P2G menilai pernyataan yang menyebut guru, orang tua, hingga wartawan ikut membesar-besarkan isu keracunan MBG justru berpotensi memperkeruh persoalan.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri bahkan mendesak Kepala BGN Sudaryono meminta maaf dan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri.

Desakan tersebut disampaikan Iman karena menurut P2G, persoalan utama dalam kasus keracunan MBG berada pada pelaksanaan program, khususnya pengelolaan makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan pada guru maupun pihak sekolah.

“Ke depan, Kepala BGN harus introspeksi diri. Keracunan MBG disebabkan ada persoalan serius dalam desain kebijakan MBG oleh BGN. Masalahnya di internal BGN dan SPPG. Maka salah alamat jika menyalahkan guru dan sekolah. Kenapa guru disalahkan? kalau gk mampu mundur.” kritik Iman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9/2026) kemarin.

Menurut Iman, di tengah banyaknya laporan mengenai keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG, BGN seharusnya lebih fokus mengevaluasi sistem pengadaan, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan makanan.

Ia juga mengkritik langkah BGN yang mengumpulkan kepala sekolah untuk memberikan literasi gizi ketika persoalan keamanan makanan dalam program MBG masih menjadi perhatian publik.

P2G turut meminta Kepala BGN tidak mengeluarkan pernyataan yang dinilai dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Salah satunya adalah pernyataan yang mengaitkan ramainya pemberitaan mengenai keracunan MBG dengan persoalan politik dan ideologis.

“Selain tidak punya empati kepada korban keracunan MBG, Kepala BGN harus bisa menjelaskan, apakah 50.000 orang keracunan MBG itu gara-gara masalah ideologi? Dan mereka keracunan akibat perbedaan ideologi?” ujar Iman.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menyatakan bahwa ramainya isu keracunan MBG turut dipengaruhi oleh berbagai pihak di media sosial.

Ia menyebut guru, orang tua siswa, wartawan, hingga sejumlah oknum LSM ikut membuat persoalan tersebut menjadi ramai.

“Satu, adalah ideologis, ini masalah urusan politik. Nomor satu. Yang ramein gurunya, yang ramein orang tua siswanya, yang ramein adalah wartawannya, yang ramein adalah orang-orang oknum yang LSM dan lain sebagainya, itu ideologis politis,” kata Sudaryono baru-baru ini.

Di sisi lain, BGN menyatakan bahwa pihak dapur dan pengawas gizi memiliki kewajiban untuk mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum makanan tersebut didistribusikan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya terkait keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat.

P2G meminta persoalan tersebut ditangani melalui evaluasi menyeluruh agar kasus keracunan tidak terus berulang. Menurut organisasi tersebut, keselamatan siswa dan penerima manfaat harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Dalam perkara tersebut, nama Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, tercatat sebagai terlapor.

Peningkatan status perkara itu berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/762/VII/2026/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 9 Juli 2026.

Perkembangan terbaru penanganan perkara tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Ditreskrimum Polda Sulsel tertanggal 10 September 2026.

SPDP tersebut telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada pihak pelapor.

Dalam dokumen SPDP disebutkan, peristiwa yang dilaporkan terjadi di Jalan Kancil Utara Nomor 50, Bonto Biraeng, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pada 6 Januari 2022.

Laporan tersebut diajukan M.Y. Khaerul Umam selaku kuasa hukum Siosanto, dengan Irwan Bachri Syam tercatat sebagai terlapor.

Perkara itu dilaporkan atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meski telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara dan akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum terkait perkembangan proses penyidikan.

Kuasa hukum pelapor, Muhammad Nasir, mengatakan persoalan investasi tersebut bermula dari dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek kerja sama yang dibuat pada 21 Mei 2021.

Menurut Nasir, dokumen RAB tersebut dibuat sebelum Irwan Bachri Syam terpilih sebagai Bupati Luwu Timur.

Ia menyebut nama dan tanda tangan Irwan Bachri Syam tercantum dalam dokumen tersebut.

“Di RAB ada lima poin. Salah satunya tertulis jelas, investor Stone Crusher mendapat profit Rp2 miliar,” ujar Nasir di Makassar, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (11/9).

Nasir menjelaskan, proyeksi keuntungan tersebut dihitung berdasarkan kapasitas produksi Stone Crusher yang disebut mencapai 200 ton per jam.

Dengan asumsi operasional selama delapan jam per hari, kapasitas produksi diproyeksikan mencapai 1.600 ton per hari.

Jika dihitung dalam satu bulan, produksi tersebut diperkirakan mencapai 41.600 ton.

“Di RAB tertulis investor mendapat fee Rp50 ribu per ton. Rp50 ribu dikali 41.600 ton hasilnya Rp2.080.000.000 per bulan,” jelas Nasir.

Menurut Nasir, angka tersebut menjadi salah satu dasar perhitungan keuntungan yang ditawarkan kepada investor dalam kerja sama tersebut.

Dana Investasi Belum Dikembalikan

Nasir mengatakan kerja sama investasi tersebut telah berlangsung sejak 2021, saat Irwan Bachri Syam belum menjabat sebagai Bupati Luwu Timur.

Dalam perjanjian awal, kata dia, para pihak juga telah menyepakati mekanisme pengembalian dana investasi.

Namun, menurut Nasir, hingga 2026 dana investasi tersebut belum dikembalikan.

“Namun hingga 2026, tidak ada pengembalian yang dilakukan,” tegas Nasir.

Dalam perkara yang dilaporkan ke Polda Sulsel, Irwan Bachri Syam disebut dilaporkan oleh dua investor, yakni Siosanto Santoso dan Bambang Haryanto.

