Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Kejari Purwakarta ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Purwakarta, Dr. Yudhi Kurniawan. Ia menegaskan bahwa pemusnahan ini merupakan komitmen nyata untuk memastikan barang bukti kejahatan tidak beredar kembali di masyarakat.

“Di balik setiap gram dan setiap butir barang bukti, ada potensi rusaknya masa depan generasi muda, hancurnya keluarga, dan terganggunya ketertiban.

Dengan pemusnahan ini, kita pastikan barang-barang tersebut tidak akan pernah sampai ke tangan masyarakat,” ujar Yudhi.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi:

• Narkotika & Obat-obatan: Sabu seberat 161 gram, ganja 117 gram, tembakau sintetis 42 gram, 14.000 butir tramadol, 2.200 butir hexymer, serta sekitar 50 butir obat jenis Double Y.
• Uang Palsu: Pecahan Rp100.000 emisi tahun 1999 sebanyak 300 lembar, pecahan US$100 sebanyak 99 lembar, dan pecahan Rp100.000 sebanyak 57 lembar.
• Peralatan & Lainnya: Printer rakitan, screen sablon, tinta, alat hisap sabu (bong), senjata tajam, timbangan digital, plastik klip, telepon genggam, flashdisk, hingga pakaian dan tas.

Proses pemusnahan dilakukan melalui berbagai metode sesuai ketentuan hukum, seperti diblender dengan larutan sabun (untuk narkotika), dihancurkan, hingga dibakar, yang seluruhnya tertuang dalam berita acara resmi.

Momentum kegiatan ini terasa istimewa karena berdekatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November. Kajari menilai, perjuangan saat ini telah bergeser dari merebut kemerdekaan menjadi menjaga generasi dari ancaman narkotika dan kejahatan.

“Semangat kepahlawanan itu kita teruskan dengan menjalankan tugas secara jujur, berintegritas, dan penuh tanggung jawab,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin—mewakili Bupati Saepul Bahri Binzein—menyatakan dukungan penuh Pemkab Purwakarta terhadap langkah tegas penegakan hukum di wilayahnya.

“Kepastian hukum adalah fondasi penting untuk daerah yang aman dan berkeadilan. Sinergi dan koordinasi seluruh unsur terkait harus terus diperkuat,” ungkap Abang Ijo.

Acara tersebut turut disaksikan oleh perwakilan DPRD Kabupaten Purwakarta, jajaran Kepolisian, Dinas Kesehatan, Bea Cukai, para jaksa Kejari Purwakarta, serta tamu undangan lainnya.

(Laela)

Langkah ini dinilai mendesak di tengah maraknya pelanggaran oleh oknum perekrut Calon PMI (CPMI) ilegal yang menggunakan berbagai modus dan merugikan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ricky usai menghadiri rapat Paripurna di Gedung DPRD Purwakarta pada Senin (19/10/2026).

Menurut Ricky, keberadaan Satgas Khusus akan mempermudah koordinasi dan pengawasan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, di dalam dan luar negeri. Satgas ini juga diharapkan mampu mempersempit ruang gerak oknum nakal yang kerap melanggar aturan.

“Mari kita bersama-sama lebih disiplin sebelum warga kita berangkat bekerja ke luar negeri. Teliti dan pahami hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasi masalah di kemudian hari. Pastikan legalitas perusahaan penempatan agar tidak timbul masalah akibat kelalaian,” ujar Ricky.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk mematuhi tatanan dan regulasi yang berlaku serta menghentikan praktik penempatan kerja ilegal yang berdampak buruk bagi pekerja dan keluarganya.

Ricky menekankan pentingnya keterlibatan struktur lingkungan terdekat, mulai dari keluarga, RT, RW, pihak kelurahan, hingga dinas terkait. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan setiap tahapan keberangkatan sesuai dengan prosedur hukum yang sah.

“Kepatuhan dan disiplin bersama akan menghasilkan yang terbaik serta membawa bangsa kita lebih maju. Dengan begitu, generasi mendatang dapat melihat contoh positif mengenai sistem perlindungan kerja yang aman dan nyaman,” tambahnya.

