertumbuhan ekonomi, terutama sektor UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh moda transportasi–darat, laut, maupun udara–siap beroperasi optimal guna mendukung aktivitas masyarakat selama libur akhir tahun.

Menko AHY menegaskan bahwa forum investasi reguler ini memiliki nilai strategis untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin selama puluhan tahun.

“Kita ingin terus membangun kerja sama yang baik antara Indonesia dengan Amerika sebagai salah satu mitra strategis di dunia,” ujarnya.

Menko AHY menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus mengawal pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kemakmuran rakyat, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Semangat prosperity dan sustainability ini harus kita kawal bersama,” tegasnya.

Menko AHY menyampaikan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan tiga pilar ketahanan nasional, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan akses air bersih.

“Selain itu, pemerintah juga menekankan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perumahan layak, serta penguatan konektivitas antardaerah,” ujar Menko AHY.

Menurut Menko AHY, forum investasi seperti ini memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan agenda pembangunan 5–10 tahun ke depan. Di sisi lain, forum ini membuka ruang bagi investor untuk memahami arah kebijakan pemerintah dan memperkuat kepercayaan dalam bekerja sama.

“Yang paling penting selain memahami satu sama lain adalah membangun trust dan confidence. Dengan begitu, investor tidak hanya bertahan di Indonesia, tetapi juga meningkatkan investasinya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan investasi akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pendanaan Infrastruktur

Menanggapi kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp6.500 triliun hingga 2040, Menko AHY menyebut bahwa pemerintah masih akan melakukan pembahasan mendalam dengan mitra Amerika Serikat mengenai sektor-sektor prioritas.

“Setelah forum ini, kami akan melanjutkannya melalui Infrastructure Project Facilitation Office. Di sana akan dibahas lebih spesifik mengenai proyek-proyek yang dapat dikerjasamakan,” jelasnya.

Menko AHY menambahkan bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk mengoordinasikan kementerian teknis terkait, seperti Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan, untuk menindaklanjuti minat investasi di berbagai sektor.

“Mulai dari infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, hingga pembangunan bandara, dermaga, dan fasilitas strategis lainnya, seluruhnya akan dibahas bersama pemangku kepentingan di bawah koordinasi Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” tambahnya.

Menko AHY menegaskan bahwa kerja sama Indonesia–AS di bidang investasi infrastruktur merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketahanan nasional dan pemerataan pembangunan wilayah.

“Kami ingin memastikan tidak ada daerah yang tertinggal, dan investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” tutupnya.

Deputi Koordinasi Bidang Konektivitas, Odo R.M. Manuhutu menjelaskan bahwa sektor transportasi merupakan penyumbang emisi terbesar ketiga, dengan kontribusi sekitar 22 persen. Karena itu, penurunan emisi tidak dapat dicapai tanpa transformasi signifikan di sektor ini.

“Untuk memastikan sektor ini dapat berkontribusi sebesar 5% hingga 6,5%, Indonesia telah mengintegrasikan mandat dekarbonisasi ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (16/11).

Deputi Odo juga menegaskan bahwa pemerintah telah memasukkan mandat dekarbonisasi ke dalam RPJP, RPJM, dan Renstra Kementerian Perhubungan. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Pemerintah telah menyusun roadmap pengembangan subindustri SAF dan menargetkan implementasi minimal satu persen penggunaan SAF di beberapa bandara pada 2027.

“Kami akan memulai dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Bali karena 80 persen lalu lintas internasional berasal dari dua bandara tersebut. Melalui mandat nasional ini, Indonesia akan memantau penggunaan SAF dan mengendalikan keterjangkauan tarif penerbangan. Indonesia juga akan memperkuat ekosistem SAF sejalan dengan visi Presiden Prabowo terkait ketahanan energi, termasuk melalui investasi di dunia pendidikan,” jelasnya.

Terkait perkembangan signifikan Indonesia dalam dekarbonisasi transportasi, Deputi Odo menyampaikan bahwa pada 2023 sektor transportasi berhasil menurunkan emisi sebesar 4,8 juta ton CO₂, terutama berkat pembangunan jalur ganda kereta api di Jawa bagian utara dan pengembangan jalur kereta di Sumatra. Pemerintah juga memperluas layanan Bus Rapid Transit (BRT), meningkatkan konektivitas perkeretaapian di kawasan Jabotabek–Karawang, serta mengoptimalkan potensi Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang diproyeksikan menurunkan emisi hingga 95 persen.