Total nilai investasi dalam dua laporan polisi tersebut disebut mencapai lebih dari Rp8 miliar.

Namun, khusus perkara yang kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, nilai kerugian yang dilaporkan mencapai Rp6,7 miliar.

Status Masih Terlapor

Peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan menjadi perkembangan baru dalam proses hukum dugaan investasi Stone Crusher tersebut.

Meski demikian, status Irwan Bachri Syam dalam perkara ini masih sebagai terlapor.

Belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Penyidikan selanjutnya akan menentukan konstruksi perkara berdasarkan alat bukti serta hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan.

Hingga berita ini ditulis, proses hukum perkara dugaan penipuan dan penggelapan investasi Stone Crusher tersebut masih berlangsung. [SF]

Kedua perkara tersebut yakni dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah serta pengadaan ambulans program Garda Sehat Lutim Juara yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale.

Berthy memastikan proses hukum terhadap kedua perkara tersebut masih berjalan. Ia menegaskan penyidik tidak akan menghentikan proses sebelum perkara memiliki kejelasan hukum berdasarkan alat bukti yang cukup.

“Saya pastikan, kalau saya sudah maju, pantang untuk mundur. Tidak akan mundur,” tegas Berthy saat menerima aspirasi Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (MUAK) di Kantor Kejari Luwu Timur, Senin (7/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Berthy di tengah keresahan sebagian masyarakat yang mempertanyakan perkembangan penanganan dua perkara dugaan korupsi tersebut.

Berthy menjelaskan, penanganan perkara dugaan korupsi tidak semata-mata dilakukan dengan mengejar pemberitaan atau ekspos kepada publik.

Menurutnya, setiap perkara harus melalui tahapan hukum secara cermat, termasuk memastikan kecukupan alat bukti sebelum mengambil langkah lebih jauh.

Ia mengatakan proses penyelidikan sebelumnya dilakukan secara tertutup untuk menghindari kegaduhan sebelum penyidik memperoleh bukti yang dinilai memadai.

Setelah melalui proses tersebut, penanganan kedua perkara kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Berthy juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan seseorang sebagai tersangka.

Menurut dia, penetapan tersangka yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa didukung alat bukti yang kuat justru dapat membuka peluang munculnya gugatan praperadilan.

“Kalau kami grusa-grusu menetapkan tersangka tanpa didukung alat bukti yang kuat, ujungnya kami akan diprapradilankan,” ujarnya.

Ia menegaskan tujuan penyidikan bukan sekadar menetapkan seseorang sebagai tersangka. Konstruksi perkara harus kuat agar dapat dipertanggungjawabkan hingga proses persidangan.

“Tujuan kami bukan cuma sampai penyidikan, tapi harus terbukti di persidangan dan memulihkan kerugian negara,” tegasnya.

Untuk perkara dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Luwu Timur masih mendalami keterlibatan puluhan usaha kecil dan menengah (UKM) yang terlibat dalam proyek tersebut.

Pendalaman dilakukan untuk mengurai rangkaian peristiwa serta memastikan fakta dan alat bukti yang nantinya menjadi dasar dalam menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Berthy mengatakan langkah tersebut diperlukan agar konstruksi perkara yang dibangun penyidik benar-benar kuat dan tidak mudah dipatahkan karena persoalan prosedur maupun alat bukti.

Sementara itu, untuk perkara dugaan korupsi pengadaan ambulans Garda Sehat Lutim Juara yang menggunakan dana CSR PT Vale, penyidik telah mengajukan permohonan penghitungan kerugian keuangan negara kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil penghitungan kerugian negara tersebut menjadi salah satu bagian penting yang masih ditunggu penyidik untuk melengkapi konstruksi perkara.

“Begitu alat bukti lengkap dan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP keluar, tidak segan-segan, hari itu juga langsung kami tetapkan tersangkanya,” cetus Berthy.

MUAK Pertanyakan Perkembangan Kasus

Sementara itu, kedatangan Aliansi MUAK ke Kantor Kejari Luwu Timur dilakukan untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kedua perkara tersebut.

Masyarakat menilai proses hukum yang berjalan cukup lama menimbulkan pertanyaan mengenai perkembangan penyidikan.

Perwakilan MUAK, Jois, mengatakan kondisi tersebut bahkan berdampak kepada pihak-pihak yang selama ini ikut mengawal kasus tersebut.

“Masyarakat mengejek kami, katanya percuma dikawal karena kasusnya sudah selesai di tingkat penyidik saja dan tidak akan ada tersangkanya. Makanya hari ini kami datang untuk mendengar langsung komitmen dari Kajari,” ujar Jois.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Aliansi MUAK untuk mendengarkan secara langsung penjelasan Kajari Luwu Timur mengenai perkembangan penanganan kedua perkara.

Usai mendapatkan penjelasan terkait proses penyidikan dan komitmen Kejari Luwu Timur, massa Aliansi MUAK kemudian membubarkan diri secara tertib.

Hingga kini, penyidikan terhadap kedua perkara tersebut masih berlangsung.

Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan ambulans CSR PT Vale, penyidik masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP.

Sedangkan dalam perkara pengadaan seragam sekolah, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Kejari Luwu Timur menegaskan proses hukum akan terus berjalan hingga alat bukti dinilai cukup dan perkara dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. [SF].

Pameran ini menjadi ajang strategis yang mempertemukan pelaku industri kulit, alas kaki, tekstil, dan garmen dari berbagai negara untuk menampilkan inovasi terbaru, memperluas jaringan bisnis, sekaligus meningkatkan daya saing industri manufaktur Indonesia di pasar global.