Melalui pengawasan dan pembinaan yang berjalan baik, Ricky optimistis hak-hak PMI mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan hukum dapat terpenuhi demi kesejahteraan mereka.

Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus berjuang menjaga keselamatan warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.

“Kita harus saling mendukung, menjaga, dan melaksanakan tugas pokok serta fungsi masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya demi terciptanya perdamaian dan keadilan yang selaras bagi semua,” pungkas Ricky.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wahyu (45), warga Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, saat ditemui di depan Gedung DPRD Purwakarta, Senin (19/10/2026). Wahyu berharap ada perbaikan segera serta ketegasan agar pengemudi kendaraan berat tidak lagi melintasi jalur kabupaten tersebut.

“Jalan nasional dan provinsi kan ada. Jadi, kendaraan berat yang kelas jalannya bukan di jalan kabupaten, tolong lewat jalur yang semestinya agar jalan lebih awet dan tidak cepat rusak seperti sekarang. Padahal baru setahun dibangun, belum ada satu tahun sudah rusak lagi,” ujar Liza.

Menanggapi keluhan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta membenarkan kondisi kerusakan jalan, khususnya di sisi kanan dari arah jalan tol melewati Gedung DPRD hingga Pertigaan Bunder.

Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan DPUTR Purwakarta, Dina Cahyadi, mengatakan bahwa perbaikan ruas jalan tersebut telah diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2027.

“Sudah diusulkan untuk dibangun dari DAK 2027. Nanti kendaraan berat yang bobotnya melebihi 8 ton dari jalan tol diarahkan masuk ke jalan nasional sampai Pertigaan Sasak Besi, kemudian belok kiri ke arah Jatiluhur,” kata Dina.

Dina menjelaskan, kapasitas maksimal yang diizinkan untuk jalan kabupaten adalah 8 ton. Namun pada kenyataannya, banyak truk bermuatan 12 hingga 24 ton yang melintas menuju arah Kawasan Industri Jatiluhur.

Ke depan, lanjut Dina, pihaknya akan memasang rambu-rambu peringatan batas tonase maksimal 8 ton di jalan kabupaten. Kendaraan berat di atas batas tersebut wajib melalui jalan nasional, lalu dari Pertigaan Sasak Besi belok ke jalan provinsi melalui batas Pertigaan Bunder sesuai dengan kelas jalannya.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUTR Purwakarta, Rahmat Amin. “Apa yang disampaikan Pak Dina itu benar, kita nantikan realisasinya di tahun 2027. Semoga semua berjalan lancar sesuai rencana, mewujudkan jalan yang mulus untuk Purwakarta yang lebih istimewa,” ujar Rahmat.

Beberapa sumber di lapangan, salah satunya Kepala Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Tedi Moch. Taufik (akrab disapa Ade Ojoy), menyampaikan kepada awak media agar para pengendara lebih waspada.

“Para pengendara truk harus hati-hati ketika melewati Pertigaan Sasak Besi saat mau belok. Dari dulu sering terjadi truk terguling dan isinya tumpah,” ujar Tedi mengingatkan.

Tedi turut mengapresiasi jajaran DPUTR yang sudah mengusulkan pembangunan jalan di wilayahnya.

“Dari Pertigaan Bunder hingga Kantor Pajak dan Posbakum itu termasuk wilayah Bunder. Setelah itu, ke arah Gedung DPRD dan seterusnya sudah masuk wilayah Desa Mekargalih,” pungkasnya.

Kegiatan yang mengusung tema “Sadar Hukum Sejak Dini” ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan kreativitas sekaligus memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai perlombaan dan kegiatan edukatif digelar dalam festival tersebut, di antaranya Lomba Teater Kolosal Sadar Hukum, Lomba Poster Kreatif Sadar Hukum, serta Pameran Seni dan Creativity Pelajar yang menampilkan karya-karya terbaik siswa dari berbagai sekolah di Kabupaten Purwakarta.

Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta menyampaikan bahwa JMS Fest merupakan bagian dari program pembinaan dan penyuluhan hukum kepada generasi muda agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.

“Melalui pendekatan seni dan kreativitas, kami berharap pesan-pesan hukum dapat diterima dengan lebih mudah oleh para pelajar. Kesadaran hukum harus ditanamkan sejak dini agar terbentuk generasi yang taat aturan, berintegritas, dan mampu menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan berkeadilan,” ujarnya, Kamis 18 Juni 2026.

Suasana festival berlangsung semarak. Para peserta menampilkan pertunjukan teater yang mengangkat berbagai persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari bahaya perundungan, kenakalan remaja, penyalahgunaan media sosial, hingga pentingnya menjunjung nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Sementara itu, puluhan poster kreatif hasil karya pelajar dipamerkan dengan berbagai pesan edukatif yang mengajak masyarakat untuk memahami dan menaati hukum. Tak hanya menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi yang memperkuat karakter generasi muda.

JMS Fest 2026 mendapat apresiasi dari para guru, pelajar, dan masyarakat yang hadir. Mereka menilai kegiatan tersebut mampu mengemas edukasi hukum menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh kalangan pelajar.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Purwakarta berharap budaya sadar hukum dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah dan masyarakat, sehingga tercipta generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan memiliki kesadaran hukum yang kuat sejak dini.

Penyerahan surat dilakukan langsung oleh Ketua PWI Kabupaten Purwakarta, Adi Kurniawan Tarigan, bersama jajaran pengurus PWI Purwakarta.

Surat tersebut diterima oleh Kepala Subseksi (Kasubsi) Kejaksaan Negeri Purwakarta, Falah, didampingi pejabat fungsional Kejari Purwakarta, Alfi, di Kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta.

Selain surat pernyataan sikap, PWI Purwakarta juga menyerahkan buket bunga sebagai simbol apresiasi atas komitmen Kejaksaan Agung dalam menjaga supremasi hukum dan menangani berbagai perkara yang menjadi perhatian publik.

Ketua PWI Purwakarta, Adi Kurniawan Tarigan, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap langkah-langkah Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum secara profesional dan tanpa pandang bulu.

“PWI Purwakarta menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Kejaksaan Agung atas dedikasi serta profesionalismenya dalam menegakkan hukum. Kami berharap komitmen ini terus dipertahankan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat,” ujar Adi.

Menurutnya, keberhasilan Kejaksaan Agung dalam mengungkap sejumlah perkara besar menunjukkan keseriusan institusi tersebut dalam memperkuat supremasi hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Kejaksaan Negeri Purwakarta, yang saat ini dipimpin oleh Apsari Dewi, S.H., LL.M., Ph.D., juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara insan pers dan aparat penegak hukum.

PWI Purwakarta menilai kolaborasi yang baik antara media dan institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum.

Hal senada disampaikan Bidang Advokasi PWI Kabupaten Purwakarta, James Gordon Simanjuntak. Ia menegaskan bahwa pers memiliki fungsi strategis dalam mengawal keterbukaan informasi dan memastikan proses hukum berjalan secara akuntabel.

“Kolaborasi yang baik antara media dan aparat penegak hukum akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata James.

Melalui kegiatan tersebut, PWI Kabupaten Purwakarta menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penegakan hukum yang independen, profesional, dan berintegritas. Organisasi wartawan itu juga berharap sinergi yang telah terjalin dengan Kejaksaan dapat semakin kuat demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

ARM tiba di kantor Kejari Purwakarta sekitar pukul 09.40 WIB didampingi tiga orang penasihat hukum. Ia datang menggunakan mobil berwarna hitam dengan nomor polisi B 1978 KCS.

Saat turun dari kendaraan, ARM terlihat mengenakan kerudung putih, baju batik krem, serta celana panjang cokelat. Mantan orang nomor satu di Purwakarta itu tampak santai dan sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya di halaman kantor Kejari.

