Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, laporan yang diterima pada Kamis (12/11/2026) itu telah ditindaklanjuti penyidik melalui serangkaian langkah penyelidikan untuk mengungkap peristiwa yang dilaporkan.

“Laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT,” kata Henry kepada sejumlah wartawan, Jumat (13/11/2026).

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Kronologi Dugaan Kekerasan Seksual

Berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa dugaan kekerasan seksual itu bermula ketika RWM diajak seorang perempuan berinisial EK untuk mendatangi rumah jabatan Bupati Kupang. Korban disebut dijanjikan mendapatkan pekerjaan.

Korban bersama EK kemudian mendatangi rumah jabatan tersebut pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 20.00 Wita. Di lokasi, keduanya bertemu dengan Yosef Lede.

“Jadi saksi 1 (EK) mengajak korban pergi ke terlapor (Yosef Lede) dengan mengiming-imingi pekerjaan untuk korban,” ujar Henry.

Menurut keterangan awal yang disampaikan kepada penyidik, setelah pertemuan berlangsung, Yosef diduga meminta EK keluar dari ruangan sehingga korban berada seorang diri bersamanya.

Korban kemudian mengaku ditarik ke kamar tidur dan mengalami dugaan pemerkosaan sebanyak dua kali, yakni pada Rabu malam dan Kamis (12/11/2026) dini hari.

Setelah kejadian tersebut, terlapor diduga memasukkan uang sebesar Rp3 juta ke dalam tas korban sebelum memintanya keluar dari kamar.

Di luar kamar, EK disebut telah menunggu korban. Berdasarkan keterangan korban, EK kemudian mengancam akan memutus hubungan kekeluargaan dan persahabatan apabila kejadian tersebut diceritakan kepada orang lain.

EK juga diduga mengambil uang Rp3 juta yang sebelumnya berada di dalam tas korban.

Dalam kondisi ketakutan, korban kemudian menghubungi kerabatnya berinisial STM untuk meminta dijemput. Setibanya di rumah, korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya.

Tidak terima dengan peristiwa yang dialami anaknya, ibu korban kemudian mendatangi Markas Polda NTT untuk membuat laporan polisi.

Polisi Lakukan Pemeriksaan dan Visum

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu mengatakan, penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal setelah menerima laporan tersebut.

Langkah tersebut meliputi pelengkapan administrasi penyelidikan, pengajuan permintaan visum et repertum (VER), serta pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi.

“Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban,” ujar Nova.

Polda NTT saat ini masih mendalami laporan tersebut dengan mengumpulkan keterangan dan bukti untuk memperjelas dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede belum berhasil dimintai konfirmasi terkait laporan dugaan kekerasan seksual tersebut.

Upaya meminta keterangan telah dilakukan sejak Jumat (13/11/2026) hingga Sabtu (14/11/2026) pagi. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.

Perkembangan penanganan perkara ini masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari Polda NTT. (FY)

Keluhan tersebut mencuat setelah akun Instagram @santyhelena mengunggah dokumentasi kondisi kawasan Pejaten Raya sebelum dan sesudah penebangan pohon.

Dalam foto yang dibagikan, terlihat sejumlah pohon yang sebelumnya berdiri di tepi jalan kini telah hilang. Area bekas penebangan bahkan tampak dibersihkan dan ditutup dengan aspal.

Dalam unggahannya, pemilik akun mempertanyakan penebangan pohon mahoni yang disebut telah berusia sekitar 20 tahun dengan diameter batang lebih dari satu meter.

“Ke kecamatan Pasar Minggu, zolim terhadap pohon yang diameter batang 1 meteran, ada di Pergub No. 24 tahun 2021,” demikian tulisan yang disematkan dalam unggahan tersebut.

Tak hanya soal penebangan pohon, pengunggah juga mempersoalkan keberadaan trotoar yang dinilai tidak lagi tersedia bagi pejalan kaki.