Sebanyak 210 peserta, termasuk 50 pelaku UMKM, ambil bagian dalam pameran ini. Mereka berasal dari 14 negara, yakni Indonesia, China, Italia, Uni Emirat Arab, Pakistan, Spanyol, India, Bangladesh, Jerman, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapura, dan Korea Selatan.

Keikutsertaan peserta dari berbagai negara tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap potensi industri manufaktur Indonesia, khususnya sektor kulit, alas kaki, tekstil, dan garmen.

CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim, mengatakan ILF Expo dan IGT Expo 2026 tidak sekadar menjadi ajang pameran produk, tetapi juga wadah kolaborasi bagi seluruh pelaku industri untuk memperkuat daya saing nasional di tengah persaingan global.

“ILF Expo dan IGT Expo 2026 kami hadirkan sebagai platform yang mempertemukan seluruh ekosistem industri kulit, alas kaki, tekstil, dan garmen. Melalui pameran ini, kami ingin mendorong kolaborasi, mempercepat adopsi teknologi, serta membuka peluang bisnis yang lebih luas bagi pelaku industri Indonesia agar mampu bersaing di pasar global,” ujar Daud dalam sambutannya, Rabu (5/8/2026).

Berbagai inovasi dipamerkan dalam ajang ini, mulai dari produk kulit dan alas kaki, tekstil, garmen, bahan baku, aksesori, hingga mesin produksi, teknologi otomasi, serta solusi manufaktur terbaru. Seluruh inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, sekaligus mendukung penerapan industri yang lebih berkelanjutan.

Selain menjadi etalase inovasi, ILF Expo dan IGT Expo 2026 juga menghadirkan beragam program yang membahas transformasi digital, modernisasi proses produksi, penggunaan material ramah lingkungan, hingga strategi penguatan rantai pasok industri.

Salah satunya adalah Seminar Nasional Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) bertema “Membangun Industri TPT yang Kompetitif, Berkelanjutan, dan Menjadi Pemain Utama dalam Rantai Pasok Nasional dan Internasional.” Seminar tersebut mempertemukan pemerintah, akademisi, asosiasi, dan pelaku usaha untuk membahas penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui inovasi, peningkatan daya saing, serta pengembangan rantai pasok nasional.

Sementara itu, ILF–IGT Manufacturing Forum 2026 mengusung tema “Jaya di Pasar Domestik, Unggul di Pasar Global.” Forum hasil kolaborasi Krista Exhibitions dan APRISINDO ini mendapat dukungan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Forum tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari revitalisasi industri padat karya, peningkatan investasi manufaktur, pemberdayaan UMKM dan IKM, hingga pemanfaatan peluang perdagangan melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk memperluas akses ekspor Indonesia.

Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan The Fashion Show yang menampilkan karya dan inovasi terbaru dari industri kulit, alas kaki, tekstil, dan fesyen nasional. Selain itu, terdapat Networking Cocktail Dinner sebagai bagian dari program business matching yang mempertemukan peserta pameran dengan buyer, investor, asosiasi, serta mitra industri dari dalam maupun luar negeri.

Acara networking tersebut melibatkan sejumlah asosiasi, di antaranya APRISINDO, APRINDO, APPMI, APKI, dan APGAI, dengan dukungan penuh dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Kehadiran para buyer potensial diharapkan mampu membuka peluang kerja sama sekaligus meningkatkan transaksi bisnis bagi pelaku industri nasional.

Daud menegaskan, Krista Exhibitions berharap penyelenggaraan ILF Expo dan IGT Expo 2026 mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan industri manufaktur Indonesia di masa mendatang.

“Kami berharap ILF Expo dan IGT Expo 2026 dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan industri kulit, alas kaki, tekstil, dan garmen Indonesia. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, investor, dan mitra internasional menjadi kunci untuk mempercepat adopsi teknologi, meningkatkan investasi, memperluas pasar ekspor, serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional,” tutup Daud.

ILF Expo 2026 dan IGT Expo 2026 terbuka bagi pelaku industri, produsen, distributor, importir, eksportir, asosiasi, akademisi, investor, hingga masyarakat umum. Melalui penyelenggaraan pameran ini, Krista Exhibitions menargetkan terciptanya kolaborasi bisnis baru yang mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri kulit, alas kaki, tekstil, dan garmen di kawasan Asia. [SF]

Menurut Noverizky, kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

Ia menilai, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Atas nama keluarga besar Tidar Jakarta Barat, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Sudaryono atas amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kami meyakini beliau memiliki kapasitas, pengalaman, dan komitmen untuk membawa BGN semakin profesional dalam menjalankan tugas negara yang sangat strategis,” ujar Noverizky di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Ia mengatakan, pergantian pimpinan merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan. Namun, yang lebih penting adalah memastikan proses transisi mampu memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Noverizky berharap Sudaryono dapat memperkuat tata kelola BGN, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

“Program sebesar ini membutuhkan tata kelola yang modern, transparan, dan berbasis data. Dengan sistem yang kuat, manfaat program akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran,” katanya.

Selain memperkuat tata kelola, Noverizky juga mendorong adanya sinergi antara Badan Gizi Nasional, kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar implementasi Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih optimal.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada BGN, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar setiap anak Indonesia memperoleh hak yang sama atas asupan gizi yang layak.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program agar setiap kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui kebijakan yang adaptif.

Selain itu, pengawasan internal di lingkungan Badan Gizi Nasional juga dinilai harus terus diperkuat untuk menjaga akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Kepercayaan publik merupakan modal utama. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan program di lapangan,” ucapnya.