“Ambu ke dalam dulu ya,” ucap ARM singkat sambil berjabat tangan dengan sejumlah wartawan sebelum memasuki gedung pemeriksaan.

Hingga berita ini diturunkan, proses pemeriksaan terhadap ARM masih berlangsung.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Purwakarta, Ratno Timur Habeahan Pasaribu, yang kerap ditugaskan Kepala Kejari Purwakarta, Apsari Dewi untuk memberikan keterangan kepada media, saat ini belum memberikan pernyataan lanjutan terkait perkembangan perkara tersebut.

Sebelumnya, saat ditanya awak media mengenai perkembangan kasus dugaan gratifikasi mobil mewah usai pemeriksaan saksi berinisial LM, Ratno hanya menjawab singkat.

“Maaf, belum ada statement untuk itu dari kami,” singkatnya sambil berlalu.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta yang juga Ketua Pansus RTRW, Said Ali Azmi, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/3/2026).

Ia mengungkapkan, keterbatasan tersebut mencakup pengujian draf perubahan RTRW, termasuk kajian ilmiah terhadap dampak perubahan dari sisi lingkungan, ekologi, sosial, ekonomi, hingga budaya di tengah masyarakat.

“Harus diakui, Pansus memiliki keterbatasan dalam melakukan pengujian draf perubahan RTRW, baik dari sisi kajian ilmiah maupun dampak perubahan yang ditimbulkan,” ujarnya.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Jimmy itu, kendala utama meliputi keterbatasan waktu, pemahaman teknis terkait isu perubahan iklim dan ekologi, serta minimnya anggaran untuk menghadirkan tim ahli sebagai pendamping dalam pembahasan.

Ia menegaskan bahwa secara teknis, penyusunan dan perumusan draf perubahan RTRW merupakan tanggung jawab penuh DPUTR sebagai pihak pengusul.

“Pansus hanya menjalankan fungsi pembahasan secara politik sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Sementara kajian menyeluruh, baik aspek lingkungan, sosial, ekonomi hingga hak masyarakat lokal, merupakan kewenangan dinas terkait,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jimmy juga menyoroti adanya sejumlah kegiatan usaha dan bangunan yang telah berdiri namun tidak sesuai dengan RTRW sebelumnya, yakni Perda Nomor 11 Tahun 2012.

Beberapa di antaranya seperti peternakan ayam di Desa Cibukamanah, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di kawasan Bukit Indah City, serta pembangunan perumahan yang masih tumpang tindih kepemilikan lahan dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten.

“Permasalahan seperti ini memang sudah terjadi. Di satu sisi, kami juga harus bersikap adil dalam mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada,” katanya.

Ia menambahkan, terdapat banyak usulan perubahan pemanfaatan tata ruang, baik pada lahan kosong maupun yang sudah memiliki aktivitas (existing). Salah satunya adalah usulan dari PT Indofood di wilayah Cikopo seluas 6 hektare untuk pengembangan usaha.

Selain itu, dalam draf terbaru juga disebutkan bahwa 16 kecamatan di luar Kecamatan Purwakarta diusulkan dapat membuka kegiatan usaha peternakan ayam.

Menanggapi adanya desakan dari sejumlah pihak agar pembahasan Raperda tersebut ditunda atau dikaji ulang, Jimmy menyebut hal itu sudah tidak memungkinkan.

“Raperda ini sudah masuk tahap persetujuan substantif dari kementerian, sehingga tidak bisa lagi ditunda atau dikaji ulang. Namun, jika nanti sudah disahkan menjadi perda, tentu masih bisa ditempuh melalui jalur hukum, misalnya dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung,” pungkasnya.

Dalam keterangannya di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Senin (16/3), Hizrah mengungkapkan bahwa usaha yang dirintisnya sejak dua tahun lalu tersebut fokus pada penyediaan tanaman hias, pohon peneduh, serta penataan lanskap untuk berbagai kebutuhan, baik hunian pribadi maupun proyek komersial.