Menurutnya, fasilitas trotoar sangat dibutuhkan karena di sekitar lokasi terdapat dua sekolah dan satu masjid. Sementara itu, arus kendaraan di kawasan tersebut cukup padat sehingga keberadaan jalur khusus pejalan kaki dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Melalui unggahannya, warga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turun tangan menindaklanjuti persoalan tersebut. Mereka juga berharap fasilitas trotoar dapat dikembalikan dan penghijauan di sepanjang kawasan Pejaten Raya kembali dilakukan.

Pihak Kecamatan dan Dinas Berikan Klarifikasi

Menanggapi keluhan tersebut, Camat Pasar Minggu, Guguk Trirahayu, menegaskan bahwa pihak kecamatan tidak pernah mengeluarkan izin penebangan pohon di lokasi tersebut.

“Kecamatan tidak pernah mengeluarkan izin. Saya sudah koordinasi dengan Pol PP dan Dishub. Coba tanya ke (Sudin) Pertamanan,” ujar Guguk, dikutip dari Kompas melalui pesan singkat, Selasa (10/11/2026).

Sementara itu, seorang perwakilan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Selatan yang ditemui di lokasi menyebut penebangan pohon tersebut telah mengantongi izin dari dinas terkait.

“Menanggapi berita tersebut, sudah ada izin penebangan melalui Jakevo atau secara online. Sudah ada rekomtek akhir September,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Terkait persoalan trotoar, ia mengakui bahwa fasilitas tersebut seharusnya tersedia untuk pejalan kaki. Namun, dirinya meminta agar persoalan tersebut dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak yang memiliki kewenangan.

“Seharusnya sih ada trotoar yang dipersoalkan, seharusnya ada dibuatkan. Nah, untuk lebih jelasnya coba ditanyakan saja kepada yang berwenang untuk menjelaskannya,” katanya.

Pengelola Pasar Swalayan Mengaku Sudah Kantongi Izin

Di sisi lain, Fauzi (49) selaku penanggung jawab pengelola pasar swalayan di kawasan tersebut membenarkan adanya penebangan tiga pohon. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi izin dari instansi terkait, termasuk untuk pekerjaan pengaspalan.

“Kami sudah punya izin kok. Semua kita taati aturan, berkas semua sudah ada, dari izin penebangan sampai pengaspalan jalan,” kata Fauzi.

Terkait keberadaan trotoar, Fauzi membantah bahwa pihaknya menghilangkan fasilitas pejalan kaki. Menurutnya, kondisi jalan di lokasi tersebut memang sebelumnya tidak dilengkapi trotoar.

“Saya klarifikasi mengenai trotoar, itu sebelumnya memang tidak ada dan bentuknya seperti itu. Untuk pohon memang tadi ada tiga pohon dan itu sudah kita tebang dan kita ganti sesuai aturan,” ujarnya.

Meski pihak pengelola mengklaim telah memenuhi perizinan dan melakukan penggantian pohon, keluhan warga mengenai hilangnya pepohonan serta kondisi fasilitas pejalan kaki masih menjadi perhatian.

Warga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait tidak hanya memastikan aspek perizinan, tetapi juga mengevaluasi kondisi lingkungan dan keselamatan pejalan kaki di kawasan Pejaten Raya, Pasar Minggu. [FY]

Dalam video yang viral di media sosial tersebut, Angely diduga berada satu kamar dengan seorang perwira menengah Polri.

Penggerebekan itu disebut dilakukan oleh istri sah anggota polisi yang bersangkutan dengan didampingi sejumlah personel kepolisian.

Hingga kini, belum ada penjelasan langsung dari Angely terkait peristiwa tersebut.

Angely mengaku sedang berada di rumah dan belum bisa memberikan keterangan karena banyak orang di sekitarnya.

“Ini banyak orang, nanti saya hubungi,” kata Angely.

Polisi Benarkan Adanya Pengaduan

Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa membenarkan telah menerima laporan dari anggotanya terkait dugaan penggerebekan tersebut.

“Iya betul mas, saya dapat laporan dari anggota,” ujarnya.

Peristiwa tersebut menyeret nama Angely Emitasari, Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan.

Ia diduga berada di dalam satu kamar hotel bersama seorang anggota polisi berinisial IGA yang bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Surabaya.