“Bahkan saat ini saya berbicara dari Bandung menggunakan kereta cepat. Waktu tempuh yang jauh lebih singkat menggambarkan efisiensi transportasi yang ingin kita capai bersama,” kata Deputi Odo.

Selain capaian teknis, pemerintah juga tengah merampungkan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional yang akan mengintegrasikan seluruh kerangka hukum lintas moda transportasi. RUU ini akan mengatasi fragmentasi regulasi, memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan, dan menjadi fondasi bagi sistem transportasi yang efisien, saling terhubung, dan rendah karbon, termasuk penyusunan peraturan turunannya.

“Saat ini setiap moda punya undang-undang sendiri. Dengan RUU ini, kami ingin memberi kepastian dan koherensi kebijakan, termasuk menegaskan komitmen menuju nol emisi sektor transportasi pada 2050–2060,” jelasnya.

Peta Jalan Dekarbonisasi

Pemerintah juga sedang menyelesaikan peta jalan dekarbonisasi transportasi terintegrasi, dengan target rampung Januari 2026. Dokumen ini mencakup baseline, target penurunan emisi, aksi mitigasi, serta dashboard pemantauan dan pelaporan. Town hall meeting pertama akan digelar pada akhir Januari 2026 bersama seluruh pemangku kepentingan.

Deputi Odo menambahkan bahwa pemerintah telah membentuk tim nasional untuk akselerasi pengembangan industri SAF, yang terdiri dari kelompok kerja suplai, permintaan, dan enabler. Fokus awal tim adalah penggunaan minyak jelantah sebagai bahan baku untuk menghasilkan SAF tersertifikasi ISCC bagi penerbangan komersial.

Menanggapi pertanyaan mengenai strategi jangka pendek dan menengah setelah penerbangan perdana SAF bersama Pelita Air, Deputi Odo menegaskan bahwa pemerintah akan mewajibkan produsen biofuel menjaga pasokan melalui Domestic Market Obligation serta menyiapkan formula harga untuk memastikan stabilitas.

“Mandat penggunaan SAF baru satu persen, jadi pengaruhnya terhadap harga avtur belum signifikan. Yang lebih penting saat ini adalah meningkatkan penerimaan publik. Seperti teknologi baru lainnya, harga akan turun seiring meningkatnya skala,” jelasnya.

Hal itu dikatakan AHY saat meninjau langsung progres pembangunan jalan tersebut pada Jumat (14/11/2025).

Dalam peninjauan, Menko AHY menegaskan bahwa Lintura memiliki dampak strategis besar terhadap efisiensi mobilitas masyarakat dan rantai pasok. Ia menyampaikan bahwa ruas ini mampu memangkas separuh waktu perjalanan dari Labuan Bajo menuju Kedindi Reo.

“Jalan Lintas Utara Flores ini akan sangat signifikan mengurangi waktu tempuh. Bisa separuhnya, dari 6–7 jam menjadi 3–4 jam saja,” jelas Menko AHY.

Dari total panjang 141 kilometer, masih terdapat 88 kilometer yang belum beraspal. Pemerintah memastikan seluruh pengerjaan berjalan dengan progres yang terukur.

Pada sesi doorstop, Menko AHY juga menegaskan bahwa rencana pelebaran jalan hingga enam meter akan mendukung arus logistik dan mendorong pertumbuhan sektor jasa transportasi.

“Harapannya, ini akan secara signifikan mengurangi waktu perjalanan. Ini sangat baik bagi masyarakat, bagi logistik, dan juga untuk sektor jasa,” ujarnya.

Menko AHY menambahkan, sektor pariwisata serta potensi pertanian dan peternakan di utara Flores akan mendapatkan manfaat luas ketika ruas Lintura tersambung sepenuhnya.

“Sebetulnya banyak potensi pariwisata bukan hanya di Labuan Bajo, melainkan juga di sepanjang Utara Flores. Semua potensi itu bisa kita kembangkan ke depan,” tuturnya.

Terkait anggaran, pemerintah memastikan bahwa desain teknis telah disiapkan dan akan masuk dalam usulan anggaran tahun 2026–2027.

“Sudah ada desain kurang lebih sekitar Rp75 miliar dan Rp73 miliar, total sekitar Rp150 miliar untuk panjang 140 kilometer, yang akan kita usulkan di 2026 dan 2027,” jelas Menko AHY.