Menurutnya, kehadiran Bandar Pohon Indonesia tidak hanya sebatas bisnis, tetapi juga menjadi solusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat di tengah pesatnya pembangunan.

“Bandar Pohon Indonesia hadir untuk membantu menciptakan ruang yang lebih asri, mulai dari rumah tinggal hingga kawasan perkotaan,” ujarnya, senin (16/3/2026) lalu.

Ia menjelaskan, latar belakang berdirinya usaha tersebut tidak lepas dari keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan yang kian terdegradasi. Maraknya pembangunan yang tidak diimbangi dengan ruang terbuka hijau dinilai berdampak pada menurunnya kualitas tanah, air, hingga udara.

Kondisi tersebut, lanjutnya, turut berkontribusi terhadap meningkatnya gangguan kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan (ISPA), yang semakin sering dialami masyarakat.

“Ketidakseimbangan ekosistem sudah terasa. Ruang hijau berkurang, resapan air minim, dan polusi udara meningkat. Ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Hizrah.

Momentum pandemi COVID-19 juga disebut menjadi titik balik bagi banyak pihak, termasuk dirinya, untuk lebih peduli terhadap keseimbangan alam dan pentingnya lingkungan yang sehat.

Dalam menjalankan usahanya, Bandar Pohon Indonesia tidak hanya berfokus pada penjualan tanaman, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Salah satu yang disarankan adalah komposisi ideal pembangunan rumah, yakni 60 persen ruang hijau dan 40 persen bangunan.

Selain itu, perusahaan juga aktif melakukan penyelamatan pohon dari berbagai daerah, seperti Sumbawa, Bima, hingga Papua, dengan cara memindahkan dan merawat kembali pohon-pohon yang terancam rusak.

Dari sisi bisnis, Hizrah menyebut permintaan pasar terus meningkat. Layanan mereka telah dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, mulai dari pemilik rumah, pelaku usaha seperti hotel dan kafe, hingga proyek pemerintah dan pengembang besar.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, perusahaan mengelola lahan pembibitan seluas sekitar 20 hektare di Bogor. Tidak hanya itu, Bandar Pohon Indonesia juga melibatkan masyarakat dengan membeli tanaman hasil budidaya warga.

Dalam operasionalnya, perusahaan turut menggandeng tenaga ahli di bidang pertanian guna menjaga kualitas tanaman dan memastikan pengendalian hama berjalan optimal.

Hizrah menegaskan bahwa penghijauan bukan sekadar tren, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan kesehatan manusia.

“Menanam pohon bukan hanya soal estetika, tapi juga untuk masa depan yang lebih sehat. Kami mengajak masyarakat untuk mulai berkontribusi dari sekarang,” tutupnya.

Ke depan, Bandar Pohon Indonesia menargetkan perluasan pasar ke berbagai sektor, termasuk kawasan wisata dan pengembangan kota hijau, seiring meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan berkelanjutan.

(Leo).

Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Panitia HPN PWI Purwakarta, Sakip Mahmud, beserta jajaran panitia HPN, Kepala desa Cirende, Hanapiah, S.T., bersama warga penerima manfaat, kebanyakan Ibu-ibu dan anak-anak yatim setempat.

Dalam sambutannya sakip Mahmud menyampaikan, penyaluran bantuan ini wujud kepedulian jurnalis terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Mungkin selama selama ini, citra wartawan kurang baik di mata sebagian orang. Melalui momentum HPN ini, kami ingin berbagi dan menunjukkan bahwa pers juga memiliki tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama,” ungkap Sakip,

HPN tahun 2026 ini mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” dijadikan momentum sarana untuk mempererat silaturahmi antara insan pers dan warga.

“Kami ingin kehadiran jurnalis di Purwakarta tidak hanya dirasakan melalui pemberitaan, tetapi juga melalui aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Sakib.

Menurut Sakip, ada beberapa titik lokasi yang akan menjadi sasaran PWI dalam melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan sosial ini.