Penggerebekan itu terjadi pada Sabtu (7/11/2026) dini hari, sekitar pukul 01.30 WIB, di sebuah hotel kawasan Oro-Oro Ombo, Kota Batu.

Kasus tersebut terungkap setelah istri IGA melaporkan dugaan perselingkuhan suaminya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Batu.

Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa membenarkan adanya penggerebekan tersebut.

Menurutnya, laporan yang diterima polisi langsung ditindaklanjuti oleh petugas Pamapta bersama sejumlah fungsi kepolisian.

Petugas kemudian mendatangi hotel yang dimaksud dan menemukan kedua orang tersebut berada di dalam kamar yang sama.

“Polres Batu telah melakukan upaya penggerebekan kejadian yang diduga perzinahan. Kami mendapat laporan dari istri terlapor, ke SPKT Polres Batu. Kemudian ditindaklanjuti oleh petugas Pamapta yang piket,” ujar Panji, dikutip Jumat 13 November 2026.

Video Penggerebekan Viral di Media Sosial

Rekaman penggerebekan tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan menjadi perhatian warganet.

Dalam video yang beredar, terlihat suasana tegang ketika sejumlah orang memasuki kamar hotel.

Istri anggota polisi tersebut juga terlihat emosional saat mendapati suaminya berada bersama perempuan lain.

Kedua orang yang berada di dalam kamar kemudian diamankan petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pemerintah mengusung tagline INKLUSIF dalam penyelenggaraan Career Day. Tagline tersebut menegaskan komitmen menghadirkan kesempatan kerja tanpa diskriminasi.

Kepala Bakorwil V Jember, Budi Raharjo, menyampaikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Karena itu, penyelenggara turut mendorong perusahaan menyediakan peluang kerja yang inklusif.

“Penyandang disabilitas juga diberi kesempatan yang sama untuk ambil bagian dalam Career Day,” papar Budi.

Salah satu perusahaan yang membuka peluang tersebut ialah PT Sumber Alfaria Trijaya. Perusahaan ini menyediakan tiga posisi pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Selain kesempatan kerja inklusif, Career Day menghadirkan 2.771 lowongan dari 12 perusahaan. Lowongan tersebut mencakup 31 jenis jabatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Jatim, Purwanti Utami, menyebut kegiatan ini menjadi momentum bagi pencari kerja. Mereka dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi.

“Kesempatan ini setidaknya menjadi momen penting bagi pencari kerja yang saat ini membutuhkan pekerjaan,” ungkap Purwanti.

Penyelenggara juga menyediakan 70 lowongan kerja luar negeri yang didominasi sektor formal. Selain itu, pencari kerja dapat mengakses informasi pelatihan dan mengikuti talkshow penguatan kompetensi serta ekonomi kreatif.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Bakorwil V Jember, dan Disnaker Jember. Pemerintah berharap langkah tersebut memperluas akses kerja sekaligus mendorong lingkungan ketenagakerjaan yang inklusif.

Ia diduga melakukan pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang bekerja sebagai pemandu karaoke di Kabupaten Mamuju.

IL diketahui bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Mamuju.

Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdyan membenarkan penahanan anggotanya tersebut. Penahanan dilakukan pada Rabu (11/11/2026).

“Betul oknum Bhabinkamtibmas tersebut terlibat kasus pelecehan dan penganiayaan, saat ini oknum tersebut sudah ditahan di Rutan Polda Sulbar,” ujar Ferdyan saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).

Ferdyan menegaskan, perkara yang melibatkan anggotanya itu akan diproses melalui jalur hukum pidana maupun kode etik kepolisian.

Kasus ini bermula ketika korban sedang berada di salah satu kamar tempat karaoke di Desa Belang Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

Saat itu, IL diduga tiba-tiba masuk ke kamar korban. Oknum polisi tersebut kemudian disebut melakukan pelecehan seksual dengan memegang bagian sensitif tubuh korban.

Korban yang tidak terima dengan tindakan tersebut berusaha melakukan perlawanan. Namun, IL diduga justru melakukan penganiayaan terhadap korban.