Menutup keterangannya, Menko AHY menegaskan pentingnya penataan ruang yang tertib sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, sekaligus merespons keluhan pemerintah daerah mengenai pelanggaran tata ruang.

“Kita mengedepankan tata ruang. Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Mengapa? Karena kalau tidak berpijak pada tata ruang, maka pembangunan bisa semrawut dan mengakibatkan bencana maupun kerusakan lingkungan,” pungkasnya.

Setelah mengunjungi Atambua, Kabupaten Belu, dan berkegiatan di Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Menko AHY melanjutkan perjalanan ke Pulau Rote sebelum akhirnya mendarat di Labuan Bajo.

Menko AHY memaparkan bahwa Bandara Komodo telah mengalami peningkatan signifikan arus penumpang pascapandemi, bahkan mendekati batas kapasitas maksimum.

“Tadi kami mendapatkan penjelasan bahwa Bandara Internasional Komodo ini terus berupaya meningkatkan arus pariwisata, arus penerbangan masuk dan keluar dari Labuan Bajo. Yang menggembirakan, setelah COVID terjadi peningkatan yang signifikan. Dari kapasitas bandara 1,1 juta penumpang per tahun, ini rasanya sudah bisa dicapai, bahkan dilampaui,” ujar Menko AHY.

Beliau menambahkan bahwa hingga Oktober dan November, dan memasuki Desember, jumlah penumpang diperkirakan terus meningkat. “Artinya perlu kapasitas yang lebih lega lagi karena saat ini sudah sangat optimal pemanfaatannya. Dengan penguatan dan perluasan kapasitas, kita harapkan semakin banyak wisatawan yang datang, baik domestik maupun internasional,” lanjutnya.

“Karena Labuan Bajo adalah destinasi pariwisata berkelas dunia. Semakin banyak yang datang, semakin baik bagi ekonomi Labuan Bajo, Manggarai, dan NTT secara umum. Masyarakat juga bisa terlibat dalam berbagai jenis usaha, termasuk ekonomi kreatif dan UMKM,” jelas Menko AHY.

Terkait perkembangan usulan pengembangan bandara, Menko AHY menegaskan bahwa usulan tersebut sudah diajukan dan kini tinggal dipantau untuk mendukung percepatan pertumbuhan sektor pariwisata.

“Sektor pariwisata sangat bergantung pada infrastrukturnya—kemampuan bandara, terminal, juga jaringan jalan yang kita harapkan dapat mempercepat perjalanan siapa pun yang datang ke Labuan Bajo maupun NTT. Artinya, kami ingin memberikan dukungan di situ, dan tadi sudah sangat jelas apa yang menjadi visi-misi pengembangan Bandara Komodo,” ujar Menko AHY.

Saat meninjau terminal, Menko AHY juga memberikan penilaian langsung terkait kondisi pelayanan dan fasilitas bandara.

“Secara umum bagus. Yang saya senang, banyak sekali gerai UMKM yang menampilkan produk khas NTT. Tadi saya dilaporkan juga seating atau kapasitas ruang tunggu cukup baik. Tetapi memang karena terbatasnya ruang atau dimensi yang ada, kita harus menambah kapasitas supaya tidak terasa sesak,” tuturnya.

“Saya benar-benar takjub melihat semangat masyarakat Manado pagi ini. Energi positifnya luar biasa. Ini bukan hanya tentang olahraga, melainkan juga tentang kebersamaan dan cinta terhadap daerah kita,” ujar Menko AHY di hadapan peserta fun run.

Menko AHY juga menuturkan kekagumannya terhadap antusiasme puluhan ribu warga yang hadir dalam Pesta Rakyat II di Manado malam sebelumnya. Meski sempat terjebak macet karena padatnya warga menuju lokasi acara, AHY memilih berjalan kaki menuju panggung utama untuk menyapa masyarakat.

“Ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa, bukan hanya dari Manado, tapi juga dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara, bahkan dari luar daerah,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Menko AHY berharap Pesta Rakyat dan berbagai kegiatan masyarakat seperti fun run dapat terus menjadi momentum positif untuk mendorong ekonomi daerah, terutama sektor pariwisata.

Ia juga mengajak masyarakat menjadi duta daerah dalam mempromosikan keindahan alam Sulawesi Utara ke seluruh Indonesia bahkan dunia.