Noverizky optimistis, di bawah kepemimpinan Sudaryono, Program Makan Bergizi Gratis akan terus mengalami penyempurnaan, baik dari sisi kualitas pelayanan, perluasan jangkauan penerima manfaat, maupun efektivitas penggunaan anggaran negara.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan sekaligus masukan yang konstruktif agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Kritik tentu diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun dukungan dan partisipasi seluruh elemen bangsa juga tidak kalah penting agar program ini menjadi instrumen peningkatan kualitas generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Naniek S Deyang. Pergantian tersebut dilakukan untuk memperkuat efektivitas kelembagaan sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah Indonesia.

Usai dilantik, Sudaryono meminta doa dan dukungan agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Doakan saya amanah, doakan saya baik. Satu yang saya janjikan, saya kerja dengan sebaik-baiknya, kerja keras dengan sebaik-baiknya,” kata Sudaryono.

Ia juga mengajak seluruh jajaran BGN dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis demi meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

“Saya mohon doa, mohon dukungan, mohon restu untuk kami bersama Wakil Kepala, seluruh jajaran BGN, dan seluruh stakeholder agar program ini berjalan semakin baik,” tuturnya. [SF]

Putusan tersebut sekaligus membalikkan hasil pemeriksaan di tingkat banding yang sebelumnya tidak menguntungkan pihak Noverizky.

Meski demikian, tim kuasa hukum masih menunggu salinan resmi putusan kasasi untuk mengetahui secara lengkap pertimbangan hukum majelis hakim.

“Kami bersyukur Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi yang kami ajukan. Saat ini kami masih menunggu salinan putusan sebagai dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya,” kata Noverizky di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Sengketa ini berawal pada 2018 ketika Noverizky menerima surat tugas dari Kedutaan Besar Arab Saudi untuk memberikan pendampingan hukum terhadap seorang warga negara Arab Saudi yang menghadapi proses pidana di Indonesia.

Menurutnya, seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya telah diselesaikan sesuai penugasan. Namun hingga perkara selesai, honorarium jasa hukum beserta biaya yang telah lebih dahulu dikeluarkan menggunakan dana pribadi disebut tidak pernah dibayarkan oleh pihak kedutaan.

Karena tidak tercapai penyelesaian, Noverizky kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister dengan Nomor 297/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian melalui putusan verstek setelah menyatakan Kedutaan Besar Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri RI telah dipanggil secara patut namun tidak menghadiri persidangan.

Majelis hakim juga menyatakan hubungan hukum antara Noverizky dengan Kedutaan Besar Arab Saudi yang didasarkan pada surat tugas tertanggal 9 November 2018 beserta surat kuasa yang menyertainya sah dan mengikat menurut hukum Indonesia.

Selain itu, pengadilan menilai tindakan Kedutaan Besar Arab Saudi yang tidak mengembalikan biaya perdamaian yang telah lebih dahulu dibayarkan Noverizky menggunakan dana pribadi merupakan perbuatan melawan hukum.

Melalui amar putusan tersebut, Kedutaan Besar Arab Saudi dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp375 juta kepada Noverizky Tri Putra. Pengadilan juga memerintahkan Kementerian Luar Negeri RI untuk tunduk dan melaksanakan putusan dimaksud.

Namun perkara belum berakhir. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian berubah setelah diperiksa di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi. Tidak menerima hasil tersebut, Noverizky mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi itu akhirnya dikabulkan. Bagi pihak Noverizky, putusan tersebut menjadi kepastian hukum atas sengketa yang telah berlangsung selama beberapa tahun.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menerbitkan aanmaning atau teguran kepada Kedutaan Besar Arab Saudi dalam perkara eksekusi Nomor 10/PDT.EKS/2025 juncto Nomor 297/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Aanmaning merupakan tahapan dalam proses eksekusi putusan pengadilan yang berisi peringatan kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan secara sukarela.

Kuasa hukum Noverizky, Aflah Abdurrahim SH bersama tim AM Oktarina Counsellor at Law saat itu menyambut baik diterbitkannya aanmaning tersebut.

Menurutnya, langkah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan bahwa setiap pihak, termasuk perwakilan negara asing dalam sengketa keperdataan yang berkaitan dengan aktivitas komersial, tetap wajib menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Di sisi lain, Noverizky berharap putusan Mahkamah Agung dapat menjadi pembelajaran bahwa hubungan diplomatik tidak menghapus kewajiban hukum dalam perkara keperdataan.

“Saya berharap tidak ada lagi advokat di Indonesia yang mengalami hal serupa. Perkara ini membuktikan bahwa dalam perkara yang bersifat komersial, tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum Indonesia,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kedutaan Besar Arab Saudi maupun Kementerian Luar Negeri RI belum memberikan pernyataan resmi terkait putusan kasasi tersebut.

Sementara itu, pihak Noverizky menyatakan masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebelum mengambil langkah hukum lanjutan. [SF]

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Suprayogi mengatakan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari program untuk menata kawasan tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) terpadu.

“Hari ini adalah penertiban dalam rangka penataan ruang terbuka hijau kawasan Jatipinggir masuk Kelurahan Petamburan. Ada 150 bangunan liar dan lapak – lapak pedagang dibongkar. Dan ini sudah disosialisasikan melalui forum grup diskusi tahun lalu, sekitar bulan Oktober sampai dengan November, tiga kali pelaksanaan,” ujar Suprayogie kepada wartawan di lokasi, Rabu 22 Juli 2026.

Menurutnya, area yang ditertibkan membentang sejauh lebih dari satu kilometer di sepanjang sisi Jalan Petamburan.