Atas kejadian itu, korban kemudian melaporkan IL ke Polresta Mamuju. Laporan tersebut dibuat agar dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan yang dialaminya diproses sesuai ketentuan hukum.

Selain proses pidana, IL juga terancam menjalani pemeriksaan kode etik kepolisian.

Ferdyan menjelaskan, penanganan dugaan pelanggaran etik oleh Propam Polresta Mamuju akan dilakukan setelah perkara pidana memperoleh putusan.

“Putus, putusan pidananya, pihak Propam Polresta Mamuju baru akan memproses kode etiknya,” jelas Ferdyan. []

Korban akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 25 hari akibat luka yang dideritanya.

Seorang pria berinisial KBL (73), yang merupakan warga setempat, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Rangkaian peristiwa penganiayaan itu terungkap dalam rekonstruksi yang digelar tim Satreskrim Polresta Tuban di rumah korban, Rabu (11/11/2026).

Kasi Humas Polresta Tuban, IPTU M Iksan, mengatakan sebanyak 12 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut.

Adegan dimulai dari sebelum kejadian, saat penganiayaan berlangsung, hingga korban ditemukan dan mendapatkan pertolongan.

“Rekonstruksi ini digelar di tempat kejadian perkara. Ada 12 adegan yang diperagakan dari sebelum kejadian, saat terjadinya dugaan penganiayaan hingga korban ditemukan dan mendapatkan pertolongan,” ungkap Iksan, Kamis (12/11/2026).

Peristiwa berdarah itu terjadi pada Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 22.30 WIB di rumah korban.

Namun, berdasarkan rekonstruksi, tersangka diketahui sudah berangkat dari rumahnya sekitar pukul 19.00 WIB menggunakan sepeda ontel.

Sepeda tersebut diparkir di samping rumah warga yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian.

“Kemudian pelaku berjalan kaki menuju rumah korban,” jelas Iksan.

Memasuki hari ketiga operasi pencarian, Rabu (11/11/2026), keberadaan korban belum diketahui.

Tim SAR pun memperluas area penyisiran dengan membagi personel ke dalam tiga Search and Rescue Unit (SRU).

Informasi hilangnya Asrading pertama kali diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Makassar pada Senin (9/11) sekitar pukul 05.30 WITA. Laporan tersebut disampaikan Igo, perwakilan BPBD Kabupaten Gowa.

Berdasarkan informasi yang diterima, korban terakhir kali terlihat oleh rombongannya pada Minggu (8/11) sekitar pukul 15.00 WITA di sekitar Sungai 4, jalur pendakian Lembah Ramma.

Saat itu, korban diketahui telah terpisah dari rombongan. Namun, hingga anggota rombongan tiba di Basecamp Lembanna, Asrading tidak kunjung terlihat.

Keluarga yang khawatir karena korban belum kembali kemudian meminta bantuan tim SAR untuk melakukan pencarian.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas Makassar langsung mengerahkan tim rescue ke lokasi kejadian untuk bergabung dengan unsur SAR lainnya.

Pada hari ketiga pencarian, Tim SAR Gabungan membagi personel menjadi tiga SRU guna memperluas jangkauan penyisiran di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan korban.

Adapun pembagian sektor pencarian meliputi:

SRU 1 menyisir area dari Binanga 3 hingga Binanga 2 dengan luas sekitar 500 meter persegi, pada radial 353 derajat ke arah utara.

SRU 2 melakukan pencarian dari LKK 3 dengan luas area sekitar 750 meter persegi, pada radial 90 derajat ke arah timur.

SRU 3 menyisir kawasan air terjun hingga Kampung Topidi dengan luas area sekitar 1 kilometer persegi, pada radial 355 derajat ke arah utara.

Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, mengatakan hingga hari ketiga operasi, korban masih belum berhasil ditemukan.

“Tim SAR Gabungan terus mengoptimalkan upaya pencarian dengan mengerahkan seluruh personel dan menyisir sektor-sektor yang telah ditentukan,”ujar Sultan, Rabu 11 November 2026.

Dia menambahkab, seluruh unsur yang terlibat terus berkoordinasi untuk memaksimalkan proses pencarian di kawasan Pegunungan Bawakaraeng.