Lebih lanjut, Menko AHY menyampaikan bahwa sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan terus mengawal pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air, termasuk di Sulawesi Utara yang memiliki posisi strategis sebagai provinsi paling utara Indonesia dan berbatasan langsung dengan Filipina.

“Kita ingin jalan-jalan kita bagus, jembatan kita kokoh, bendungan tersambung dengan irigasi, dermaga makin baik, dan bandara semakin berkembang. Semuanya untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Menko AHY.

Menko AHY menekankan, dalam membangun infrastruktur, prinsip prosperity dan sustainability harus berjalan beriringan. Pembangunan, katanya, harus membawa kemakmuran tanpa merusak lingkungan.

“Kita boleh membangun, tapi tidak boleh membiarkan lingkungan kita rusak. Dua kata kunci: prosperity dan sustainability. Kita membangun tanpa merusak karena kita bertanggung jawab pada anak cucu kita,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pembangunan dilakukan secara bijak, dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

“Kita boleh mengeksplorasi, tapi jangan mengeksploitasi. Pembangunan yang baik artinya bukan hanya berorientasi pada hasil, melainkan juga pada masa depan generasi penerus,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Menko AHY mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, termasuk para wakil rakyat, untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

“Semua ini hanya bisa terwujud kalau kita bekerja sama, bersinergi, dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama generasi muda di Sulawesi Utara. Mari terus sehat, semangat, dan berkarya untuk Indonesia yang maju, makmur, dan berkelanjutan,” tutup Menko AHY.

AHY menyebut keputusan itu sebagai langkah penting untuk menyatukan sejarah dan menghormati semua kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya. Gus Dur dan Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi Indonesia semasa hidupnya,” kata AHY dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11).

Menurut AHY, pengakuan negara terhadap jasa para presiden terdahulu merupakan tanda kedewasaan bangsa dalam melihat sejarah secara utuh dan adil, tanpa terjebak pada perbedaan politik masa lalu.

“Setiap era memiliki tantangan dan konteksnya sendiri. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan mereka, memperkuat persatuan, menegakkan keadilan, dan memastikan rakyat hidup sejahtera,” kata AHY.

Ia mencontohkan ketika menjabat sebagai Presiden RI, SBY juga memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-1 Soekarno.

“Tentu ada pro dan kontra, terapi Bapak SBY ketika melihat secara komprehensif melalui mekanisme yang berlaku. Sebagai manusia biasa, Bung Karno pasti ada kekurangannya juga, tetapi kontribusinya kepada negara, tidak mungkin dilupakan. Itulah yang membuat pak SBY. yakin untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno,” tandas AHY

Nama Soeharto dan Gus Dur masuk dalam usulan yang akan mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun ini. Adanya nama Soeharto menimbulkan pro dan kontra.

Hal ini disampaikan saat peresmian Pelabuhan Penyeberangan Letung di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (5/11/2025) bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi.

Dalam sambutannya, Menko AHY menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kementerian Perhubungan yang terus mendorong pembangunan konektivitas di seluruh Indonesia. Ia menilai pembangunan infrastruktur transportasi merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memperkuat integrasi nasional.

“Setiap saat kami berkoordinasi, saling menguatkan satu sama lain agar 17 ribu lebih pulau di Indonesia ini semakin hari semakin terintegrasi. Agar ekonomi tumbuh, agar masyarakat semakin sejahtera,” ujar Menko AHY.

Dalam hal ini, Menko AHY menekankan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tantangan sekaligus peluang besar. Kekayaan alam dan potensi ekonomi yang tersebar di berbagai pulau harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

“Berbicara geografi Indonesia, tadi Pak Menteri Perhubungan sudah menggarisbawahi bahwa di satu sisi ini adalah karunia yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah yang begitu baik menghadirkan banyak sekali sumber daya alam, banyak kemuliaan, banyak potensi ekonomi yang tidak semua bangsa dan negara di dunia punya. Indonesia, dari Aceh hingga Papua, tiga zona waktu itu benar-benar memiliki kekayaan alam yang beragam,” tegasnya.

Menko AHY juga mengingatkan bahwa konektivitas tidak hanya berfungsi memperlancar mobilitas manusia dan barang, tetapi juga memperkuat kedaulatan dan keamanan nasional, khususnya di wilayah terluar seperti Kepulauan Riau.