“Panjang keseluruhan lahan mencapai 1.021 meter, dan pengerjaannya akan dieksekusi secara bertahap. Nanti dibagi tiga segmen, ada tiga lokasi,” ucapnya.

Adapun bangunan yang terdampak sebagian besar didominasi oleh fasilitas lingkungan umum dan area komersil milik pedagang.

“Ada Lokasi Penampungan Sementara (LPS), ada Bale Warga, ada sebagian fungsi beberapa pos. Kurang lebih kalau bangunannya yang dipakai yang besar-besar ya, ada sekitar 7 atau 8 kalau nggak salah. Rumah tinggal enggak ada,” kata Suprayogie.

Sementara itu, Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan kegiatan pengembalian fungsi jalur hijau ini direncanakan menjadi ruang publik terbuka bagi warga.

“Sepanjanh sepadan sungai itu sebenarnya merupakan jalur hijau seharusnya. Dalam tahun ini Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat punya rencana untuk kegiatan penataan di sepadan sungai BKB tepatnya di kawasan Jatipinggir, dari ujung rel sampai dengan menuju ke Museum Tekstil,” ucap Mila.

Nantinya, lokasi tersebut akan disulap dengan berbagai fasilitas mumpuni yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas, mulai dari trek lari atau jogging track, taman bermain anak, lapangan olahraga, hingga sebuah bangunan serbaguna semi-permanen.

“Ruang serbaguna bertingkat yang bentukannya semi permanen ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Kan seperti diketahui bahwa di sekitar sini pemukiman padat. Mereka punya ruang di rumahnya sempit. Jadi ketika mereka punya hajat itu bisa menggunakan ruang serbaguna,” jelas Mila.

Menurut Mila, RTH ini nantinya juga akan memiliki daya tarik tersendiri yaitu pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta.

Pasalnya, area di sisi Kali Jatipinggir ini memiliki akses pemandangan pamgsung ke pusat kawasan perkantoran Jakarta Pusat.

“Selain ruang serbaguna, tentu ini kita punya potensi city view yang merupakan ciri khas dari Kota Jakarta Pusat khususnya. Nah, itu akan dieksplor supaya bisa menjadi ikon di Jakarta Pusat,” ungkapnya.

Mila juga memastikan nantinya hak-hak warga dan pedagang asli Petamburan tidak akan diabaikan setelah pembongkaran. Bagi para pedagang kaki lima, para pedagang akan difasilitasi tempat baru agar bisa kembali berdagang di lokasi yang lebih rapi dan tertata dengan konsep bangunan kontainer.

“Yang terdampak untuk diutamakan untuk warga Petamburan, itu akan dikurasi dagangannya dan akan ditempatkan nanti ddi bangunan kontainer bertingkat, di bagian atasnya itu tempat kuliner,” ujar Mila.

Namun, kata Mila, karena terbatasnya kapasitas penampungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkot Jakartw Pusat berharap adanya kerja sama dan suntikan dana dari sektor swasta.

“Kami berharapnya ada Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa mengakomodir atau memfasilitasi pengembangan kawasan kuliner tadi,” ucap dia.

Proses pembongkaran lahan ini ditargetkan rampung sepenuhnya dalam kurun waktu kurang lebih satu pekan.

Usai lahan diratakan, Sudin Tamhut akan langsung mengebut pengerjaan fisik RTH dan ditargetkan selesai pada November 2026 mendatang. [SF]

Reporter: Tian

Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat, M. Sholeh, mengatakan perbaikan dilakukan oleh personel Pasukan Kuning yang bertugas di delapan kecamatan, serta tim Seksi Jalan, Jembatan, dan Kelengkapan Jalan (JJKJ).

“Selama periode Januari hingga minggu ketiga Juli 2026, kami telah memperbaiki 9.512 titik jalan berlubang dengan total luasan mencapai 26.154 meter persegi,” ujar Sholeh, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, perbaikan jalan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi JAKI, media sosial, maupun hasil pemantauan rutin petugas di lapangan.

“Kami juga memiliki tim satuan tugas yang secara berkala melakukan monitoring kondisi jalan di delapan kecamatan di Jakarta Pusat,” katanya.

Sholeh menjelaskan, mayoritas perbaikan dilakukan menggunakan metode tambal cepat coldmix dan hotmix. Rinciannya, sebanyak 9.353 titik dengan luas 19.253 meter persegi diperbaiki menggunakan metode tersebut.

Sementara itu, metode hotmix juga diterapkan pada 134 titik dengan luas 5.446 meter persegi.

Adapun perbaikan menggunakan metode beton dilakukan di sembilan titik dengan luas 33 meter persegi, sedangkan metode scrap diterapkan pada 16 titik dengan luas 1.421 meter persegi.

Ia menambahkan, titik-titik jalan yang telah diperbaiki tersebar di berbagai ruas, mulai dari jalan lingkungan, jalan lokal, jalan kolektor, hingga jalan arteri.

Menurut Sholeh, kerusakan jalan dipengaruhi sejumlah faktor, seperti usia konstruksi jalan, tingginya curah hujan, genangan air, hingga beban kendaraan bertonase besar yang melintas.

“Perbaikan jalan berlubang ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sekaligus memberikan rasa aman, nyaman, dan memperlancar mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta Pusat,” pungkasnya. [SF]

Reporter: Christ

Komitmen itu diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor bersama Bank Mandiri melalui Rumah BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PPKUKM.

Pelaksanaan Program PEKA digelar di Graha BPJAMSOSTEK, Jakarta, Senin (13/7/2026), dan diikuti 90 peserta. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Melalui sinergi tersebut, para peserta mendapatkan pendampingan usaha secara komprehensif. Materi yang diberikan mencakup pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas produk, pengemasan, digitalisasi pemasaran, hingga perluasan akses pasar.