“Kami berharap Asrading dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,”harapnya.

Operasi pencarian akan terus dilanjutkan dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan. []

Kapolres menegaskan, perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti sebatas pada upacara, tabur bunga, atau lantunan penghormatan setiap 10 November. Semangat pengorbanan tersebut harus terus hidup dan diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam memberikan manfaat bagi sesama.

Lebih lanjut dijelaskan, pengabdian sejati tidak selalu ditunjukkan lewat tindakan besar. Ia mengajak seluruh personel Polri menjadikan nilai-nilai perjuangan pahlawan sebagai landasan moral dalam bertugas, memperkuat integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Menjadi anggota Polri bukan sekadar mengenakan seragam, menjalankan kewenangan, atau menegakkan hukum. Lebih dari itu, ada tanggung jawab besar untuk melindungi kehidupan, memberikan rasa aman, dan hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan masyarakat,” ujar Kapolres.

Polisi harus hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan, memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, serta menjaga rasa aman di tengah kehidupan sosial.

“Semangat kepahlawanan harus tercermin dalam sikap dan perilaku setiap personel—mulai dari kejujuran, kedisiplinan, keberanian menegakkan kebenaran, hingga kesediaan membantu masyarakat tanpa membeda-bedakan,” ucapnya.

Menurutnya, pengabdian tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kebersamaan dan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

“Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan hasil dari kepedulian dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan tidak hanya dirasakan saat terjadi gangguan keamanan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari,” harap AKBP Febri Nurzam.

Polres Purwakarta terus memperkuat komitmen membangun kedekatan dengan masyarakat melalui prinsip “Polisi Bersama Masyarakat”.

Membangun komunikasi, mendengarkan aspirasi, memberikan bantuan, serta menumbuhkan kepercayaan publik merupakan bagian penting dari pengabdian Polri.

“Meneladani para pahlawan bukan berarti harus melakukan sesuatu yang luar biasa di mata banyak orang. Justru, perjuangan dapat diteruskan melalui tanggung jawab dan profesi masing-masing dengan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

Jika para pahlawan dulu mengorbankan jiwa dan raga demi merebut serta mempertahankan kemerdekaan, maka perjuangan hari ini diwujudkan dengan menjaga persatuan, merawat kerukunan, menegakkan keadilan, dan menciptakan lingkungan yang aman serta damai,” tegas Kapolres penuh makna.

“Momentum Hari Pahlawan mengukur sejauh mana pengabdian benar-benar dirasakan masyarakat. Kehormatan sebuah institusi tidak hanya dibangun melalui kewenangan, tetapi juga melalui kepercayaan dan ketulusan dalam melayani,” pungkasnya.

Empat penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi terhadap capaian Polije sepanjang tahun 2025. Prestasi tersebut mencakup pengelolaan bantuan pendidikan, pelaksanaan anggaran, kemitraan internasional, dan pengelolaan media sosial.

Pada kategori pengelolaan KIP Kuliah, Polije meraih predikat Terbaik III tingkat nasional. Polije juga menempati posisi Terbaik I kategori Keuangan melalui penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Di kategori kerja sama internasional, Polije mendapatkan penghargaan Gold Winner. Sementara itu, kategori Media Sosial memberikan penghargaan Bronze Winner kepada Polije.

Direktur Polije, Saiful Anwar, S.TP., M.P., menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima institusinya. Ia menyebut capaian tersebut sebagai hasil kontribusi kolektif seluruh unsur kampus.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi kekuatan penting dalam pengembangan Polije. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi terbaik,” tutur Saiful.

Penghargaan KIP Kuliah berkaitan dengan profesionalisme Polije dalam memberikan layanan kepada mahasiswa penerima bantuan pendidikan. Adapun penghargaan IKPA mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran pemerintah dan dana masyarakat.

Polije juga memperoleh pengakuan atas pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri. Pada saat yang sama, penghargaan media sosial mengapresiasi upaya Humas Polije dalam mengelola informasi publik.