“Kita mengejar pertumbuhan yang tinggi dengan banyak aspek, termasuk di sektor pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Tulang punggungnya adalah konektivitas, baik darat, laut, udara, termasuk yang akhir-akhir ini sedang kita dorong, yaitu kereta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menko AHY menyoroti dampak positif pembangunan pelabuhan bagi ekonomi daerah.

“Dengan hadirnya pelabuhan dan kapal-kapal perintis, biaya logistik akan menurun, rantai pasok semakin efisien, dan peluang kerja baru terbuka bagi masyarakat,” tandas Menko AHY.

“Sore hari ini saya menghadap Bapak Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka untuk menyampaikan sejumlah update atau laporan, sekaligus juga mendapatkan arahan-arahan atau direktif yang menjadi rujukan dalam kami melanjutkan berbagai perencanaan ataupun langkah-langkah di lapangan. Tema hari ini khusus berbicara tentang bagaimana memperkuat konektivitas secara nasional,” ujar Menko AHY ketika memberikan keterangan kepada awak media usai bertemu dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Menurut Menko AHY, pembangunan konektivitas menjadi kunci dalam memperkuat pelayanan mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

“Kita tahu Indonesia adalah negara yang memiliki kondisi geografi yang khas karena terdiri dari banyak kepulauan, ada beberapa wilayah yang juga masih tertinggal. Oleh karena itu, konektivitas atau infrastruktur pendukung transportasi darat, laut, udara termasuk kereta api ini penting untuk kita kawal bersama-sama,” jelasnya.

Menko AHY menyebut sektor transportasi kereta masih menjadi primadona nasional dengan sekitar 500 juta penumpang setiap tahun atau 1,6 juta per hari. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menghadirkan transportasi kereta yang semakin maju, modern, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

“Negara harus hadir, dan ini menjadi komitmen kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Beliau menyampaikan negara, pemerintah akan hadir untuk memastikan sektor transportasi kereta ini semakin maju dan berkembang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menko AHY menekankan bahwa pembangunan transportasi kereta tidak hanya difokuskan di Pulau Jawa, tetapi juga diperluas ke berbagai kawasan Indonesia lainnya.

“Pembangunan tentu tidak hanya di Jawa, tapi juga di berbagai kawasan Indonesia lainnya. Itu mengapa beliau juga menyampaikan tidak hanya memperkuat Jawa, tapi juga Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi untuk kereta juga harus dibangun,” tuturnya.

Selain untuk memperlancar mobilitas masyarakat, pengembangan jalur kereta di luar Jawa juga akan mendukung distribusi logistik nasional, terutama untuk komoditas seperti batu bara dan sawit.

“Dengan transportasi logistik yang lebih mengedepankan kereta dari satu titik ke titik lain, diharapkan bisa menjadi solusi dan sekaligus mengurangi beban jalan raya,” ujarnya.

Perkembangan Proyek KCJB

Terkait dengan perkembangan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB), Menko AHY menegaskan bahwa pemerintah terus berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Tiongkok, untuk mencari solusi terbaik dalam restrukturisasi keuangan dan pengembangan lanjutan proyek tersebut.

“Tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta–Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir dan kita melibatkan semua pihak. Kami sepakat menghadirkan solusi terbaik yang paling feasible, yang paling baik untuk semua,” kata Menko AHY.

Setelah restrukturisasi selesai, pemerintah akan mendorong pengembangan jalur kereta cepat ke wilayah lain, termasuk Jakarta–Surabaya hingga Banyuwangi.

“Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan. Ini berbicara tentang keadilan dan pemerataan antarwilayah,” ujar AHY.

Menko AHY optimis di bawah arahan Presiden Prabowo, seluruh persoalan dan isu terkait perkeretaapian dapat dituntaskan bersama-sama.

“Kami tentunya optimis atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto segala permasalahan dan isu yang sedang berkembang ini bisa dituntaskan bersama dengan pihak Tiongkok, dan pada saatnya kita bisa mengembangkan lebih lanjut untuk kereta cepat, termasuk melakukan reaktivasi rel-rel kereta yang sudah tidak lagi aktif. Ini sangat mendasar untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita,” pungkasnya.

Hal itu dikatakan oleh AHY putra sulung dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri peluncuran buku The Mentor: 9 Purnama di Sisi SBY karya motivator Merry Riana di. Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2025) malam.