Rumah BUMN berperan dalam pembinaan dan pendampingan pelaku UMKM, sementara OJK turut memperkuat pemahaman literasi keuangan peserta agar mampu mengelola usaha secara sehat dan berkelanjutan.

Secara nasional, Program PEKA telah diikuti 908 peserta. Sementara di wilayah DKI Jakarta, jumlah peserta tercatat mencapai 299 orang.

Program ini terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan memastikan manfaat jaminan sosial dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi keluarga penerima manfaat.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, Program PEKA merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam memberikan nilai layanan yang berkelanjutan setelah peserta atau ahli waris menerima manfaat.

“Program ini kami hadirkan agar penerima manfaat tidak hanya menerima santunan, tetapi juga mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan pendampingan sehingga mampu kembali produktif dan menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujar Saiful.

Dalam sambutannya, Bupati Qudrotul Ikhwan mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Menurutnya, jabatan yang diemban bukan sekadar bentuk apresiasi atas kompetensi yang dimiliki, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada 63 pejabat fungsional yang hari ini resmi dilantik. Kepercayaan yang diberikan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan bekerja secara profesional, disiplin, berdedikasi, dan menjunjung tinggi integritas,” ujar Qudrotul.

Ia menegaskan, pejabat fungsional memiliki posisi penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Kinerja mereka dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan berbagai program yang dijalankan pemerintah.

Karena itu, Qudrotul mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kapasitas diri, memperluas wawasan, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Jangan pernah merasa puas dengan kemampuan yang dimiliki saat ini. Teruslah belajar agar mampu memberikan pelayanan dan kinerja terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Selain peningkatan kompetensi, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjadikan budaya belajar sebagai bagian dari kehidupan aparatur sipil negara.

Menurutnya, ASN yang terus mengembangkan kemampuan akan lebih siap melahirkan inovasi dan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menutup arahannya, Qudrotul menyampaikan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan akan semakin kompleks.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pejabat fungsional memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi agar setiap program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan optimal.

“Saya optimistis apabila seluruh aparatur memiliki visi yang sama, bekerja dengan integritas, saling mendukung, serta berorientasi pada hasil, maka cita-cita mewujudkan Tulang Bawang sebagai Kabupaten Udang Manis akan tercapai dengan baik,” pungkasnya.

Reporter: Dian Aria S.

Promotor Remember Fest, Clement Winarko, mengatakan peluncuran logo menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan festival yang akan digelar di kawasan Open Space dan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.

“Hari ini kami resmi memperkenalkan logo Remember Fest. Meskipun nama festival ini terdengar baru, tim yang berada di belakangnya merupakan orang-orang yang telah lama berkecimpung di industri hiburan dan siap menghadirkan pengalaman festival yang berbeda bagi masyarakat,” ujar Clement.

Menurutnya, salah satu kekuatan utama Remember Fest adalah kolaborasi dengan Visiting Jakarta, platform digital yang aktif mempromosikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta.

Melalui kerja sama tersebut, Remember Fest 2026 tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik, tetapi juga berbagai aktivitas pendukung seperti pameran kuliner, fesyen, kriya, hingga produk-produk UMKM yang melibatkan pelaku usaha kreatif lokal.

“Kami ingin Remember Fest tahun ini menjadi salah satu destinasi wisata buatan baru di Jakarta. Festival ini dirancang tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai wadah promosi ekonomi kreatif yang mampu menarik lebih banyak pengunjung dibandingkan penyelenggaraan festival yang pernah kami buat sebelumnya,” kata Clement.

Berbekal pengalaman menghadirkan puluhan ribu penonton dalam berbagai festival musik, Clement optimistis Remember Fest mampu menarik lebih dari 30 ribu pengunjung dari kalangan Generasi Z hingga Generasi Alpha. Dengan lokasi yang lebih luas, jumlah pengunjung bahkan ditargetkan dapat mencapai 50 ribu orang.

Ia menilai konsep yang diusung Remember Fest yang digelar bulan November nanti, memiliki keunggulan tersendiri karena terhubung langsung dengan program promosi pariwisata yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf).

Sementara itu, Mitra Kreatif Strategis Eksternal Disparekraf DKI Jakarta, Ari Wibisono, menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurutnya, sinergi antara industri hiburan dan promosi pariwisata merupakan langkah strategis yang dapat memberikan dampak luas bagi perkembangan sektor kreatif di Jakarta.

“Kolaborasi Remember Fest dengan Visiting Jakarta merupakan langkah yang cerdas. Kerja sama seperti ini berpotensi memperkuat citra Jakarta sebagai kota tujuan wisata sekaligus menginspirasi daerah lain di Indonesia,” ujar Ari.

Ari menjelaskan, Visiting Jakarta merupakan platform digital dan program branding pariwisata resmi yang berada di bawah Disparekraf DKI Jakarta.

Platform tersebut berfungsi sebagai pusat informasi, panduan, serta promosi berbagai destinasi wisata, budaya, kuliner, dan event yang berlangsung di ibu kota.

Menurutnya, Jakarta memiliki daya tarik yang unik karena memadukan warisan sejarah, keragaman budaya Nusantara, dan gaya hidup metropolitan modern. Hal itu menjadikan Jakarta sebagai pusat perdagangan, hiburan, kuliner, kriya, hingga pertukaran budaya.

Berbagai festival besar telah menjadi bagian dari identitas Jakarta, mulai dari Java Jazz Festival, Pestapora, Synchronize Festival, Hammersonic, hingga Jazz Goes To Campus.