Saiful menjelaskan bahwa capaian tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk terus meningkatkan kualitas institusi. Polije perlu menjaga konsistensi kinerja agar penghargaan tersebut sejalan dengan peningkatan manfaat bagi masyarakat.

“Kami akan terus memperkuat seluruh bidang yang menjadi bagian dari penilaian ini. Harapannya, peningkatan kinerja tidak hanya menghasilkan penghargaan, tetapi juga memberikan dampak nyata,” katanya.

Capaian empat penghargaan tersebut terasa istimewa karena bertepatan dengan rangkaian peringatan Dies Natalis Polije ke-38. Prestasi ini menjadi tambahan semangat bagi institusi dalam melanjutkan pengembangan pendidikan vokasi.

“Ini menjadi kado yang membanggakan bagi keluarga besar Polije. Kami ingin menjadikan momentum Dies Natalis ke-38 sebagai penguat komitmen untuk terus maju dan berprestasi,” lanjut Saiful.

Polije akan melanjutkan penguatan layanan mahasiswa, tata kelola keuangan, jejaring internasional, dan publikasi informasi. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan prestasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perguruan tinggi.

Kali ini, puluhan karyawan restoran kuliner mendapatkan pelatihan penanganan kebakaran pada Senin (9/11/2026).

Pelatihan dan simulasi ini digelar khusus bagi para pekerja gerai resto mie ternama di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kota Pekalongan. Langkah edukatif ini diambil guna meningkatkan keterampilan awal para karyawan dalam mengenali hingga memadamkan potensi titik api.

Kabid Damkarmat (Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Kukuh Adi Sri Satyanto melalui Kasi Pencegahan dan Informasi Satpol PP Damkar Kota Pekalongan, Falentino Eka Laksana Putra (Eka), menegaskan pentingnya pelatihan di sektor usaha kuliner.

Lingkungan kerja restoran dinilai sangat rentan karena beraktivitas langsung dengan kompor dan sumber panas setiap harinya.

“Terlebih, lingkungan usaha kuliner memiliki aktivitas yang cukup dekat dengan sumber panas dan api, seperti kompor serta berbagai peralatan memasak, sehingga membutuhkan kesiapsiagaan dari seluruh karyawan,” ucap Eka, Senin (9/11/2026).

Eka menjelaskan bahwa simulasi ini bertujuan memperluas edukasi pencegahan kebakaran di sektor usaha kuliner. Menurutnya, restoran mie di Jalan Imam Bonjol ini menjadi lokasi utama yang mengadakan kegiatan serupa secara rutin.

“Ini penting karena setiap harinya mereka bergelut dengan api. Otomatis, karyawan harus diajarkan bagaimana bersikap apabila terjadi potensi kebakaran, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan dan tidak panik,” terangnya.

Dalam simulasi tersebut, para pekerja tidak hanya dibekali teori dasar kebakaran dan karakteristik api. Mereka juga diajarkan praktik langsung memadamkan api menggunakan metode tradisional karung goni basah hingga Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis powder.

“Melalui praktik langsung ini, karyawan diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keberanian dan keterampilan untuk melakukan tindakan awal ketika menghadapi situasi darurat,” beber Eka.

Eka menambahkan, pihak Damkar menargetkan para karyawan mampu melakukan penanganan awal dalam waktu kurang dari lima menit selama api masih terkendali. Kecepatan tindakan dinilai sangat krusial untuk meminimalisir kerugian materiil maupun korban jiwa.

“Kecepatan dan ketepatan tindakan awal dinilai penting untuk mencegah api berkembang lebih besar serta mengurangi risiko kerugian maupun korban,” tegasnya.

Sementara itu, Store Manager resto mie tersebut, Anisa Shafara, menyambut positif simulasi kebencanaan yang diinisiasi petugas Damkar. Ia mengakui sebagian besar krunya baru pertama kali memegang serta menggunakan APAR secara langsung.

“Pelatihan seperti ini sangat penting. Sebelumnya kru kami belum mendapat pelatihan dan belum mengenal APAR. Dengan kegiatan ini, kami berterima kasih karena karyawan jadi lebih paham,” kata Anisa.