Buku tersebut ditulis berdasarkan pengalaman Merry selama mendampingi Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga merupakan ayah AHY.

“Tidak selalu mudah untuk menyandang nama Yudhoyono. Saya, adik saya, dan keluarga kecil kami tentu tidak selalu mudah untuk menyandang nama besar Yudhoyono. Walaupun tentu kami sangat bersyukur karena banyak kemuliaan yang kami dapatkan dalam perjalanan hidup,”ujar AHY.

AHY menuturkan, sering kali keberhasilannya dianggap semata-mata karena memiliki nama Yudhoyono. Sebaliknya, ketika ia mengalami kegagalan, nama keluarganya pun kembali disorot dan dijadikan bahan cibiran.

“Ketika mendapatkan hal-hal baik atau prestasi, biasanya langsung dikaitkan dengan keberuntungan karena punya nama Yudhoyono. Tapi ketika mengalami kegagalan juga dicibir karena dianggap tidak bisa menjaga nama besar Yudhoyono,” ungkapnya.

Putra sulung SBY itu mengaku sempat merasa getir dan ingin protes terhadap berbagai penilaian tersebut. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa semua itu merupakan bagian dari doa kedua orang tuanya.

“Setelah saya menyadari, mungkin ini adalah jawaban Tuhan atas doa kedua orang tua kami, khususnya ayah kami, Bapak SBY, yang kurang lebih seperti ini: ‘Ya Tuhan, jangan berikan anak-anakku jalan yang mudah, tetapi berikanlah tantangan dalam kehidupan, sekaligus kekuatan agar mereka mampu melampauinya dengan ikhlas, tegar, dan sabar’,” ujarnya.

AHY mengatakan bahwa ia dan keluarganya menerima segala tantangan itu dan memaknainya sebagai takdir.

“Itulah doa seorang ayah yang kemudian dikabulkan. Karena itu, kamu akhirnya tersenyum dan menerima bahwa itulah takdir kami,” tandas AHY.

Buku ‘The Mentor 9 Purnama di Sisi SBY’ merupakan karya yang menghubungkan dua generasi Pemimpin dan karya istimewa Merry Riana di tahun 2025.

Acara peluncuran buku ini dihadiri langsung Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi sosok utama dalam buku tersebut.

Tidak hanya itu, launching buku tersebut dihadiri oleh Wapres ke-11 RI Budiono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berserta istrinya, Annisa Pohan Yudhoyono, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan dan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad, Wamen ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Darmawan, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wamen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Saintek) Stella Christi.

Hadir pula Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Eddy Baskoro Yudhoyono berserta istri, Aliya Rajasa Yudhoyono serta Putra Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie.

“Karya yang tentunya merekam sembilan bulan kebersamaan serta bagaimana proses pembelajaran langsung bersama Presiden ke-6 kita yaitu bapak Susilo Bambang Yudhoyono,” jelas Merry Riana di Jakarta, Senin malam.

Namun berbeda dari biografi politik, buku ini menghadirkan sisi yang lebih manusiawi lalu inspiratif, serta karya ini menggambarkan perjalanan lintas generasi antara seorang pemimpin bangsa dengan seorang murid yang belajar tentang arti nilai, ketenangan, dan kepemimpinan moral.

“Wah tentunya ini sangat spesial dan saya bersyukur sekali mendapat kesempatan untuk belajar langsung dari Bapak SBY, yang tentunya tidak hanya sekedar sebagai Presiden, tetapi sebagai pribadi yang bijak, rendah hati, dan selalu dan terus mencintai bangsa,” tuturnya.

Ada yang menarik, Merry Riana juga mengungkapkan hadirny lukisan ‘The Light of Hope’ merupakan Sentuhan Personal dari SBY yang membuat buku ini tentunya menjadi istimewa.

“Sampulnya menampilkan lukisan asli karya Pak SBY sendiri berjudul The Light of Hope dan menariknya ini merupakan lukisan pertama beliau dalam dimensi potret, sekaligus lukisan pertama yang dijadikan sampul buku “ rincinya.

Menurutnya karya lukisan ini melambangkan keseimbangan hidup dan kedamaian batin serta juga menjadi cerminan semangat bukuimi.

“Nah ditengah-tengah bahwa keterbatasan, harapan harus terus dan tetap menyala,” tegasnya.

Buku ini Miliki Makna

Sementara itu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan buku ini memiliki makna mendalam serta menjadi sebuah karya yang memantulkan kembali perjalanan hidupnya sebagai manusia dan pemimpin.