“PWI berbagi akan terus berlangsung beberapa hari kedepan. Kita tidak berhenti disini, besok dan lusa kegiatan yang sama akan kita laksanakan dilokasi yang berbeda,” ucapnya penuh semangat.

Sakib katakan, HPN bukan hanya sekedar seremoni profesi, melainkan momentum untuk menebar manfaat nyata.

“Tentunya, kami ingin kehadiran jurnalis di Purwakarta tidak hanya dirasakan melalui pemberitaan, tetapi juga melalui aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” harap Sakip.

Hal tersebut mendapat sambutan positif berbagai pihak, termasuk dari kepala desa Cireunde. Pihaknya mengapresiasi langkah PWI Purwakarta, yang terjun langsung ke lapangan untuk membantu warganya.

“Alhamdulillah dan terimakasih, PWI Purwakarta telah memberikan perhatian terhadap warga saya, khususnya anak yatim piatu,” ucap kepala desa Cirende.

Salah seorang tokoh masyarakat setempat Ustadzah Unengsih, memimpin pembacaan doa mengawali kegiatan ini dengan khidmat. Nuansa religius berlangsung saat warga spontan melantunkan solawat di sela-sela pembagian bantuan, sebagai ungkapan rasa syukur mereka.

Bantuan paket bantuan dari PWI terlihat dikemas dalam tas berwarna biru, diterima langsung para penerima manfaat, diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan harian masyarakat desa Cirende, diserahkan secara simbolis oleh pengurus PWI kepada perwakilan warga dan anak-anak yatim yang hadir.

Aksi sosial membagikan ratusan paket tali asih kepada anak yatim piatu ini bukan hanya di satu titik lokasi saja.

PWI hari ini, berbagi dengan menyalurkan secara maraton ke beberapa lokasi yang berbeda, selain di desa Cirende, diantaranya juga di Yayasan Yatim Piatu Pagelaran, Purwakarta.

Harapan banyak pihak termasuk pengurus dan anggota PWI Purwakarta, aksi sosial seperti ini menjadi agenda rutin tahunan yang memperkuat sinergi antara pers, pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun kepedulian sosial di Kabupaten Purwakarta, dapat terealisasi dengan baik.

ERANASIONAL.COM– Hotman Paris beberkan awal mula dugaan kasus KDRT Venna Melinda sehingga Ferry Irawan dilaporkan ke Polda Jawa Timur.

Hotman Paris beberkan kasus tersebut ternyata awal mulanya saat Ferry meminta berhubungan intim kepada sang istri Venna Melinda.

Eranasional melansir dari Akun YouTube Intens investigasi pada 12 Januari 2023 bahwa Hotman beberkan saat Venna diajak berhubungan intim dengan keadaan badannya  masih belum pulih.

“Bermula Venna  capek dan seorang suami minta berhubungan intim itu hal biasa,” katanya pada Akun YouTube tersebut

Hotman menuturkan akan dampingi Venna untuk melakukan BAP tambahan di Polda Jawa Timur. Diketahui dugaan kasus KDRT terjadi di sebuah hotel di Kediri, Jatim.

“oleh polisi ditambah pasalnya menjadi pasal 45, yaitu kekerasan yang mengakibatkan psikis (terganggu),”jelasnya

kliennya berada dalam kondisi tidak bahagia dan tertekan kabarnya dalam waktu dekat akan ajukan gugatan cerai.

Venna mengaku akan menggugat cerai Ferry Irawan sebab trauma saat mengalami kekerasan oleh sang suami dan mendapat pemeriksaan oleh psikiater hari ini,” Tuturnya pada Akun yang sama.

LOMBOK BARAT, Eranasional.com – Rapat Pembentukan Tim MAHYANI (Rumah Layak Huni) dan pemberian santunan anak yatim dari BAZNAS yang dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrana pada hari Rabu (11/1/2023).

Sekertaris Daerah Kab. Lobar H. Ilham dalam sambutannya menyampaikan MAHYANI atau Rumah Layak Huni adalah sebuah program yang diadakan dengan tujuan untuk membuatkan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Program MAHYANI ini merupakan sebuah inovasi dari BAZNAS Lombok Barat.