Anisa menyebutkan, pelatihan kali ini diikuti oleh 24 karyawan perwakilan dari total 79 staf. Untuk menunjang keselamatan operasional, outletnya telah menyiagakan lima titik APAR yang tersebar di area dapur (kitchen) dan area pelayanan (dine in).

Komandan Regu II Damkar Kota Pekalongan, Dwi Sanyoto, menambahkan bahwa kendala utama saat musibah kebakaran terjadi adalah rasa panik masyarakat akibat minimnya edukasi. Karena itu, latihan penanganan darurat menjadi kunci utama membangun keberanian bertindak.

“Dengan karyawan yang terlatih, ketersediaan sarana pemadam, serta respons awal yang tepat, potensi kebakaran di lingkungan usaha diharapkan dapat ditangani lebih dini,” pungkas Dwi. (em-aha)

Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPR RI segera memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Peserta aksi berasal dari berbagai elemen. Di antaranya simpatisan dan kader senior PDI Perjuangan (PDIP), serta kelompok yang menyatakan dukungan kepada Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.

Massa membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap Gibran. Mereka mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan yang menjadi salah satu syarat pencalonan wakil presiden.

Penanggung Jawab Pergerakan Eksponen Nasionalis 96, Saleh Ismail Mukadar, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk upaya masyarakat untuk mengawal pelaksanaan konstitusi.

Ia meminta DPRD Jawa Timur menyampaikan aspirasi demonstran kepada DPR RI agar lembaga legislatif tersebut menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memproses pemakzulan Gibran.

“Karena itu, kita mendesak kepada DPR RI lewat DPRD Jawa Timur agar kemudian mereka menggunakan haknya, melakukan pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai wakil presiden,” kata Ismail.

Kader senior PDIP itu menyebut tuntutan pemakzulan yang mereka suarakan didasarkan pada sejumlah putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Ia merujuk putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, menurut Ismail, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tingkat SMA.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya solar.

Namun, Pertamina menegaskan stok solar saat ini masih dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan.

Area Manager Communication, Relations, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menjelaskan bahwa panjangnya antrean lebih disebabkan meningkatnya permintaan solar bersubsidi akibat peralihan konsumen dari solar nonsubsidi.

“Peralihan atau shifting tersebut dipicu oleh selisih harga yang cukup tinggi antara solar subsidi dan nonsubsidi.

Selain itu, karakteristik kendaraan niaga berukuran besar juga turut memengaruhi panjangnya antrean di SPBU,”ujar Lilik, Selasa 10 November 2026.

Lilik menambahkan, truk besar dengan enam sumbu roda membutuhkan waktu pengisian sekitar 15 menit.

Sementara itu, SPBU yang hanya memiliki kapasitas melayani tiga kendaraan secara bersamaan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengurai antrean.

“Akibatnya, antrean kendaraan dapat mengular hingga ke badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas,”jelasnya.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan seorang pria berinisial AA (47) sebagai tersangka. Pelaku diduga telah menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak Agustus 2026 dengan keuntungan mencapai Rp55,2 juta per bulan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah mengatakan, pengungkapan kasus ini dilakukan pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.30 WITA.

Penindakan berlangsung di Jalan Kedamaian Selatan 1, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, tepatnya di BPT Blok F Nomor 447, Kota Makassar.

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat sekitar TKP pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 10.00 hingga 12.00 WITA.

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik Subdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulsel hingga dilakukan penindakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka membeli tabung LPG subsidi 3 kg dari sejumlah pangkalan dan toko campuran.

“Gas tersebut kemudian dipindahkan ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg menggunakan alat transfer khusus,”jelas Taufik saat rilis kasus, Selasa 10 November 2026.

Dalam menjalankan aksinya kata Taufik , tersangka menempatkan tabung LPG 3 kg di posisi atas dan tabung berukuran lebih besar di bawahnya.

“Proses pemindahan gas dibantu menggunakan ember hitam berisi es batu atau air untuk memperlancar aliran gas,”bebernya.