“A beautiful book dan so beautiful, jujur saya membaca buku ini sampai teraduk-aduk hati dan pikiran saya, nah di bagian Purnama ke-6, saya menangis, karena penggambaran yang benar-benar menyentuh sehingga seperti hidup kembali. Saya bersyukur ada seorang tokoh muda menulis kisah ini dengan niat dan tujuan yang baik,” jelasnya.

SBY berharap kehadiran buku ini menjadi simbol hubungan lintas generasi antara dua sosok yang sama – sama mencintai Indonesia.

“Harapannya mampu memberi inspirasi bagi para pembaca khususnya generasi muda sehingga nantinya menemukan kembali makna kepemimpinan yang berakar pada integritas, ketulusan, dan cinta terhadap bangsa,” tandas SBY.

Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, terus memperkuat upaya pembangunan infrastruktur sesuai dengan arah kebijakan dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjadi pembicara kunci pada acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) yang berkolaborasi dengan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE), diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama para mitra strategis pada Kamis (30/10/2025).

Menko AHY menyoroti masih adanya tantangan besar berupa kesenjangan infrastruktur, baik fisik maupun digital, antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata menjadi kunci utama agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi digital.

Pemerintah terus berupaya menghadirkan infrastruktur yang terjangkau dan dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Infrastruktur ini mencakup jaringan digital yang andal, pusat data yang modern dan siap menghadapi era kecerdasan buatan (AI), serta sistem logistik yang efisien untuk mendukung konektivitas antarwilayah di negara kepulauan seperti Indonesia.

“Indonesia negara kepulauan. Membangun konektivitas fisik Indonesia tidak sama pendekatan dengan negara-negara kontinental seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, Daratan Eropa, Australia,” pungkasnya.

Menko AHY menekankan bahwa transformasi digital tidak dapat dilepaskan dari kesiapan infrastruktur fisik, seperti ketersediaan listrik yang memadai, pasokan air yang berkelanjutan, dan konektivitas logistik yang efektif.

Ia mengingatkan bahwa membangun ekonomi digital tidak cukup dengan jaringan internet cepat, tetapi juga memerlukan fondasi kuat berupa transportasi, energi, dan fasilitas penunjang lainnya yang menjangkau seluruh pelosok tanah air.

Lebih lanjut, Menko AHY mengutip pandangan Klaus Schwab dari World Economic Forum bahwa dunia kini bergerak dari digital economy menuju intelligent economy, di mana keputusan, produk, dan layanan digerakkan oleh kecerdasan buatan.

“Untuk itu, Indonesia harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan dan privasi data,” ujar AHY.

Ia menegaskan bahwa setiap percepatan teknologi selalu membawa tantangan baru, terutama dalam hal keamanan siber. Karena itu, pemerintah bersama lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan OJK perlu terus memperkuat sistem pengamanan digital agar masyarakat dapat bertransaksi secara aman dan nyaman

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY juga menyampaikan tiga strategi utama untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi digital Indonesia.

Pertama, memperkuat infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pemerataan ekonomi dan peningkatan produktivitas nasional.

Kedua, meningkatkan literasi digital dan keuangan masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berdaya saing di era ekonomi digital.

Ketiga, memperkuat kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan sistem keamanan siber yang tangguh.

Ia menambahkan bahwa transformasi ekonomi digital tidak hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial. Pemerintah berkomitmen agar tidak ada wilayah atau kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan nasional.

“Marilah dalam benak kita, hearts and minds kita dalam mengambil kebijakan, dalam menjalankan program-program prioritas selalu berprinsip bahwa tidak boleh ada yang tertinggal. No one and no region is left behind,” tegasnya.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar bandara yang belum beroperasi optimal segera dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas daerah.

Untuk itu, Menko AHY menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur tidak berdiri sendiri tanpa dukungan konektivitas dan aktivitas ekonomi di sekitarnya.

“Saya cukup intensif berkomunikasi, berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan. Bicara interkonektivitas antardaerah ini memang penting, dan ingat kita tidak bisa hanya berbicara Jawa saja. Kita bukan Jawa-sentris, tapi kita memikirkan Aceh hingga Papua,” ujar Menko AHY dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (30/10).

Ia menambahkan bahwa kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau membuat pembangunan transportasi udara menjadi elemen vital dalam pemerataan ekonomi.