H. Ilham menambahkan pertemuan
kali ini juga membahas mengenai pemberian santunan anak yatim piatu oleh BAZNAS. Santunan ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dan BAZNAS kepada anak yatim piatu. Dengan adanya santunan ini diharapkan dapat meringankan beban bagi mereka.

“Santunan ini merupakan hasil dari dana yang telah dikumpulkan serta dana dari sumber lainnya”, tuturnya.

Sementara itu Ketua BAZNAS Kab. Lobar TGH. M. Taisir Azhar, LC.,MA menyampaikan bahwa program MAHYANI yang digagas oleh BAZNAS Lobar telah dibangun rumah sebanyak 30 unit di Desa Lembar. Pembangunan rumah ini ditargetkan selesai sebelum bulan Januari 2023 ini berakhir.

TGH. M. Taisir Azhar, LC.,MA juga menambahkan bahwa selain program MAHYANI, BAZNAS Lobar juga akan mengadakan santunan bagi anak yatim piatu. Jumlah penerima santunan akan diberikan kepada 5.000 anak yatim piatu. Santunan ini akan dibagi dalam 2 (dua) tahap yakni masing-masing tahap ada 2.500 anak.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekertaris Daerah Kab. Lobar H. Ilham, Asisten I Setda Kab. Lobar Agus Gunawan, Ketua BAZNAS Lobar TGH. M. Taisir Azhar, LC.,MA dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Lobar.

BIMA, Eranasional.com – Tilang manual kembali diberlakukan oleh Satlantas Polres Bima Kota mulai Senin (9/1/2023). Hal tersebut dilakukan karena berdasarkan data yang ada, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan warga meningkat signifikan sejak kebijakan tilang manual ditarik, sesuai dengan arahan Kapolri.

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), AKBP Wawan Andi Susanto, menjelaskan, sesuai arahan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas), pelanggaran yang dapat dikenakan tilang manual hanya kegiatan balap liar. Upaya itu dilakukan, lantaran kegiatan tersebut sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

“Sampai saat ini, sesuai arahan Dirlantas Polda NTB, hanya kegiatan balap liar yang dapat dilakukan tilang manual. Karena aktivitas itu dapat mengganggu masyarakat sekitar, khususnya pengguna jalan,” kata Wawan saat ditemui di ruangannya, Selasa (10/01/2023).

Selain dapat mengganggu pengguna jalan, kegiatan tersebut juga dapat membahayakan pengendara itu sendiri. Bentuk dari penindakannya sendiri yaitu setiap kendaraan yang kedapatan melakukan balap liar, akan disita.

Sampai saat ini, tilang manual untuk pelanggaran lalu lintas lainnya belum diberlakukan di NTB, termasuk dalam hal ini di Satlantas Polres Bima Kota.

“Jadi saat ini baru itu saja, termasuk di Bima Kota, untuk pelanggaran lain, belum ada arahan dari pimpinan,” ungkapnya.

Meski demikian, dirinya juga mengimbau agar masyarakat, khususnya di NTB agar tetap mentaati peraturan lalu lintas. Termasuk dalam hal ini agar selalu memakai helm.

MATARAM, Eranasional.com – Mahasiswa KKN asal Lombok Timur yang tenggelam di pantai Gili Trawangan Lombok Utara, akhirnya ditemukan Pukul 06.20 Wita pagi ini. Korban bernama Aldin Nauval Firas Qani, Umur 22 tahun, ditemukan sebelah Tenggara dari posisi korban terakhir terlihat.

“Korban ditemukan Pukul 06.20 Wita, jarak penemuan sekitar 0,13 NM dari lokasi korban terakhir terlihat,” kata Humas SAR Mataram, Lanang Wisnu Wardhana.

Korban akhirnya dievakuasi ke Pelabuhan Bangsal dan selanjutnya dibawa ke rumah duka menggunakan ambulan Puskesmas Nipah, Lombok Utara.