Setelah proses pengisian selesai, tabung ditimbang untuk memastikan berat gas sesuai dengan ukuran yang ditentukan sebelum dipasarkan.

Tersangka diketahui menjalankan aktivitas tersebut seorang diri selama sekitar 20 hari setiap bulan.

Gas hasil oplosan kemudian dijual kepada masyarakat umum dan sejumlah warung makan menggunakan mobil pikap.

“Untuk tabung ukuran 5,5 kg, tersangka mematok harga Rp100.000 per tabung dengan keuntungan sekitar Rp60.000. Sementara tabung ukuran 12 kg dijual seharga Rp200.000 dengan keuntungan mencapai Rp120.000 per tabung,”rincinya.

Dari aktivitas ilegal yang berlangsung sejak Agustus 2026 tersebut, tersangka diperkirakan telah mengantongi keuntungan sekitar Rp55,2 juta per bulan.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto menambahkan, dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 100 tabung LPG 3 kg, enam tabung LPG 5,5 kg, dan 21 tabung LPG 12 kg.

Selain itu, petugas menyita dua unit timbangan, 13 alat transfer gas, satu unit mobil pikap, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.

“Atas perbuatannya, AA dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,”beber Didik .

Dalam ketentuan tersebut, tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal enam tahun.

Penyidik juga menerapkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp2 miliar.

“Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya penindakan terhadap penyalahgunaan LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak,”tegasnya. []

Dalam konferensi pers di Aula Mapolres pada Senin (9/11/2026), Kapolres Pekalongan Kota yang didampingi Kasatreskrim, AKP Husen Asnawi dan Kasi Humas, Iptu Purno Utomo membeberkan kronologi penangkapan para tersangka beserta barang buktinya.

“Kasus ini bermula dari laporan pencurian sepeda motor Honda Beat Street warna silver dengan Nomor Polisi: G-3061-PJ pada Kamis, 1 Oktober 2026 pukul 18.10 WIB,” beber Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Dies Ferra Ningtias.

TKP pencurian tersebut berada di sebuah rumah di Jalan H. Sabrawi No. 31 RT 001 RW 006, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

“Modus operandi yang digunakan pelaku adalah mengambil kendaraan korban yang terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang di depan rumah menggunakan kunci Letter T,” lanjut Kapolres.

Penyidik Unit III Sat Reskrim yang melakukan penyelidikan berhasil meringkus tersangka berinisial “C” (49), warga Kelurahan Kwigaran, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, di wilayah Kebumen pada 22 Oktober 2026.

Dari hasil pengembangan penangkapan tersangka “C”, polisi mendapati keterangan bahwa ia beraksi bersama dua rekannya dan seorang penadah.

“Tersangka lainnya berinisial “MS” (41) warga Ambo Wetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, “FB” (33) warga Kedungwuni Timur, Kabupaten Pekalongan, serta penadah berinisial “KS” (20) asal Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang,” terangnya.

Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa dua unit sepeda motor (Honda Beat Street dan Honda Beat putih) serta sejumlah mata kunci Letter T.

“Atas perbuatannya, para pelaku kami jerat dengan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun,” ujar AKBP Dies Ferra.

Sebagai langkah antisipasi, Polres Pekalongan Kota mengimbau masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dengan memastikan kendaraan terkunci aman dan memasang kunci ganda.

Warga juga diminta segera melapor melalui Call Center Polri 110 jika mengetahui adanya tindak pidana atau membutuhkan bantuan kepolisian.

Salah satu korban bernama Arfan asal Tegalrejo menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya karena motor miliknya yang dicuri selama kurang lebih satu bulan berhasil ditemukan kembali.

“Di sini saya menerima motor saya kembali setelah sebelumnya dicuri, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Pekalongan Kota dan Ibu Kapolres serta Kasat Reskrim,” ungkap Arfan saat penyerahan motor.

Ia juga mengapresiasi kinerja kepolisian karena proses pengurusan pengembalian kendaraannya tidak dipungut biaya sepeser pun.

“Alhamdulillah dari awal laporan gratis, Pak. Tidak dipungut biaya sama sekali dan langsung diberikan,” imbuhnya. (em-aha)