“Kita ini negara kepulauan terbesar, 17 ribu pulau, sehingga selain daratan juga kita perbaiki ruas-ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, kota, termasuk untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air, tetapi juga multimoda. Udaranya harus kuat, maritimnya, transportasi lautnya juga harus kuat,” tegasnya.

Menko AHY mengatakan, pemerintah saat ini melakukan sinkronisasi lintas sektor agar setiap bandara yang telah dibangun bisa diintegrasikan dengan pusat kegiatan ekonomi, pariwisata, dan logistik di daerahnya masing-masing.

“Kita berharap ini bisa juga kita kawal bandara yang belum terlalu optimal agar dapat dioptimalkan, termasuk arahan Presiden. Bagaimana bandara-bandara itu kalau tergelar dengan baik, maka bisa juga meningkatkan sektor pariwisata,” ujar Menko AHY.

Ia menegaskan, penguatan bandara bukan hanya soal moda transportasi, melainkan strategi memperkuat daya saing ekonomi lokal.

“Ini penting, wisatawan yang diharapkan dapat membangun sektor pariwisata, baik mancanegara maupun domestik, juga bisa memutar ekonomi lokal termasuk UMKM dan ekonomi kreatif,” kata Menko AHY.

Dengan pendekatan kolaboratif dan evaluasi berkelanjutan, pemerintah berharap setiap bandara yang telah dibangun dapat menjadi bagian dari sistem konektivitas nasional yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menjajaki sejumlah peluang kolaborasi strategis antara Indonesia dan Finlandia, mulai dari energi terbarukan, pengelolaan air dan sampah, hingga pengembangan kota cerdas yang berkelanjutan.

“Dan yang tak kalah penting, terkait pendidikan dan sumber daya manusia, pengalaman Finlandia menawarkan pelajaran berharga. Sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan program makan siang gratis di sekolah, negara Anda dapat berbagi wawasan berharga seiring Indonesia memperkuat programnya di bidang pendidikan dan gizi anak,” ujar Menko AHY dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Jakarta, Kamis (30/10).

Menko AHY juga menyampaikan bahwa saat ini telah didirikan Kantor Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO). IPFO merupakan layanan terpadu yang menghubungkan pemerintah, investor, dan mitra dalam mendukung pembiayaan dan percepatan proyek infrastruktur nasional.

Kebutuhan infrastruktur Indonesia untuk periode 2025–2029 diperkirakan mencapai sekitar US$640 miliar, sementara partisipasi swasta saat ini masih di bawah sepertiganya.

“IPFO hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyediakan alur proyek yang jelas, mengantisipasi tantangan, dan memastikan proyek-proyek yang dijalankan bersifat bankable dan inklusif. Kami juga mempromosikan mekanisme pembiayaan kreatif, mulai dari kemitraan publik-swasta hingga optimalisasi aset, agar setiap investasi menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat. Indonesia terbuka untuk bisnis dan investasi,” kata Menko AHY.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono saat menerima audiensi Rektor UI dan Ikatan Alumni UI 2025-2028 serta PP Ikastara 2023-2026 di kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Rabu (22/10).

AHY mengatakan pihaknya akan gagal karena berbeda dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, India, Australia yang merupakan negara kontinental, fokus di transportasi darat menjangkau semua.

”Kondisi geografis Indonesia didominasi oleh lautan. Maka dari itu perlu diperkuat dermaga, kapal laut dan maskapai penerbangan” ucap AHY.

Maka harus perkuat dermaga, lanjut kata AHY, kapal-kapal laut diperbanyak dan diremajakan, termasuk juga maskapai penerbangan untuk menjangkau semua wilayah Indonesia. Konektivitas ini akan mengubah banyak hal, mengurangi biaya transportasi dan logistik terutama ke Indonesia Timur, mengurangi biaya pembangunan serta ketimpangan antar wilayah,” ujar AHY.

Ia menegaskan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi momentum penting dalam mengawal realisasi program Asta Cita yang menekankan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pihak akan terus berkomitmen terus memperkuat kerja sama strategis antar lima kementerian yang memiliki peran langsung dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujar AHY.

Ia mengaku terus mendorong dan menghadirkan kolaborasi yang erat antar lima kementerian yang berada di bawah Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Adapun lima kementerian tersebut meliputi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan; termasuk Kementerian Transmigrasi.