Kehadiran Remember Fest diharapkan dapat menambah daftar festival unggulan yang mampu menarik perhatian wisatawan dan pencinta musik dari berbagai daerah.

Dengan konsep yang memadukan musik, ekonomi kreatif, dan promosi pariwisata, Remember Fest diharapkan menjadi salah satu agenda hiburan yang ikut menyemarakkan perjalanan menuju 500 tahun Kota Jakarta. [SF]

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 mengenai penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah.

Menurut Agustina, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan program, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta menyelaraskan standar pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

“Momentum libur sekolah kami manfaatkan untuk melakukan penataan dan evaluasi program agar pelaksanaannya ke depan semakin baik,” ujarnya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Masa libur sekolah tahun ini dijadwalkan berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026. Berbeda dengan periode Ramadan yang lalu, ketika MBG tetap disalurkan melalui mekanisme bundling, selama libur sekolah kali ini distribusi makanan bergizi akan dihentikan sementara.

BGN juga menetapkan bahwa SPPG yang tidak beroperasi selama periode penghentian program tidak akan menerima insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari.

Dengan jumlah SPPG yang saat ini telah beroperasi, kebijakan tersebut diperkirakan menghasilkan efisiensi anggaran mencapai Rp3,004 triliun selama 18 hari masa penghentian operasional.

Selain melakukan efisiensi, BGN turut menjalankan refocusing atau penyesuaian sasaran penerima manfaat MBG.

Hingga 18 Juni 2026, tercatat sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa telah teridentifikasi memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Sekolah-sekolah tersebut akan dievaluasi lebih lanjut untuk menentukan kelayakannya sebagai penerima program MBG.

Anggaran yang sebelumnya dialokasikan kepada kelompok tersebut nantinya akan dialihkan kepada masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

BGN menegaskan bahwa prioritas penerima manfaat ke depan akan difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak yang mengalami risiko kekurangan gizi.

Agustina menambahkan, data mengenai sekolah yang berpotensi tidak lagi menerima MBG masih bersifat dinamis dan akan terus diperbarui berdasarkan hasil pendataan di lapangan.

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator, termasuk kondisi sosial ekonomi, tingkat kerentanan gizi, serta akses masyarakat terhadap sumber pangan bergizi.

“Program Makan Bergizi Gratis harus tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus tetap menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara,” pungkasnya.

Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi seluruh keluarga besar SMA Bintara Depok, mulai dari siswa, guru, hingga orang tua.

Di tengah persaingan masuk PTN yang semakin ketat setiap tahunnya, para siswa SMA Bintara mampu menunjukkan daya saing dan kemampuan akademik yang baik untuk menembus kampus negeri impian mereka.

Berdasarkan data SNBT 2026, sebanyak 256.369 peserta dinyatakan lolos dari total 871.496 peserta yang mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

Dengan tingkat kelulusan sekitar 29,42 persen, hanya sekitar tiga dari sepuluh peserta yang berhasil memperoleh kursi di perguruan tinggi negeri.

Selain itu, sebanyak 86.118 peserta diterima melalui program bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Data tersebut menunjukkan tingginya tingkat persaingan dalam seleksi masuk PTN tahun ini.

Berdasarkan data yang dihimpun dari laman resmi dan akun media sosial sekolah-sekolah di Kota Depok hingga 1 Juni 2026, SMA Bintara masuk dalam daftar SMA swasta yang siswanya berhasil diterima melalui jalur SNBT.

Adapun daftar SMA swasta di Kota Depok berdasarkan jumlah siswa yang lolos SNBT 2026 adalah sebagai berikut:

1. SMA Budi Cendekia Islamic School – 92 siswa
2. SMA Sejahtera 1 – 74 siswa
3. SMA Putra Bangsa – 47 siswa
4. SMA Al Hasra – 39 siswa
5. SMA IT Nururrahman – 38 siswa
6. SMA Ibnu Hajar Boarding School – 32 siswa
7. SMA Perjuangan Terpadu – 25 siswa
8. SMA IT Al Haraki – 24 siswa
9. SMA Yadika 12 – 21 siswa
10. SMA Muhammadiyah 4 Depok – 18 siswa
11. SMA Yapan Indonesia – 15 siswa
12. SMA Lazuardi GIS – 12 siswa
13. SMA Bintara Depok – 11 siswa
14. SMA Mardi Yuana – 9 siswa
15. SMA Cakra Buana – 3 siswa

Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh civitas akademika SMA Bintara Depok untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional.

Keberhasilan para siswa menembus PTN melalui jalur SNBT juga menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin belajar, serta dukungan sekolah dan orang tua dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan. [SF]

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi DK Jakarta, Pamuji Raharja, menjelaskan bahwa pihaknya langsung bergerak melakukan penelusuran setelah video insiden tersebut ramai diperbincangkan pada 1 Juni 2026.

Tim Imigrasi terlebih dahulu mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan informasi terkait identitas dan keberadaan WNA tersebut. Dari hasil penelusuran, petugas memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan menginap di sebuah hotel di kawasan Tanah Abang.

“Berdasarkan informasi tersebut, tim segera melakukan pencarian hingga akhirnya berhasil mengamankan yang bersangkutan,” ujar Pamuji kepada wartawan saat konferensi pers, Rabu (3/6/2026).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pria tersebut berinisial ZNB (26), warga negara Inggris. Setelah dilakukan pendalaman, diketahui ZNB masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada 16 April 2026 dan mengurus Visa on Arrival (VoA) setibanya di Indonesia.