Sebelumnya, seorang mahasiswa dari salah satu universitas di Kota Mataram dilaporkan tenggelam di perairan Gili Air, Lombok Utara, Selasa 10 Januari 2023.

Melalui Pos Siaga SAR Bangsal, Kantor SAR Mataram menerima laporan tersebut pada pukul 21.02 Wita dari Sahli, pegawai BKKPN. kejadian berawal saat sejumlah mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Gili Air berenang pada sekitar Pukul 17.00 Wita.

Sekitar 30 menit kemudian, korban terpisah dari rekannya. Sebelum tenggelam, sempat dilihat melambaikan tangan.

“Tim SAR gabungan sudah melaksanakan pencarian,” kata Muhdar, Plt Kepala Kantor SAR Mataram.

Korban merupakan warga Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur atas nama Aldin nauval Firas Qani, laki-laki, umur 22 tahun.

Adapun unsur-unsur yang terlibat dari Pos Siaga SAR Bangsal, TNI, Polri, Pokmaswas, Barasiaga, BKKPN, Share Love, Potensi Basarnas, warga setempat

MATARAM, Eranasional.com – Menyambut gelaran internasional World Superbike (WSBK) Maret 2023 mendatang, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kominfotik NTB memantapkan kerjasama dan sinergitas bersama mitra pelaksana.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua KI NTB, Ketua KPID NTB, perwakilan Bank NTB Syariah, Telkomsel, Balmon, Kantor Bahasa, dan mitra lainnya.

Melalui aksi GEBER atau Gerak Bersama, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy S.Sos memimpin rapat koordinasi di Aula Diskominfotik NTB, Selasa 10 Januari 2023.

“Seluruh infrastruktur dan seluruh persiapan terkait WSBK sudah dikoordinasikan sedari awal. Agar WSBK 2023 bisa sukses digelar,” tutur Bang Najam.

Bang Najam menekankan pentingnya sinergitas dan kerjasama yang mantap dalam mendukung setiap event di NTB. Karena dengan mendukung setiap event yang digelar, dapat membantu pemulihan dampak ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Selain menjadi bentuk cinta terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Salah satu bentuk mencintai NTB adalah dengan memberikan dukungan maksimal terhadap event-event yang digelar di Nusa Tenggara Barat,” tuturnya.

Para Mitra yang hadir dalam rapat tersebut juga menyampaikan komitmenya dalam sinergi mensukseskan tak hanya event WSBK namun seluruh program Pemprov NTB. Salah satunya, M Syaiful R perwakilan Telkomsel yang siap memberikan pelayanan sinyal komunikasi terbaik.

Eranasional.com – Messi menangkan Piala Dunia 2022 namun Tevez belum ucapkan selamat, hal tersebut mengundang perhatian Fans Argentina.

Mantan penyerang Argentina, Carlos Tevez, belum mengucapkan selamat untuk Lionel Messi saat memenangi Piala Dunia 2022 sebabkan Karena kebanjiran pesan ucapan.

“saya rutin menonton Timnas Prancis, karena saya menyukai mereka. Saya belum mengirim pesan ke Messi karena  pasti kebanjiran pesan dari mana-mana,” ujar Tevez

Dikutip dari akun YouTube Sejarah Bola yang berdurasi 1 menit Tevez di tahun 2004-2015 pernah membela Argentina
Cetak 13 Gol di 76 pertandingan.

“Messi bermain bersama di lima turnamen berbeda, yakni Piala Dunia 2006, Copa America 2007, Piala Dunia 2010, Copa America 2011, dan Copa America 2015,” tuturnya di akun tersebut

Tevez dulunya sempat vakum di Argentina  2011-2014 sewaktu Albiceleste diasuh oleh Alejandro Sabella. Itu pula yang membuatnya absen di Piala Dunia 2014.

Ia pernah menjadi juara di Liga Argentina, Brasil, Inggris, dan Italia. Ia juga menjadi salah satu dari sedikit pemain yang berhasil memenangi Liga Champions dan Copa Libertadores.