Dari data perlintasan keimigrasian, ZNB kemudian diketahui melakukan perjalanan ke Jakarta pada 21 Mei 2026 dan menetap di salah satu hotel di kawasan Tanah Abang.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut, yang bersangkutan selanjutnya diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk menjalani proses deportasi ke negara asalnya,” kata Pamuji.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, M. Iqbal Ramadhan, mengingatkan seluruh pengelola hotel, apartemen, maupun rumah kos yang menampung warga negara asing agar aktif melaporkan keberadaan penghuni asing melalui aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Menurut Iqbal, pelaporan tersebut penting untuk mendukung pengawasan keimigrasian dan memastikan setiap WNA yang berada di wilayah Jakarta Pusat mematuhi ketentuan yang berlaku.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini tercatat sebanyak 55 pengelola hotel dan apartemen telah aktif melaporkan keberadaan warga negara asing melalui sistem tersebut.

“Kami mengapresiasi para pengelola yang telah patuh dan aktif melakukan pelaporan. Bagi yang belum, kami mengimbau agar segera melaksanakan kewajiban tersebut karena terdapat sanksi bagi pihak yang tidak melaporkan keberadaan orang asing yang menginap di tempat usahanya,” ujar Iqbal.

Kegiatan yang digelar oleh Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) bersama sekitar 60 organisasi perempuan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 100 Tahun Kongres Pemuda Pertama 1926.

Acara tersebut turut mendapat dukungan dari Pupuk Kaltim dan diikuti sekitar 5.000 pemuda dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain menampilkan beragam kegiatan budaya, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan sektor pertanian, para peserta juga berkesempatan berdialog langsung dengan perwakilan dari 12 kementerian.

Ketua IKPPI, Sinda Sutadisastra, mengatakan kegiatan ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak internasional. Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah lembaga kepemimpinan pemuda ASEAN turut hadir dalam agenda tersebut.

“Dengan dukungan PBB dan Pupuk Kaltim, kami berharap pemuda Indonesia dapat menjadi jembatan kerja sama di berbagai sektor, termasuk pengembangan perdagangan internasional bagi petani kopi Indonesia melalui International Trade Center,” ujar Sinda di sela kegiatan, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, salah satu lembaga kepemudaan ASEAN bahkan telah membuka peluang kerja sama antara Indonesia dan Filipina dalam pengembangan kapasitas generasi muda.

Sinda juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah kepala daerah, anggota DPRD dari berbagai provinsi, serta perwakilan Kantor Komunikasi Kepresidenan yang hadir memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.

Ia menegaskan, Gema Pemuda 2026 tidak hanya menjadi ruang bagi pemuda untuk berkumpul, tetapi juga wadah pemberdayaan perempuan dan penguatan kapasitas kepemimpinan generasi muda.

“Kami mendorong perempuan berperan sebagai mentor dalam kepemimpinan dan ketahanan keluarga. Menariknya, sebagian besar panitia merupakan pelajar SMA dan mahasiswa berusia di bawah 21 tahun yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan acara berskala nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Sinda menjelaskan keterlibatan 12 kementerian merupakan bentuk dukungan konkret pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Pendampingan diberikan di berbagai bidang, mulai dari ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, UMKM, ekonomi kreatif, sosial, hingga komunikasi publik.

Momentum Gema Pemuda 2026 juga bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Karena itu, kegiatan ini sekaligus menjadi upaya menghidupkan kembali semangat Kongres Pemuda Pertama yang digelar pada 1926.

Penasehat Gema Pemuda 2026, Utje Gustaaf, menilai sejarah Kongres Pemuda Pertama masih belum banyak dikenal masyarakat dibandingkan Sumpah Pemuda 1928.

“Padahal Kongres Pemuda Pertama merupakan fondasi awal lahirnya persatuan pemuda Indonesia. Di tengah situasi penjajahan yang sulit saat itu, para pemuda mampu menyatukan visi. Semangat tersebut yang ingin kita bangkitkan kembali untuk memperkuat persatuan dan kemandirian bangsa,” ujarnya.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai kegiatan bertema pertanian perkotaan dan pedesaan, budaya, ekonomi kreatif, hingga penguatan karakter kebangsaan.

Hari pertama diisi dengan parade silat pendekar Nusantara, pertunjukan seni tradisional yang dikemas secara modern, peragaan busana batik dan tenun, serta sesi mentoring bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada hari kedua, fokus kegiatan diarahkan pada penguatan UMKM dan ketahanan pangan melalui parade budaya daerah, bazar kuliner Nusantara, hingga forum diskusi bersama 12 kementerian.

Dalam forum tersebut, peserta memperoleh pembekalan mengenai strategi pemasaran produk, baik melalui pasar konvensional, platform digital, maupun peluang ekspor. Mereka juga mendapatkan edukasi terkait pengelolaan ketahanan pangan keluarga dan efisiensi pengeluaran rumah tangga.

Puncak acara yang digelar pada 1 Juni dimeriahkan dengan pertunjukan pencak silat dari berbagai daerah, Pawai Obor Nasional bertajuk “Satu Obor, Satu Tekad” bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta workshop pembuatan lampu hias berbahan pipa pralon dan produk ramah lingkungan.

Sinda menegaskan, Gema Pemuda 2026 dibangun sebagai ruang kolaborasi yang bertujuan mendekatkan berbagai program pemberdayaan kepada masyarakat.

“Ini bukan sekadar acara seremonial. Kami ingin menghadirkan diskusi yang santai, efektif, dan menghasilkan manfaat nyata. Pemuda Indonesia harus bersatu bukan hanya dalam semangat, tetapi juga melalui karya dan kontribusi yang berdampak bagi bangsa,” pungkasnya.